Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tuntutan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar khususnya kesehatan bagi masyarakat sebagaimana tercantum dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan sangat tinggi. Sementara kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong perbaikan pelayanan dasar melalui desentralisasi sejak tahun 1999 belum terlihat hasilnya. Oleh karena itu, Pemerintah telah mencanangkan perlunya dilakukan pengaturan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi daerah otonom. Penerapan kebijakan SPM bagi daerah otonom mulai diperkenalkan tahun 2000 dengan berlakunya PP No. 25 Tahun 2000, namun baru efektif sejak keluarnya SE Mendagri No.100/757/OTDA tanggal 8 Juli 2002. Namun, belum sempat daerah otonom menerapkan SPM sesuai amanat peraturan perundangundangan, UU No. 22 Tahun 1999 diganti menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan ini dilanjutkan dengan terbitnya PP No. 65 tahun 2005 yang memperkuat posisi SPM untuk diterapkan di daerah otonom. Penelitian ini berangkat dari permasalahan pokok yaitu bagaimana pengaturan SPM di instansi Pemerintah Pusat dan instansi Pemerintah Daerah, dan efektivitas pengaturan tersebut di daerah otonom, serta faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat efektivitas pengaturan SPM di daerah otonom. Jawaban atas permasalahan penelitian ini dilakukan secara yuridis-normatif, dengan menelaah data sekunder yang menggunakan alat pengumpulan data secara studi kepustakaan dengan metode pengolahan dan analisa data secara pendekatan kwalitatif serta bersifat deskriptif-analitis dan berbentuk preskriptif-analitis. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, amanat konstitusi yang menghendaki pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar belum mampu diberikan oleh pemerintah (Pusat dan Daerah) secara optimal, meskipun Pemerintah terus mengembangkan pengaturan terkait penerapan SPM di daerah otonom. Kedua, pengaturan SPM bagi daerah otonom belum efektif karena peraturan perundang-undang yang mengatur SPM tidak menegaskan jenis pelayanan dasar yang wajib diatur dan rumusan norma dan validitas norma peraturan yang dibuat sebagai dasar hukum pemberlakuan kebijakan SPM tersebut tidak taat asas-asas hukum dan dapat dikatakan tidak valid. Ketiga, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan SPM di daerah otonom. Untuk itu, dalam rangka ius constituendum, tiada jalan lain yang harus dilakukan untuk memperbaiki pengaturan SPM bagi daerah otonom adalah dengan merevisi Pasal dalam UU Pemerintahan Daerah yang berisi pengaturan tentang jenis pelayanan dasar yang menjadi urusan pemerintahan yang wajib diatur melalui pengaturan SPM. Selain itu, merevisi pedoman penyusunan dan penerapan SPM agar lebih sederhana dan tidak berbelitbelit, sehingga memudahkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk berkoordinasi dalam rangka mencapai target akhir SPM yaitu mewujudkan kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar sesuai amanat.

---

ABSTRACT
Demands on the fulfillment of basic service requirements, public health in particular as it grafted in the constitution and in many laws and regulations, are very high. Meanwhile, the government policies in order to encourage the amelioration of basic services through decentralization since 1999 has not seen the results. In order to do so, the Government has established the need for Minimum Service Standards (MSS) regulation for the self-government regions. Actually in 2000, the implementation of MSS policy for the autonomy regions have had introduced with the enactment of PP No. 25/2000, but it was going into effect since the issuance of SE Mendagri No.100/757/OTDA July 8, 2002. However, before the autonomy regions yet had time to implement the MSS as mandated by the legislation, Law number 22/1999 was altered to Law number 32/2004 regarding Local Governance. These changes are followed by the issuance of PP. 65/ 2005 to strengthen the position of MSS to be implemented in autonomy regions. This research begin with the main issue about how the MSS regulation in the government agencies and local government agencies, and the effectiveness of these regulations in autonomy regions, as well as the factors that encourage and impede the effectiveness of the MSS regulations in autonomy regions. The answer to the issues of this research was held in juridical-normative approach, by studying secondary data in a literature study manner using data collecting tool with data processing and analysis methods in qualitative approach and descriptive-analytical and prescriptive-analytical form. This research has found several findings. First, despite still continue developing regulation regarding MSS implementation in autonomy region, the Government (both central and local) has not been able to give the the fulfillment of basic service requirements in an optimal fashion that required by the constitutional mandate. Secondly, MSS regulation for autonomy regions has not been effective yet due to laws and regulations governing the MSS does not emphasize the type of basic services that must be regulated and the formulation of norms and validity of regulation norms that are made as the legal basis of policies such MSS does not comply with the law principles and can be said invalid. Third, there are many factors that affecting the realization of MSS in the autonomy regions. For the matter of that, to comply ius constituendum, there is no other way to do to improve the MSS regulation for the autonomy regions other than to revise the articles in Law regarding Local Governance that contain the regulation regarding the types of basic services that become governance affair that must be regulated through the MSS regulation. And what is more, to revise guidance for the drafting and implementation of MSS to be more simple and not complicated, making it easier for the Government and Local Government to coordinate in order to achieve the MSS final target that is to actualize the public welfare through the fulfillment of basic service requirements as mandated by the constitution.

