Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Dwi Mudihati
"Tulisan Tugas Akhir ini merupakan salah satu prasyarat kelulusan dalam program Pascasarjana Fakultas Psikologi Jurusan PIO Non-Reguler periode 2003 - 2004.
Melalui tulisan ini dibahas suatu rancangan program dalam manajemen perubahan oleh sebuah Lembaga Pendidikan X yang didasarkan pada teori-teori Pengembangan Organisasi (Organisational Development) dan Manajemen Sumberdaya Manusia yang melandaskan pada teori-teori psikologi Industri dan Organisasi.
Lembaga Pendidikan X menghadapi tuntutan pasar dan persaingan yang sangat mendesak yang mengharuskan Lembaga X melakukan strategi-strategi untuk bisa tetap bertahan dan bersaing. Pemimpin baru ingin mempercepat proses implementasi strategi dengan perubahan dimana penekanan dalam visi dan misi lebih pada orientasi bisnis dan proses bisnis.
Unsur Sumberdaya Manusia merupakan asset vital bagi Lembaga namun ditemukan beberapa masalah pada asset tersebut dan organisasinya secara umum yang justru menghambat proses perubahan dan implementasi strategi. Maka masalah dirumus dalarn 2 bagian yaitu dilihat dari sisi organisasi dan dari sisi mariusia atau sumberdaya manusia.
Melalui analisis dan intervensi Lembaga diharapkan mampu mempercepat proses pelaksanaan perubahan dan akan mampu bertahan serta bersaing dalam kondisi bisnis saat Kondisi yang dihadapi Lernbaga dijelaskan melalui tinjauan teoritis dengan menggunakan teori Organisasi, Pengembangan Organisasional, Manajemen Perubahan dan Manaiemen Sumberdaya Manusia Lembaga X sebagai Organisasi sudah berkiprah selama 22 tahun dan menuju fase pertumbuhan organisasi yang matang (Maturity phase). Kondisi organisasi ditemukan dalam keadaan yang kurang sehat dimana ada ketidak puasan dari para SDM yang juga sudah mulai usang dalam cara-cara kerjanya. Dari segi kapabilitas dan selama proses pertumbuhan, SDM kurang diperhatikan terutama dari segi kebutuhan pengembangan ketrampilan dan kompetensi. Kebanyakan SDM sudah masuk comfort zone tanpa menyadari bahwa eksistensi Lembaga terancam. Lembaga memerlukan struktur organisasi yang Iebih fleksibel serta tanggap terhadap perkembangan lingkungan dan memiliki dukungan SDM yang trampil dan progresif Serta proaktif terhadap lingkungan yang terus berubah.Suatu strategi untuk ?revival ? sebagai organisasi diperlukan agar tidak terpuruk dan masuk fase ?decline?.
Jenis intervensi yang digunakan mengikuti formulasi dari Kurt Lewin : Unfreezing lalu Changing atau Moving dan berakhir dengan Refreezing. Tentu saja dalam pelaksanaan diperlukan langkah-langkah seperti diagnosa masalah, penetapan rencana dan rancangan program manajemen perubahan Serta penentuan agen perubahan yang akan rnernbantu dan mernfasilitas terjadinya perubahan serta implementasi strategi perubahan dari Lembaga.
Secara organisasi Lembaga perlu menginformasikan kebijakan dan strategi-strategi barunya. Perlu diperbaiki manajemen sistem baik yang menyangkut Manajemen Sumberdaya manusia maupun operasional secara keseluruhan. Perlu di upayakan agar oragnisasi menjadi suatu open system yang fleksibel dan merupakan suatu learning organisation. Dari segi manusia maka perlu ada assessment terhadap SDM yang dimiliki dan diatur ulang dengan perbaikan sistem manajemen SDM secara keseluruhan. Lalu pada tahap refreezing konsistensi terhadap strategi perubahan dan kesepakatan perbaikan perlu dijaga terutama dalam sistem pelaporan, appraisal dan evaluasi maupun dalam mengambil keputusan dan kebijakan."
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2004
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Akta Wijaya Pramasakti
"Upaya paksa yang dilakukan dalam rangka Penyidikan maupun PenuntutanTindak Pidana oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini Polri atau Penuntut Umumdapat dikontrol melalui Lembaga Praperadilan. Tujuan lembaga ini dibentuk agar hakhaktersangka dapat dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada,tindakan yang dimaksud terutama dalam hal penangkapan maupun penahanan yang tidaksah serta adanya penghentian penyidikan maupun penuntutan. Walaupun lembagapraperadilan tersebut telah diatur dalam hukum positif yakni Undang-Undang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHAP, namun seiring perkembanganzaman dan perkembangan kehidupan bermasyarakat serta perkembangan hukumdimasyarakat, KUHAP dirasa belum mengakomodir perlindungan hukum terhadapmasyarakat. Hal ini sesuai dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:21/PUU-XII/2014 tanggal 16 Maret 2015, bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangandengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimanalembaga praperadilan pasca putusan Mahkamah Kontitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014tanggal 16 Maret 2015 dan pengaruhnya terhadap fungsi, tugas dan wewenang Polrisebagai penyidik dalam terjadinya tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metodependekatan yuridis normatif dengan meneliti data sekunder yang menitikberatkan padastudi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan, mengkaji dan mengolah data secarasistematis, bahan-bahan kepustakaan atau studi dokumen yang berkaitan dengankebijakan formulasi lembaga praperadilan dan penerapannya secara analisis kualitatif,kemudian dibuat kesimpulan yang secara menyeluruh diharapkan dapat menggambarkanperanan dan fungsi lembaga praperadilan saat ini dan menjadikan lembaga praperadilanpada posisi yang sebenarnya sesuai dengan cita-cita pembentukan KUHAP.

Forceful measures undertaken in the framework of the Investigation and Prosecutionof Crime by competent authorities in this case the police or public prosecutor can be controlledthrough Pretrial Institution. The purpose of this institution was established so that the rights ofsuspects can be protected in accordance with the laws and regulations that exist, the action ismainly in terms of arrests and illegal detention as well as the termination of the investigationand prosecution. Although the pretrial institutions have been arranged in the positive law ofthe Law No. 8 of 1981 on Criminal Proceedings Criminal Procedure Code, but over the timesand the development of social life and the development of community law, the CriminalProcedure Code is felt not provide legal protection of the public. This is in accordance with theConstitutional Court Decision Number 21 PUU XII 2014 dated March 16, 2015, that Article77 letters a in the Criminal Procedure Code is on the contrary to the 1945 Constitution Of TheRepublic Of Indonesia to the extent not interpreted as including the designation of suspects,search and seizure.The problems that are the focus of this research is how the pretrial institution after thedecision of the Constitutional Court Number 21 PUU XII 2014 dated March 16, 2015 andits influence on the functions, duties and authority of the Police as investigators in the criminalact. This study uses normative juridical approach by examining secondary data which focuseson the study of literature, by collecting, reviewing and processing data systematically, materialslibrary or study documents relating to policy formulation institutions pretrial andimplementation qualitative analysis, then made overall conclusions are expected to describethe role and functions of the current pretrial agencies and make pretrial agencies on the actualposition in accordance with the ideals of the establishment of the Criminal Procedure Code
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library