Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Industri Pesawat Terbang sudah lama ditandai oleh kerjasama yang erat an tara swasta dengan pemerintah. Pemerintah dari negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropah dimasa yang lalu dan bahkan juga sekarang memberikan subsidi kepada industri pesawat terbangnya serta terlibat langsung dalam kegiatan penjualan antara lain melalui kedutaan besarnya di luar negeri.

Pemerintah dari berbagai negara di dunia menyadari manfaat melakukan investasi dalam industri pesawat terbang karena limpahan ekonomi dan teknologinya menciptakan puluhan industri baru dan ribuan peke1jaan baru. (Bartlett, Ghoshal 1995, 256).

Negara di Asia belakangan ini tidak mau ketinggalan dengan Amerika Serikat dan Eropah dalam pengembangan industri pesawat terbang, yakni disamping IPTN negara sepe11i Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Cina dan bahkan Malaysia juga ingin memiliki industri pesawat terbang.

Seiring dengan . berjalannya waktu para produsen pesawat terbang tidak dapat lagi mengandalkan pesawat terbang yang diproduksinya selama ini karena sudah mulai ketinggalan zaman, dimana kebutuhan pesawat terbang dimasa mendatang menuntut pesawat terbang yang lebih besar dan dengan kinerja yang lebih baik.

Pengembangan pesawat terbang baru membutuhkan biaya yang sangat besar yang diperkirakan mencapai $ 20 juta per tempat duduk, yakni berdasarkan estimasi investasi AIRBUS A-330 sebesar $ 2.5 miliar. Kebutuhan dana yang sangat besar ini membuat banyak produsen pesawat terbang yang ragu-ragu mengembangkan pesawat terbang baru, dimana beberapa diantaranya yang sudah memulai kegiatan rancang bangunnya ternyata akhirnya membatalkan rencananya.

IPTN pada tanggal 10 Agustus 1995 telah berhasil melaksanakan terbang perdana pesawat terbang N-250 yang merupakan pesawat terbang regional pertama di dunia yang menggunakan kendali operasi _fly-by-wire, menggunakan mesin turboprop modern dengan kecepatan high subsonic, menggunakan konsep pesawat terbang berbadan Iebar dan memiliki konfigurasi sayap tinggi sehingga dapat beroperasi pada Iandasan pendek.

Masalah yang kami teliti adalah strategi yang perlu ditempuh oleh IPTN untuk merebut pangsa pasar internasional maupun untuk memproteksi pasar dalam negeri agar dapat berupa captive market dalam waktu cukup lama.

Berdasarkan penelitian yang kami lakukan, yakni menggunakan data sekunder yang berasal dari berbagai majalah terbitan luar negeri dan berbagai buku baik yang diterbitkan di dalam maupun luar negeri, kami menemukan akhir-akhir ini telah terjadi kolaborasi dari beberapa industri pesawat terbang dari berbagai negara dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing (AIR), dilain pihak terdapat industri pesawat terbang yang mengalami kebangkrutan (FOKKER) atau yang menghentikan produksi pesawat terbangnya (SAAB), sehingga dimasa mendatang kami perkirakan produsen pesawat terbang regional yang semula jumlahnya sangat banyak akan mengalami penciutan secara drastis, dimana kami perkirakan pesaing IPTN di pasar internasional adalah AIR dan BOMBARDIER.

Dalam persaingan di pasar internasional kami menyimpulkan IPTN jauh Iebih lemah dibandingkan pesaingnya terutama sekali dari segi posisi keuangan dan pangsa pasar. Posisi keuangan sangat penting dalam industri pesawat terbang karena titik impas umumnya dicapai karena menyangkut kurva belajar dan skala ekonomi serta efek berantai. dimana tidak heran hila AIRBUS dalam menghadapi BOEING menggunakan strategi untuk memenangkan pangsa pasar walaupun dengan resiko harus menjual dengan merugi.

