Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai penerapan Good Corporate Governance di Indonesia pada Perseroan Tertutup berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Tesis ini membahas konsep Good Corporate Governance serta Dewan Komisaris sebagai penegak Good Corporate Governance. Putusan Pengadilan Negri Jakarta Selatan Republik Indonesia Nomor 103/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL memutus sengketa pemberhentian anggota Dewan Komisaris pada PT.Megapolitan Development. Hasil penelitian menyarankan agar digunakannya ruang penyempurnaan pengaturan akan Perseroan Tertutup dalam rangka meningkatkan penerapan Good Corporate Governance terutama pada pengaturan mengenai Dewan Komisaris.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the implementation of Good Corporate Governance in Indonesia on Limited Liability Company by Law Number 40 Year 2007 Regarding Limited Liability Company. This thesis discusses the concept of Good Corporate Governance and the Board of Commissioners as enforcement of Good Corporate Governance. South Jakarta District Court ruling affairs of the Republic of Indonesia Number 103/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL rule on the dispute dismissal of members of the Board of Commissioners on PT.Megapolitan Development. The results of this thesis is a suggeston to improve the implementation of Good Corporate Governance, there should be perfection of the Board of Commissioners clauses in Indonesia?s Limited Liability Law.

Abstrak :
Go private merupakan salah satu bentuk restrukturisasi struktur kepemilikan yang pada dasarnya dilakukan untuk kepentingan perusahaan dan pemegang saham itu sendiri.Go private bukanlah suatu langkah mundur bagi perseroan terbuka dengan pengalamannya sebagai perseroan terbuka yang wajib menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance sehingga dengan melakukan go private dan tetap menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance maka perseroan tersebut dapat lebih maju dan fleksibel dalam mengembangkan usahanya. Walaupun saat ini peraturan khusus mengenai syarat dan ketentuan dan tata cara go private belum ada, namun Bapepam dapat menetapkan kebijakan peraturan dan ketentuan yang wajib diperhatikan dalam pelaksanaan go private. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham publik yang umumnya minoritas, go private dilakukan melalui penawaran tender, sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.F.1 tentang Penawaran Tender atau sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dalam hal terjadi pengambilalihan yang mengakibatkan perubahan pengendalian perseroan terbuka; Dalam RUPS diperlukannya persetujuan dari pemegang saham independen sesuai dengan Peraturan Bapepam IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu; penetapan harga penawaran pembelian saham dalam Penawaran Tender; serta bagi pemegang saham yang tidak menyetujui tindakan perseroan berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, sesuai Pasal 55 UUPT.