Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTerbukannya ruang demokrasi dalam menentukan sikap hak suara pada pemilihan kepala daerah Kota Jambi tahun 2018 membuat pihak yang berkontestasi dalam pilkada mempunyai cara masing-masing untuk merangin dukungan masyarakat termasuk dukungan kelompok birokrasi. Syarif Fasha selaku calon kepala daerah petahana Kota Jambi tahun 2018 menggunakan kekuasaan politiknya untuk mempertahankan kekuasaannya melalui politisasi birokrasi. bentuk politisasi birokrasi yang dilakukan ialah mempolitisir fasilitas negara, untuk mendukung alfiasi politik, memanfaatkan informasi birokrasi, memihak dalam kepentingan kelompok dan individu, penempatan jabatan birokrasi bedasarkan relasi politik.

---

ABSTRACTThe oppennes of democracy for voters to use their rigth to vote in Kota Jambi's mayoral election in 2018 made parties which competed in local election utilized various method to gain publick support. The birocracy group is among them . Syarif Fasha as on the incumbent candidate for the for fosition of mayor of kota jambi in 2018 used it political power to hold on the power through politiciting biraucracy. The from the politicization incliding approprition thourgh burauecratic networ, taking sides in conflic between Group/individuals through mobilization of of civil government apparaturses for political purposes and placing bureaucratic appointess thorugh political relations. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena non petahana dalam Pilkada dengan Calon Tunggal tahun 2020 di Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Wonosobo. Studi-studi terdahulu tentang Pilkada dengan calon tunggal pada umumnya menjelaskan bahwa terlampau besarnya keunggulan petahana dari segi finansial, elektabilitas, atau popularitas menyebabkan petahana kerap tampil sebagai calon tunggal. Menggunakan metode penelitian kualitatif dan dengan dikerangkai Teori Partai Kartel yang dikemukakan Katz dan Mair (1995) serta Teori Pilihan Strategis yang dikemukakan Collier dan Norden (1991), penelitian ini menunjukkan bahwa petahana dapat tereksklusi dalam proses pencalonan kepala daerah ketika mayoritas partai telah mengalami proses kartelisasi. Dengan komunikasi politik sebagai basis utama pilihan strategisnya, partai politik dapat mengeksklusi petahana dalam proses pencalonan kepala daerah jika non petahana dianggap lebih memiliki kapasitas finansial yang dapat membiayai kampanye serta membantu keuangan partai ke depannya, sementara petahana dinilai tidak memiliki kapasitas finansial yang sepadan dengan non petahana. Petahana juga dapat terekslusi dari proses pencalonan meskipun memiliki kapasitas finansial yang tinggi, namun tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan partai politik dan selama menjabat sebagai bupati tidak memberikan keuntungan secara elektroal maupun finansial terhadap partai pengusungnya.

---

This study aims to explain the phenomena of non incumbent in the 2020 simultaniously local election with a sole candidate in Kebumen and Wonosobo regency. Many studies had taken place before stated that the main reasons from the sole candidacy phenomenon in Indonesian Local Elections was because the incumbent had more advantages such as financial capacity, electablity, and popularity compared to the challengers. Using qualitative research methode and guided with the party cartel theory which introduced by Katz and Mair (1995) and also with strategic choice theory which introduced by Collier and Norden (1991), this study find that the incumbent could be excluded from the candidacy process when the majority of political parties had cartelized. Political parties using political communication as the main strategic choice to exclude the incumbent when the non incumbent candidate deemed had more financial capacity to help financing the campaign and also the party after elections, while the incumbent had not. The incumbent with huge financial capacity also could be excluded from candidacy process by political parties while the incumbent could not build good communication with political parties and did not give the financial or electoral advantages to political parties in the region when he was in the office."

"ABSTRAKStudi ini bertujuan untuk menjelaskan pencalonan tunggal dalam kasus mundurnya calon penantang di kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Penelitian ini menggunakan metode eksplorasi kualitatif dan teori arena dari Neil Fligstein dan McAdam. Studi ini menyatakan bahwa pencalonan tunggal di pilkada TTU 2015 diakibatkan oleh struktur arena dan tindakan strategis aktor. Mundurnya penantang potensial didorong oleh adanya perbedaan sumber daya dan keterampilan politik yang relevan dan efektif untuk mobilisasi elektoral. Tidak hanya itu, penantang menarik diri karena merasakan kompetisi yang sangat rentan memicu konflik dan kekerasan. Hal itu karena menguatnya politisasi identitas yang sangat sensitif dan berpotensi memicu kekerasan antar pendukung. Penjelasan ini berbeda dari sejumlah kasus serupa seperti di Blitar (Sobari, 2017), Pati dan Jayapura (Lay et al. 2017). Perbedaan utamanya ada pada konteks arena kontestasi, jenis sumber daya yang penting bagi aktor, dan jalur menuju pencalonan tunggal. Perspektif ekonomi politik (oligarki lokal) dan politik kartel seperti di Pati dan konsep kepemimpinan ideal yang populer di Blitar, bukan penjelasan yang tepat untuk kasus ini. Penantang potensial tidak mengalami kendala dalam hal pendanaan, rekam jejak dan popularitas. Penantang bahkan mendapatkan dukungan mayoritas dari partai-partai politik yang ada. Namun mereka tidak siap melanjutkan kompetisi yang berat dan berpotensi konflik. Penantang meragukan kredibilitas institusi pemilihan dan keamanan. Mereka meyakini kompetisi tidak dapat berjalan secara bebas, adil dan damai setelah melihat petahana menggunakan cara-cara yang tidak demokratis untuk memobilisasi pemilih secara luas. Kondisi itu mendorong mereka untuk mundur agar pemilihan itu di tunda sehingga peluang mereka bisa menjadi lebih baik.

