Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Investasi di Perdagangan Berjangka Komoditi dikenal sebagai bentuk investasi yang memiliki risiko tinggi sekaligus berpotensi memberikan keuntungan yang amat tinggi (high risk high return) dalam waktu relatif singkat. Untuk menjamin perlindungan dana nasabah, perlu adanya seperangkat kebijakan dalam menjaga integritas keuangan para pelaku usaha yang akan melaksanakan kegiatan di bidang perdagangan berjangka komoditi. Studi ini bermaksud untuk melihat pengaruh kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) berupa Modal Disetor Pialang Berjangka, Kecukupan Modal Bersih Disesuaikan, Nilai Ekuitas dan Penyimpanan Dana Nasabah pada Rekening Terpisah yang merupakan cerminan dari Integritas Keuangan Pialang Berjangka terhadap perlindungan dana nasabah demi terwujudnya pelaksanaan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi yang teratur, wajar, efisien dan efektif. Dengan menggunakan Structural Equation Model (SEM) terhadap data primer yang diperoleh melalui kuesioner terhadap para pelaku di pasar Perdagangan Berjangka Komoditi, terbukti bahwa keempat kebijakan tersebut melalui indikator-indikator terobservasinya, signifikan secara positif berpengaruh terhadap perlindungan dana nasabah. Hal tersebut mencerminkan bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bappebti dalam mewujudkan integritas keuangan pialang berjangka komoditi diikuti oleh para pelaku pasar perdagangan berjangka komodit dan efektif dalam rangka menjamin perlinduangan dana nasabah

---

ABSTRACT
Investment in Commodity Futures Trading known as a form of investment that has a high risk while potentially provide very high gain (high risk high return) in a relatively short time. To ensure the protection of customer funds, the need for a set of policies in maintaining the financial integrity of the market player who will carry out activities in the field of commodity futures trading. This study intends to look at the effect of the policies issued by the Commodity Futures Trading Supervisory (Bappebti) in the form of Paid-in Capital Brokerage, Capital Adequacy Net Adjusted, Equity Value and Storage Customer Funds in Segregated Account which is a reflection of Integrity Financial Brokerage towards protection of customer funds for the realization of the implementation of the Commodity Futures Trading orderly, fair, efficient and effective. By using Structural Equation Model (SEM) on primary data obtained through questionnaires to market participants the Commodity Futures Trading, proved that all four of the policy through its observation indicators, has significant positively effected on the protection of customer funds. This reflects that the policies issued by Bappebti in realizing the financial integrity of commodity futures brokerage followed by market participants trading futures commodity and effectively in order to guarantee customer funds protection.

Abstrak :
Perkembangan investasi salah satunya adalah produk dengan sistem Opsi Biner yang dianggap sebagai perdagangan berjangka karena memiliki kesamaan dengan kontrak berjangka, sehingga perlunya pencegahan dan penanganan hukum yang dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) agar dapat terlaksana secara efektif sesuai UU Perdagangan Berjangka Komoditi, secara khusus terhadap Pialang Berjangka dan pihak yang turut memasarkan. Dalam konteks Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, penelitian ini menganalisis terkait kerangka hukum yang mengatur tentang tindakan pencegahan dan penanganan hukum terhadap produk investasi Opsi Biner telaksana secara efektif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode doktrinal, dengan melakukan analisa terhadap UU Perdagangan Berjangka Komoditi yang memberikan kewenangan kepada BAPPEBTI dalam upaya melindungi masyarakat dan menjaga kegiatan perdagangan berjangka. Analisis mencakup efektivitas upaya pencegahan dan penanganan hukum serta sanksi hukum yang diterapkan terhadap Pialang Berjangka dan pihak yang turut memasarkan. Temuan penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas dari peraturan yang ada dan potensi perbaikan dalam tindakan pencegahan dan penanganan hukum terhadap pelaksanaan produk Opsi Biner oleh BAPPEBTI. Implikasi regulasi terhadap keberlangsungan dan keamanan pasar keuangan juga menjadi fokus analisis untuk memastikan bahwa tindakan pencegahan dan penanganan hukum yang dilakukan telah sejalan dengan perkembangan dinamis dalam perdagangan keuangan sebagai instrumen investasi. ......The investment development, one of which is a product with Binary Options which is regarded as futures trading because it has similarity with futures contracts, so that the prevention and handling of the law carried out by BAPPEBTI can be effectively implemented in accordance with the Commodity Futures Trading Law, especially against Futures Brokers and the parties who participate in marketing the product. In the Indonesian context, this research analyzes the legal framework governing the prevention and effective legal handling of Binary Options investment products. This research was conducted using the doctrinal method, by analyzing the Commodity Futures Trading Law which gives authority to BAPPEBTI in an effort to protect the public and maintain futures trading activities. The research analyzes the effectiveness of legal prevention and handling efforts as well as legal sanctions against Futures Brokers and those who participate in marketing. The research findings provide an understanding of the effectiveness of existing regulations and potential improvements in the prevention and legal handling of Binary Options operations by BAPPEBTI. The regulation's implications for the sustainability and security of financial markets are also the focus of analysis to ensure that the preventive and legal measures taken are in line with the development of financial trading as an investment instrument.

