Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini terdiri dari empat bab. Bab I Pendahuluan berisi latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, ruang lingkup, sumber data, prosedur kerja, dan sistematika penyajian. Dalam bab II dijabarkan teori-teori yang digunakan dalam skripsi ini. Sebagai landasan teori, digunakan teori-teori dari Einar Haugen, Charles F Hockett, Wolfgang Fleischer, dan Broder Carstensen. Konsep tentang kata pinjaman didasarkan pada teori dari Einar Haugen dan Charles F Hockett. Sedangkan teori Wolfgang Fleischer dan Broder Carstensen digunakan sebagai landasan untuk teori pembentukan kata pinjaman. Bab III berisi analisis data secara keseluruhan terdapat 130 kata pinjaman bahasa Inggris yang dianalisis. 130 kata tersebut terdiri dari 97 kata yang terrnasuk ke dalam bentuk kata pinjaman loanword, 8 kata loan blend, 2 kata loanshift, 17 kata creation, dan 6 kata bentuk setengah terjemahan. Bab IV berisi kesimpulan dari penelitian ini. Komposita merupakan proses pembentukan kata yang paling banyak muncul. Selain itu, terdapat juga proses pembentukan kata yang lain, seperti derivasi, prefiksasi, Abkurzung, dan Kurzwort.

---

"

"Saat ini koperasi simpan pinjam mempunyai peranan yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia. Selain bank, masyarakat dapat memperoleh pinjaman dari koperasi simpan pinjam dengan bunga yang lebih rendah. Hal ini dapat meringankan beban masyarakat dalam memperoleh dana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Salah satu koperasi simpan pinjam yang ada di Indonesia adalah KOSPIN JASA. KOSPIN JASA berdiri di Pekalongan pada tahun 1973 dan saat ini telah memiliki 70 kantor cabang di seluruh Indonesia. KOSPIN JASA sebagai koperasi simpan pinjam dapat memberikan pinjaman pada anggota, calon anggota, koperasi lain, dan anggotanya. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk menganalisis kedudukan anggota dan calon anggota dalam pemberian pinjaman oleh koperasi simpan pinjam, aspek hukum perikatan dalam pemberian pinjaman tersebut, dan pertanggung jawaban para pihak bila terjadi permasalahan dalam pemberian pinjaman tersebut. Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian desktriptif dan metode analisa data kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan implementasi pelakasanaan pemberian pinjaman kepada anggota dan calon anggota oleh suatu koperasi simpan pinjam dan penyelesaian permasalahan yang mungkin timbul dalam pemberian pinjaman tersebut. Dalam pelaksanaan pemberian pinjaman oleh KOSPIN JASA, anggota dan calon anggota memiliki kedudukan hukum yang sama. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya perbedaan persyaratan maupun pemberian bunga pada pemberian pinjaman tersebut. Dengan telah disepakatinya perjanjian pinjam meminjam di antara anggota dan calon anggota dengan KOSPIN JASA, maka perikatan di antara mereka pun akan timbul. Dengan demikian, maka timbul pula hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Akan tetapi, dalam pelaksanaanya terdapat pihak-pihak yang tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Anggota dan calon anggota seringkali tidak membayar hutang maupun bunga pada jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Dalam penyelesaian permasalahan ini, KOSPIN JASA akan melalui jalur musyawarah terlebih dahulu dan membantu anggota dan/atau calon anggota tersebut dalam mencari penyebab macetnya pembayaran serta mencari cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Apabila jalur musyawarah tidak berhasil, KOSPIN JASA akan mengeksekusi barang jaminan dari anggota dan calon anggota.

