Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKRestrukturisasi adalah salah satu upaya penyelamatanbagi perusahaan yang mengakumulasi kerugian secara material.Akan tetapi restrukturisasi perusahaan secara nyatamembutuhkan biaya yang mahal, prosedur yang rumit, danmemakan waktu yang cukup lama. Pilihan penyelamatan lainnyaadalah melalui Kuasi Reorganisasi. Kuasi Reorganisasisebenarnya merupakan salah satu metode restrukturisasiperusahaan. Perbedaanya adalah bahwa tidak ada aliran danadalam Kuasi Reorganisasi. Dalam Kuasi Reorganisasi yang adahanyalah suatu prosedur restrukturisasi ekuitas denganprosedur akuntansi. Akhir dari Kuasi Reorganisasi ini akanmenyebabkan defisit perusahan menjadi nol dan perusahaanseperti baru kembali (fresh start). Penelitian ini sebagianbesar dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengandidukung oleh beberapa data primer dari wawancara. Aspekhukum terkait Kuasi Reorganisasi penting untuk dibahasmengingat semakin seringnya Kuasi Reorganisasi dilakukandalam praktiknya. Kuasi Reorganisasi juga akan melibatkanbeberapa pengaturan terutama bila dilakukan oleh perusahaanterbuka. Selain itu Kuasi Reorganisasi juga dapat dibarengidengan restrukturisasi perusahaan secara nyata yangmembutuhkan upaya kreatif untuk penyehatan perusahaan.Sangat disayangkan bahwa literatur mengenai KuasiReorganisasi sangat terbatas sehingga pembahasan danpenelitian mengenai Kuasi Reorganisasi penting untukdilakukan."

"ABSTRAKPasar Modal merupakan salah satu pilihan sumber pendanaan bagi dunia usaha dan juga sebagai sarana investasi bagi masyarakat umum. Dengan demikian, banyak perusahaan hendak melakukan Go Public dengan tujuan memperoleh tambahan dana yang diperlukan untuk mengembangkan usahanya. Namun tidak semua Perusahaan Terbuka memiliki performa yang baik di Bursa Saham, sehingga ada Perusahaan Terbuka yang ingin kembali menjadi perusahaan tertutup. PT Toko Gunung Agung Tbk merupakan salah satu Perusahaan Terbuka yang hendak kembali menjadi perusahaan tertutup. Keinginan PT Toko Gunung Agung Tbk tersebut sejalan dengan PT Permata Prima Energi yang hendak menjadi Perusahaan Terbuka. Oleh karena itu, dilakukanlah Akuisisi Terbalik atau Reverse Take Over atas PT Toko Gunung Agung Tbk dengan jalan melakukan Right Issue. Notaris dalam kegiatan Pasar Modal berperan penting, sama halnya dengan profesi penunjang lainnya. Dalam hal Akuisisi Terbalik PT Toko Gunung Agung Tbk tersebut, para pihak tentu membutuhkan bukti yang kuat untuk menjamin dan memberikan perlindungan hukum. Akta yang dibuat oleh Notaris, merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam hal pelaksanaan Akuisisi Terbalik PT Toko Gunung Agung Tbk oleh PT Permata Prima Energi, Notaris tidak hanya berperan dalam membuat akta-akta, namun juga memastikan seluruh prosedur penyelenggaraan RUPSLB telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan isi akta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan. Hal mana dilakukan agar akta otentik yang dibuatnya menjadi alat bukti yang sempurna bagi para pihak terkait.

---

ABSTRACT Capital Market is one of the funding options for the business world and considering as investment for public. Therefore, many companies want to Go Public to obtain funds in order to expand its business. However not all the Public Listed Company has good performance in the Stock Exchange, therefore the Public Listed Company intends to become private company. PT Toko Gunung Agung Tbk is one of the Public Listed Company that wants to be a private company. The objective of PT Toko Gunung Agung Tbk is in line with PT Permata Prima Energi, who want to become Public Listed Company. Therefore, the Reverse Take Over of PT Toko Gunung Agung Tbk is done by performing the Right Issue. Notary in Capital Market plays an important role, as well as other supporting professions. In the Reverse Take Over of PT Toko Gunung Agung Tbk, the parties need strong evidence to guarantee and provide legal protection. The deed made by Notary, is an authentic deed which has perfect proof as evidence. In case of the Reverse Take Over of PT Toko Gunung Agung Tbk by PT Permata Prima Energi, Notary not only making the deeds, but must ensure that all procedures for the implementation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders has complied with the applicable requirements and the contents of the deed do not conflict with the laws and article of association of the Company. This should be done to make sure that the authentic deed becomes the perfect evidence for the parties concerned."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh penerapan XBRL terhadap Cost of Equity perusahaan terbuka di Indonesia. Metode penelitian menggunakan data panel dengan jumlah observasi sebanyak 818 pada tahun 2015 s.d 2016. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan XBRL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Cost of Equity bagi perusahaan terbuka di Indonesia.