Abstrak :
Pertumbuhan volume transaksi perdagangan berjangka komoditi Indonesia menunjukkan tren yang positif sejak tahun 2016-2020. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) berwenang melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan terhadap mekanisme dan pelaku perdagangan berjangka komoditi. Perdagangan berjangka komoditi merupakan kegiatan yang berisiko, kompleks, dan fluktuatif, sehingga perdagangan berjangka komoditi Indonesia membutuhkan pengaturan tata kelola yang kuat, khususnya yang terkait dengan pialang berjangka dan pedagang berjangka (penyelenggara sistem perdagangan alternatif) dalam rangka perlindungan terhadap nasabah. Oleh karena itu, penulis melakukan evaluasi pengaturan tata kelola pelaku perdagangan berjangka komoditi Indonesia (pialang berjangka dan pedagang berjangka (penyelenggara sistem perdagangan alternatif)) dalam perlindungan terhadap nasabah serta melakukan perbandingan dengan prinsip-prinsip/best practice global seperti G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dan sumber data yang digunakan yaitu kajian literatur (teori, informasi, dan data) dan wawancara dengan Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti untuk mengkonfirmasi daftar rekomendasi perbaikan yang ditawarkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tata kelola pelaku perdagangan berjangka komoditi Indonesia (pialang berjangka dan pedagang berjangka (penyelenggara sistem perdagangan alternatif)) telah memenuhi sebagian prinsip-prinsip perlindungan terhadap nasabah serta sebagian sudah setara dengan best practice. Namun, masih terdapat sebagian prinsip-prinsip perlindungan terhadap nasabah yang belum terpenuhi dan sebagian belum setara dengan best practice. Bappebti sebagai regulator sebaiknya menerapkan daftar rekomendasi yang ditawarkan untuk memperkuat pengaturan tata kelola pelaku perdagangan berjangka komoditi Indonesia (pialang berjangka dan pedagang berjangka (penyelenggara sistem perdagangan alternatif)) dalam perlindungan terhadap nasabah. ......The volume of Indonesian commodity futures trading transactions has shown significant positive growth from 2016 to 2020. The Commodity Futures Trading Regulatory Agency (CoFTRA) has the authority to guide, regulate, develop and supervise the commodity futures trading mechanisms and their actors. This activity is risky, complex, and volatile hence it needs strong governance arrangements, especially those related to futures brokers and futures traders (alternatives trading system providers) in the context of consumer protection. Therefore, this study evaluate the governance arrangements for Indonesian commodity futures trading actors (futures brokers and futures traders (alternative trading system providers)) in consumer protection and make comparisons with global principles/best practices, such as the G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection. This is a qualitative research (case study approach) with data collected through literature reviews and interviews with the Bureau of Legislation and Enforcement in to confirm the list of recommendations for improvement being offered. The results showed that governance arrangements for Indonesian commodity futures trading actors (future brokers and futures traders (alternative trading system providers)) are in accordance with some principles of consumer protection and best practices. However, there are still some principles of consumer protection that have not been fulfilled and some are not on par with best practice. CoFTRA as a regulator, should implement the recommendations offered to strengthen governance arrangements for Indonesian commodity futures trading actors (futures brokers and futures traders (alternative trading system providers)) in consumer protection.