---

Nowadays, credit cooperatives have a big role in Indonesia’s economy. Besides bank, society can have a loan from credit cooperatives with a lower interest. It will help people in getting fund to have a better life. KOSPIN JASA is one of credit cooperative in Indonesia. KOSPIN JASA established in Pekalongan, 1973 and now KOSPIN JASA has 70 branches in Indonesia. KOSPIN JASA as a credit cooperative can give a loan to members, candidate members, other cooperatives, and its members. On this research, the researcher is trying to analyze the legal standing of members and candidate members on loans by credit cooperatives, aspect contract law from that loan, and responsibility of the parties if there is a problem on the loan. This research is a normative law research with descriptive type of research and qualitative data analysis method. The purpose of this research is to give an explanation about the implementation of giving a loan to members and candidate members in credit cooperative and how to finish a problem that may appear in that loan. When loan is given by KOSPIN JASA, members and candidate members have same legal standing for the loan. There are no difference on loan giving procedure or giving an interest between members and candidate members. If members and candidate members have approved the loan agreement between with KOSPIN JASA, then a contract will be made between them. Therefore, they will have rights and obligations that must be done. But in this loan giving, the parties may not execute their obligation like the agreement before. Members and candidate members are not paying their debt and its interest on the day which has been agreed before. On finishing this problem, first KOSPIN JASA will make agreement and help their members to find the cause of this problem and also to solve the problem. If agreement was not met, KOSPIN JASA wills execution members and candidate members’ guarantee."

"Salah satu cara untuk mengatasi krisis ekonomi yang berkepanjangan yaitu dengan memperkokoh perekonomian nasional. Hal ini dapat ditempuh dengan mengembangkan sektor usaha swasta, baik sektor usaha formal maupun sektor usaha informal, termasuk di dalamnya adalah koperasi. Koperasi adalah suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian..Koperasi perlu mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah baik waktu sekarang maupun waktu mendatang. Dalam skripsi ini Penulis mengangkat mengenai salah satu koperasi Karyawan khususnya mengenai Unit Usaha Simpan Pinjam. Koperasi Guru dan Karyawan Madania (selanjutnya disebut Koperasi Madania) merupakan koperasi yang dimiliki oleh PT. Kalima Sadamulia atau disebut sebagai Koperasi Karyawan dan mempunyai sifat Multy Purpose Cooperation atau koperasi serba usaha. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui mengenai pengaturan internal yang ada di Koperasi Madania khususnya mengenai Modal dan pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam di Koperasi Guru dan Karyawan Madania apakah telah memenuhi peraturan yang ada mengenai Koperasi yang memiliki unit Usaha Simpan pinjam.

---

One way to overcome the prolonged economic crisis is to strengthen the national economy. This can be done by developing the private sector, both formal business sector and the informal sector, included are cooperative. Cooperatives are a form of cooperation in the economic field. Cooperatives have received considerable attention from both the government and the future of time now. In this paper the authors raised about one of the co-operatives in particular regarding Business Unit Employee Savings and Loan. Madania Teachers and Employees Cooperatives (hereinafter referred to as Cooperative Madania) is a cooperative owned by PT. Kalima Sadamulia or referred to as a Cooperative employee and have the nature Multy Purpose Cooperation or business cooperatives. In this study the authors wanted to know about the internal arrangements that exist in Cooperative Madania particularly regarding the implementation of the Capital and Business Savings and Loans in the Teachers and Employees Cooperative Madania whether compliance with existing regulations regarding cooperatives that have business unit borrowed Save."

