Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Merupakan suatu kenyataan bahwa KUHP yang berlaku di Indonesia sekarang adalah warisan kolonial Belanda, yang walaupun berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946 telah diadakan perubahan dan penambahan disesuaikan dengan hakekat kemaerdekaan, namun masih belum memenuhi kebutuhan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesadaran hukum masyarakat yang berlandaskan Pancasila, sehingga secara berturut-turut diadakan perubahan dan penambahan lainnya hingga saat ini. Salah satu penambahan penting yang menyangkut masalah pemidanaan dalam KUHP adalah dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 20 Tahun 1946 tentang penambahan jenis pidana pokok baru yaitu pidana tutupan. Diadakannya jenis pidana ini tentu bukan tanpa sebab. la lahir karena situasi yang terjadi pada masa perjuangan menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan menghendakinya. Oleh karena itu, penerapannya pun berkaitan dengan terjadinya peristiwa politik yang melibatkan Para tokoh pejuang dan pemimpin kita, dalam hal menentukan strategi menghadapi agresi Belanda, yang kemudian dikenal dengan "Peristiwa 3 Juli 1946". Melalui Mahkamah Militer Agung yang bersidang di Jogyakarta pada tahun 1948, terhadap mereka yang terlibat peristiwa tersebut dijatuhi pidana tutupan. Penjatuhan pidana tutupan menurut ketentuan Undang-Undang No.20 Tahun 1946 hanyalah ditujukan terhadap pelaku tindak pidana yang terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Dalam perkembangannya pidana tutupan tidak pernah lagi diterapkan dalam praktek peradilan kita. Itulah sebabnya, ada pendapat para ahli yang meragukan manfaat pidana tersebut. Kendati demikian, dalam konteks pembaharuan hukum pidana nasional, khususnya dalam penyusunan KUHP Baru, ternyata pidana tutupan yang merupakan pengganti pidana penjara itu masih tetap ingin dipertahankan keberadaannya. Sementara itu, dalam perkembangan pidana penjara dewasa ini tampak kecenderungan ditempuhnya kebijakan penggunaan yang selektif dan limitatif sebagai upaya untuk mengatasi dampak negatif yang ditimbulkannya. Dikaitkan dengan pidana tutupan, ternyata kebijakan penggunaan pidana penjara itu tidak relevan diterapkan terhadap pidana tutupan, karena bertentangan dengan tujuan pidana tutupan yang menghendaki penerapan pidana yang bersifat custodial.

Abstrak :
ABSTRAK
Disahkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 menambah daftar hukuman pokok dalam Pasal 10 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP dengan pidana tutupan. Pasal ini menghadirkan pilihan sanksi baru bagi Hakim untuk mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Sejarah mencatatkan pidana tutupan pernah dijatuhkan satu kali oleh Mahkamah Tentara Agung di Yogyakarta pada 1948. Setelah itu, pidana tutupan tidak pernah lagi sekalipun diterapkan di Indonesia, baik oleh badan peradilan umum maupun badan peradilan militer. Ketiadaan kriteria maksud yang patut dihormati menyebabkan ketidakjelasan ukuran objektif dalam penjatuhan pidana tutupan ini. Meskipun demikian, perumus Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana berpendapat bahwa pidana tutupan dibutuhkan keberadaannya dalam hukum pidana Indonesia. Skripsi ini berusaha menemukan pemaknaan maksud yang patut dihormati sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan dan RKUHP melalui analisis dari putusan pengadilan, dokumen-dokumen historis, serta dilengkapi dengan wawancara ke pihak-pihak terkait, di samping membandingkan keberadaan ketentuan tersebut dengan ketentuan serupa di Jerman dan Jepang.

---

ABSTRACT
The enactment of Law Number 20 of 1946 has added pidana tutupan in the list of criminal sanction in Article 10 a of Penal Code. This article provides new sanction to sentence the criminal who has done the actions driven by honorable purpose with pidana tutupan. It is historically written that pidana tutupan has been sentenced once by Military Supreme Court in Yogyakarta on 1948. However, pidana tutupan has never been applied anymore in Indonesia, neither by general courts or the military courts. The absence of criteria to identify the honorable purpose has obscured its objectivity as a crime punishment. Nevertheless, the drafter of the New Penal Code argues that the existence of pidana tutupan is needed in Indonesian criminal law. This thesis aims to figure out the definition of honorable purpose in the Law Number 20 of 1946 about Tutupan Punishment and in the new draft of Indonesian Penal Code through analyzing court decision, historical records, and interview to related parties as to complement other data. In addition, this thesis also compared the concept of pidana tutupan with similar punishments in Germany and Japan.