Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelayanan adalah suatu hal penting yang harus diperhatikan tidak hanya pada perusahaan yang berorientasi pada profit tetapi juga instansi pemerintah. Pada umumnya masyarakat memiliki persepsi yang negatif terhadap layanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Oleh karena itu peningkatan kualitas pelayanan instansi pemerintah perlu dilakukan salah satunya dengan reformasi birokrasi. Direktorat Jenderal Pajak merupakan salah satu instansi publik yang telah melakukan Reformasi Birokrasi. Pada penelitian ini hanya melakukan studi kasus pada Kantor Pajak Pratama Cikarang Utara yang terletak di kabupaten Bekasi. Penelitian ini ingin mengetahui pengaruh dari dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dari responsiveness, professionalism, empathy, reliability, tangible, dan assurance dan dimensi dari facilities management yang terdiri dari human capital management, information and communication technology, property management, dan working process terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Cikarang Utara. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah purposive sampling. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 90 responden. Data kuesioner dari responden diuji dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Dalam menganalisis data digunakan persamaan regresi berganda melalui uji F Anova, uji t statistik dan persamaan juga diuji dengan uji asumsi klasik dengan tingkat signifikansi 0.05 (α =5%). Berdasarkan uji yang telah dilakukan diketahui bahwa dimensi FM-SERVQUAL secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan pada saat dilakukan uji parsial, hanya ada 2 variabel yang berpengaruh secara signifikan yaitu Reliability dan property management.

---

Service is an important thing to be a concern not only by the profit-oriented company but also by the Government. Generally, people have a negative perception of the services performed by the Government. Therefore improving the quality of government services need to be done, by the reform of the bureaucracy. Directorate General of Tax is one of the public agencies that have done the Reform of taxation. This study only conducted a case study on Cikarang Utara Small Tax Office located in Bekasi regency. This study wanted to determine the effect of service quality dimensions consisted of responsiveness, professionalism, empathy, reliability, tangible, and assurance, and also dimensions of facilities management which consists of human capital management, information and communication technology, property management, and working process toward tax payer compliance rate.

This study was conducted at the tax payer listed on Cikarang Utara Small Tax Office. Techniques used in the sampling is purposive sampling. The number of samples used in this study were 90 respondents. Data from the questionnaire respondents were tested with validity and reliability test. In analyzing the data used multiple regression equation through Anova F test, t test, and equations are also tested with the classic assumption test with 0.05 significance level (α = 5%). Based on test it?s known that the FM-SERVQUAL dimensions simultaneously gave significant affect to the level of tax payer compliance. Whereas at the partial test, there only two variables that significantly affect were there liability and property management."

"Skripsi ini membahas tentang bagaimana persepsi wajib pajak di Desa Industri Pulogadung Kecil, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta tentang kebijakan perpajakan penghasilan bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Judul penelitian ini diambil karena pentingnya UMKM bagi pertumbuhan Indonesia baik dari segi pajak dan ekonomi. Skripsi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui survei kuesioner dan studi literatur. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis univariat. Hasil penelitian persepsi wajib pajak di Kelurahan Pulogadung, Jakarta Timur, tentang kebijakan pajak penghasilan bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran; kotor tertentu yang diukur dengan dimensi perhatian masih kurang baik yang berarti WP tidak tahu tentang kebijakan ini dan jika diukur dari dimensi interpretasi, masih tidak baik, yang berarti pandangan dan pendapat WP tentang kebijakan ini masih belum bagus. Persepsi WP tentang dimensi perhatian dan interpretasi jika dibandingkan berbanding lurus. Artinya ada pengetahuan yang kurang (perhatian) WP juga menimbulkan persepsi buruk (interpretasi).

---

This thesis discusses the perception of taxpayers in Pulogadung Small Industrial Village, East Jakarta, DKI Jakarta Province on income tax policies for taxpayers who have certain gross circulation. The title of this study was taken because of the importance of micro, small and medium enterprises for Indonesia's growth both in terms of tax and economy. This thesis uses a quantitative approach with data collection techniques through questionnaire surveys and literature studies. The analytical method used in this study is univariate analysis. The results of research on perceptions of micro, small and medium enterprises taxpayers in Pulogadung Small Industrial Village in East Jakarta, regarding income tax policies for taxpayers who have a certain gross income circulation as measured through the dimensions of attention are still not good which means taxpayers do not know of this policy and its content and if measured from the dimensions of interpretation not good which means that the views and opinions of taxpayers towards this policy are still not good. Taxpayers' perceptions of attention and interpretation dimensions are compared directly. This means that there is a lack of knowledge (attention) of taxpayers which also results in bad perceptions."

"Isu transparansi pajak selalu muncul dari opini publik mengenai kepatuhan pajak. Belum banyak bukti empiris mengenai efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Namun, praktik di beberapa negara menunjukkan bahwa pengungkapan publik tentang pajak telah berdampak positif dalam mengurangi tunggakan pajak dan tingkat ketidakpatuhan pajak. Naming dan shaming merupakan salah satu instrumen keterbukaan informasi publik. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali opini wajib pajak tentang instrumen naming and shaming. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data survey terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di DKI Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Survey dilakukan secara daring, dengan teknik self-administrative questionnaire. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden mendukung konsep keterbukaan informasi pajak melalui naming and shaming agar menjadi kontrol sosial terhadap perilaku wajib pajak yang merugikan penerimaan negara.

