Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPegembangan teknologi pada industri nasional diarahkan untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain. Keinginan pemrintah untuk dapat mandiri dalam memproduksi Alutsista dan sarana pertahanan perlu ditindak lanjuti dengan memberdayakan industri nasional dalm negeri. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan saat in tengah melaksanakan penelitian dan pengembangan roket melalui konsorium yang melibatkan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), PT. Pindad (Persero), PT. Dirgantara Indonesia (Persero), dan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek). Untuk pelaksanaan uji coba roket tersebut dibutuhkan daerah uji coba peluncuran."

"Skripsi ini membahas mengenai tingkat pemakaian alat pelindung diri pada anggota yamaha vixion club Indonesia chapter Cikarang, disamping itu skripsi ini juga membahas mengenai tingkat pemenuhan persyaratan tekhnis dan laik jalan kendaraan anggota yamaha vixion club indonesia chapter cikarang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan design deskriptif. Hasil dari penelitian ini mengambarkan bahwa seluruh anggota anggota yamaha vixion club Indonesia chapter Cikarang menggunakan seluruh alat pelindung diri dengan baik dan benar namun ketidaksesuaian banyak ditemukan pada sepeda motor yang digunakan oleh anggota anggota yamaha vixion club Indonesia chapter Cikarang seperti tidak memiliki spakbor, ukuran lampu rem yang tidak sesuai, dan suara klakson yang tidak normal. Sosialisasi undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas merupakan upaya yang harus dijalankan agar kendaraan yang dimiliki oleh para anggota memenuhi persyaratan tekhnis dan laik jalan.

---

This research deals with the use of personal protective equipment on member of yamaha vixion club indonesia cikarang chapter, beside that this research also deals with the level of technical eligibility and be eligible to road vehicles member of yamaha vixion club indonesia cikarang chapter. This research is qualitative descriptive interpretive. The results of this research describe that all member of yamaha vixion club indonesia cikarang chapter uses all means of personal protection equipment well and properly but the discrepancy is found on a motorbike used by the members, like do not have mudguards, size brake lights that do not comply, and the abnormal sound of the Horn. Socialization of Act No. 22 of 2009 about traffic is an effort that must be running in order for the vehicles that are owned by the members of the technical requirements and be eligible to the"

"Skripsi ini menjelaskan mengenai implementasi kebijakan pendirian kawasan berikat berdasarkan PMK.147/PMK.04/2011. Malalui pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan tersebut, diuraikan mengenai ketentuan-ketentuan mengenai persyaratatn pendirian kawasan berikat. Penelitian yang mendasari skripsi menggunakan metode kualitatif dengan mendeskripsikan masalah. Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup kebijakan publik, konsep perdangangan internasional, insentif pajak, konsep kepabeanan dan konsep kawasan berikat. Melalui Peraturan Menteri Kuangan yaitu PMK 147/PMK.04/2011 yang tertuang dalam pasal 4, pemerintah melakukan upaya untuk melokasikan kawasan berikat pada wilayah kawasan industri atau pada kawasan budidaya namun dengan syarat-syarat tertentu dan harus mempunyai luas lebih dari 10.000 m2. Upaya ini dilakukan tidak hanya untuk mengembalikan hakikat kawasan berikat yang sesuai dengan Undang-undang namun juga salah satu upaya penertiban serta pengontrolan kawasan berikat.

---

This research describes the implementation of policy stance based on Finance Minister Regulation (PMK.147/PMK.04/2011) bonded area. Through Article 4 of Regulation of the Finance Minister, outlined the provisions regarding the requirements of bonded zone establishment. The underlying research using qualitative methods by describing the problem. While the theory used in this research include public policy, international trade concept, tax incentives, customs concepts and bonded zone concepts. Through the Finance Minister Regulation contained in Article 4, the government made efforts to locate the bonded area in the industrial park area or on cultivated area, but with certain conditions and must have an area of over 10,000 m2. This effort is not only to restore the nature of the bonded area in accordance with the Act, but also an effort to curb and the bonded zone control"

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh AnggotaDireksi Perseroan, sebagai organ yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan, terutama bagi Perusahaan Publik. Dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip good corporate governance bagi Perusahaan Publik, maka Otoritas Jasa Keuangan (?OJK?) sebagai pengawas Pasar Modal Indonesia telah mengeluarkan Peraturan tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dimana didalamnya diatur juga mengenai persyaratan menjadi Anggota Direksi Perusahaan Publik. Penelitian ini dinilai penting karena dalam prakteknya masih banyak pihak-pihak yang belum mengetahui secara detail atas persyaratan Anggota Direksi Perusahaan Publik, yang dapat berpotensi dikenakannya sanksi bagi Perusahaan Publik atas adanya pelanggaran pemenuhan persyaratan Anggota Direksi Emiten atau Perusahaan Publik. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) untuk menjawab permasalahan sebagai berikut: pertama, mengenai perbandingan ketentuan persyaratan Anggota Direksi Perusahaan Publik berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas dan Peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan kedua, mengenai peranan OJK dalam menangani adanya pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan Anggota Direksi Emiten atau Perusahaan Publik

