Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Membangun merupakan tanda awal untuk meningkatkan derajat sebuah kota. Namun pembangunan tersebut harus selalu mengikuti kaidah-kaidah administrasi, teknik dan perijinan yang berlaku untuk menghindari resiko-resiko yang tidak perlu terjadi ataupun meminimalkan kalaupun tidak bisa dihindari. Salah satu resiko yang akan terjadi pada saat pembangunan adalah resiko pembangunan mendahului ijin yang berakibat pada pengeluaran biaya tambahan karena denda ataupun dilakukan tindakan pembongkaran apabila telah mendapat ijin membangun terdapat bagian-bagian bangunan melanggar dan tidak dapat diberikan ijin tambahan / perubahan. Pelaksanaan kegiatan membangun bangunan tinggi di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 50% telah terjadi pelaksanaan mendahului ijin membangun. Hal ini merupakan kendala baik bagi pemerintah ataupun bagi owner atau kontraktor sebagai pelaksanaan dilapangan, karena akan mengganggu jadwal pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dalam tesis ini akan dilakukan analisa dengan melakukan identifikasi resiko (risk identification) terhadap semua activity yang mengakibatkan terjadi resiko pelaksanaan terhadap pembangunan gedung bertingkat yang mendahului ijin membangun, dengan pendekatan risk assesment.

Abstrak :
ABSTRACT
Penelitian ini membahas bagaimana pengendalian pemanfaatan ruang melalui Izin mendirikan bangunan di Kota Bogor. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang melalui izin mendirikan bangunan di Kota Bogor belum berjalan secara optimal. Hal ini dilihat dari dua aspek yakni pengawasan dan penertiban. Dari segi pengawasan, pelaksanaan kewenangan masih disertai dengan minimnya tanggung jawab oleh aktor yang terlibat, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aktor yang terlibat belum mampu mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang melalui izin mendirikan bangunan, dan koordinasi antar aktor yang terlibat belum terjalin secara intens. Dari segi penertiban, pelaksanaan kewenangan oleh aktor yang terlibat belum dijalankan dengan baik, bentuk penertiban yang dilakukan oleh aktor yang terlibat belum secara maksimal menertibkan bangunan gedung yang melanggar izin mendirikan bangunan, serta koordinasi antar aktor yang terlibat belum terjalin secara maksimal.

---

ABSTRACT
This research is about the spatial planning control through building permit in the city of Bogor. This descriptive study used a qualitative approach with qualitative collecting data method. The results of this study indicate that spatial planning control through the building permit in the city of Bogor is not running optimally. It could be of two aspects that are supervision and enforcement. In terms of supervision, implementation of authority is accompanied with a lack of responsibility from actors who are involved, the form of controlling from actors who are involved have not able to control the utilization of space through the building permit, and coordination among involved actors have not been intensely. In terms of enforcement, the implementation of authority by involved actors have not been executed properly, the form of controlling from involved actors who were not regulated violated building permit buildings optimally, as well as coordination among involved actors have not been established maximally

