Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Salah satu jenis Perseroan Terbatas ialah Perseroan Daerah (Perseroda) yang merupakan bentuk badan usaha dari Badan Usaha Milik Daerah yang mana sahamnya paling sedikit 51% atau seluruhnya dimiliki oleh satu daerah. Perseroan Daerah di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, yaitu PT Serang Berkah Mandiri (Perseroda) tengah mengalami kelumpuhan dalam organ perseroannya. Seluruh anggota Direksi PT Serang Berkah Mandiri (Perseroda) satu per satu mengundurkan diri dengan menyertakan alasan ketidakmampuan dalam mengelola perseroan dengan baik, terlebih adanya pandemi Covid-19 yang menghambat kemajuan perseroan. Hal ini mengakibatkan terjadinya kekosongan jabatan anggota Direksi sehingga tidak ada pihak yang menjalankan fungsi pengurusan dan fungsi representasi dari perseroan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pengisian kekosongan jabatan anggota Direksi untuk sementara dalam anggaran dasar PT Serang Berkah Mandiri (Perseroda); dan mekanisme pengisian kekosongan jabatan anggota Direksi Perseroan Daerah untuk sementara hingga penggantian Direksi baru. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan tipologi penelitian eksplanatori. Data yang digunakan ialah data sekunder dengan wawancara sebagai data pendukung. Pengumpulan data digunakan melalui studi dokumen dan wawancara. Metode analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Bentuk hasil penelitian ini berbentuk penelitian eksplanatori-analitis. Hasil analisa dari penelitian yaitu anggaran dasar PT Serang Berkah Mandiri (Perseroda) menunjuk Komisaris sebagai pelaksana tugas Direksi sementara sesuai dengan PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD jo. Perda Kabupaten Serang No. 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BUMD dan di dalam anggaran dasar Perseroan Daerah harus lebih rinci mengenai pengisian kekosongan jabatan sementara hingga penggantian Direksi yang melalui mekanisme proses seleksi. ......One type of Limited Libility Company is a Government-Owned Corporation (GOC) which is a form of business entity from Regional-Owned Enterprises whose shares are at least 51% or wholly owned by a region. A Government-Owned Corporation in Serang Regency, Banten province, PT Serang Berkah Mandiri (GOC) is experiencing paralysis in its corporate organs. All positions of Directors of PT Serang Berkah Mandiri (GOC) resigned one by one, including reasons for their inability to manage the company properly, especially the Covid-19 pandemic which hampered the company’s progress. This resulted in the occurrence of vacancies in all positions of Directors so that no party carried out the management and representation functions of the company. The problems raised in this study are regarding temporary filling of vacancies for all positions of Directors in the article of association of PT Serang Berkah Mandiri (GOC) and the mechanism for temporary filling vacancies for all positions of Directors of Government-Owned Corporation until the replacement of new Directors. To answer these problems, a juridical-normative research method with an explanatory research typology is used. The data used are secondary data with interview as supporting data. Data collection was used through document studies and interview. The data analysis method in this study is qualitative. The form of the results is in the form of explanatory-analytical research. The results of the analysis are the articles of association of PT Serang Berkah Mandiri (GOC) appointing the Commissioner as the acting Directors temporarily according to Governance Regulation Number 54 of 2017 concerning Government-Owned Corporation jo. Serang Regency Regional Regulation Number 8 of 2020 concerning the management of Government-Owned Corporation and in the articles of association of Government-Owned Corporation must be more detailed regarding the filling of temporary vacancies to the replacement of the position of Directors through the selection process mechanism.

Abstrak :
Perubahan bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah sedang marak dilakukan. Perubahan tersebut dilatarbelakangi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana bentuk badan hukum yang sudah ada wajib disesuaikan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah. Penelitian ini membahas mengenai mekanisme perubahan bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah dan konsekuensi hukum yang timbul atas perubahan tersebut dalam hal modal, kepengurusan, dan kegiatan usaha yang telah dijalankan sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder, diketahui bahwa mekanisme yang perlu dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat dalam melakukan perubahan bentuk badan hukum hampir sama dengan pendirian Bank Perkreditan Rakyat, yang meliputi tahap pembentukan Peraturan Daerah, pengesahan badan hukum, hingga tahap permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Namun, hal yang dimohonkan kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah perubahan bentuk badan hukum yang meliputi persetujuan prinsip dan persetujuan pengalihan izin usaha. Dalam perubahan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bagi Bank Perkreditan Rakyat yakni modal, kepengurusan, dan kegiatan usaha yang telah dilakukan beralih secara kepada badan hukum baru.

---

The change of legal entity form of a Rural Bank from Local Company into Local Liability Companyis massively done. This change is underlied by the establishment of the law Number 23 of 2014 on Local Government in which the existed form of legal entity must be adjusted into Local Liability Company. This research discussed the mechanism of legal entity change of Rural Bank from Local Company into Local Liability Companyand its possible legal consequences than can emerge such as in the case of capital, management, and business activities that had been run beforehand. This research used juridical normative method. Based on the juridical normative method by using secondary data, it was found out that the mechanism which needs to be done by Rural Bank in changing the legal entity form is almost the same with the establishment of the bank itself that covers the stage of establishing local regulation, legal entity legitimation, until the stage of making request to The Financial Service Authority. However, what is being proposed to The Financial Service Authority is the change of legal entity form which covers the principle agreement and the agreement of business license transfer. This change causes legal consequence for Rural Bank such as the capital, management and the business activities transfered to the new legal entity.