---

ABSTRACTThis thesis discusses the requirements to be fulfilled by a Member of the Board of Directors of the Company, as the organ who has authority and full responsibility for the management of the Company, especially for Public Company. In order to improve the application of the principles of good corporate governance for the Public Company, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) as the supervisor of the Capital Market in Indonesia, has issued Regulations concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of the Issuer or Public Company where as it regulated the requirements as well to become a member of the Board of Directors of Public Company. This research is important due to during the practicing there are many parties who do not understand in detail on the requirements of the Board of Directors of Public Company, which can potentially have sanctions for violations of Public Company on their eligibility for the requirement of the Directors of Public Company. This writing method is utilizing the normative legal research to address the problem as follows: first, regarding the comparison of clause requirements of Directors Public Company pursuant to Company Law and OJK Regulation concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuer and Public Company, and second, regarding the role of the OJK in addressing violations for the fulfillment of the members requirements of the Public Company Board Directors."

"ABSTRACTAs one of the payment tools in international transactions, fulfilling the requirements complying documents of a Letter of Credit is very important. Many disputes have arisen from the noncomplying of documents in international transactions that uses a Letter of Credit as a payment tool. Therefore, the aim of this thesis is to know how a Letter of Credit is regulated in Indonesia and to know the concerns of banks in issuing Letters of Credit. This thesis will provide principles that need to be considered by banks in issuing Letters of Credit as a payment tool in international transactions. Several cases will be provided in this thesis, and the method used is normative research. In the end, this thesis will provide conclusions regarding disputes that commonly occur in the issuance of Letters of Credit. Suggestions for the successful conducting of international transactions will also be provided.

---

ABSTRACTSebagai salah satu alat pembayaran dalam perdagangan internasional, ketelitian dalam penerbitan Letter of Credit sangatlah penting untuk diperhatikan. Terdapat banyak kasus yang terjadi terkait sah atau tidaknya penerbitan Letter of Credit yang diakibatkan oleh ketidak telitian yang dilakukan oleh para pihak. Oleh karena itu, tujuan dari skripsi ini adalah untuk memberikan informasi mengenai pengaturan Letter of Credit di Indonesia dan untuk mengetahui apa saja yang harus diperhatikan oleh bank dalam menerbitkan Letter of Credit sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Skripsi dengan metode juridical normative ini akan memberikan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penerbitan Letter of Credit. Beberapa contoh kasus terkait penerbitan Letter of Credit sebagai alat pembayaran juga akan disinggung dalam skripsi ini, dan metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif. Skripsi ini pada akhirnya akan memberikan kesimpulan terkait permasalahan yang sering terjadi pada penerbitan Letter of Credit. Saran demi kelancaran transaksi-transaksi internasional juga akan diberikan."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat dinamika perilaku bank di Indonesia dan menganalisanya dalam konteks peningkatan modal yang disebabkan oleh implementasi Basel III. Dengan melihat data bank-bank umum konvensional pada periode 2003-2012, perilaku bank dalam menentukan modal, suku bunga kredit, dan kredit bisa dilihat secara simultan. Hasil estimasi dengan metode System GMM menunjukkan bahwa suku bunga kredit di Indonesia akan meningkat sebesar 1,01 basis point dan pertumbuhan kredit akan menurun sebesar 0.00021549 dalam jangka panjang, jika modal meningkat sebesar 1 percentage point akibat Basel III.

---

ABSTRAK

This study is intended to look at the dynamics of bank behavior in Indonesia and analyze it in the context of capital increase caused by the implementation of Basel III. By looking at the data of commercial banks in the period 2003 2012, bank behavior in choosing capital, lending rates, and credit can be seen simultaneously. The estimation result using GMM System method shows that the lending rates in Indonesia will increase by 1.01 basis points and loan growth will decrease by 0.00021549 in the long term, if the capital increase by 1 percentage point due to Basel III."

"Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata Indonesia, suatu perjanjian pada dasarnya harus memenuhi persyaratan hukum dari suatu perjanjian, yang terbagi menjadi persyaratan subyektif dan obyektif. Kegagalan memenuhi persyaratan subyektif dari suatu perjanjian akan mengakibatkan salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian. Sementara itu, kegagalan memenuhi persyaratan obyektif perjanjian mengakibatkan perjanjian batal demi hukum, berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdata Indonesia. Terdapat problematika mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu perjanjian dimana, hal tersebut merupakan salah satu aspek formalitas dari suatu perjanjian tetapi juga dapat dianggap sebagai salah satu persyaratan material karena hal itu diatur dalam undang-undang. Berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdata, dinyatakan bahwa Suatu penyebab dilarang, jika alasan itu dilarang oleh hukum atau jika itu bertentangan dengan moralitas atau dengan ketertiban umum. Skripsi ini terutama membahas konsekuensi hukum jika perjanjian hanya dilaksanakan dalam bahasa Inggris. Skripsi ini akan menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk membuktikan apakah itu melanggar keduanya, 1) kewajiban formal untuk menulis perjanjian dalam Bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Simbol Nasional dan Lagu Nasional dan 2) persyaratan obyektif dari suatu perjanjian. Skripsi ini akan menganalisis secara mendalam putusan dari Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor: 1572K/Pdt/2015 yang telah dibahas secara besar-besaran karena putusan ini telah menjadi tolak ukur dengan memilih untuk mencabut perjanjian pinjaman antara PT Bangun Karya Pratama Lestari (sebagai debitur Indonesia) dan Nine AM (sebagai kreditor asing) dengan dalil bahwa perjanjian tersebut hanya menggunakan bahasa Inggris oleh karena itu bertentangan dengan UU No. 24 Tahun 2009.

---

Based on Article 1320 of the Indonesian Civil Code, an agreement must essentially fulfill the legal requirements of an agreement, which is divided into subjective and objective requirements. Failure to fulfill the subjective requirements of an agreement would result in one of the parties could request for the cancellation of the agreement (voidable). Meanwhile, failure to fulfill the objective requirements of an agreement would result in the agreement become null and void, based on Article 1335 of Indonesian Civil Code. There is a problem regarding the use of Indonesian in an agreement where, it is one of the formality aspects of an agreement but also could be considered as one of the material requirement since it is stipulated under the law. Pursuant to Article 1337 of the Civil Code, it is stated that A cause is forbidden, if that reason is prohibited by law or if that is contrary to morality or with public order. This thesis mainly discusses the legal consequences if an agreement only executed in English. This thesis will be using juridical empircal approach to prove whether or not it does violate both, 1) the formal obligation to write the agreement in Bahasa Indonesia (formal obligation) as stipulated in Article 31 Law No. 24 of 2009 concerning Flag, Language, and National Symbols and National Songs and 2) the objective requirements of an agreement (objective requirements). This thesis will deeply analyze verdict from Supreme Court Decision with Number:1572K/Pdt/2015 that has been massively discussed since this verdict has became a benchmark by chose to revoke the loan agreement between PT Bangun Karya Pratama Lestari (as Indonesia's debtor) and Nine AM (as foreign creditor) with the argument that the agreement only used English therefore it against the Law No. 24 of 2009. "

"Badan Klasifikasi Indonesia baru saja meluncurkan regulasi baru untuk Kapal Yacht. Hal yang diutamakan pada kapal yacht yaitu kenyamanan dan keselamatan penumpang . Kapal yacht yang dijadikan objek penelitian yaitu kapal yacht yang telah beroperasi puluhan tahun, saat ini ingin menggunakan klas BKI. Aturan keselamatan yang telah di adopt dari statutory oleh klas yaitu aturan terkait persyaratan keselamatan pemadam kebakaran. Regulasi BKI ini perlu ditinjau apakah peraturan yang telah dibuat sudah layak atau belum untuk diterapkan pada kapal-kapal yacht yang sudah beroperasi puluhan tahun. Oleh karena itu, analisis peraturan terkait persyaratan pemadam kebakaran perlu dilakukan untuk memperoleh pengecualian-pengecualian untuk kapal yang telah beroperasi lama. Analisis yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah peraturan BKI untuk kapal yacht dapat diterapkan atau tidak pada kapal-kapal yacht yang sudah beroperasi lama.

---

Biro Klasifikasi Indonesia has just launched a new regulation for Yacht Ships. The priority on yachts is passenger comfort and safety. Yachts used as research objects, namely yachts that have been operating for decades, now want to use the BKI class. The safety rules that have been adopted from the statutory by the class are rules relating to fire safety requirements. This BKI regulation needs to be reviewed whether the regulations that have been made are feasible or not to be applied to yachts that have been operating for decades. Therefore, regulatory analysis related to fire fighting requirements needs to be done to obtain exceptions for ships that have been operating for a long time. The analysis carried out aims to find out whether BKI regulations for yachts can be applied or not on yachts that have been operating for a long time."