Abstrak :
Kemajuan yang begitu pesat dalam teknologi membuat dunia mengalami pergeseran. Saat ini, teknologi telah berperan sangat besar dalam kehidupan manusia dengan memberikan kemudahan bagi manusia dalam berbagai hal, salah satunya adalah dalam sektor transaksi. Perkembangan teknologi melahirkan online marketplace sebagai media bagi manusia melakukan transaksi secara online. Keberadaan dari online marketplace memberikan kemudahan karena manusia dapat melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun. Salah satu transaksi yang dapat dilakukan pada online marketplace adalah transaksi obat. Namun, perlu diketahui bahwasanya transaksi obat tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur regulasi untuk peredaran obat keras. Online marketplace sebagai pihak ketiga dalam transaksi obat keras perlu berperan untuk mengatur transaksi obat keras tanpa izin edar. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mengenai peran online marketplace dalam penjualan obat keras tanpa izin edar, karena hingga saat ini masih terdapat oknum yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja menjual obat keras tanpa izin edar di platformonline marketplace, dengan menggunakan Tokopedia sebagai bahan analisis. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Setelah dilakukan analisis, kemudian dapat disimpulkan bahwasanya online marketplace berperan terhadap produk yang dipasarkannya dengan membuat peraturan mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku terhadap produk yang diperbolehkan dan tidak dijual di platformnya dan melakukan pengecekan terhadap produk yang dipasarkan pada platformnya. Selain itu, penulis menemukan bahwa Indonesia telah menetapkan regulasi untuk mengatur izin edar obat keras, bahwa obat keras dapat dibeli jika menggunakan resep dokter saja dan hanya fasilitas pelayanan kefarmasian yang memiliki Surat Izin Apotek (SIA). Penulis juga menemukan bahwasanya online marketplace tidak berperan secara langsung dalam penjualan obat, sehingga online marketplace hanya akan menerima aduan dari pembeli dan meneruskan aduan tersebut kepada penjual atau kepada pihak ekspedisi yang bekerja sama dengan online marketplace.  ......Rapid advances in technology make the world experience a shift. Currently, technology has played a very large role in human life by providing convenience for humans in various ways, one of which is in the transaction sector. Technological developments gave birth to online marketplaces as a medium for humans to make transactions online. The existence of an online marketplace provides convenience because humans can make transactions anywhere and anytime. One of the transactions that can be made on the online marketplace is a drug transaction. However, it should be noted that drug transactions cannot be carried out haphazardly because Indonesia as a legal state has regulated regulations for the distribution of hard drugs. The online marketplace as a third party in hard drug transactions needs to play a role in regulating hard drug transactions without a distribution permit. This study aims to understand the role of the online marketplace in selling hard drugs without a distribution permit, because until now there are still irresponsible individuals who deliberately sell hard drugs without a distribution permit on the online marketplace platform, using Tokopedia as material for analysis. This research was conducted using normative juridical research methods, namely legal research conducted by examining library materials or secondary materials. After analysis, it can be concluded that the online marketplace plays a role in the products it markets by making regulations regarding terms and conditions that apply to products that are allowed and not sold on its platform and checking products marketed on its platform. In addition, the authors found that Indonesia has established regulations to regulate distribution permits for hard drugs, that hard drugs can only be purchased using a doctor's prescription, and only pharmaceutical service facilities that have a Pharmacy License (SIA). The author also finds that the online marketplace does not play a direct role in drug sales, so the online marketplace will only accept complaints from buyers and forward these complaints to sellers or to expedition parties who work closely with the online marketplace. 

Abstrak :
Perusahaan X merupakan perusahaan kontraktor bagi hasil Perusahaan penghasil minyak bumi di Indonesia yang telah memulai kegiatan operasi pengeboran dan proses produksi lepas pantai sejak tahun 1969. Manajemen Perusahaan X memiliki kepedulian yang tinggi akan pelestarian lingkungan, pencegahan polusi, konserpasi energi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pegawai dan pekerja kontraktor. Secara terintegrasi manajemen menempatkan hal tersebut diatas sebagai prioritas yang sama dengan semua aktivitas bisnis lainnya. Pada data sekunder dari Perusahaan X ditemukan bahwa adanya ketidaksesuaian hasil audit PTW terhadap Prosedur OGP. Maka, penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana implementasi hasil audit PTW di Perusahaan X tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh gambaran implementasi permit to work di Perusahaan X baik dari sisi penyelenggara izin maupun dari pekerja. Desain studi penelitian ini adalah studi evaluasi yang bersifat deskriptif analitik dengan menggunakan metode analisis semi kuantitatif dan kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan hasil analisis implementasi pelaksanaan permit to work dengan membandingkan international oil and gas procedurs (OGP Prosedur). Penelitian pada perusahaan X yang sudah menerapkan permit to work pada setiap pekerjaan yang berpotensial bahaya/hazard. Pengumpulan data lebih diarahkan pada pengumpulan data sekunder. Populasi penelitian yaitu kegiatan izin kerja di perusahaan X. unit iv yang dianalisis yaitu proses izin kerja dengan membandingkan izin kerja prosedur Oil and Gas. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar dari data sekunder dengan membandingkan OGP Prosedur didapatkan banyaknya ketidaksesuain dalam menjalankan sistem Permit To Work yang berkisar hasilnya 0 ? 40%. Pada tahap persiapan 33,3% yang sesuai, tahap persiapan hanya 40% yang sesuai dengan prosedur. Tahap proses hanya 60% yang sesuai dengan prosedur. Dan tahap general hanya sebesar 58,3% sesuai dengan prosedur. Upaya pengendalian yang direkomendasikan antara lain : Pelaksanaan Permit To Work tidak hanya dilakukan sebagai aktivitas rutin tetapi harus dipahami dan dijalankan sesuai prosedur PTW karena adanya PTW dapat mempermudah menganalisis atau menginvestigasi apabila di perusahaan tersebut ada kecelakaan serta meminimalkan kecelakaan kerja di perusahaan tersebut, peningkatan pemahaman yang baik dan akurat terhadap prosedur PTW, pelatihan yang terkait dengan evaluasi penggunaan sistem PTW, Pembuatan alur permit (Flow of Paper) dari awal pembuatan hingga Close out permit guna memudahkan pengurusan serta pemahaman ?Hazard Control? sebelum memulai pekerjaan, Perlu dilakukan kunjungan lapangan (site visit) guna memastikan bahwa pekerjaan telah dapat diclose out dan pengoperasiaan selanjutnya berjalan aman untuk terus ditingkatkan lagi, Perlunya sosialisasi yang intensif tentang cara pengisian dan pentingnya PTW dalam penulisan dan penjabaran pekerjaan (Task Discription) agar terus ditingkatkan sesuai Prosedur PTW, mempertajam tugas dan tanggung jawab para authorized AA, PA, AGT maka diperlukan penunjukkan secara resmi oleh pejabat yang berwewenang, Perlu dievaluasi agar tugas-tugas yang terkait dengan pelaksanaan PTW, Pemahaman dan implementasi prosedur PTW pegawai perusahaan dan kontraktor agar terus ditingkatkan.