---

This study aimed to provide empirical evidence on the influence of the implementation of XBRL on the Cost of Equity of public companies in Indonesia. The research method uses panel data with 818 observations in 2015 until 2016. The results indicate that the implementation of XBRL has a negative and significant impact on Cost of Equity for public companies in Indonesia."

"Penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/ POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelengaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan terbuka, yang mengimplementasikan sistem kuasa elektronik (e-Proxy) bertujuan agar pemegang saham lebih mudah berpartisipasi dalam penyelenggaraan RUPS. Namun, dengan adanya kemudahan pemberian kuasa secara elektronik harus terjamin perlindungan hukum bagi pemegang saham yang memberikan kuasa melalui e-Proxy serta pemahaman terhadap peran dan tanggung jawab notaris terkait RUPS yang menggunakan e-Proxy Penelitian yang dilakukan adalah (1) Perlindungan hukum terhadap pemberi kuasa pada e-Proxy eASY KSEI, dan (2) peran dan tanggung jawab Notaris terhadap Rapat Umum Pemegang Saham yang menggunakan e-Proxy dalam pembuatan risalah Rapat Umum Pemegang Saham. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian adalah (1) Perlindungan hukum bagi pemberi kuasa e-Proxy eASY KSEI adalah Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan serta jaminan sistem keamanan pada eASY KSEI oleh penyedia e-RUPS yaitu PT KSEI yang meliputi verikasi user identification dan keberadaan kartu AKSes KSEI yang terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (2) Peran notaris dalam penyelenggaraan RUPS yang menggunakan e-Proxy adalah perhitungan suara kuorum fisik dan data suara dari e-Proxy, pemeriksaan panggilan RUPS yang harus memuat kuasa e-Proxy, dan mengidentifikasikan yang menggunakan kuasa e-Proxy yang hadir dalam RUPS serta pemeriksaan jenis kuasa e-Proxy. Tanggung jawab terhadap keabsahan e-Proxy berada di tangan KSEI sebagai penyedia eASY KSEI dan Biro Administrasi Efek yang menyiapkan daftar kehadiran dan daftar pemegang saham RUPS. Adapun saran untuk yang dikemukakan adalah pencantuman hak dan kewajiban pemberi kuasa dan penerima kuasa e-Proxy dalam panduan eASY KSEI serta Biro Administrasi Efek memberikan juga surat pernyataan bahwa Notaris terlepas dari tanggung jawab keabsahan e-Proxy.

---

The issuance of the Financial Services Authority Regulation of the Republic of Indonesia Number 15/ POJK.04/2020 concerning the Planning and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a public company, which implements an electronic power of attorney system (e-Proxy) with the aim of making it easier for shareholders to participate in the holding of the GMS. However, with the ease of granting power of attorney electronically, legal protection must be guaranteed for shareholders who grant power of attorney through an e-Proxy as well as an understanding of the roles and responsibilities of a notary related to the GMS using an e-Proxy. The research conducted in this thesis is to analyze (1) legal protection for the principal of the e-Proxy eASY KSEI and (2) the role and responsibilities of a Notary in the General Meeting of Shareholders that uses e-Proxy in creating the minutes of the General Meeting of Shareholders. To answer this problem, a normative juridical legal research method is used, with a research typology of explanatory research. The results of the research are (1) the legal protection for the principal of the e-Proxy eASY KSEI that the authorized person is is responsible for the power of attorney received from the shareholders and must exercise such power of attorney in good faith and not violate the provisions of laws and regulations as well as security system guarantees on eASY KSEI by the e-RUPS provider namely PT KSEI which includes verification of user identification and the existence of the KSEI AKSes card which is integrated with the Directorate General of Population and Civil Registration. (2) The role of a notary in holding a GMS using an e-Proxy is the calculation of the physical quorum votes and vote data from the e-Proxy, examining the GMS summons which must contain the e-Proxy power of attorney, and identifying those using the e-Proxy who are present at the GMS as well as examining the type of the e-Proxy. The responsibility for the validity of the e-Proxy rests with KSEI as the provider eASY KSEI and the Securities Administration Bureau which prepares the attendance list and the list of shareholders of the GMS. The suggestions that have been put forward are the inclusion of the rights and obligations of the e-Proxy's in the KSEI eASY guide and the Securities Administration Bureau also provides a statement that the Notary is free from the responsibility for the validity of the e-Proxy. "

"Saat ini dalam menciptakan situasi usaha dan pasar di Indonesia yang sehat, tuntutan agar perusahaan dapat menerapkan IT Governance yang baik, transparan dan akuntabel dari stakeholdernya menjadi hal yang mendorong mengapa perusahaan menerapkan hal tersebut. Di dalam sektor perusahaan terbuka (Tbk) di Indonesia, mekanisme penerapan IT Governance memiliki tingkat urgensi yang tinggi agar dapat memastikan bahwa perusahaan tersebut dapat selalu terpantau kinerjanya dan perkembangannya dalam meningkatkan kompetisi serta terkontrol dengan adanya aturan atau regulasi yang mengikat. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan validasi terhadap hasil penelitian di lapangan yang terdahulu dengan mencari informasi-informasi pendukung serta penguat lainnya sebagai landasan validasi terhadap analisa pola penerapan mekanisme structural dan pengambilan keputusan TI terkait IT Governance yang ditemui. Pada akhirnya TI bisa membantu organisasi dalam peningkatan nilai tambah dan manajemen resikonya.

---

Nowdays when creating healthy market in Indonesia, demand in order to company apply good IT Governance, transparent and accountability from their stakeholder, becoming matter to pushing why company apply the mentioned. List of public company that listed on Indonesian Stock Exchange have high urgency level in applying of IT Governance so these company can be always being controlled and monitored on their growth, and they are more prepared to compete each other along with manage by Indonesian regulation or rules. Intention of this research is to make a validation if any from the previous IT Governance research in terms of looking up a list of IT Governance supporting factor on analysis of IT Governance structural and IT decision making mechanism at publicy listed company At the end, IT existence can add more values for the Indonesian public listed company and their risk management."

"Tesis ini membahas mengenai salah satu bentuk aksi korporasi yaitu akuisisi yang dilakukan oleh sebuah perseroan terbuka yaitu PT Bumi Resources, Tbk (BUMI) terhadap 2 (dua) perusahaan tertutup dan 1(satu) perusahaan terbuka dalam rentang waktu yang berdekatan. Akuisisi ini dianggap bermasalah oleh Badan Pengawas yaitu Bapepam-LK yang mengindikasikan akuisisi tersebut merupakan Transaksi Material berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Dalam penjelasannya BUMI menyatakan sebaliknya bahwa akuisisi tersebut bukanlah Transaksi Material dengan melakukan penafsiran yang berbeda tentang aturan dalam Undang-undang tersebut. Terdapat celah hukum dalam aturan tersebut yang dimanfaatkan oleh BUMI untuk dapat terus melaksanakan akuisisi tersebut yang mana celah hukum tersebut oleh Bapepam-LK dapat dikatakan diakui sebagai kelemahan dengan dikeluarkan peraturan yang baru tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

---

This thesis discusses about one form of corporate action which is an Acquisition made by the listed Company in an adjacent span. The acquisition was considered problematic by the supervising board of Bapepam-LK who indicates that the acquisition is a material transaction by virtue of The Chairman of Bapepam-LK regarding material transaction and changes of the main business activity. In explanation, BUMI stating instead that the acquisition was not a material transaction by making a different interpretation of the rules utilized by BUMI to be able to continue to implement the acquisition and the legal loopholes by the Bapepam-LK can be said to be recognized as a weakness by the making of the new regulation about it. Notary as one of supporting professions on capital market plays an important role under the act that are involved in corporate actions. The roles of notaries in general and spesifically in the acquisition of this case study will be elaborated as well in this thesis."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari patron politik dan faktor karakteristik perusahaan terhadap struktur modal perusahaan di Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain ukuran perusahaan, profitabilitas, tangibilitas, dan kesempatan pertumbuhan. Dengan menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2007 sampai 2011, penelitian ini menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Secara mengejutkan, penulis menemukan dalam penelitian ini bahwa perusahaan yang berpatron politik cenderung memiliki tingkat leverage yang lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak. Penelitian ini juga menemukan adanya pengaruh yang negatif dan signifikan dari profitabilitas, serta pengaruh yang positif dari ukuran perusahaan, tangibilitas, dan kesempatan pertumbuhan terhadap tingkat leverage perusahaan di Indonesia.

---

ABSTRACTThis study aims to examine factors that could affect the corporate capital structure decision making, including of firm?s political patronage. These factors include size, profitability, tangibility, and growth opportunity. With sample obtained from Indonesia Stock Exchange (IDX), this research uses Ordinary Least Square (OLS) method. Surprisingly, the results show that politically connected firms would have less leverage compared to their counterparts. The results also show that obtained from this research was and profitability give a negative influence to firm?s leverage where size, tangibility, and growth opportunity give a positive influence."