"Skripsi ini membahas tentangAnalisis Persyaratan Formal Pembayaran Lima Puluh Persen Pajak Terutang Dalam Upaya Hukum Banding di Pengadilan Pajak Ditinjau Dari Prinsip Good Governance.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah:telah terjadi suatu perubahan ketentuan terkait persyaratan formal pembayaran lima puluh persen pajak terutang saat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Ketentuan dalam Pasal 36 ayat (4) masih berlaku aktif namun formulasi pajak terutang dalam ketentuan tersebut menjadi berubah, yakni dari jumlah yang disetujui Wajib Pajak pada saat pembahasan hasil akhir pemeriksaan. Manakala atas jumlah yang disetujui tersebut telah dibayarkan, maka Wajib Pajak tidak lagi dianggap memiliki hutang pajak saat mengajukan banding. Perubahan ini dirasa membantu untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum sehingga mencerminkan terpenuhinya prinsip Good Governance yang membantu Pengadilan Pajak dalam upaya mewujudkan Pengadilan Pajak yang berasas cepat, murah, dan sederhana.

---

This thesis discusses about the Formal Requirements Analysis of Fifty Percent Tax Payment Within The Submission of An Appeal in the Tax Court Seen From Good Governance Principle. The study used descriptive qualitative research design. The results of this study is: there has been a change in the formal requirements of the relevant provisions of fifty percent of the tax payment owed when submitting an appeal to the Tax Court. The provisions in Article 36 paragraph (4) is still valid, but the formulation of tax payable in such provisions has changed to be the approved amount of the taxpayer at the end of the closing conference. When the agreed amount was paid, the taxpayer is no longer considered to have a tax liability when submitting the appeal. This change was felt to help the realization the tax system that adheres to equity and legal certainty principle and also increasingly realized the fulfillment of good governance principle and reflect and helps the Tax Court to realize it?sfundamental of a fast, inexpensive, and simple court."

"Penggabungan organisasi antara PT. PJ dan PT. Rel telah melahirkan strukturorganisasi baru. Dalarn stmktur bam ini terdapat 3 bagian: Perusahaan Induk,Anak Perusahaan dan Unit Bisnis Strategis (Pengembangan Properti, ManajemenProperti dan Manajemen Portofolio). Fungsi dari ketiga bagian tersebut berbeda-beda. Perusahaan Induk berfungsi sebagai Pusat Biaya (Cost Center) sedangkanAnak Perusahaan dan UBS berfungsi sebagai Penghasil Laba (Profit Cemer).Walaupun sama-sama berfungsi sebagai Penghasil Laba antara Anak Perusahaandan UBS memiliki karakteristik yang berbeda. Anak Perusahaan merupakanperusahaan hasil akuisisi setelah penggabungan dan tentu saja sudah mandiridilihat dari masa pendiriannya dan status finansialnya sehingga laba yangdiperoleh pun sudah bisa dipastikan cukup besar. Sedangkan UBS merupakanjabatan baru, tidak ada jabatan ini dalam perusahaan yang ikut penggabunganUBS sebagai penghasil laba bagi PT. X akan menentukan laba-rugi yangdiperoleh perusahaan. Karenabegitu penting posisi ini maka posisi ini tidak bisadipegang oleh sembarang orang. Posisi ini harus dipegang oleh orang yangmemiliki kualifikasi jabatan (nama jabatannya adalah General Manajer). Orangyang dapat memegang jabatan General Manager UBS ini harus rnemilikikualilikasi: entrepreneur, profesional dalam bidang properti, memilikiketerampilan lobbi tinggi dan memiliki jaringan luas.Untuk menduduki jabatan ini ternyata tidak ada calon dari dalam organisasi yangmemenuhi kualifikasi tersebut. Untuk itu, perlu dicari calon dari luar organisasi.Pertanyaannya adalah bagaimana cara mendapatkan calon GM UBS yang benar-benar memenuhi kualifikasi jabatan.Agar dapat memperoleh calon yang memenuhi kualiflkasi jabatan penulismengusulkan dengan melakukan seleksi berdasarkan kompetensi. Langkah-langkahnya adalah: (1). Membuat model kompetensi: Mengumpulkan data,Menerjemahlkan Uraian Jabatan ke dalam kompetensi, Melakukan konfirmasikompetensi; dan (2). Penerapan model kompetensi dalam seleksi: Memilihmetode seleksi, Menentukan penilai yang terlibat dalam metode assessmentcenter, Menilai kompetensi yang dimiliki calon dan Membuat keputusanmengnai kesesuaian antara calon dengan jabatan GM UBS."