"Tujuan penulisan Skripsi ini untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana. Salah satu bentuk bantuan yang diberikan oleh Yayasan Pendidikan Bangka kepada putra-putri Bangka yang bersekolah, adalah berupa suatu kebijaksanaan pinjam meminjam dibidang keuangan. Kebijaksanaan yang dimaksud dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Bangka dengan Surat Keputusan Kepala Unit Penambangan Timah Bangka, dengan ketentuan pelaksanaannya melalui Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bangka. Pinjaman uang yang diberikan oleh Yayasan Pendidikan Bangka kepada mahasiswa Bangka ini, dimaksudkan untuk membantu mahasiswa yang dipandang berkemampuan dalam menyelesaikan kuliah di Perguruan Tinggi, tepat pada waktunya tetapi menemui kesulitan untuk menutup sebagian biaya yang diperlukan guna menyelesaikan kuliah. Meskipun tujuannya untuk membantu mahasiswa, tetapi tidak semua mahasiswa Bangka dapat menikmati fasilitas dari Yayasan Pendidikan Bangka ini. Sebab untuk mendapatkan pinjaman uang dari Yayasan Pendidikan Bangka ini harus memenuhi beberapa persyaratan. Sebagai suatu pemberian pinjaman kepada mahasiswa maka perjanjian pinjam meminjam dengan segala ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya yang telah dibuat dan disepakati, adalah merupakan dasar hukum dan sekaligus merupakan sumber terbitnya perikatan hukum antara pemberi pinjam (YAPENKA) dan penerima pinjaman (Mahasiswa Bangka). Konsekwensinya apabila di kemudian hari ternyata pihak penerima pinjaman melakukan wanprestasi, maka perjanjian pinjam meminjam merupakan dasar hukum bagi pihak kreditur untuk mengambil tindakan-tindakan hukum guna mencegah atau setidak-tidaknya mengurangi kerugian yang akan menimpa pihak Yayasan Pendidikan Bangka. Guna mempermudah pembahasan materi mengenai pinjam meminjam ini, penulis menekankan dari sudut hukum perjanjian pinjam meminjamnya. Dalam hal penulisan skripsi ini, penulis mempergunakan metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan (secara empiris). Metode penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai beberapa Pejabat pada Yayasan Pendidikan Bangka dan pihak-pihak yang ada hubungannya dengan masalah pinjam meminjam antara mahasiswa Bangka dengan Yayasan Pendidikan Bangka."

"Tesis ini membahas proses penguatan institusi pemberdayaan ekonomi perempuan miskin melalui kooperasi simpan pinjam perempuan suara ibu peduli di kelurahan cilandak barat, kalibata, dan pejaten timur jakarta selatan. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan metode PRA dan analisis SWOT. tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor yang mempengaruhi perbedaan perkembangan koperasi, faktor penunjang, dan penghambat koperasiserta strategi pemberdayaan yang tepat untuk pengembangan koperasi.Hasil penelitian menympulkan bahwa diperlukan tindakan penguatan kelompok untuk meningkatkan kualitas koperasi suara ibu peduli di kelurahan Cilandak Barat, sedangkan koperasi suara ibu kelurahan Kalibata dan Pejaten timur memerlukan penguatan sistem kaderisasi guna pengembangan kelompok koperasi.

---

This thesis discusses the process of strengthening the institutions of economic empowerment of poor women through savings and loan cooperation for women who care about mothers in the West Cilandak Village, Kalibata, and Pejaten Timur South Jakarta. This research is qualitative descriptive with the PRA method and SWOT analysis. The purpose of this study was to determine the factors that influence the differences in the development of cooperatives, supporting factors, and inhibitors of cooperatives and empowerment strategies that are appropriate for cooperative development.

The results of the study concluded that group strengthening actions were needed to improve the quality of maternal voice cooperatives in the West Cilandak village, while the mother voice cooperative in Kalibata and East Pejaten needed a strengthening of the regeneration system for the development of cooperative groups."

"Skripsi ini membahas mengenai operasional dan mekanisme pinjaman pada koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah serta pengaturan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah. Pemilihan topik penelitian mengenai koperasi simpan pinjam syariah ini dilatarbelakangi oleh adanya fakta bahwa sistem ekonomi syariah dan koperasi memiliki keunggulan dari sistem ekonomi dan badan usaha lain, yakni tahan terhadap krisis ekonomi global. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai pengaturan dari peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap koperasi simpan pinjam berbasis syariah, operasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bagi koperasi dikaitkan dengan praktik dalam koperasi simpan pinjam syariah Berkah Madani, dan kesesuaian mekanisme pinjaman dari koperasi simpan pinjam syariah Berkah Madani dengan prinsip-prinsip syariah.

---

This essay talks about operation and mechanism of loan that distributes by sharia based financial cooperative also the regulation made ​​by the Indonesian legislation of sharia based financial cooperative. The selection of research topics on sharia financial cooperative was motivated by the fact that sharia economic system and cooperative have the advantage of economic system and other business entities, which are resistant to the global economic crisis. The study is a qualitative with descriptive design.