"Tesis ini membahas tentang pelaksanaan penegakan hukum di pasar modal Indonesia, penegakan hukum atas laporan keuangan emiten yang berisi informasi yang menyesatkan dalam kasus kesalahan pencatatan laporan keuangan PT. Bakrie & Brothers, Tbk. dengan PT. Bank Capital Indonesia, Tbk. dan upaya perlindungan hukum terhadap investor dalam kasus kesalahan pencatatan laporan keuangan PT. Bakrie & Brothers, Tbk. dengan PT. Bank Capital Indonesia, Tbk. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum di pasar modal Indonesia oleh BAPEPAM, dalam hal ini sebagai otoritas pasar modal yang berperan dalam penegakan hukum di pasar modal, masih rendah serta banyak kelemahan dan kekurangan di berbagai aspek. Penegakan hukum oleh BAPEPAM menunjukkan bahwa pengenaan sanksi administratif lebih dominan daripada pengenaan sanksi pidana dan sanksi perdata. Kemudian, adanya kasus pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan penyajian laporan keuangan di pasar modal. Kasus ini disebabkan adanya kesalahan penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh PT. Bakrie & Brothers, Tbk.. Oleh sebab itu, perlu adanya penegakan hukum atas laporan keuangan emiten yang berisi informasi yang menyesatkan dan upaya perlindungan hukum terhadap investor dalam kasus kesalahan pencatatan laporan keuangan PT. Bakrie & Brothers, Tbk. dengan PT. Bank Capital Indonesia, Tbk.

---

This thesis discusses the implementation of law enforcement in Indonesia's capital markets, law enforcement of the issuer's financial statements containing misleading information in case of a misstatement the financial statements PT. Bakrie & Brothers, Tbk. with PT. Bank Capital Indonesia, Tbk. and legal protection for investor in case of a misstatement the financial statements PT. Bakrie & Brothers, Tbk. with PT. Bank Capital Indonesia, Tbk.. The research method used is a normative legal research method. Results of this research showed that the implementation of law enforcement in Indonesia's capital markets by the Indonesia?s Securities and Exchange Commission (BAPEPAM), in this case as a capital markets authority role in law enforcement in the capital markets, is still low and many weaknesses and shortcomings in various aspects. Law enforcement by the Indonesia?s Securities and Exchange Commission (BAPEPAM) show that the imposition of administrative sanctions is more dominant than the imposition of criminal sanctions and civil sanctions. Then, the case of violations relating to the misstatement of financial statements in the capital market. This case due to the misstatement of financial statements conducted by PT. Bakrie & Brothers, Tbk.. Therefore, the need for law enforcement of the issuer's financial statements containing misleading information and legal protection for investor in case of a misstatement the financial statements PT. Bakrie & Brothers, Tbk. with PT. Bank Capital Indonesia, Tbk."

"Laporan magang ini membahas tentang prosedur audit yang dilakukan oleh KAP ABC atas akun uang muka PT DRS untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017. PT DRS merupakan sebuah perusahaan terbuka yang menyediakan jasa pendukung di industri minyak dan gas. Laporan magang ini mencakup pembahasan tentang prosedur audit yang dilakukan oleh KAP ABC atas akun uang muka PT DRS beserta analisis kesesuaian prosedur audit dengan standar audit yang berlaku. Berdasarkan hasil analisis, prosedur audit yang dilakukan oleh KAP ABC atas akun uang muka PT DRS telah sesuai dengan standar audit yang berlaku. Hasil audit atas uang muka menunjukkan bahwa tidak terdapat salah saji material pada akun uang muka PT DRS.

---

This internship report discusses about audit procedures for advance undertaken by KAP ABC for the year ended December 31, 2017. PT DRS is a public company that provides services for those companies in oil and gas industry. The discussion covers audit procedure conducted by KAP ABC for advance in PT DRS and analysis whether the audit procedures comply with the auditing standards. The discussion result concludes that audit procedures conducted by KAP ABC for advance in PT DRS have complied with International Standards on Auditing. The audit result concludes that advance in PT DRS is fairly stated."

"This study aims to determine the determinants of dividends in Indonesian public companies for the period 2009 to 2017. This study also aims to explain why some companies pay dividends, and why other companies don't. Through the logistical panel random effect model, it is

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penentu dividen pada perusahaan publik Indonesia untuk periode 2009 hingga 2017. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan mengapa beberapa perusahaan membayar dividen, dan mengapa perusahaan lain tidak. Melalui model efek acak panel logistik, itu Hasil menemukan bahwa profitabilitas, siklus hidup, arus kas bebas dan ukuran positif dan dampak signifikan terhadap probabilitas perusahaan membayar dividen. Sebaliknya, hasilnyajuga menunjukkan bahwa peluang investasi, risiko bisnis, dan tangibilitas memiliki dampak negatif dan dampak signifikan pada probabilitas perusahaan membayar dividen. Penelitian ini juga menghubungkan temuan dengan Neraca Pembayaran dengan melihat karakteristik perusahaan dimiliki oleh investor asing yang membayar dividen. Penelitian ini menyarankan regulator untuk meningkatkan perlindungan pemegang saham berdasarkan konstitusi untuk menambah modal asing penyerapan."