Abstrak :
Based on the 2003 trends in International mathematics and science study, the authors find that negative associations between student employment and academic achievement are stronger in some countriesthan in others - differences likely to result from country-specific work oppurtunities and needs....

Abstrak :
Sistem Pemerintahan Indonesia dijalankan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 yang secara prinsip menganut dua nilai dasar yaitu Nilai Kesatuan dan Nilai Otonomi. Nilai Kesatuan memberikan indikasi bahwa Indonesia tidak akan mempunyai kesatuan pemerintah lain didalamnya pada magnitude Negara. Artinya Pemerintah Nasional adalah satu-satunya pemegang kedaulatan rakyat, bangsa dan Negara. Nilai Otonomi adalah nilai dasar otonomi daerah dalam batas kedaulatan Negara. Artinya penyelenggaraan Negara, khususnya kebijakan desentralisasi terkait erat dengan pola pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam penyelenggaraan desentralisasi selalu terdapat dua elemen penting, yakni pembentukan daerah otonomi dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus bagian - bagian tertentu urusan pemerintah. Kebijakan Desentralisasi merupakan instrumen pencapaian tujuan bernegara dalam kerangka kesatuan bangsa yang demokratis. Kebijakan tersebut diterapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2001 sebagai rangkaian dari seluruh proses perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia. Secara formal kebijakan desentralisasi dituangkan dalam peraturan perundangan sejak 1903, 1945 dan seterusnya tahun 1948,1957, 1959, 1965 sampai terakhir 1999. Bertumpu dari keingintahuan atas pelaksanaan otonomi daerah tersebut dan dampaknya terhadap ketahanan nasional, maka dilakukan penelitian mengenai pengaruh Penyelengaraan Otonomi Daerah terhadap Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sejak berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dengan pendekatan mengkaji elemen-elemen serta lingkungan strategis yang mempengaruhi penyelenggaraan Otonomi. Ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan Reformasi dan pemberdayaan aparatur pemerintah daerah sebagai alat untuk menggerakkan pemerintah dan pastisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk mewujudkan demokratisasi dan keadilan sesuai aspirasi masyarakat daerah. Dengan penyelenggaraan otonomi daerah secara luas dan nyata, maka daerah diberikan kewenangan yang luas. Hal ini membawa implikasi terhadap meningkatnya beban tugas dan tanggung jawab aparatur pemerintah daerah dalam rangka pemberian pelayanan dan tuntunan kebutuhan masyarakat yang semakin besar.

Abstrak :
Program JFK Jamsostek tidak bersifat wajib bagi pcrusahaan yang telah mclaksanakan sendiri pelayanan kesehatannya secara lebih baik. Saat ini belum ada pcngembangan penilaian kinerja Program JPK di Kanwil III yang dilaksanakan secara komprehensifdengan pendekatan teori balanced scorecard. Studi ini bertujuan mcngetahui gambaran kineda dari perspektif keuangan, perspektif pclanggan, perspeklif bisnis internal dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Penelitian deskriptif analitik dengan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Data yang digunakan terdiri dari data primer seperti kuesioner kepuasan pelanggan dan karyawan serta wawancara mendalam, serta data sckunder yang berasal dari lapcran. Pclaksanaan di Kanwil III Bulan Februari - Mei 2009. Uji validitas dilakukan di Kanwil IV. Keempat perspektif diasumsikan mempunyai bobot yang sama pentingnya dan pengaruhnya terhadap performa JPK Kanwil III. Hasil penilaian untuk perspektifpertumbuhan dan pembelajaran ideal, perspcktif proscs bisnis internal tidak ideal, perspektif pelanggan ideal . dan perspcktif kcuangan ideal. Secara keseluruhan penilaian kinerja Program JFK Kanwil III termasuk kritcria ideal. Peneliti mengusulkan kepada manajemen agar penetapan target dilakukan dengan Icbih menantang mengacu pada parameter SMART : spesyic. measurable. achievable, relevant dan time constrained.