Abstrak :
ABSTRAK
Tulisan ini membahahas masalah dalam proses pemberian izin hak pemanfaatan hutan, yang dikaji dengan menggunakan teori White Collar Crime WCC dan Transnational Crime. Pemberian izin pemanfaatan hutan di wilayah Riau tahun 2002-2006 telah menangkap sejumlah kepada daerah dan pimpinan perusahaan. Dalam kasus ini pelaku telah melakukan kejahatan terkait fungsi dan kewajiban dalam pekerjaannya. Sedangkan secara lebih luas, kasus ini dapat dilihat sebagai kegagalan negara dalam melindungi sumber daya alam dari aktifitas bisnis ilegal. Kasus ini juga merupakan bentuk dari Transnational Crime, bila dibahas dari keterlibatan korporasi asing yang menerima keuntungan dari hasil pemberian izin tersebut. Sumber data dalam kajian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui buku, jurnal, laporan, penelusuran di internet dan melakukan riset langsung ke sejumlah LSM.

---

ABSTRACT
This Paper discusses the process of granting forest management rights permits that is studied using White Collar Crime WCC and Transnational Crime theory. The forest exploitation cases in Riau in 2002 2006 have resulted in a number of regional heads ands corporate leader has been captured as criminal offense. In this case the offender has commited a crime related to the obligation function in his work, while and can be seen as a failure of the state in protecting its natural resources from illegal bussiness activities. This case is also part of the Transnational Crime, when we discuss the involvement of foreign corporations who benefit from the illegal activities. The involvement referred to this case is how foreign entrepreneurs used the illegal natural resources as their main raw material for their own profit. The data source in this study uses secondary data obtained through books, journal, reports, searches on the Internet and conduct research directly to a number of NGOs

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam setengah dekade terakhir, produksi karya sastra pekerja migran di Singapura berkembang pesat. Para pekerja migran tersebut berkumpul untuk menarasikan kisah melalui segi pandang mereka sendiri, bertekad untuk membentuk ulang narasi dominan mdash;yang cenderung negatif mdash;seputar pekerja migran. Beberapa peneliti telah mulai mempelajari karya sastra produksi pekerja migran. Namun, penelitian yang mereka lakukan hampir selalu terfokus pada karya sastra itu sendiri; belum ada peneliti yang mendiskusikan produksi karya sastra pekerja migran dalam kaitannya dengan kekuasaan negara. Penelitian ini berusaha memahami bagaimana penulis migran memosisikan diri mereka di tengah sistem semi-otoriter Republik Singapura. Melalui metode etnografi daring online ethnographic method , peneliti mengumpulkan data melalui wawancara-wawancara yang dilakukan dengan penulis migran terkemuka yang karyanya telah dicetak dan diterbitkan oleh penerbit lokal. Penulis-penulis migran tersebut meliputi Wina Indonesia , Fedelis Filipina , dan Hasan Banglades . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran kolektif dan politik para penulis migran dipicu oleh Migrant Worker Poetry Competition dan program-program pasca-acaranya yang diselenggarakan bersama Sing Lit Station. Dalam praktiknya, skema work permit untuk pekerja rumah tangga dan konstruksi bangunan menggeser kekuasaan dari pusat negara kepada para majikan; hal ini menciptakan efek pendisiplinan berganda terhadap para penulis migran. Sering kali, kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bagi mereka. Akan tetapi, para penulis migran tersebut nyatanya dapat melakukan negosiasi terhadap kondisi ini. Faktor-faktor yang menentukan proses negosiasi tersebut meliputi: latar belakang pendidikan, kecakapan menggunakan perangkat sastra literary devices , dan kasus hukum yang pernah mereka alami.

