Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Setelah adanya Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949 di Den Haag, hasil yang dicapai ternyata merugikan bangsa Indonesia, seperti hutang Belanda menjadi tanggung jawab Indonesia serta masalah pengembalian Irian Barat yang diingkari. Perundingan dilakukan baik melalui PBB maupun jalur diplomasi tetapi hasilnya juga tetap gagal. Untuk menekan sikap pemerintah Belanda yang demikian, dalam bidang ekonomi pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan perusahaan Belanda yang ada di Indonesia. Salah satu nasionalisasi perusahaan Belanda adalah dinasionalisasikannya KLM (Koninklijke Luchtvaart Maatschaopij) oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini Garuda Indonesia Airways. Semua saham milik KLM dinasionalisasi termasuk Pelabuhan Udara Kemayoran. dalam bentuk Perusahaan Negara. Pelabuhan udara Kemayoran adalah cikal bakal dari Perusahaan Negara Angkasa Pura. Selama masa Demokrasi Liberal, pelabuhan udara Kemayoran penguasaannya dipegang oleh Syah Bandar Udara, Kementrian Perhubungan. Kemudian ketika masa Demokrasi Terpimpin, pelabuhan udara Kemayoran penguasaannya dipegang oleh Menteri Perhubungan Udara Direktorat Penerbangan Sipil dalam bentuk didirikannya Perusahaan Negara Angkasa Pura Kemayoran pada tanggal 15 November 1952. Setelah perusahaan ini didirikan, banyak perkembangan yang dialaminya karena keberadaan perusahaan ini ada pada dua periode, yaitu masa Orde Lama dan masa Orde Baru. Pada masa Orde Lama ini pembentukan Perusahaan Negara Angkasa Pura dilaksanakan atas dasar PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) No.19 Tahun 1960, yang menyebutkan bahwa Perusahaan Negara adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modal seluruhnya merupakan kekayaan negara, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang. Jadi adapun inti sebenarnya didirikannya Perusahaan Negara pada masa orde lama adalah dari hasil nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda berdasarkan UU Nasionalisasi No.86 Tahun 1958. Tujuan daripada didirikannya perusahaan ini adalah untuk kehidupan perekonomian Indonesia. yang dengan nasionalisasi dapat diharapkan akan menjadi sumber pendapatan negara yang kemudian digunakan untuk pembangunan. Kemudian pada masa Orde Baru bentuk dari Perusahaan-perusahaan Negara disempurnakan dengan dikeluarkannya PERPU No.1 Tahun 1969, hal ini didasarkan karena banyak terdapat perusahaan-perusahaan Negara yang tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya disamping iklim pemerataan yang tidak membenarkan berlangsungnya secara tidak efisien dan bahwa Perusahaan Negara yang merupakan unit ekonomi yang tidak terpisahkan dari sistim ekonomim Indonesia, sehingga memerlukan tindakan penertiban terhadap Perusahaan Negara selain bahwa kebijaksanaan pemerintah menjurus kearah usaha De'etatisme, dibidang ekonomi dalam setiap kegiatan dengan memberi kesempatan yang sebesar-besarnya kepada usaha swasta disamping Perusahaan Negara, dengan kehidupan kompetisi yang bebas. Setelah dikeluarkannya Perpu No.1 Tahun 1959 tersebut maka proses pengalihan bentuk Perusahaan-perusahaan Negara kedalam 3 bentuk bentuk usaha yakni; Perusahaan Umum (PERUM), Perusahaan Jawatan (PERJAN), dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) berjalan dengan melalui inventarisasi Perusahaan Negara yang berada di masing-masing Departemen dan diteliti kedalam bentuk yang sesuai dengan bentuk baru menurut fungsi dan peranannya serta keadaan yang nyata dari Perusahaan Negara itu. Berdasarkan ketentuan dari Perpu No.l Tabun 1959 ini, Perusahaan Negara Angkasa Pura yang didirikan tahun 1962 dengan bentuk Perusahaan Negara selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah No.37 Tanggal 21 Oktober 1974 menetapkan perubahan bentuk usaha menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Adapun alasannya adalah untuk mengimbangi peningkatan lalu lintas udara yang semakin pesat dan perluasan bandar udara sangat mendesak di Jakarta dan di daerah-daerah serta untuk meningkatkan pelayanan bagi penyelenggaraan angkutan udara yang mempunyai fungsi vital sebagai prasarana pembangunan ekonomi dan ketahanan nasional, maka diperlukan adanya prasarana bandar udara yang mampu memberikan pelayanan yang lebih memadai.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang perusahaan negara sejak berdirinya RRC yang menerapkan sistem perekonomian terpusat sampai pada privatisasi diterapkan, tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana perusahaan negara berkembang dari masa ke masa dan untuk mengetahui bagaimana privatisasi mempengaruhi perusahaan negara maupun perekonomian RRC. Skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan menyusun data dan fakta yang telah dikumpulkan menjadi bentuk deskripsi lalu diakhiri dengan analisa penulis. Privatisasi merupakan suatu tindakan kapitalis yang dilakukan Barat, namun RRC sebagai negara sosialis turut melakukan privatisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa privatisasi tidak saja memberikan hasil yang positif bagi perusahaan, juga memberikan manfaat bagi negara dilihat dari berkembangnya sektor swasta dan meningkatnya pendapatan negara.