---

The issue of tax transparency always arises from public opinion regarding tax compliance. There is not much empirical evidence regarding its effectiveness in improving tax compliance. However, practice in several countries shows that public disclosure of taxes has a positive impact in reducing tax arrears and the rate of tax non-compliance. Naming and shaming are instruments for public information disclosure. For this reason, this study aims to explore public opinion about naming and shaming instruments. This research was conducted with a quantitative approach with survey data collection techniques on individual taxpayers in DKI Jakarta, Depok, Tangerang, and Bekasi. The survey was conducted online, using a self-administrative questionnaire technique. The results showed that most of the respondents supported the concept of tax information disclosure through naming and shaming in order to be a social control of the behavior of taxpayers that harm state revenues."

"Skripsi ini membahas mengenai persepsi Wajib Pajak kendaraan bermotor DKI Jakarta mengenai kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta. Jumlah responden yang digunakan sebagai data dalam penelitian ini berjumlah 164 responden, yang seluruhnya merupakan Wajib Pajak kendaraan bermotor DKI Jakarta yang mengetahui kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian campuran (mix method) yang terdiri dari kuisioner dan wawancara dengan beberapa narasumber yang memiliki pengetahuan dan berkompeten dalam bidang perpajakan, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor, sebagai instrumen penelitian dalam mendapatkan data primer. Hasil penelitian ini secara garis besar menunjukan bahwa Wajib Pajak kendaraan bermotor DKI Jakarta memiliki persepsi yang baik mengenai kebijakan penghapusan sanksi adminstrasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta. Sebagian Wajib Pajak setuju dan mendukung kebijakan ini karena dinilai dapat meringankan beban ekonomi Wajib Pajak terkait. Namun demikian, belum seluruh Wajib Pajak memiliki pengetahuan yang cukup dan berpartisipasi dalam program penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor ini, sehingga perlu adanya sosialisasi yang lebih baik mengenai program penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor pada masa yang akan datang.

---

This study discusses about how the perception of DKI Jakarta tax payers regarding the policy on elimination of vehicle tax administrative sanction in DKI Jakarta. The number of respondents used as data in this study is amounted to 164 respondents, all of whom are DKI Jakarta tax payers who knows about the policy on elimination of vehicle tax administrative sanction. The research method used in this study is a quantitative method using questionnaires as research instruments in obtaining primary data. Futhermore, the research is also supported by data from interviews with several informants who have good knowledge and competency in the taxation field, especially vehicle tax. In general, the results of this study indicate that the DKI Jakarta tax payers have a good perception to the policy on elimination of vehicle tax administrative sanction in DKI Jakarta. Some tax payers agree and support this policy because it is considered to ease the economic burden of the related tax payers. However, not all tax payers have sufficient knowledge and participated in this program, so there is a need for better socialization to the program of elimination on vehicle tax administrative sanction in the future."

"Mekanisme self-assessment memberikan keleluasaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya, hal ini dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk mengantisipasi terjadinya pemeriksaan pajak ketika wajib pajak memiliki kondisi sebagaimana yang ditentukan dalam aturan perpajakan menjadi subjek pemeriksaan pajak. Penelitian ini mendalami pengaruh persepsi wajib pajak terhadap potensi terjadinya pemeriksaan pajak dengan memberikan pertanyaan skenario untuk mengetahui imbasnya kepada tindakan wajib pajak melakukan penghindaran pemeriksaan pajak. Menggunakan metode kualitatif, data diperoleh dengan menyebarkan kuisioner dan menjalankan analisis regresi logistik terhadap jawaban responden. Hasil penelitian menunjukkan secara empiris bahwa terdapat kaitan antara persepsi kompleksitas pajak, informasi pajak dan keadilan proses dan hasil pemeriksaan pajak di Indonesia dengan kecenderungan untuk menghindari pemeriksaan pajak oleh otoritas pajak. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sanksi pajak, biaya kepatuhan dan biaya sengketa pajak tidak memberikan pengaruh signifikan kepada tindakan wajib pajak menghindari pemeriksaan pajak. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dasar bagi penelitian sejenis mengingat belum banyak terdapat penelitian yang berfokus pada persepsi wajib pajak dalam kaitannya dengan pemeriksaan pajak.

---

The self-assessment mechanism provides flexibility for taxpayers to calculate and report their own tax obligations, this can be utilized by taxpayers to anticipate the occurrence of a tax audit when the taxpayer has the conditions specified in the tax rules to become the subject of a tax audit. This study explores the effect of taxpayer perceptions on the potential for tax audits to occur by providing scenario questions to find out the impact on taxpayers' actions in avoiding tax audits. Using qualitative methods, data were obtained by distributing questionnaires and running logistic regression analysis of respondents' answers. The results of the study show empirically that there is a link between perceptions of tax complexity, tax information and fairness of the process and results of tax audits in Indonesia with the tendency to avoid tax audits by the tax authorities. This study also shows that tax deterrence sanctions, compliance costs and tax dispute costs do not have a significant effect on taxpayers' actions to avoid tax audits. The results of this study can be used as a basic reference for similar research considering that there are not many studies that focus on taxpayer perceptions in relation to tax audits."