Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Implementation of security and peace order and protection of the people especially those who are within the settlement is the duty and responsiblity of member units of community protection (Satlinmas) and what happens when members Satlinmas in carrying out its duties and functions not supported by the human resources of adequate quality and quantily so the expectations and desires of the community to get security and peace order and public protection are not met in full and result in (Satlinmas) presence can not be felt by the community. The method used in this study using qualitative research with descriptive analysis the data obtained through documentation obasevation and interviews sample locations were selected based on purposive sample of Cilacap. Cilacap is a district that has accommodated the institutional linmas the organizational strucure of ciil service police unit and a barometer for other regions in the implementation of the enforcement of local reulations. The purpose of study wanted to know how far Satlinmas can act in accordanice with its duties and functions. Research results that Satinmas role in organizing disaster managment the handling of secutity peace and order protection of the public at the district level are generally aleady be implemented bat at the neighborhood level and hormonious citizen tasks and functions are yet to be implemented optimally."

"Tesis ini membahas permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat yang mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat yang diharapkan dapat memberikan pengaruh positif dalam penyelenggaraannya, pada kenyataannya tidak dapat diimplementasikan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan partisipasi masyarakat tidak dapat diimplementasikan secara optimal. Kemudian penelitian ini juga menawarkan solusinya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menekankan pada strategi pembangunan sistem penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat yang partisipatif. Optimalisasi partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud, dapat dimulai dengan membangun sistem yang berorientasi pada perwujudan good governance.

---

This thesis discusses problems in the administration of peace, public order and community protection that affect the quality of services provided to the community. Community participation, which is expected to have a positive effect in its implementation, in fact cannot be implemented optimally. This study aims to determine what factors cause community participation cannot be implemented optimally. Then this research also offers a solution. This research is a normative juridical study using a conceptual approach and a statutory approach. The results of this study emphasize a participatory strategy for the development of a system for implementing peace, public order and community protection. Optimizing community participation as intended, can be started by building a system oriented towards the realization of good governance.

"

"Dalam literatur hukum internasional, kedaulatan negara menjadi pembahasan yang sangat fundamental. Sebagai konsekuensinya, konsep negara yang berdaulat sebagai kesatuan otoritas yang tidak tunduk kepada pihak manapun sehingga menjadi penyangga dalam sistem hukum internasional dengan menjunjung tinggi prinsip non-intervensi dan kesepakatan negara. Struktur konstruksi kedaulatan negara terkait ruang-maya serta bentuk upaya perlindungan negara terhadap masyarakat dalam ruang-maya masih sangat jauh. Pendekatan yang digunakan yakni menggunakan metode kualitatif terhadap analisis data, pendekatan ini merupakan cara yang digunakan dalam penelitian untuk menentukan deskriptif analitis. Konstruksi kedaulatan negara terkait ruang maya yang seharusnya merupakan wujud perlindungan negara terhadap masyarakatnya, justru telah menimbulkan kesempatan baru guna melegitimasi sikap negara untuk melakukan tindakan represif dan sewenang-wenang kepada masyarakatnya dalam menghadapi berbagai tantangan baru dalam ruang maya. Pembangunan hukum meliputi konstitusi dan peraturan perundangan dibawahnya melalui penyempurnaan terkait supremasi hukum dan perumusan undang-undang secara komprehensif diperlukan untuk menjawab dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat secara nasional sebagai langkah preventif untuk meminimalisir berkembangnya ancaman baru di dunia maya. Perlunya ruang maya dikuasai langsung oleh negara demi menjaga kedaulatan dalam meminimalisir ancaman kejahatan dari dalam maupun luar batas yurisdiksi negara, termasuk mengaturnya kedalam UUD 1945, namun tentunya perlakuan Negara haruslah sejalan dengan mengedepankan pemenuhan HAM terkait menjamin perlindungan terhadap masyarakat.

---

In the literature of international law, state sovereignty becomes a very fundamental discussion. as a consequence, the concept of a sovereign state as a unitary authority that is not subject to any party thus becomes a buffer in the international legal system by upholding the principle of non-intervention and state agreement. the structure of the construction of state sovereignty related to cyberspace as well as the form of state protection efforts against people in cyberspace is still very far away. the approach used is to use qualitative methods of data analysis, this approach is a way used in research to determine descriptive analytical. the construction of state sovereignty related to cyberspace, which should be a form of state protection for its people, has created new opportunities to legitimize the state's attitude to repressive and arbitrary actions to its people in the face of new challenges in cyberspace. the development of the law includes the constitution and the laws under it through improvements related to the supremacy of the law and the formulation of comprehensive laws needed to answer the dynamics and legal needs of the community nationally as a preventive measure to minimize the development of new threats in cyberspace. The need for cyberspace is directly controlled by the state in order to maintain sovereignty in minimizing the threat of crime from within and outside the boundaries of state jurisdiction, including regulating it in the 1945 Constitution, but of course the treatment of the State must be in line with the fulfillment of human rights related to ensuring the protection of the community. "

"Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat khususnya dalam bidang hukum perdata yaitu membuat alat bukti autentik berupa akta autentik yang dapat memberi rasa keamanan dan kepastian bagi masyarakat. Notaris dalam melaksanakan jabatannya tidak lepas dari kesalahan dan sanksi hukum, baik sebagai akibat perbuatan pihak lain atau karena kesalahan yang dilakukannya sendiri, karena ketidaksengajaan atau niat buruk Notaris sendiri. Tesis ini membahas akibat hukum terhadap suatu akta yang dibuat oleh Notaris yang sedang menjalani masa hukuman atau penahanan oleh pihak berwajib, implikasi terhadap Notaris tersebut serta perlindungan bagi masyarakat yang aktanya dibuat oleh Notaris tersebut. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analitis, dengan metode analisis data kualitatif dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, bahan pustaka didukung dengan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah mengenai akibat hukum terhadap akta menjadi akta tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, dan Notaris sendiri dapat dikenakan sanksi administratif, perdata maupun pidana, dan perlindungan yang dapat diberikan kepada masyarakat terhadap akta yang dibuat oleh Notaris berstatus terpidana berupa hak masyarakat untuk melakukan upaya hukum perdata maupun pidana.

---

Notary as a public official who runs a profession in providing legal services to the community, especially in the field of civil law, which is to make an authentic evidence in the form of an authentic deed that can give a sense of safety and certainty to the community. The notary in carrying out their position is not free from errors and legal sanctions, either because of being dragged down by the actions of other parties or because of his own mistakes either due to accidental or bad intentions of the Notary himself. This thesis discusses the legal consequences of a deed made by a Notary who is undergoing a period of punishment or detention by the authorities, the implications for the Notary and protection for the community whose deed was made by the Notary. This thesis used a normative juridical research method that is descriptive analytical, with a method of qualitative data analysis and data collection tools used are the study of documents and library materials, also interview. The results of this research are about the legal consequences of deeds that being invalid and doesnt have a legal force, and Notaries themselves can be subject to administrative, civil or criminal sanctions, and protection that can be given to the community against the deed made by the convicted Notary in the form of community rights civil or criminal legal remedies."