The result from this essay will explain about regulation on sharia financial cooperative that applies in Indonesia also the suitability of sharia financial cooperative Berkah Madani operation and loan mechanism with Indonesian regulation and the sharia principles."

"Tulisan ini menganalisis pembatalan perdamaian (Homologasi) ditinjau dari syarat utang sederhana yang terjadi pada koperasi simpan pinjam dalam Putusan No. 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode doktrinal. Pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada mekanisme permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada koperasi berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU dan perbandingannya setelah diterbitkannya SEMA No. 1 Tahun 2022, serta analisis pembatalan perdamaian (Homologasi) pada koperasi simpan pinjam ditinjau dari syarat utang sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme permohonan PKPU terhadap koperasi sama dengan mekanisme yang telah diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU. Namun, setelah diterbitkannya SEMA No. 1 Tahun 2022, permohonan pernyataan pailit dan PKPU hanya dapat diajukan oleh Menteri Koperasi sebagai Menteri yang membidangi perkoperasian. Tujuan utama dari dilaksanakannya PKPU adalah untuk mencapai suatu perdamaian. Dalam Putusan No. 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst., permohonan pembatalan perdamaian diajukan oleh 2 (dua) anggota KSP Pracico Inti Sejahtera dengan alasan KSP Pracico Inti Sejahtera selaku debitor telah lalai dalam melaksanakan perjanjian perdamaian. Majelis Hakim menolak permohonan pembatalan perdamaian karena pembuktian tidak dapat dilakukan secara sederhana. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan penafsiran antara debitor dan kreditor mengenai besaran cicilan yang harus dibayarkan pada setiap periode sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian (Homologasi) tanggal 27 Januari 2021.

---

This paper analyzes the annulment of reconciliation in according to act or condition which prove in a simple way requirement in savings and loan cooperative in Decision Num. 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst. This paper employs doctrinal research method. The discussion in this research is focused on the mechanism of application for Suspension of Payment (PKPU) in cooperative based on the Bankruptcy and PKPU Law and its comparison after the issuance of SEMA No. 1 of 2022, as well as the analysis of the annulment of reconciliation in saving and loan cooperative according to act or condition which prove in a simple way. The results showed that the mechanism of PKPU application against cooperative is the same mechanism that has been regulated in the Bankruptcy and PKPU Law. However, after the issuance of SEMA No. 1 of 2022, the application for bankruptcy and PKPU can only be submitted by the Minister of Cooperatives as the Minister in charge of cooperatives. The main objective of the PKPU is to achieve reconciliation. In Decision No. 49/Pdt.Sus-Cancellation of Peace/2022/PN Niaga Jkt Pst., the request for cancellation of reconciliation was submitted by 2 (two) members of KSP Pracico Inti Sejahtera on the grounds that KSP Pracico Inti Sejahtera as the debtor had neglected to implement the reconciliation agreement. The Panel of Judges rejected the request for cancellation of reconciliation because the proof could not be done simply. This is because there are differences in interpretation between debtor and creditors regarding the amount of installments that must be paid in each period as stipulated in the Reconciliation Agreement (Homologation) dated January 27, 2021. "