Dengan menggunakan Quantitative Strategic Planning Matrix kami memilih strategi IPTN berupa memasuki pasar internasional yang secara geografis dekat dengan Indonesia seperti negara-negara Asean dan Australia dengan mengandalkan keunggulan teknis dan harga dari N- 250, dimana untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional IPTN harus memproteksi pasar dalam negeri sehingga menjadi captive market sambil mengembangkan pasar dalam negeri agar lebih banyak menggunakan pesawat terbang regional seperti N-250 karena lebih ekonomis dibandingkan pesawat terbang besar dan dapat beroperasi pada landasan yang relatif pendek, segera melaksanakan restrukturisasi IPTN, menghindari persaingan frontal dengan pimpinan pasar, menjajagi aliansi strategik dengan pemilik modal berlimpah dan aliansi strategik dengan satu atau lebih pabrik pesawat terbang luar negeri, mengusahakan mendapatkan peke1jaan subkontrak dengan nilai signifikan dari BOEING dan AIRBUS.

Dalam melayani captive market Indonesia, IPTN harus berusaha secara terus menerus berorientasi kepuasan pelanggan; antara lain, memperbaiki kwalitas, waktu penyerahan dan harga dari produk dan jasanya sehingga dalam waktu relatif tidak lama sudah siap bersaing tangguh dengan produk luar negeri dipasar Indonesia tanpa perlindungan seperti hambatan tarif maupun non tarif.

Abstrak :
ABSTRAK
1, Keadaan Indonesia yang terdiri dari beribu- ribu pulau yang letak dan geografisnya mempengaruhi si tuasinya, sehingga memerlnkan armada angkutan udara yang dapat menjangkau selumb wilayab dengan cepat dan dapat diandalkan.

2, Perkembangan tehnologi yang sangat pesat, kebutuban akan sarana perbubtmgan kbnsusnya masalah pengangkutan udara memerlnkan pesawat terbang dalam jumlah yang banyak,

3« Dengan adanya perkembangan perhubnngan udara yang begitu pesat, banyak pihak swasta mengadakan perjangian o'ual bbeli. Dengan adanya perjangian jual beli ttu menimbulkan banyak pembebanan atas pe sawat terbang. Melihat perkembangan yang sangat pesat ini, maka pemerintah dalam hal ini Departemen Perhubungan telah mengeluarkan surat Keputus-. (ah Nompr 13/2/1971 yaitu tentang syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan mengenai penggunaan pesa wat terbang secara koiaersil di Indonesia, Untuk menampung kebutuhan dan perkembangan yang tergadi sangat pesat.

---

Abstrak :
Industri pesawat terbang adalah industri teknologi tinggi dengan sistem industri yang kompleks. Untuk menyelesaikan permasalahan dalam sistem yang kompleks, dibutuhkan pandangan yang menyeluruh terhadap struktur sistem. Penelitian ini menggunakan pendekatan System Dynamics untuk memahami sistem industri pesawat terbang Indonesia serta mengeksplorasi struktur kebijakan yang dapat mengembangkan industri tersebut. Dengan menguji alternatif-alternatif kebijakan dan berbagai skenario pada model kuantitatif yang telah dibuat, dihasilkan kesimpulan bahwa industri pesawat terbang Indonesia perlu memiliki kebijakan yang dapat mendorong peningkatan pembelian pesawat komersial, karena selama ini industri ini terlalu bergantung kepada pihak militer untuk penjualannya. Pada penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperluas model dengan menggunakan data, baik kualitatif maupun kuantitatif, yang dimiliki oleh berbagai pihak yang merupakan para aktor di industri ini. Dengan data yang lebih banyak dan luas, pemodelan untuk dapat dilakukan untuk pengujian alternatif-alternatif kebijakan lainnya dengan lebih luas.

---

Aircraft industry is a high-tech and complex industry. When solving problems in complex system, a holistic view of the system structure is needed. This research use System Dynamics approach to understand the system structure of Indonesian aircraft inudstri and to explore policy structure that can drive the development the industry. The policy alternatives have been set and simulated in the quantitative model of system dynamics with several scenario conditions that may happened in the future. The result of the simulation shows that Indonesian aircraft industry needs policies that can drive the sales of commercial aircraft since currently the industry still highly depended in the sales of aircraft for military uses. In the future research, the model can be expanded by using the data, both qualitative and quantitative, that hold by several actors of the industry. The more variety of data can be used to expand the model and run other policy alternatives and scenario with more level of confidence.

