Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pemagangan di dalam negeri merupakan suatu program yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja Indonesia. Adapun skripsi ini membahas mengenai ketentuan penyelenggaraan program pemagangan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia serta penerapannya yang dikaji berdasarkan studi kasus putusan Pengadilan Hubungan Industrial. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang memuat norma hukum tertulis. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang dilakukan dengan menganalisa data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diidentifikasi bahwa peraturan-peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri belum memadai untuk melindungi peserta pemagangan. Hal ini menyebabkan banyaknya terjadi pelanggaran dalam menyelenggarakan pemagangan di dalam negeri. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang lebih lengkap termasuk sanksi bagi bentuk-bentuk pelanggaran terhadap penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri. ......Domestic apprenticeship system is a program held by Indonesian government which aims to improve the skills of Indonesian labours. The thesis discusses the provisions of the implementation of apprenticeship programs that are regulated in Indonesian legislation and its applications which was analized based on case studies of the Industrial Relations Court verdicts. This research used normative legal research method by examining literatures or other secondary data related to law and any form of written legal norms. This is an analytical descriptive research which is done by analyzing the data qualitatively. Based on the results of the study, it can be identified that the regulations governing the implementation of domestic apprenticeship are not sufficient to protect apprentices. This led to many violations of the implementation of domestic apprenticeship. Therefore, there needs to be a more comrehensive regulation which includes punishments for violation of the conduct of domestic apprenticeship.