Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Era pasar bebas membuat perusahaan melakukan ekspansi ke berbagai negara. Banyak pula perusahaan yang mempunyai anak perusahaan dan mengintegrasikannya ke dalam bentuk perusahaan holding.. Perusahaan holding sebagai pihak pengendali menentukan arah kebijakan terhadap anak perusahaannya. Pengendalian tersebut menghilangkan independensi anak perusahaan dalam menentukan kebijakannya. Perusahaan holding dan anak perusahaan mempunyai status badan hukumnya masing-masing. Permasalahan mulai muncul manakala anak perusahaan melanggar ketentuan hukum persaingan usaha suatu negara, akibat kebijakan yang salah dari perusahaan induknya. Dapatkan otoritas persaingan usaha suatu negara meminta pertanggungjawaban pada perusahaan pengendali?"

"Dalam rangka efisiensi dan lebih meningkatkan keuntungan, Kementerian BUMN berencana untuk membentuk perusahaan holding di bidang Perumahsakitan. Skripsi ini membahas mengenai syarat dan prosedur pendirian rumah sakit berbentuk PT dan pembentukan perusahaan holding di bidang Perumahsakitan oleh PT Persero. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan dua hal. Pertama, bahwa tidak terdapat perbedaan mengenai syarat pendirian rumah sakit yang berbentuk PT dengan pendirian PT biasa dalam hal jumlah pendiri, kewajiban pendiri untuk mengambil bagian saham, dan modal dasar minimum. Namun, untuk mendirikan rumah sakit berbentuk PT harus memenuhi standar dan fasilitas pelayanan rumah sakit yang diatur dalam Undang-Undang Rumah Sakit dan peraturan pelaksanaannya. Sehingga modal dasar minimum tidak mungkin 50 juta rupiah seperti diatur dalam UUPT. Terkait dengan prosedur pendirian, perbedaan terletak pada perizinan. Setelah rumah sakit yang berbentuk PT sah menjadi badan hukum masih terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi yaitu izin untuk mendirikan dan izin untuk melakukan operasional rumah sakit. Kedua, pembentukan perusahaan holding di bidang Perumahsakitan dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu pengambilalihan saham, pembentukan PT Rumah Sakit Persero yang diikuti dengan pengambilalihan saham, dan pemisahan yang diikuti dengan pengambilalihan saham.

---

For the purpose of efficiency and increasing profits, the Ministry of State Owned Enterprise announced plans to form a holding company in the field of healthcare (hospitals). This thesis analyzes the requirements and procedure of the formation limited liability company based hospital and the formation of a holding company in the field of healthcare (hospitals) by PT Persero. This thesis uses normative judicial method. The result of this thesis concludes two things. First, there are no differences between requirements of the formation limited liability company based hospital and other limited liability company, such as number of founders, duty of founders to take stocks, and minimum capital. However, the formation of limited liability company based hospital must comply some requirements of hospital facilities and services based on Hospital Law and its implementing regulation. So that the minimum capital is not possible for 50 million rupiahs as regulated in Company law. Related to the procedures, the differences is on the licensing. The procedures are also different, after the limited liability company based hospital legally formed as limited liability company there are two other requirements, such as license to build and operate the hospital. Second, the formation of the holding company in the field of healthcare (hospitals) may be carried out through acquisition, formation of PT Persero based hospital followed by acquisition, and a split-up followed by acquisition."

"Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan studi kepustakaan. Penelitian ini membahas mengenai hubungan holding company dengan subsidiary company pada perusahaan multinasional dalam hal pemberlakukan peraturan asing di negara dimana holding company berada pada subsidiary company di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan melihat praktik yang dilakukan pada perusahaan multinasional dari Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis untuk melihat apakah terdapat perbedaan dalam pemberlakuan peraturan-peraturan asing. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis keberlakuan peraturan asing pada subsidiary, khususnya terhadap peraturan-peraturan yang ketentuannya saling berbenturan. Skripsi ini menyimpulkan bahwa subsidiary company wajib untuk mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada negara di mana holding company berada berdasarkan pengendalian holding company atas subsidiary yang pemberlakuannya dilakukan secara menyeluruh tanpa dibatasi oleh kepemilikan saham holding company pada subsidiary.

---

This research uses juridical-normative analysis method with literatures studies. This research studies about the relationship between a holding company and its subsidiaries at multinational compaies in terms of applicablity of foreign regulations for subsidiary companies in Indonesia. This research examines the practice done at American, English, and French multinational companies to find whether there is a difference in terms of the application of the foreign regulations. This research tries to analyze the applicability of foreign regulations particularly towards conflicting regulations. This research concludes that subsidiaries in Indonesia are obliged to obey the foreign regulations of the holding company based on holding?s control over subsidiaries without being limited by shares owned by holding company in subsidiaries."