---

ABSTRACT
The last half a decade has seen the proliferation of migrant literary writings in Singapore. These migrant writers have banded together to narrate their stories through their own lens, determined to reshape the dominant mdash often negative mdash discourse surrounding migrant workers. Researchers have begun to study these literary writings. However, such researches are invariably centered on the literary works no one has discussed the production of migrant literary works with regards to State power. This research attempts to understand how migrant writers position themselves amidst the soft authoritarian system of Singapore Government. Using online ethnographic method, I gathered data from online interviews with three prominent migrant writers who have their literary works published and circulated by local publishers. These writers include Wina Indonesian , Fedelis Filipino , and Hasan Bangladeshi 1 . The results demonstrate that the migrant writers rsquo political and collective consciousness is raised, in large part, by Migrant Worker Poetry Competition and its post event programs put together in collaboration with Sing Lit Station. In practice, the existing work permit scheme for domestic and construction workers decenters power from the State to employers, creating multiple disciplining forces towards migrant writers. Often, this condition raises concerns among said workers. Nevertheless, some negotiation is enacted by these migrants. The factors determining the negotiation enacted by these writers include educational background, mastery of literary devices, and legal cases that they have had in the past. 1 The names Wina, Fedelis, and Hasan are not their real names

Abstrak :
Perizinan bangunan merupakan salah satu indikator untuk mengukur bisnis suatu negara. Kemudahan perizinan berkaitan dengan minat investor untuk mendorong tingkat investasi terutama investasi asing. Perkembangan perizinan bangunan digital online meningkatkan tingkat kemudahan berbisnis, namun seiring waktu kinerja waktu perizinan memerlukan peningkatan agar dapat terus bersaing dengan negara lain dalam kemudahan berbisnis dan meningkatkan tingkat investasi asing. Penelitian ini bertujuan mengembangkan perizinan bangunan berbasis BIM untuk meningkatkan kinerja waktu perizinan dengan menganalisis fitur BIM yang signifikan untuk diterapkan pada proses perizinan bangunan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan survei, studi literatur dan studi kasus pada perizinan bangunan gedung di DKI Jakarta. Analisis data menggunakan metode Delphi dan PLS SEM. Hasil penelitian adalah empat tahap perizinan berpengaruh terhadap kinerja waktu perizinan adalah tahap konsultasi, penilaian ketataruangan, rekomendasi teknis dan penilaian tata bangunan. Fitur BIM visualisasi model 3D dan otomatisasi pemeriksaan persyaratan yang diterapkan pada proses perizinan bangunan berpengaruh signifikan meningkatkan kinerja waktu perizinan. Penerapan BIM pada perizinan bangunan terbukti dapat meningkatkan kinerja waktu perizinan. ......Building permits are one of the indicators to measure a country's business. Ease of building permitting is related to investor interest to encourage investment levels, especially foreign investment. The development of online digital building permitting increases the level of ease of doing business. Still, the permit time performance requires improvement to continue to compete with other countries in the ease of doing business and increase the level of foreign investment. This research aims to develop BIM-based building permitting to improve permit time performance by analyzing significant BIM features to apply in the building permitting process. This research uses data collection methods with surveys, literature reviews and case studies on building permitting in DKI Jakarta. Data analysis used Delphi and PLS-SEM methods. The result shows that the four permitting stages affecting the permit time performance are the consultation stage, the zoning assessment, the technical recommendation and the building planning assessment. The BIM features of 3D model visualization and automated code checking applied to the building permitting process significantly improve the permit time performance. The application of BIM in building permits is proven to enhance permit time performance.

Abstrak :
Skripsi ini membahas implementasi pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Bekasi setelah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi IMTA di Kabupaten Bekasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Dengan mengaitkan pada teori implementasi Grindle, hasil penelitian terbagi menjadi isi kebijakan dan konteks implementasi. Hasil penelitian dari segi isi kebijakan menunjukkan dalam pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA masih terdapat kekurangan dalam hal SDM, dan adanya sejumlah hal yang dalam implementasi belum sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian dari segi konteks implementasi pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA menunjukkan adanya strategi berupa sosialisasi dan pengawasan terhadap pengguna TKA yang dilakukan oleh Disnaker Kabupaten Bekasi. ......The focus of this thesis is the implementation of the user charges on the extention of work permit in Kabupaten Bekasi after the Regional Regulation No. 3 of 2013 published by using qualitative-descriptive approach. According to the implementation theory by Grindle, the results are divided into the content and context of the implementation of the policy. The results of the study in terms of policy content shows there is still a lack of human resources, and there is a number of issues in the implementation that has not been in line with legislation. The results of the study in terms of the context of the implementation indicates there are two strategies that implemented by Regional Office of Manpower Department of Kabupaten Bekasi regarding to implementing of the user charges on the extention of work permit, the strategies are socialization and supervision

