Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perkembangan kegiatan usaha dan perusahaan yang dicapai pada dekade tahun 70-an, telah mendorong pemerintah untuk mengeluarkan UU WDP Tercipatanya Daftar Perusahaan sebagai sumber informasi resmi mengenai dunia usaha, melalui mekanisme pendaftaran perusahaan yang diatur dalam UU WDP tersebut, diharapkan mampu mendorong adanya tranparansi data dan informasi dari tiap-tiap perusahaan yang ada dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.Eksistensi Daftar Perusahaan sebagai surnber informasi resmi yang bersifat terbuka, tidak hanya diperlukan bagi kepentingan kalangan dunia usaha, tetapi juga pemerintah dan masyarakat Bagi dunia usaha Daftar Perusahaan adalah panting untuk mencegah atau menghindari dari praktek-praktek usaha yang tidak jujur, sekaligus untuk melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur. Selain itu Daftar Perusahaan dapat pula digunakan sebagai sumber informasi bagi kepentingan usahanya. Kemudian bagi pemerintah, adanya Daftar Perusahaan yang mampu menyajikan informasi secara seksama mengenai keadaan dan perkembangan yang sebenarnya tentang dunia usaha di wilayah negara Republik Indonesia, sangat berguna untuk menetapkan kebijaksanaan dalam rangka memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan atas dunia usaha serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib. Sedangkan bagi masyarakat dapat memperluas wawasan mereka tentang keadaan yang sebenamya dari perusahaan yang ada, sehingga kekeliruan persepsi tentang perusahaan-perusahaan tersebut semaksimal mungkin dapat ilihindari.Meskipun begitu mulianya gagasan yang ingin diwujudkan oleh UUWDP, namun sampai saat im efektifitas peraturan tersebut masih sangat rendah. Oleh karena itu perlu dikaji mengapa terjadi hal yang demildan, upaya apa saja yang telah ditempuh untuk mengatasi persoalan yang menyangkut pelaksanaan peraturan pendaftaran perusahaan tersebut dan bagaimana aspek pertanggung jawaban dari pihak perusahaan wajib daftar apabila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.Penelitian ini merupakan penelitian sosio yuridis dan data yang diperoleh dianalisis melalui metode kualitatif_Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa yang rnenyebabkan rendahnya efektivitas dari peraturan pendaftaran perusahaan tersebut meliputi 4 faktor, baik peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pendaftaran perusahaan, petugas yang menjalankan peraturan perundang-undangan tersebut, fasilitas yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan pendaftaran perusahaan, dan dari pihak perusahaan wajib daftar itu sendiri. Upaya yang ditempuh untuk mengantisipasi dan menanggulangi persoalan yang terkait dengan pelaksanaan peraturan pendaftaran perusahaan yaitu antara lain menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan, menggalakkan upaya menuju pada pembentukan institusi penyelenggara pendaftaran perusahaan yang sesuai dengan kebutuhan, meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan komputer, mendayagunakan personil dari unit lain, pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), pertemuan teknis serta melakukan penyuluhan hukum pada kalangan perusahaan wajib daftar, meskipun masih sangat terbatas.Mengenai aspek pertanggungjawaban hukum, UU WDP hanya mengatur dari segi pidana dan administratif, sedangkan pertanggungjawaban hukum dari segi perdata jika timbul kerugian pihak ketiga, samasekali tidak diatur.Tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran peraturan pendaftaran perusahaan belum diterapkan secara maksimal. Mengingat kondisi yang ada disarankan untuk segera melakukan perubahan terhadap UU WDP agar dapat mengantisipasi kebutuhan data dan informasi yang sedang berkembang, merealisasikan pembentukan struktur organisasi penyelenggara pendaftaran perusahaan yang mampu menopang pelaksanaan tugas dan kewajiban secara optimal, mengatur ketentuan mengenai aspek pertanggungjawaban hukum pihak perusahaan wajib daftar secara lebih konprehensif; menerapkan tindakan tegas atas setiap pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan wajib daftar, menanggulangi hambatan yang timbul sehubungan dengan penerapan Sisminbakum.

Abstrak :
ABSTRACT
This thesis discusses how concurrent position between director and shareholder in a Limited Liability Company arises several issues in regards to the corporate governance. The focus is on the internal balance of powers within a corporation, related to the separation of control and ownership amongst the organs under Company Law. Universally, company encompasses three elements, the financier, the management, and superintendent. Harmonization of the three functions is required in order to create a well managed company to achieve its purpose as a business entity. However, such harmonization would be difficult to be accomplished if there is conflict of interest due the absence of strict separation between control and ownership. Besides a well arranged Company Law, implementation of good corporate governance is needed as the tool to support the embodiment of harmonization along with the check and balances between the organs. This thesis is using a juridical normative literature study as the research method that reflects the law as the guidance and direction in the implementation of every sector of social and public life to set order and justice, especially in terms of law that is pertaining to economy business law specifically related to corporation. In Indonesia, most shareholders or even controlling shareholders also served as the Board of Directors, or even act as the company rsquo s President Director. Based on the discussion earlier, it concludes that failure to have separated control and ownership, results in weak accountability and control structures, abuse of power, and poor information disclosure between stakeholders of the Company. Therefore, boundaries shall be set in the form of more stringent legal provisions and strict enforcement of law, for such separation.

---

ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang bagaimana posisi rangkap oleh direktur dan pemegang saham di Perseroan Terbatas menimbulkan beberapa masalah dalam hal tata kelola perusahaan, yang terkait dengan pemisahan kontrol dan kepemilikan di antara organ-organ. Secara universal, perusahaan mencakup tiga unsur, penyandang dana, unsur pengelola, dan unsur pengawas. Harmonisasi ketiga fungsi tersebut perlu diwujudkan agar perusahaan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuannya sebagai badan usaha. Namun harmonisasi itu akan sulit untuk diwujudkan jika ada benturan kepentingan karena tidak adanya pemisahan yang ketat antara kontrol dan kepemilikan. Oleh karena itu, penerapan tata kelola perusahaan sebagai sistem dimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan, selain hukum perusahaan yang disusun dengan baik, diperlukan sebagai alat untuk mendukung terealisasikan nya harmonisasi serta checks and balances antar organ perusahaan Skripsi ini menggunakan normatif yuridis studi literatur sebagai metode penelitian yang mencerminkan hukum sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan setiap sektor kehidupan sosial dan masyarakat untuk mengatur ketertiban dan keadilan, terutama dalam hal hukum yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Hukum yang secara khusus terkait dengan korporasi. Di Indonesia kebanyakan pemegang saham atau bahkan pemegang saham pengendali juga duduk dikursi Direksi, atau bahkan bertindak sebagai Presiden Direktur perusahaan. Berdasarkan pembahasan yang dibuat, telah sampai pada kesimpulan bahwa kegagalan untuk memiliki kontrol dan kepemilikan terpisah, biasanya akan mengakibatkan lemahnya akuntabilitas dan struktur pengendalian, kesewenang-wenangan oleh pihak terkait, dan pengungkapan informasi serta transparansi yang buruk karena orang dalam akan memiliki akses untuk semua informasi dan tidak termotivasi untuk mengungkapkannya kepada pemangku kepentingan lainnya di Perusahaan. Oleh karena itu, batas-batas yang jelas harus dibuat dalam bentuk ketentuan hukum dan penegakan hukum yang lebih ketat terkait pemisahan tersebut.