Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan peranan Islam sebagai landasan ideal kebudayaan masyarakat Tanah datar (Minangkabau - Sumatera Barat) dan implementasinya dalam kehidupan seni pertunjukan musik. Untuk menemukan kejelasan yang dimaksud dilakukan kajian berdasarkan pendekatan kualitatif dengan mengutamakan data atau bahan di lapangan....

Abstrak :
Sebagai salah satu cabang dari industri hiburan yang berkembang dengan pesat, pertunjukan musik semakin marak diselenggarakan dengan banyak peminat. Saat membeli tiket, konsumen tentu memiliki harapan bahwa pertunjukan musik akan diselenggarakan dengan kualitas yang maksimal, berfasilitas layak, dan sesuai dengan yang telah dijanjikan sebelumnya. Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penyelenggaraan pertunjukan musik sering kali diwarnai dengan berbagai permasalahan mengenai kualitas, seperti buruknya sistem tata suara, penataan tempat duduk yang tidak sesuai, dan lain sebagainya. Penelitian ini dilaksanakan untuk menelaah lebih lanjut mengenai bagaimana pelindungan hukum yang diberikan terhadap ketidakpuasan konsumen atas kualitas penyelenggaraan pertunjukan musik, pertanggungjawaban pelaku usaha sebagai penyelenggara, serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang menderita kerugian, dengan merujuk langsung kepada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia, sekaligus membandingkannya dengan peraturan-peraturan hukum yang ada dalam negara Finlandia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan tipe penelitian deskriptif analitis, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelindungan hukum terhadap hak-hak konsumen saat pertunjukan musik berlangsung di Indonesia dalam praktiknya belum terlaksana dengan maksimal dan masih tergolong lemah. Atas kerugian yang dialaminya, konsumen pertunjukan musik dapat menempuh upaya hukum dengan jalur di luar pengadilan, melalui lembaga terkait yakni BPSK di Indonesia atau Consumer Disputes Board di Finlandia, maupun dengan jalur litigasi melalui pengadilan. Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara umumnya berupa pengembalian dana atau refund. Berbeda dengan lembaga penyelesaian sengketa Finlandia yang telah memiliki terobosan hukum dalam memberikan pelindungan secara lebih kepada konsumen pertunjukan musik terkait masalah kualitas, lemahnya kesadaran konsumen akan hak-haknya dan kurangnya tanggung jawab dari penyelenggara pertunjukan musik menyebabkan banyak dari kasus-kasus buruknya kualitas pertunjukan musik di Indonesia belum berakhir dengan menguntungkan konsumen. ......As a branch of the rapidly growing entertainment industry, live music performances are increasingly being held with many enthusiasts. When agreeing to buy tickets, consumers certainly have the expectation that music performances will be held with maximum quality, proper facilities, and most importantly–in accordance with what has been promised before. However, the reality shows that the implementation of live music performances is often marked by various quality problems, such as poor sound systems, unsuitable seating arrangements, and so on. This research was conducted to further examine how legal protection is provided against consumer dissatisfaction with the quality of live music performances, the responsibility of business actors as organizers, as well as legal remedies that can be taken by consumers who suffer losses, by referring directly to Law No. 8 of 1999 Concerning Consumer Protection in Indonesia, as well as comparing it with existing legal regulations in Finland. By using normative juridical research method and descriptive-analytical research type, the results of this research showed that practically, the legal protection of consumer rights on live music performances in Indonesia has not been implemented optimally and is still relatively weak. For the losses suffered, consumers of live music performances may legally pursue the organizers through related institutions outside the court, namely the BPSK in Indonesia or the Consumer Disputes Board in Finland, or by filing a lawsuit through the Court. The form of liability provided by the organizers is generally in the form of a refund. In contrast to the Finnish dispute resolution institution which has had a legal breakthrough in providing more protection to music performance consumers regarding quality issues, the weak awareness of consumers about their rights and the lack of responsibility of music show organizers have resulted in many cases of poor quality music performances in Indonesia not ending up benefiting consumers.

Abstrak :
Music Tourism, or the act of visiting other cities or even other countries to see live music performances, has now become a more common thing to do. Yet, it rsquo;s effect on tourism industry is not many scholars rsquo; concern. Hence, this study attempts to analyze the effect of international music concerts and music festivals on tourism industry in Indonesia by conducting an empirical study on Jakarta rsquo;s inbound tourism data from 2015 to 2017. Using Random Effect Model regression, this study shows an interesting finding. The result shows that economic factors affecting inbound tourism demand don 39;t significantly affect inbound tourism. On the other hand, the non-economic factors proved to be statistically significant, including the variables of interest. However, further studies with better quality of data are needed to give a stronger evidence on the relationship between music and tourism industry.

---

Music Tourism, atau kegiatan mengunjungi kota negara lain untuk melihat pertunjukan musik, dewasa ini sudah menjadi hal yang marak dilakukan. Akan tetapi, studi terhadap dampak dari kegiatan ini terhadap industri pariwisata belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, studi ini dilakukan untuk menganalisa efek konser musik konser festival di Indonesia dengan melakukan studi empiris terhadap data jumlah wisatawan mancanegara di Jakarta dari tahun 2015 ndash 2017. Dengan menggunakan regresi Random Effect Model, studi ini menunjukan hasil yang menarik. Faktor ekonomi penentu permintaan pariwisata terbukti tidak memiliki efek signifikan terhadap industri pariwisata. Sebaliknya, faktor non ekonomi memiliki efek yang signifikan. Kendatipun begitu, masih perlu dilakukan studi lebih lanjut menggunakan data dengan kualitas yang lebih baik untuk memberikan bukti yang lebih kuat terkait hubungan antara industri musik dan industri pariwisata.

Abstrak :
Klausula baku adalah suatu klausula atau syarat-syarat dan ketentuan standar yang dibakukan dan dibuat secara sepihak oleh pihak pelaku usaha dalam hubungan transaksi mereka dengan para konsumen. Skripsi ini akan membahas mengenai penerapan klausula baku pada beberapa tiket pertunjukan musik serta masalahmasalah yang terjadi didalamnya. Adapun analisis terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini akan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 18 yang mengatur mengenai klausula baku. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa pengawasan terhadap klausula baku adalah tangung jawab bersama dari pemerintah, pelaku usaha, lembaga konsumen swadaya masyarakat, dan masyarakat selaku konsumen itu sendiri.

---

Standard Clause is a standardized clause which is made unilaterally by the company in any transaction with the consumers. This thesis discusses concerning to the application of standard clauses on the tickets of music concerts and also the problems that occured surrounding it. The analysis of the problems which is discussed in this thesis is according to Law Number 8 of 1999 regarding Consumer Protection especially on Article 18 which regulates regarding the standard clause. Therefore, I think that the control to the application of standard clauses is the responsibility of each government, companies, non-government organizations, and people as the consumer itself.