Abstrak :
Penerapan Otonomi Daerah secara penuh pada 1 Januari 2001 membawa perubahan mendasar dalam ketata negaraan Republik Indonesia. Adanya pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah yang salah satunya di bidang farmasi yaitu pelimpahan kewenangan pemberian izin apotek, toko obat, sertifikat penyuluhan bagi industri rumah tangga pangan dan sub penyalur alat kesehatan. Suku Dinas Pelayanan Kesehatan Jakarta Barat telah melaksanakan pemberian izin jenis sarana usaha farmakmin sejak tahun 2002, informasi yang didapatkan dari salah satu harian ibu kota untuk memperoleh izin sarana farmakmin memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang bervariasi disamping itu sampai sekarang belum pernah dilakukan survey terhadap kepuasan pelanggan, untuk mengetahui sampai sejauhmana tingkat kepuasan dare kebutuhan pelanggan yang harus dipenuhi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanannya. Janis penelitian yang dilakukan adalah survey dengan menggunakan penelitian kualitatif sebagai pendahuluan untuk menggali harapan dan dapat dipergunakan sebagai Iandasan atau pertnnbangan dalarn memperjelas atau mempertajam isu-isu utama yang akan diteliti dalam survei kepuasan pelanggan dari 11 informan yang kemudian dikelompokkan dan dibuat kuesioner berdasarkan 5 dimensi mutu dari metoda Servqual. Dilanjutkan dengan penelitian kuantitatif menggunakan kuesioner yang didapat dari penelitian kualitatif terhadap 39 pelanggan. Penelitian ini bertujuan melihat tingkat kepuasan pelanggan dari masingmasing dimensi mutu (tangible, reliability, responsiveness, assurance dan empathy), tingkat kepuasan total pelanggan, hubungan antara tingkat kepuasan masing-masing dimensi mutu dengan karakteristik pelanggan dan hubungan antara tingkat kepuasan total pelanggan dengan karakteristik pelanggan yang melakukan permohonan perizinan bard jenis sarana usaha apotek, toko obat, industri rumah tangga pangan, industri kecil obat tradisional dan sub penyalur alat kesehatan di seksi Pelayanan Farmakmin pada Suku Dinas Pelayanan Kesehatan Jakarta Barat. Dari data kualitatif dan kuantitatif yang terkumpul dianalisis, diperoleh basil tingkat kepuasan total pelanggan yang menyatakan puas sebesar 61,5% dan berhubungan bermakna dengan dimensi assurance. Dari analisis importance performance yang menjadi prioritas utama untuk perbaikan meningkatkan mutu pelayanan adalah dimensi tangible. Pemyataan yang menjadi prioritas utama untuk meningkatkan mutu pelayanan adalah tarif perizinan yang jelas, tersedianya media inforrnasi tentang perizinan yang lengkap, pengurusan izin tepat waktu, petugas transparan dalam melayani dan petugas melayani dengan lulus.

---

The implementation of local autonomy on the firs of January 2001, has brought significant changes in the governance system of Republic of Indonesia. The authority is distributed from central to local government including pharmacy area i.e. the authority to give permit for dispensary, drugs store, and training certification for food home industry and medical devices dealer. The Health Care Sub Office West Jakarta has been implementing the registration and permit service since 2002. Information was obtained from local newspaper regarding lengthy service and varied cost, besides survey on customer satisfaction had never been conducted. Design of the study was survey following a qualitative research as initial study to obtain information on expectation and could be use as consideration to shape main issues to be investigated in the customer satisfaction survey. The qualitative study included 11 informants asked based on Servqual Method on five quality dimensions. The quantitative study was conducted using questionnaire based on the qualitative study. Number of informants was 39 customers. This study aimed at observing customer satisfaction rate on each quality dimension (tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy), total satisfaction rate, relationship between satisfaction rate on each quality dimension with customer characteristics and relationship between total satisfaction rate with customer characteristics. The qualitative and quantitative data were then analyzed; the results showed that regarding total satisfaction rate, 61.5% customers were satisfied. There were significant relationships between customer characteristics with assurance quality dimension with tangible dimensions as the most dominant influential factor. Based on important performance analysis the main priority to be improved was tangible dimension in term of clarity of tariff, the availability of information media on complete requirement of getting permit, on time service, transparency and sincerity of the personnel.