Abstrak :
Meleasing pesawat terbang dari perusahaan leasing asing merupakan salah satu cara yang efektif bagi PT. Garuda Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan akan armada pesawatnya guna menunjang pembangunan nasional sesuai dengan anjuran pemerintah. Namun sampai saat ini pemerintah sendiri belum mengizinkan adanya cross border leasing yang melibatkan perusahaan leasing asing. Hal ini dapat kita lihat baik dari keputusan Menteri Keuangan maupun Menteri Perhubungan yang mengharuskan adanya izin dari menteri keuangan bagi lessor yang akan mengadakan perjanjian leasing dengan lessee di lndonesia. Sehingga keabsahan dari perjanjian cross border leasing antara PT, Garuda Indonesia dan Elasis Leasing S.A.R.L dapat dipertanyakan. Terlepas dari sah atau tidaknya perjanjian leasing tersebut tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah untuk meninjau isi perjanjian leasing tersebut dari sudut hukum perdata Indonesia. Di mana dalam hal ini perjanjian tersebut dihubungkan dengan pasal 1338 dan pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata. Disini penulis melihat bahwa perjarijian leasing yang dilakukan antara PT. Garuda Indonesia dan Elasis Leasing merupakan pencerminan 1dari adanya asas kebebasan berkontrak yang tercakup dalam pasal 1338 BW. Namun sayangnya asas kebebasan berkontrak tersebut diterapkan secara terlalu bebas sehingga tampak bahwa lessee yang dalam hal ini mempunyai kedudukan yang lebih lemah daripada lessor harus menanggung kewajiban-kewajiban yang menurut analisa penulis jauh lebih banyak dan berat dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban yang diemban oleh si lessor. Untuk itulah penulis berpendapat bahwa pemerintah perlu mengadakan suatu pengaturan lebih lanjut dalam tingkat perundang-undangan mengenai leasing ini sehubungan dengan pembinaan hukum nasioanal agar lembaga leasing ini dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kesasaran hukum dan sosial budaya bangsa, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, terutama jika lessee Indonesia ingin mengadakan perjanjian dengan lessor asing tidak selalu harus menggunakan/mendasarkan perjanjian tersebut pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negara lessor tersebut, karena kita pun sudah memiliki ketentuan-ketentuan hukum mengenai leasing ini secara terperinci dan memiliki kekuatan hukum yang pasti dalam bentuk perundang-undangan. Sehingga tujun dari lembaga leasing untuk memberikan manfaat/keuntungan yang seimbang bagi para pihak dapat terlaksana.

Abstrak :
[ABSTRAK
Kegiatan Leasing pesawat terbang merupakan salah satu kepentingan internasional. Hampir semua maskapai penerbangan di Indonesia menggunakan leasing dalam pembiayaan pesawat terbang. Di Indonesia pengaturan mengenai leasing pesawat terbang kurang memadai. Dengan adanya Model Law on Leasing, UNIDROIT Convention on International Financial Leasing dan Cape Town Convention on International Interests in Mobile Equipment diharapkan dapat mempermudah para pihak untuk melakukan kegiatan leasing pesawat terbang. Dalam penelitian ini, akan membahas mengenai perbandingan peraturan leasing pesawat terbang di Indonesia dengan Konvensi Model Law on Leasing, UNIDROIT Convention on International Financial dan Cape Town Convention on International Interests in Mobile Equipment sehingga metode penelitian yang digunakan ialah perbandingan dan peraturan perundang-undangan serta jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. ABSTRACT
Aircraft leasing is one of the international interests. Almost all of Indonesian airline use leasing of aircraft financing. Indonesia doesn?t have any satisfy regulation about aircraft leasing. Model Law on Leasing, UNIDROIT Convention on International Financial Leasing and Cape Town Convention on International Interests in Mobile Equipment are expected to facilitate the parties to engage in aircraft leasing. This thesis will discuss about Comparative Law of Aircraft Leasing Based on Indonesian Law with Model Law on Leasing, UNIDROIT Convention on International Financial Leasing and Cape Town Convention on International Interests in Mobile Equipment. The methods in this research are comparative approach and statute approach and the type of this research is normative juridical method.;Aircraft leasing is one of the international interests. Almost all of Indonesian airline use leasing of aircraft financing. Indonesia doesn?t have any satisfy regulation about aircraft leasing. Model Law on Leasing, UNIDROIT Convention on International Financial Leasing and Cape Town Convention on International Interests in Mobile Equipment are expected to facilitate the parties to engage in aircraft leasing. This thesis will discuss about Comparative Law of Aircraft Leasing Based on Indonesian Law with Model Law on Leasing, UNIDROIT Convention on International Financial Leasing and Cape Town Convention on International Interests in Mobile Equipment. The methods in this research are comparative approach and statute approach and the type of this research is normative juridical method., Aircraft leasing is one of the international interests. Almost all of Indonesian airline use leasing of aircraft financing. Indonesia doesn’t have any satisfy regulation about aircraft leasing. Model Law on Leasing, UNIDROIT Convention on International Financial Leasing and Cape Town Convention on International Interests in Mobile Equipment are expected to facilitate the parties to engage in aircraft leasing. This thesis will discuss about Comparative Law of Aircraft Leasing Based on Indonesian Law with Model Law on Leasing, UNIDROIT Convention on International Financial Leasing and Cape Town Convention on International Interests in Mobile Equipment. The methods in this research are comparative approach and statute approach and the type of this research is normative juridical method.]