---

This thesis discusses state-owned enterprises (SOE) since the PRC, which implemented centralized system, was founded until privatization came into power. The objective of this thesis is to study the development of SOE and how privatization affected SOE and the PRC. The descriptive-analysis method is used in this thesis by compiled data and facts which then were described and finally conducted. Privatization is a capitalist act implemented by the Western countries, but in contrary, PRC as a socialist country also implemented the same policy. The result of the study shows that privatization not only generating positive impacts to SOE but also to the country seeing how private sector flourished and national income increased.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh adanya kepemilikan negara pada sebuah perusahaan terhadap keinformatifan dari harga saham (stock price informativeness) perusahaan tersebut. Penelitian ini menggunakan sampel 152 perusahaan milik negara yang terdaftar pada bursa saham di negara Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina (ASEAN-5). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan menggunakan seluruh sampel pada kelima negara tersebut, secara umum kepemilikan negara tidak memengaruhi stock price informativeness secara signifikan. Meski begitu, variabel kepemilikan negara ditemukan memiliki dampak negatif terhadap stock price informativeness secara signifikan pada perusahaan dengan kepemilikan negara minoritas di Singapura dan perusahaan dengan kepemilikan negara mayoritas di Thailand.

---

The purpose of this research is to analyze the impact of state ownership on stock price informativeness. Using panel data method, the sample used in this research is 152 state-owned enterprises in Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand, and Philippine (ASEAN-5) which are listed in stock exchange. The overall result shows that the presence of state ownership has insignificant impact on stock price informativeness whereas in certain condition such as minority ownership in Singapore state-owned enterprises and majority ownership in Thailand state-owned enterprises, the presence of state ownership has negative impact on stock price informativeness.

Abstrak :
Tata kelola perusahaan telah menjadi salah satu topik utama yang dibicarakan oleh banyak peneliti sejak dimulainya krisis ekonomi global pada tahun 2008. Perbankan memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara, sehingga diperlukan tata kelola perusahaan yang baik. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya oleh de Andres dan Valellado (2008) yang juga menguji pengaruh dewan direksi terhadap kinerja perbankan. Penelitian ini menganalisis pengaruh dewan direksi yaitu ukuran dewan direksi, pihak luar, dan rapat setiap tahun terhadap kinerja perusahaan perbankan yang diukur dengan proksi return on asset, return pasar pemegang saham, dan toin's q. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari laporan tahunan 20 bank yang terdaftar di BEI periode 2011-2017. Analisis statistik deskriptif dan regresi data panel menggunakan model fixed effect digunakan peneliti sebagai metode analisis dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa board size dan outsiders tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja bank yaitu ROA, SMR, dan Q, sedangkan pertemuan tiap tahun berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank yaitu terhadap ROA. ......Corporate governance has become one of the main topics discussed by many researchers since the onset of the global economic crisis in 2008. Banking has an important role in a country's economy, so good corporate governance is needed. This study refers to previous research by de Andres and Valellado (2008) which also examined the effect of the board of directors on banking performance. This study analyzes the effect of the board of directors, namely the size of the board of directors, outsiders, and annual meetings on the performance of banking companies as measured by proxies of return on assets, shareholder market returns, and toin's q. This study uses secondary data taken from the annual reports of 20 banks listed on the IDX for the 2011-2017 period. Descriptive statistical analysis and panel data regression using the fixed effect model were used by researchers as a method of analysis in this study. The results of this study indicate that board size and outsiders do not have a significant effect on bank performance variables, namely ROA, SMR, and Q, while the annual meeting has a significant effect on bank performance, namely on ROA.