Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"ABSTRAKPeningkatan penduduk kota telah menimbulkan berbagai dampak. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya permintaan rumah layak huni, namun peningkatan ini tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah lahan di kota. Keterbatasan lahan di kota mengakibatkan harga lahan menjadi tinggi dan tidak terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka menempati lahan dengan peruntukan bukan untuk permukiman seperti bantaran sungai, rel kereta api dan mengakibatkan kekumuhan pada kawasan perkotaan. Kondisi kumuh terjadi di Kelurahan Kotabaru Kota Serang. Berbagai upaya penanganan permukiman kumuh telah lama dilakukan, namun kenyataannya secara keseluruhan program penanganan permukiman kumuh yang telah dilaksanakan hasilnya belum menunjukkan perubahan yang signifikan dalam membantu penataan dan perbaikan permukiman kumuh. Untuk mengetahui penanganan permukiman kumuh yang tepat maka perlu dilakukan identifikasi tingkat kekumuhan berdasarkan karakteristik lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakatnya; menganalisis tingkat partisipasi masyarakat; dan menyusun konsep penanganan permukiman kumuh dengan pendekatan partisipasi masyarakat.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode campuran untuk mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa strata kekumuhan di permukiman Kotabaru terdiri dari kumuh sedang RW 1 dan RW 2 dan kumuh berat RW 3 dan RW 5 . Partisipasi masyarakat di Kelurahan Kotabaru pada tingkatan sedang dan rendah. Tingkat partisipasi rendah yaitu di RW 5 dan tingkat partisipasi sedang di RW 1,2, dan 3. Tingkat kekumuhan yang berbeda membutuhkan penanganan yang berbeda pula, untuk wilayah kumuh sedang, penanganan melalui peremajaan dengan land sharing. Untuk wilayah kumuh berat penanganan melalui pembangunan rumah susun.

---

ABSTRACTThe increase in the urban population has led to various impacts. One consequence is the increasing demand for appropriate housing, but this increase is not offset by an increase in the amount of land in the city. Limitations of land in the city resulted in land prices high and not affordable by low income people. They occupied the land with the designation not to settlements such as riverbanks, railroad tracks and lead to slums in urban areas. Rundown condition occurs in Sub Kotabaru city of Serang. Various efforts to address the slum has long been done, but in fact the overall program management of slums that have been implemented the results have not shown significant changes in assisting the structuring and slum upgrading. To determine the proper handling of slums it is necessary to identify the level of squalor by environmental characteristics, economic, and social communities analyze the level of public participation and draft handling of slums with community participation approach. This study used a qualitative approach with a mix of methods to collect qualitative and quantitative data. The results of the study explained that the strata of untidiness in Kotabaru consists of slum settlements being RW 1 and RW 2 and seedy weight RW 3 and RW 5 . Community participation in the Village Kotabaru in moderate and low. The participation rate is low on RW 5 and RW participation rate was at 1, 2, and 3. squalor different level requires different handling, anyway, to the slums being, handling through rejuvenation with land sharing. To the slums of heavy handling through the construction of flats. "

"Penelitian ini membahas tentang perubahan wilayah permukiman kumuh yang dilihat dari sebaran, pola persebaran permukiman kumuhnya, serta perubahan permukiman kumuh yang dilihat dari letak permukiman kumuh dari sungai, rel kereta api dan tol layang pada tahun 2005, 2007 dan 2009. Jenis penelitian ini merupakan penelitian nomotetik dengan metode analisis deskriptif yang digunakan untuk menjelaskan perubahan permukiman kumuh dan juga menggunakan pendekatan keruangan (analisis spasial) untuk menjelaskan perbedaan yang terlihat pada daerah penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa permukiman kumuh di kecamatan Tanjung Priok pada tahun 2005, 2007 dan 2009 didominasi oleh permukiman kumuh Slum. Permukiman kumuh Slum mengalami penurunan dari tahun 2005, 2007 sampai tahun 2009, sedangkan permukiman kumuh Squatter mengalami peningkatan dari tahun 2005 ke tahun 2007 dan kemudian mengalami penurunan pada tahun 2009. Perubahan permukiman kumuh Slum memiliki pola yang menurun dan permukiman kumuh Squatter memiliki pola yang cenderung tidak mengalami perubahan atau tetap. Perubahan permukiman kumuh dari tahun 2005, 2007 sampai 2009 dilihat dari letak permukiman kumuh dari sungai memiliki perubahan yang cenderung menjauhi sungai, dari letaknya terhadap rel kereta api cenderung tetap dan dari letaknya terhadap tol cenderung menjauhi.Pola persebaran permukiman kumuh yang terdapat pada daerah penelitian pada tahun 2005, 2007 dan 2009 memiliki pola permukiman kumuh yang mengelompok (Cluster Pattern).

---

This research focuses on changes in slums settlements area the distribution pattern of settlements, and the changes of settlements slums seen from the location of slums from the river settlements, railway and flyover in 2005, 2007 and 2009. This type of research is a research nomotetik with the descriptive analysis method that is used to describe changes in settlements and slums are also using the approach spatial analysis to explain the differences seen in the area of research.

Results of research indicate that the settlement slums in the district of Tanjung Priok in 2005, 2007 and 2009 was dominated by slums settlements. Slum settlements has decreased from 2005, 2007 to 2009, the squatter settlements have increased from 2005 to 2007 and then decreased in 2009. Changes in slums settlements have a pattern of decline and squatter settlements have a pattern that tends not to change or keep. Changes in settlement slums from 2005, 2007 to 2009 seen from the location of slums from the river settlements have tended to avoid changes that river, from the location of the railway line and tend to stay out of the location of the flyover likely to evade. Distribution pattern of settlement in the slums areas of research in 2005, 2007 and 2009 have Cluster Pattern."

"Implementasi kebijakan penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 dilaksanakan melalui program Kotaku untuk mengurangi wilayah kumuh dengan target 0%. Implementasi kebijakan penanganan permukiman kumuh melalui program Kotaku di Kabupaten Kebumen dilaksanakan oleh daerah sejak tahun 2014. Dalam pengimplementasian kebijakan penanganan permukiman kumuh yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kebumen mengacu pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Program Tanpa Kumuh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Kebumen dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik oleh Charles O. Jones (1996). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam sebagai data primer dan studi literatur sebagai data sekunder, serta teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa pengimplementasian kebijakan penanganan permukiman kumuh melalui program Kotaku di Kabupaten Kebumen belum terlaksana dengan baik dikarenakan masih terdapat subdimensi yang belum terpenuhi.

---

The implementation of the handling policy in Kebumen Regency in 2020 is carried out through the Kotaku program with the aim of reducing the area with a target of 0%. The implementation of the handling policy carried out through the Kotaku program in Kebumen Regency has been carried out by the region since 2014. In implementing the handling policy carried out by the Kebumen Regency government, referring to the Circular of the Directorate General of Human Settlements, Ministry of Public Works and People Number 40/SE/DC/2016 about the No Slums Program Guidelines. This study aims to analyze the implementation of research handling policies using the theory of public policy implementation by Charles O. Jones (1996). The research approach used is post-positivist with data collection with in-depth interviews as primary data and literature study as secondary data, and the analysis technique used is qualitative. The result of this study is that the implementation of the handling policy that has been carried out through the Kotaku program in Kebumen Regency has not been carried out properly because there are still sub-dimensions that have not been fulfilled."