Abstrak :
Pesawat terbang tanpa awak PTTA akan sangat bermanfaat bagi Indonesia. Jika PTTA dapat dirancang dan dikembangkan dengan baik, PTTA dapat diberikan tugas seperti pengawasan pada wilayah perbatasan dan hutan. PTTA diharapkan berukuran kecil dengan panjang fuselage 1 m, lebar sayap 1 m, berat 1 ndash; 2 kg, dan biaya < Rp 3.500.000,-. Untuk dapat membuat PTTA, digunakan 7 langkah mendesain pesawat, yaitu parameter persyaratan desain pesawat, perkiraan awal berat pesawat, parameter performa kritis pesawat, konfigurasi rancangan, perkiraan berat yang lebih baik, analisa performa, dan optimalisasi. Prototipe dari PTTA berhasil dibuat dan memenuhi persyaratan dengan panjang fuselage 0,93 m, lebar sayap 0,958 m, berat 1,016 kg, biaya Rp 3.349.000,- dan telah divalidasi terhadap performa desain PTTA yang telah ditetapkan sebelumnya. ......Unmanned aerial vehicle UAV would be very useful for Indonesia. When UAV is properly designed and developed, it would bring tasks such as border and forest surveillance into the next level. UAV was expected has a small size with fuselage length 1 m, wingspan 1 m, weight 1 ndash 2 kg, and cost Rp 3.500.000, . To be able to create a UAV, 7 steps are use to design the aircraft, which are requirement, weight of the airplane, critical performance parameters, configuration layout, better weight estimate, performance analysis, and optimization. The prototype of UAV was successfully made and fulfilled the requirements with a fuselage length 0,93 m, wingspan 0,958 m, weight 1,016 kg, cost Rp 3.349.000, and has been validated with pre determined of UAV design performance.

Abstrak :
Abstrak
Ilmu pengetahuan sejatinya adalah milik setiap orang untuk dapat memperolehnya. Batasan usia ataupun generasi tidak menjadi penghalang seseorang untuk berbagi ataupun memperoleh ilmu pengetahuan. Semakin dini seseorang mampu memperoleh sebuah pengetahuan maka akan semakin menambah wawasan dan tingkat kemampuan dari orang tersebut. Hal ini pun akan menjadi nilai lebih jika diterapkan pada siswa SMA yang mana mereka memerlukan sumbangan banyak ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan bekal dalam setiap keputusan yang akan mereka ambil untuk menempuh tahapan pendidikan selanjutnya. Berbagi ilmu pengetahuan yang pada dasarnya diluar kurikulum yang dipelajari di bangku SMA akan sangat menambah wawasan baru bagi siswa. Pengetahuan tentang dunia penerbangan pada umumnya, dan peranan program perawatan pada khususnya merupakan pengetahuan yang tentunya belum diajarkan di bangku SMA. Tujuan dari pengabdian masyarakat yang dilakukan di SMA IT Baitussalam adalah untuk berbagi informasi dan pengetahuan mengenai dunia penerbangan pada umumya dan peranan perawatan pesawat terbang pada khususnya. Diharapakan melalui pelaksanaan kegiatan ini, dapat menambah pengetahuan dan wawasan siswa serta dapat dijadikan salah satu bekal atau referensi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya