Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang pemanfaatan petisi online sebagai alat advokasi kebijakan. Permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan petisi online sebagai alat advokasi kebijakan sehingga dapat mencapai tujuan dari advokasi. Penelitian ini menggunakan petisi online di Change.org Indonesia yang berjudul “Penghapusan Syarat Diskriminatif Terhadap Penyandang Disabilitas Pada CPNS 2019” sebagai studi kasus. Hal yang menarik dari studi kasus ini adalah petisi ini dibuat oleh perseorangan tanpa membawa nama lembaga, Ormas, atau komunitas manapun. Selain itu, petisi ini hanya mendapatkan dukungan akhir sebanyak 1.894 tandatangan, namus petisi ini berhasil menang karena berhasil mengubah kebijakan. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan adalah segala upaya dan aktivitas yang dilakukan untuk mendorong perubahan kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam untuk mengumpulkan data primer dan studi literatur untuk mengumpulkan data sekunder. Temuan dari penelitian ini adalah petisi online juga harus diikuti dengan aktivitas advokasi kebijakan lain baik secara online seperti kampanye dan menyebarkan isu petisi di media sosial, maupun secara offline seperti aksi unjuk rasa dan demonstrasi turun ke jalan, untuk memperkuat efektivitas petisi online dalam memengaruhi kebijakan pemerintah.......This research discusses the utilization of online petitions as a policy advocacy toolkit. The problem discussed in this research is how to use online petitions as a tool for policy advocacy to achieve the objectives of advocacy. This study uses an online petition at Change.org Indonesia entitled "Eliminating Discriminatory Conditions Against Persons with Disabilities in CPNS 2019" as a case study. The interesting things from this case study are that this petition was made by individuals without the name of any institution, CBO, or community. In addition, this petition only received final support of 1,894 signatures, but this petition won because it successfully changed public policy. In this research, the writer uses the policy advocacy theory. Policy advocacy is all efforts and activities undertaken to encourage policy change. This research has used qualitative research methods by conducting in-depth interviews to collect primary data and literature studies to collect secondary data. The findings of this study are that online petitions must also be followed by other policy advocacy activities both online such as campaigns and disseminating petition issues on social media, as well as offline such as demonstrations and street demonstrations, to strengthen the effectiveness of online petitions in influencing government policies."

"Diplomasi ekonomi di ranah industri kelapa sawit sebenarnya sudah menjadi perhatian di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Diplomasi ini bisa dilakukan oleh aktor non-negara, seperti Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji upaya diplomasi yang dilakukan aktor SPKS dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit kecil dan menarik investasi untuk berbagai program peremajaan sawit. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini merupakan satu kasus implementasi diplomasi ekonomi oleh aktor non-negara. Penelitian ini juga menggunakan analisis induktif, yaitu berbagai data kecil dan khusus mengenai strategi lobi yang dilakukan SPKS melalui petisi online di change.org akan ditelaah dan diinterpretasikan, untuk kemudian ditarik gambaran yang lebih umum mengenai upaya diplomasi ekonomi oleh aktor non-negara. Sementara konsep yang digunakan adalah konsep petisi online. Hasilnya, petisi online yang dilakukan SPKS telah mampu menarik perhatian publik, namun masih perlu dukungan dari pemerintah. Simpulan penelitian ini adalah perlu ada sinergisitas antarkementerian di Indonesia dan pengusaha untuk mendukung petisi online yang dilakukan SPKS, seperti Kementerian Pertanian, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Seluruh pihak tersebut berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas sawit domestik, mengembangkan kompetensi, dan menyejahterakan petani sawit."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis petisi online Change.org Indonesia sebagai alat advokasi kebijakan periode tahun 2015-2016 dengan menggunakan konsep sifat, bentuk, fungsi, aktivitas atau taktik penyampaian pesan, dan juga konsep evaluatif. Analisis petisi online mengacu pada aktivitas advokasi kebijakan lain yang dilakukan secara online dan offline untuk mendukung petisi online. Aktivitas advokasi kebijakan tersebut mencakup upaya meningkatkan kesadaran. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan menganalisis petisi online yang dipilih berdasarkan sembilan kategori. Data pendukung diperoleh melalui wawancara. Penelitian ini menemukan bahwa petisi online yang didukung dengan aktivitas advokasi kebijakan lain seperti advokasi media, kampanye secara online dan aksi offline, pengorganisasian, lobi, dan event akan dikategorikan secara intermediate yaitu berhasil menarik perhatian pembuat kebijakan atau target petisi. Petisi online dan aktivitas advokasi kebijakan tersebut akan menghasilkan liputan media, menumbuhkan kesadaran publik, membangun dukungan publik, dan juga berpotensi menghasilkan dukungan dari pembuat kebijakan. Petisi online yang didukung dengan aktivitas advokasi kebijakan lain akan mecapai konsep ultimate yaitu berhasil mencapai perubahan kebijakan ketika disertai penerimaan positif dari pembuat kebijakan atau target petisi. Pencapaian tujuan ultimate ini juga dipengaruhi oleh kemampuan penggerak petisi dalam mengeskalasi petisi online melalui aktivitas advokasi kebijakan lain guna menekan dan mendesak pembuat kebijakan. Ketika petisi online dan aktivitas advokasi kebijakan lain menghasilkan perubahan kebijakan, maka keaktifan penggerak petisi masih diperlukan untuk mengawasi implementasi kebijakan yang dihasilkan.

---

ABSTRACTThis study analyzed the online petition Change.org Indonesia as a tool of policy advocacy in 2015 2016 period using the concept of nature, form, function, activity, and also an evaluative concept. The online petition analysis in this study refers to other policy advocacy activities conducted online and offline to support online petitions. Policy advocacy activities include efforts to raise awareness through media media advocacy , campaigns, organizing building coalitions , lobbying, and events. This study uses case study methods by analyzing selected online petitions based on nine categories of issues democracy, corruption, criminal justice, animal welfare, environment, human rights disability, tolerance, consumer rights, sports, health. Petitions also scrutinized by those gaining media coverage, engaging the community, and mobilizing other policy advocacy activities that support the success of online petitions. Supporting data is also obtained through interviews with online petition platform Change.org Indonesia, representatives of petitioners, communities involved as well as individuals who cast their votes signed the petition . The study founds that online petitions supported by other policy advocacy activities such as media advocacy, online campaigns and offline actions, organizing, lobbying, and events will be categorized intermediately by successfully attracting decision makers or petition targets. The online petitions and policy advocacy activities will generate media coverage, foster public awareness, build public support, and also potentially make support from policymakers. Online petitions backed up with other policy advocacy activities will achieve the ultimate concept of achieving policy changes when accompanied by positive earnings from policy makers or petition targets. This ultimate goal achievement also influenced by the ability to drive the petition in escalating online petitions through other policy advocacy activities to press and urge policy makers. When online petitions and other policy advocacy activities result in policy changes, the activeness of the petition drivers is still needed to oversee the implementation of the resulting policy."