---

Healthcare program called as JPK is an optional program for company who have better quality healthcare program compare to JPK program. Till nowadays, there isn’t comprehensive performance management system developed to monitor the perfonnance of JPK program at region III. The purpose ofthe study is to find out the pcrfonnance of' JPK PT. Jamsostck (Persero) region Ill from several persPCctive, which are financial. customer, intemal process and learn & growth. This study categorized as analytic descriptive using quantitative and qualitative method. The data used consist of primary and secondary data. Primary data comes from customer and employee satisfaction research previously conducted and in-depth interview. Data collected during February-May 2009. Four perspectives assumed have same weight in tenn of its degree of importance and its effect to JPK pcrfom1ance. The result of the study shows that three of perspective (learn and growth, customer, financial) are ideal condition while one perspective (intemal process) isn’t ideal condition. Overall, performance of .IPK region Ill categorized as ideal criteria. Researcher recommend management to set the target using five criteria's, which are SMART, stand for S-Specific, M-Measurable, A-Achievable, R-Relevant, T-Time Constrained.

Abstrak :
Kontrak kerja konstruksi adalah perjanjian antara pihak yang melakukan perjanjian dalam mengatur hak dan kewajibannya serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Memahami detail kontrak kerja kontruksi sama dengan memahami seluruh aspek teknis dan nonteknis pekerjaan sebuah proyek konstruksi yang dikenal kompleks. Bagi penyedia jasa, kontrak kerja adalah langkah awal melaksanakan aktivitas pekerjaan selanjutnya. Oleh karena itu, pemahaman kontrak yang baik, tidak hanya menjadi tolak ukur tercapainya pelaksanaan proyek dengan baik, namun juga dalam mencapai kinerja proyek sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Analisis yang dilakukan adalah mempelajari sejumlah informasi yang berhubungan dengan kontrak untuk mengetahui pemahaman kontraktor dan pelaksanaannya di lapangan yang pada prakteknya selalu ada kendala untuk melaksanakan proyek sesuai dengan kontrak. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara dan kuisioner terhadap pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan konstruksi khususnya kontraktor. Pengolahan data dilakukan dengan merangkum hasil wawancara dan kuisioner lalu mengelompokkannya dalam tiga kelompok yang berhubungan dengan pemahaman kontrak, pelaksanaannya dan penilaian kinerja proyek. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kontraktor kecil dan menengah telah memiliki pemahaman yang baik mengenai kontrak dan proyek yang dilaksanakan di lapangan pun sudah sesuai dengan kontrak. Diharapkan dengan hasil analisis mengenai pemahaman kontrak yang baik akan mempengaruhi kinerja proyek, pada akhirnya akan menjadikan kontrak tidak hanya untuk dipahami namun juga untuk dilaksanakan dengan baik sesuai isinya. ......Contract work construction is agreement among side conducting agreement in arranging its rights and obligations and also have the power of obligatory law. Comprehending contract detail work construction is equal to comprehending entire technical aspect and work untechnic a project of recognized by construction is complex. To service contractor, contract work is step early executing work activity hereinafter. Therefore, understanding of good contract, not only becoming tired yardstick of execution is project of better, but also in reaching performance of project of as according to target which wish to be reached. Analysis taken is studying a number of information related to contract to know the understanding of contractor and its execution in field which is on its practice always there is constraint to execute the project of as according to contract. Used method is by interview and quisioner to side which related to activity of construction specially contractor. Conducted Data-Processing embraced result of last quisioner and interview grouping it in three group related to understanding of contract, its execution and assessment of performance of project. From result of the research can be concluded that middle and small contractor have owned the understanding of good regarding executed by project and contract in field even also have as according to contract. Expected with result of analysis regarding the understanding of good contract will influence performance of project , in the end will make contract not just for comprehended but also be achieved better according to its contents