Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada negara Myanmar atas pelanggaran berat hak asasi manusia yang dialami oleh etnis Rohingya berdasarkan doctrine of imputability, dan tindakan yang harus dilakukan negara Myanmar berdasarkan prinsip pertanggungjawaban negara. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan kasus, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Kesimpulan penelitian ini bahwa Negara Myanmar dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perlakuan dan tindakan terhadap etnis Rohingya karena melanggar ketentuan yang diatur dalam ketentuan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional. Bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran berat hak asasi manusia yang dialami oleh etnis Rohingya berdasarkan doctrine of imputability bahwa tindakan pelanggaran hak asasi manusia dilakukan oleh Junta Militer Myanmar dan pembiarannya dilakukan oleh Pemerintah Sipil, sehingga kejahatan yang dilakukan oleh Pemerintahan negaranya, baik militer maupun sipil yang merupakan organ negara, dimana atas tindakan pelanggaran atas genosida tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban negara. Myanmar harus melakukan reparasi berupa restitusi dengan menstabilkan keadaan politik dan ekonomi negara serta memberikan pernyataan sah tentang keberlakuan status kewarganegaraan melalui pengakuan eksistensi etnis Rohingya di Myanmar, serta wajib memberikan ganti kerugian atas kerusakan yang dilakukan terhadap fasilitas etnis Rohingya dengan melakukan pemberlakuan aturan tentang wilayah tempat tinggal yang sah serta memfasilitasi sekolah untuk pendidikan serta fasilitas kesehatan yang layak bagi etnis Rohingya. Myanmar juga harus memberikan kepuasan atau satisfaction dengan mengakui adanya pelanggaran berat hak asasi manusia kepada etnis Rohingya yang tindakannya dilakukan oleh Junta Militer Myanmar dan juga pengakuan atas pembiaran oleh Pemerintah Sipil serta memberikan permintaan maaf terbuka dan disuarakan di hadapan Internasional.

---

This study discusses the accountability that can be asked to the state of Myanmar for the gross violations of human rights experienced by the Rohingya ethnic based on the doctrine of imputability, and the actions that the state must take based on the principle of state responsibility. This study uses a normative research method with descriptive analytical research characteristics through a case approach, with data collection techniques through library research. The conclusion of this study is that the State of Myanmar can be held accountable for the treatment and actions of the Rohingya because it violates the provisions stipulated in the provisions of Human Rights in International Law. The form of accountability for gross violations of human rights experienced by the Rohingya ethnicity is based on the doctrine of imputability that acts of human rights violations are carried out by the Myanmar Military Junta and the omission is carried out by the Civilian Government, so that the crimes committed by the government of the country, both military and civilian, are organs. the state, where the act of violating the genocide can be held accountable for the state. Myanmar must make reparations in the form of restitution by stabilizing the country's political and economic conditions and provide a valid statement of the validity of citizenship status through recognition of the existence of the Rohingya ethnicity in Myanmar, and must provide compensation for damage done to Rohingya ethnic facilities by enforcing rules regarding the area of ​​residence. and facilitate schools for proper education and health facilities for the Rohingya. Myanmar must also give satisfaction or satisfaction by acknowledging the existence of gross violations of human rights against the Rohingya ethnic whose actions were carried out by the Myanmar Military Junta and also acknowledging the omission by the Civilian Government and providing an open and voiced apology before the international for gross violations of human rights and omissions that have been committed. carried out by the state of Myanmar against the Rohingya ethnic."

"Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban para pihak dalam kasus tumpahan minyak dari anjungan minyak Montara pada tahun 2009. Sampai saat ini kasus ini masih dalam proses penyelesaian antara Indonesia dan PTTEP. Namun karena tumpahan minyak melintas batas ke perairan Indonesia di Laut Timor, maka kerja sama negara dinilai penting dalam mengupayakan pertanggungjawaban satu pihak di dalam yurisdiksinya kepada pihak yang dirugikan. Pendekatan yang dilakukan melalui hukum internasional (prinsip-prinsip hukum internasional, konvensi, dan perjanjian antarnegara) hukum nasional masing-masing negara, dan melalui wawancara. Ketentuan yang sekarang ini hanya sebatas mengatur proses penanganan pencemaran, bukan mengenai ganti rugi dan kompensasi.

---

This thesis describes the parties liability on Montara oil spill case in 2009. So far, the case remains an ongoing matter between Indonesia and PTTEP. However, having transboundary element that the spill incident transferred to Indonesian water on Timor Sea, it is essential for the states to cooperate in order to seek liability of a party if it is under their jurisdiction. The approach is through international law (principles, conventions, and states’ agreements), respective national laws, and interviews. Currently, the available regulations merely govern the pollution handling, not regarding the liabilities and compensation."

"Skripsi ini membahas tentang penerapan asas tanggung jawab negara dalam kasus kerusakan lintas batas dan / atau pencemaran. Penelitian dalam tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif dan deskriptif. Pembahasan dalam penelitian ini membahas tentang pengenaan tanggung jawab Nikaragua atas perusakan lingkungan di wilayah teritorial Negara Kosta Rika. Kajian ini juga membahas potensi pemberlakuan asas tanggung jawab negara terhadap bencana kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan / atau lahan. Penugasan pertanggungjawaban kepada negara dalam penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada Pasal Tanggung Jawab Negara atas Perbuatan Salah Secara Internasional. Juga akan dibahas tentang pengakuan asas tanggung jawab negara dalam konteks kerusakan lintas batas dan / atau pencemaran dalam kerangka hukum internasional dan kerangka hukum nasional serta beberapa kasus kerusakan dan / atau pencemaran lintas batas, seperti kasus trail smelter, kasus Danau Lanoux, kasus Selat Corfu, dan kasus uji senjata nuklir. Penulis menemukan bahwa akuntabilitas negara lahir dari pengakuan kedaulatan negara yang melarang negara menimbulkan kerusakan dan / atau pencemaran yang melintasi batas wilayah negara. Larangan menimbulkan kerusakan dan / atau pencemaran telah menjadi norma hukum lingkungan internasional setelah dituangkan dalam prinsip 21 Stockholm Declaration dan penggunaan norma ini sebagai dasar penyelesaian sengketa lingkungan lintas batas.

---

This thesis discusses the application of the principle of state responsibility in cases of cross-border damage and / or pollution. The research in this thesis is a normative and descriptive juridical research. The discussion in this study discusses the imposition of Nicaragua's responsibility for environmental destruction in the territory of the State of Costa Rica. This study also discusses the potential for the application of the principle of state responsibility for transboundary haze disasters due to forest and / or land fires. The assignment of accountability to the state in this research is carried out with reference to the Article of State Responsibility for International Wrong Actions. It will also discuss the recognition of the principle of state responsibility in the context of transboundary damage and / or pollution in the international legal framework and national legal framework as well as several cases of cross-border damage and / or pollution, such as the trail smelter case. , the Lake Lanoux case, the Corfu Strait case, and the nuclear weapons test case. The author finds that state accountability is born from the recognition of state sovereignty which prohibits the state from causing damage and / or pollution that crosses national borders. The prohibition of causing damage and / or pollution has become a norm of international environmental law after it has been stated in the principles of the 21 Stockholm Declaration and the use of these norms as a basis for resolving cross-border environmental disputes."