---

ABSTRACT

This study aims to explain the sole candidacy in the case of the withdrawal of the prospective opponent in North Central Timor district (TTU). It focuses on answering the main question of why this case could happen. The research, which uses a qualitative exploratory method and the arena theory of Neil Fligstein and McAdam, states that the sole candidacy in North Central Timor district (TTU) election was caused by the arena stucture and the actors strategic action.The withdrawal of the potential opponent was caused by the the differences in political skill and in effective and relevant resources to mobilize voters. Besides, the opponent felt that the competition was likely to trigger conflict and violence as the most sentitive identity politization got stronger and could trigger violence between supporters. The explanation differs from a number of similar cases in Blitar (Sobari, 2017), Pati and Jayapura (Lay et al. 2017). The main differences are on the context of competition arena, the type of important resources for the actor and the path or procedure leading to the sole candidacy. The political economy perspective (local oligarchy) in Pati and the concept of ideal leadership in Blitar are not at all the appropriate explanation for this. The opponent did not have any problem in terms of fund, track record, and populariy. They even got support from most political parties in that district but they were not ready to continue the competition which was heavy and that could cause conflict. They doubted the credibility of security and election institutions. Having seen the opponent using non-democratic ways in mobilizing voters massively, they were sure that the competition would not be freely, fairly and peacefully done. This condition made them withdraw in order that the election could be delayed and would in turn give them a better opportunity."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas mengenai penggunaan broker politik pemilihan kepala desa, dengan studi kasus peran broker politik dalam memenangkan calon kepala desa petahana pada Pemilihan Kepala Desa Harjosari Kidul Kabupaten Tegal Tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat peran yang dijalankan broker politik dalam memenangkan calon kepala desa petahana dalam Pilkades tersebut. Penelitian ini menggunakan landasan teori broker politik yang dijelaskan oleh Susan Stokes. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang diperoleh melalui hasil wawancara mendalam dan data sekunder. Hasil dari temuan ini memperlihatkan bahwa peran yang dijalankan oleh broker politik calon petahana sesuai dengan teori broker politik Susan Stokes yaitu broker berperan sebagai penghubung, sebagai distributor, dan sebagai mobilisator.

---

ABSTRACTThis study discusses about the use of political brokers for the village headmen election, with the role of political broker in winning the incumbent candidate on the 2017 Village Headmen Election in Harjosari Kidul Village Tegal Regency as the case study. This study aims to to see the role of political brokers in winning the incumbent candidate in aforementioned election. This research is using Political brokerage theory by Susan Stokes. Qualitative method with case study approach obtained through in depth interview and secondary data has been taken to analyze this research. The findings of this research shows that the role of political broker run by the prospective broker of political analysts match with Susan Stokes 39 s political brokerage theory in which the broker acts as the mediators, as the distributors, and as the mobilisators."

"Penelitian ini membahas kombinasi Pilkada calon tunggal dengan sistem noken mengambil studi kasus pada Pilkada Tahun 2018 di Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua. Terdapat dua permasalahan dalam penelitian ini, pertama, bagaimana dampak pemilihan sistem noken terhadap kemenangan calon tunggal petahana, kedua, bagaimana prinsip deliberasi dalam pemilihan sistem noken dengan calon tunggal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksplanatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan, menguji hipotesis dari variabel-variabel penelitian terkait sistem noken dan calon tunggal. Hasil penelitian terkait dampak sistem noken menunjukkan bahwa penerapan model pemilihan sistem noken pada pemilihan calon tunggal lebih memberi keuntungan dan berdampak semakin menguatkan peluang kemenangan calon tunggal petahana. Sedangkan terkait prinsip deliberasi dalam pemilihan sistem noken dengan calon tunggal menunjukkan hadirnya pemilih kotak kosong menandakan ruang deliberasi tidak terabaikan, baik pemilih maupun kepala suku bebas menentukan keputusan serta ketersediaan ruang publik masih berjalan bebas sesuai basis pemilihnya. Impilkasi teoritis local strongmen relevan untuk memotret eksistensi petahana. Teori ini dapat membantu melihat eksistensi petahana dengan menganalisa modal kekuatan yang dimiliki petahana yang menjadi daya tarik dari partai-partai politik dan kelompok informal lainnya. Sedangkan implikasi teori demokrasi deliberatif menunjukkan sistem noken pada Pilkada Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018 selaras dengan prinsip dasar demokrasi deliberatif yang memungkinkan adanya ruang publik.

---

This study discusses the combination of a single candidate Pilkada with the noken system taking a case study in the 2018 Pilkada in Central Mamberamo Regency, Papua. There are two problems in this study, first, how is the impact of the noken system election on the victory of the incumbent single candidate, second, how is the principle of deliberation in the election of the noken system with a single candidate. This study uses an explanatory research method, namely research that aims to explain, test hypotheses from research variables related to the noken system and single candidate. The results of research related to the impact of the noken system show that the application of the noken system election model in the selection of a single candidate is more profitable and has an impact on strengthening the chances of winning the incumbent single candidate. Meanwhile, regarding the principle of deliberation in the noken system election with a single candidate, the presence of empty box voters indicates that the deliberation space is not neglected, both voters and tribal chiefs are free to make decisions and the availability of public space is still running freely according to their voter base. The local strongmen's theoretical implications are relevant for photographing the incumbent's existence. This theory can help to see the existence of the incumbent by analyzing the capital strength of the incumbent which is the attraction of political parties and other informal groups. Meanwhile, the implications of deliberative democracy theory show that the noken system in the 2018 Central Mamberamo Regional Election is in line with the basic principles of deliberative democracy which allows for public space."