Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The pharmaceutical industry is praised as a leader in high technology innovation and the creator of products that increase both longevity and quality of life for people throughout the world. Yet the industry is also reviled for its marketing and pricing practices and even its research and development priorities. This book uses the tools of economic analysis to explore the conflicting priorities and aims of the pharmaceutical industry, from both an American and worldwide perspective. This second edition includes six new chapters on emerging topics such as the broadened role of FDA regulations, alternative drugs or "nutraceuticals," and biotechnology and other industries related to pharmaceuticals. Existing chapters are fully revised and updated to include new materials. The introduction is also updated to address the volatile pace of pharmaceutical innovation and how the pharmaceutical industry has responded to the emergence of managed care. "

"ABSTRAKPP 25/1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26/1965 tentang Apotek, yang berlaku sejak tahun 1963, dimaksudkan untuk mengembalikan tugas dan fungsi apotek sebagai tempat pengabdian apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan; sarana farmasi yang melaksanakan peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran dan penyerahan obat atau bahan obat; sarana penyalur perbekalan farmasi yang harus menyebar luaskan obat yang diperlukan masyarakat secara meluas dan merata. Setelah 6 tahun berlaku PP 25, ternyata belum semua APA melaksanakan PP 25 sebagaimana mestinya. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi APA melaksanakan PP 25, dilakukan survai secara cross sectional terhadap 213 APA di DKI Jakarta yang dipilih secara random sampling. Data dikumpulkan dengan Cara mewawancarai responden menggunakan kuesioner. Analisis data dilakukan dengan uji Chi-square, uji Cramer's V dan uji regresi ganda. Dari hasil dan pembahasan disimpulkan sebagai berikut : I. Kebanyakan APA bekerja di apotek yang jaraknya 1-16 km dari rumahnya. menggunakan mobil sendiri, memakan waktu 10-60 menit dan hadir di apotek selama 11-40 jam/minggu. II. Kebanyakan APA bekerja di apotek dengan tujuan untuk pengamalan profesi dan atau menambah penghasilan. III. Wewenang APA di apotek yang paling luas di bidang obat, dan paling sempit di bidang keuangan. IV. Menurut APA, tolak ukur pelaksanaan PP 25 adalah wewenang dan kehadiran APA di bidang obat, dibidang ketenagaan, dibidang keuangan, informasi obat dan kehadiran di apotek. V. Alasan PP 25 kurang terlaksana dengan baik adalah karena APA kurang menaati PKS dan atau APA terlalu sibuk. VI. Saran agar PP 25 terlaksana dengan baik adalah dengan pemberian (credit, keahlian dagang/wiraswasta dan kehadiran APA. VII. Kebanyakan APA pernah mendapat penyuluhan atau membaca PP 25 dari ISFI, Ditjen POM, Kanwil Depkes dan surat kabar. VIII. Pelaksanaan PP 25 berhubungan dengan APA yang berumur tua dan tidak mempuriyai pekerjaan selain apotek. IX. Pelaksanaan PP 25 berhubungan searah dengan sikap APA terhadap PP 25, inotivasi APA melaksanakan PP 25, peran PSA dan ketercapaian jarak apotek. X. Variabel yang mempengaruhi APA melaksanakan PP 25 yaitu peran PSA, jabatan APA di luar apotek, kepemilikan modal apotek dan motivasi APA melaksanakan PP 25. Untuk meningkatkan pelaksanaan PP 25 di apotek, disarankan agar : -- Ijin apotek diberikan terutama kepada apoteker yang bidak mempunyai pekerjaan lain dan modal milik sendiri --Meningkatkan kerja sama antara ISFI dengan Kanwil Depkes setempat dalam menberi kernudahan bagi apoteker untuk mendapatkan kredit profesi dan keahlian wiraswasta --PSA perlu diikut sertakan dalam penyuluhan PP 25 dan perundang-undangan tentang apotek "

"Legal and illegal drugs are responsible for 18 per cent of all years lost due to ill health and premature death in Europe, imposing economic burdens of 2.5 per cent of gross domestic product. No one country has yet got it right in terms of policies to reduce the harm done by drugs. This book, based on a five-year European reframing addictions project, proposes a nine-point plan to redesign addictions governance: (1) heavy use over time should be the replacement descriptor for concepts and terms such as dependence; (2) policies should address and reduce the social stigma linked to addictive drugs; (3) drug policies should be based on a sound understanding of evolutionary behaviour, with humans having evolved to be active and functional, rather than passive and vulnerable, with respect to drug-taking; (4) addiction policies should be assessed for their impact on a range of societal well-being outcomes beyond physical and mental health; (5) drug policies should be monitored by toxicology-based margins of exposure (MOE) analyses, with no policy resulting in a MOE of under 10 for individual daily drug consumption; (6) addiction policies should be judged for their impact in reducing heavy use; (7) smart addiction policies require whole-of-government and whole-of-society approaches; (8) government policy-making for addictive drugs and behaviours should be free of the influence of relevant producer and service provider companies; and (9) a health footprint should be used as the accountability tool to apportion the ill health and premature death due to drugs across both public and private sectors."