Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-Undang Perseroan Terbatas menempatkan profesi notaris dalam kedudukan yang sangat penting untuk lahir dan eksistensinya suatu Perseroan Terbatas. Setiap perubahan anggaran dasar harus ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang wajib dituangkan dalam bentuk akta notaris. Dalam undang-undang tersebut telah diatur mengenai jangka waktu proses pelaksanaan perubahan anggaran dasar perseroan. Dalam tesis ini akta notaris dalam rangka penyesuaian dan perubahan data perseroan yang hendak diajukan permohonannya kepada Menteri akhirnya menjadi lewat batas waktu. Hal ini terjadi akibat adanya kelalaian dari pihak Notaris dan dihentikannya Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Akta yang lewat batas waktu berarti telah cacat hukum, akan tetapi perbuatan hukum untuk mengubah anggaran dasar oleh para pihak tidak menjadi batal Oleh karena itu akta yang telah lewat batas waktu diperlukan keputusan RUPS mengenai penegasan kembali atas hasil keputusan RUPS sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam suatu akta notaris. Berdasarkan akta penegasan ini selanjutnya notaris mengajukan permohonan persetujuan dan atau pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui sistem. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan ternyata dari hasil penelitian penulis terdapat beberapa permasalahan yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya jangka waktu pelaksanaan perubahan anggaran dasar sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

---

Limited Liability Company Law puts the profession of a Notary in a very important position for the establishment and existence of a Limited Liability Company. Every amendment to the articles of association must be based on the result of the resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS) which must be set out in the form of a notarial deed. In such law, has been stipulated the period for the impfementation process of amendment to the articles of association of a company. In this thesis, notarial deed in the framework of adjustment and amendment to the articles of association which is intended to be submitted for its application to the Minister has finally become expired. This is due to the presence of negligence from the part of the Notary and the stoppage of Legal Entity Administration System Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). The expired deed means it has a legal defect; however, the legal act to amend the articles of association by the parties does not become void. Therefore, the expired deed requires a resolution of the GMS regarding the re- affirmation over the result of the resolution of the previous GMS which then will be set out in a Notarial deed. Based on this deed of affirmation, then, the Notary will submit the application for the approval and or the notice to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through the system. This research utilizes library research method with normative juridical characteristic and evidently from the result of the research, there are several issues which could cause the non-fulfillment of the period for the implementation ofthe amendment to the articles of association as stated in the statutory reguiations."

"ABSTRAKUndang-Undang Perseroan Terbatas menempatkan profesi notaris dalam kedudukanyang sangat penting untuk lahir dan eksistensinya suatu Perseroan Terbatas. Setiapperubahan anggaran dasar harus ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) yang wajib dituangkan dalam bentuk akta notaris. Dalamundang-undang tersebut telah diatur mengenai jangka waktu proses pelaksanaanperubahan anggaran dasar perseroan. Dalam tesis ini akta notaris dalam rangkapenyesuaian dan perubahan data perseroan yang hendak diajukan permohonannyakepada Menteri akhirnya menjadi lewat batas waktu. Hal ini terjadi akibat adanyakelalaian dari pihak Notaris dan dihentikannya Sistem Administrasi Badan Hukum(SABH). Akta yang lewat batas waktu berarti telah cacat hukum, akan tetapiperbuatan hukum untuk mengubah anggaran dasar oleh para pihak tidak menjadibatal. Oleh karena itu akta yang telah lewat batas waktu diperlukan keputusan RUPSmengenai penegasan kembali atas hasil keputusan RUPS sebelumnya yang kemudiandituangkan dalam suatu akta notaris. Berdasarkan akta penegasan ini selanjutnyanotaris mengajukan permohonan persetujuan dan atau pemberitahuan kepada MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui sistem. Penelitian inimenggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif danternyata dari hasil penelitian penulis terdapat beberapa permasalahan yang dapatmengakibatkan tidak terpenuhinya jangka waktu pelaksanaan perubahan anggarandasar sebagaimana yang tercantum dalam peraturan penmdang-undangan.

---

ABSTRACTLimited Liability Company Law puts the profession of a Notary in a very importantposition for the establishment and existence of a Limited Liability Company. Everyamendment to the articles of association must be based on the result of the resolutionof the General Meeting of Shareholders (GMS) which must be set out in the form of anotarial deed. In such law, has been stipulated the period for the implementationprocess of amendment to the articles of association of a company. In this thesis,notarial deed in the framework of adjustment and amendment to the articles ofassociation which is intended to be submitted for its application to the Minister hasfinally become expired. This is due to the presence of negligence from the part of theNotary and the stoppage of Legal Entity Administration System [Sistem AdministrasiBadan Hukum (SABH)]. The expired deed means it has a legal defect; however, thelegal act to amend the articles of association by the parties does not become void.Therefore, the expired deed requires a resolution of the GMS regarding the reaffirmationover the result of the resolution of the previous GMS which then will beset out in a Notarial deed. Based on this deed of affirmation, then, the Notary willsubmit the application for the approval and or the notice to the Minister of Law andHuman Rights of the Republic of Indonesia through the system. This research utilizeslibrary research method with normative juridical characteristic and evidently from theresult of the research, there are several issues which could cause the non-fulfillmentof the period for the implementation of the amendment to the articles of association asstated in the statutory regulations."

"ABSTRAKKeputusan mengenai adanya perubahan anggaran dasar dalam perseroan harusdilakukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kemudian,keputusan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia, maupun cukup diberitahukan, sebelum padaakhirnya berlaku dan mengikat bagi pihak ketiga. Keseluruhan proses tersebutdilakukan melalui sebuah sistem yang bernama Sistem Administrasi Badan Hukum(SABH) yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan hukum bagi para pelakuusaha. Tesis ini akan membahas mengenai implikasi hukum dari keputusan RUPSyang melewati jangka waktu permohonan persetujuannya. Adapun metode penelitianyang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris denganmenggunakan data sekunder yang bersumber dari kepustakaan. Dari pembahasan tesisini, pada kenyataannya SABH belum dapat bekerja secara optimal karena masihditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan pihak tertentu danatas akta tersebut dapat dimohonkan pembatalannya

---

ABSTRACTDecision on changes in the articles of association on the corporation must be donebased on the bylaws. That decision must get an approval from the Ministry of Justiceand Human Rights in Indonesia, or give a prior notice before it was legally binding tothe third party. All of the process are gone through a system called AdministrationSystem Performance Legal Entity (SABH) for the purpose of increasing services tobusinessperson. But in the real event, the system is not optimally functioning becausethere are some violations could be found which may in a way be detrimental to theinterest of some parties. This thesis deals with the legal impact of the GMOSresolutions which exceeds the time period of approval request. The research metodethat was used is normative judicial method with the type of explanatory researchusing secondary data obtained from the literature. From the discussion of this thesis,in fact SABH can not work optimally because they found any violations that couldharm certain parties and on the certificate can be applied for cancellation"