Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas kompetensi notaris dan dikaitkan dengan kemandirian serta independensi jabatan notaris dalam pendirian dan pelaksanaan perserikatan perdata notaris berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan pelaksanaan perserikatan perdata notaris dikaitkan dengan kemandirian dan independensi jabatan notaris di dalam pelaksanaan jabatannya dalam suatu kantor bersama notaris. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perserikatan perdata notaris hanya meliputi kantor bersama notaris, yaitu pendirian dan pengurusan kantor bersama dan segala hal yang terkait dengan pelaksanaan jabatan notaris tetap merupakan tanggung jawab masing-masing teman serikat oleh karenya kemandirian dan independensi notaris tetap akan terjaga selama notaris menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata notaris.

---

This dissertation is about to elaborate notary public competencies in executing a notary public partership and its independency under Article 20 Law Number 20 Of The Year 2004. Juridist normative research is applied in the writing process and librarian research method is emphasized for the whole dissertation. The research is aimed to explain notary public`s executing through a notary public partnership and elaborate its independency in conducting the partnership in the same working place/office. This reserch concludes that a notary public partnership only covers the same working place/office which involves the partnership estabhlisment and its office management, as the other main matters regard to the conducting notary capacity as the public officer are excluded in the partnership and still remains the own responsibility of the notary him/herself. The conducting of notary public partnership establishment under Article 20 Law Number 40 Year of 2004 is appropriate to the basic principles of the notary public integrity as regulated in Law Number 40 Year of 2004."

"Menurut Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata, dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan Notaris. Tetapi hal tersebut sulit untuk dilakukan dikarenakan Notaris menjadi bergantung satu sama lain, sedangkan menurut Pasal 16 ayat 1 hurus a Undang-Undang Jabatan Notaris, dalam melaksanakan jabatannya, Notaris diwajibkan untuk bersikap mandiri. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ada kontradiksi antara ketentuan Pasal 20 ayat 1 tersebut dengan ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris yang mewajibkan Notaris untuk bersikap mandiri selama menjalankan jabatannya.

---

According to Article 20 Paragraph 1 of Notary Act, Notary are allowed to enter a civil partnership with another Notary, but still minding his or her independence and impartiality. However, it is hard to stay independent because civil partnership between Notaries made them dependent on each other, whereas according to Article 16 Paragraph 1 of Notary Act, a Notary is supposed to be independent. The conclusion of this research is that there rsquo s a contradiction between Article 20 Paragraph 1 and Article 16 Paragraph 1 of Notary Act which stated that a Notary is expected to be independent in doing his her notarial duty."

"Pada penulisan tesis ini akan membahas mengenai Persekutuan Perdata Notaris sebagai suatu Kantor Bersama di Indonesia dan akan membahas sedikit gambaran mengenai Notary Maatschappen di Belanda. Hal ini dilatarbelakangi oleh kecemasan Penulisan terhadap banyaknya jumlah Notaris yang tidak seiring dengan perkembangan mutu dari jabatan Notaris itu sendiri. Kemudian keingintahuan Penulis mengapa Kantor Bersama Notaris dalam bentuk Persekutuan Perdata tidak umum dilakukan di kalangan Notaris di Indonesia, padahal Persekutuan Perdata Notaris sudah diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta Perubahannya dengan peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris dalam Bentuk Perserikatan Perdata. Di sisi lain, mayoritas Notaris di Belanda tergabung di dalam suatu Notary Maatschappen. Hanya sebesar 1 satu persen yang menjalankan jabatan Notarisnya dalam suatu kantor one-man-notary.Dari latar belakang tersebut maka muncul permasalahan bagaimana kedudukan dan tanggung jawab Notaris dalam suatu Kantor Bersama Notaris dengan bentuk Persekutuan Perdata, kemudian bagaimana penerapan ketentuan mengenai Persekutuan Perdata Notaris di Indonesia dan di Belanda, serta bagaimana keuntungan dan kerugian bagi Notaris untuk membentuk Kantor Bersama Notaris dalam bentuk Persekutuan Perdata. Metode Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif yaitu studi kepustakaan dan didukung dengan wawancara kepada beberapa narasumber yang kompeten dibidangnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa meski Persekutuan Perdata Notaris memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, namun Persekutuan Perdata dapat dijadikan pilihan bagi Notaris yang baru akan mendirikan kantor atau sudah menjalankan jabatannya. Pelaksanaan Persekutuan Perdata Notaris dapat diadopsi dari pengaturan mengenai Notary Maatschappen di Belanda dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

---

This research examines Notary Civil Partnership as Joint Office in Indonesia and will discuss a few about description of Notary Maatschap in Nederland. The background of this research is because of Researcher s anxiousness about the growth number of Notary that is not aligned with the Notary s quality itself. The next background is since Researcher is inquiring like to know why Notary Civil Partnership is unusual to be established in Indonesia. Whereas, Notary Civil Partnership is already allowed by Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris and its amendment and also regulated by Ministry Regulation Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris dalam Bentuk Perserikatan Perdata. On the other hand, The Majority of Notary in Nederland affiliated in Notary Maatschap. Only 1 one percent of Notaries implement called one man notary office.From those backgrounds emerge some problems. There are how is the status and the responsibility of Notary in Notary Civil Partnership as Joint Office, how is the implementation of the regulation of Notary Civil Partnership in Indonesia and Nederland, and how is the advantages and disadvantages of Notary Civil Partnership as Joint Office. Research method of this research is normative juridicial that supported by interview to some expert informant. Data analysis of this research is qualitative. The result of this research is Notary Civil Partnership has advantages and disadvantages, nevertheless it can be a preference for Notary. Notary Civil Partnership can applied and adopted from Notary Maatschap of Nederland and refer to regulation in Indonesia."

"ABSTRAKPersekutuan Perdata Notaris adalah perjanjian kerjasama para Notarisdalam menjalankan jabatan masing-masing sebagai Notaris denganmemasukkan semua keperluan untuk mendirikan dan mengurus sertabergabung dalam satu kantor bersama Notaris. Penelitian ini adalahpenelitian deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kegunaanPersekutuan Perdata Notaris bagi para Notaris baik Notaris yang sudahlama menjabat maupun bagi Notaris baru/pemula sehingga dapatmembantu pengembangan kemampuan dan keahlian seorang Notaris.Persekutuan Perdata Notaris merupakan bentuk yang tepat untuk paraNotaris sehingga mereka mendapat keuntungan di antara mereka

---

ABSTRACTNotary Civil Partnership is a cooperation agreement to running their position as anotary to establish and manage and merge together in one notary's office. Thisresearch is descriptive research. The aim of this research was to determine thefunction of the Notary Civil Partnership for notary who had long served Notaryand for new or beginner so they can help the developed their skills and expertiseas a notary. Maatschap notary is the right form for the notary so that they getmany advantage of them"