"Tulisan ini menganalisis pembatalan perdamaian (Homologasi) ditinjau dari syarat utang sederhana yang terjadi pada koperasi simpan pinjam dalam Putusan No. 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode doktrinal. Pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada mekanisme permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada koperasi berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU dan perbandingannya setelah diterbitkannya SEMA No. 1 Tahun 2022, serta analisis pembatalan perdamaian (Homologasi) pada koperasi simpan pinjam ditinjau dari syarat utang sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme permohonan PKPU terhadap koperasi sama dengan mekanisme yang telah diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU. Namun, setelah diterbitkannya SEMA No. 1 Tahun 2022, permohonan pernyataan pailit dan PKPU hanya dapat diajukan oleh Menteri Koperasi sebagai Menteri yang membidangi perkoperasian. Tujuan utama dari dilaksanakannya PKPU adalah untuk mencapai suatu perdamaian. Dalam Putusan No. 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst., permohonan pembatalan perdamaian diajukan oleh 2 (dua) anggota KSP Pracico Inti Sejahtera dengan alasan KSP Pracico Inti Sejahtera selaku debitor telah lalai dalam melaksanakan perjanjian perdamaian. Majelis Hakim menolak permohonan pembatalan perdamaian karena pembuktian tidak dapat dilakukan secara sederhana. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan penafsiran antara debitor dan kreditor mengenai besaran cicilan yang harus dibayarkan pada setiap periode sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian (Homologasi) tanggal 27 Januari 2021.

---

This paper analyzes the annulment of reconciliation in according to act or condition which prove in a simple way requirement in savings and loan cooperative in Decision Num. 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst. This paper employs doctrinal research method. The discussion in this research is focused on the mechanism of application for Suspension of Payment (PKPU) in cooperative based on the Bankruptcy and PKPU Law and its comparison after the issuance of SEMA No. 1 of 2022, as well as the analysis of the annulment of reconciliation in saving and loan cooperative according to act or condition which prove in a simple way. The results showed that the mechanism of PKPU application against cooperative is the same mechanism that has been regulated in the Bankruptcy and PKPU Law. However, after the issuance of SEMA No. 1 of 2022, the application for bankruptcy and PKPU can only be submitted by the Minister of Cooperatives as the Minister in charge of cooperatives. The main objective of the PKPU is to achieve reconciliation. In Decision No. 49/Pdt.Sus-Cancellation of Peace/2022/PN Niaga Jkt Pst., the request for cancellation of reconciliation was submitted by 2 (two) members of KSP Pracico Inti Sejahtera on the grounds that KSP Pracico Inti Sejahtera as the debtor had neglected to implement the reconciliation agreement. The Panel of Judges rejected the request for cancellation of reconciliation because the proof could not be done simply. This is because there are differences in interpretation between debtor and creditors regarding the amount of installments that must be paid in each period as stipulated in the Reconciliation Agreement (Homologation) dated January 27, 2021. "

"Perkembangan teknologi digital saat ini telah membawa dampak sangat signifikan dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satu bukti hal tersebut hadirnya sebuah layanan pada bidang keuangan khususnya dalam kegiatan pinjam meminjam uang, yaitu peer to peer lending. Layanan yang menyediakan sebuah platform/marketplace berbasis system elektronik yang akan mempertemukan pihak pemberi pinjaman (Kreditur) dengan pelaku usaha sebagai penerima pinjaman (Debitur) dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam. Tujuan layanan ini dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses pembiayaan, khususnya pada sektor pertanian yang kurang mendapatkan dukungan sumberdaya modal. Hal tersebut memberikan jawaban bagi para petani dengan hadirnya sebuah perusahaan peer to peer lending yang bergerak dalam bidang agrobisnis. Dalam pelaksanaannya perjanjian yang dibuat yaitu dengan cara melakukan pembelian unit berupa pohon atau bibit. Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai perjanjian yang dilakukan dalam layanan yang disediakan oleh Perusahaan X yang merupakan perusahaan peer to peer lending pada bidang agrobisnis. Selain itu akan memberikan pemaparan tinjauan untuk memahami gagal bayar yang berpotensi akibat perjanjian yang akan memengaruhi tanggungjawab dari para pihak jika hal tersebut terjadi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hokum positif tertulis, termasuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil laporan penelitian ini akan mengidentifikasi mengenai perjanjian yang disediakan oleh Perusahaan X, dan juga tanggung jawab para pihak apabila terjadi gagal bayar.

---

Nowadays, the digital technology development has brought a highly significant impact in all walks of life. One of those is a service in finance sector, specifically in lending money, namely, peer to peer lending. A service that prepares a platform or marketplace based on electronic system connecting the creditor – the one who lends – with the debtor – the one who receives the loan – in a loan contract. It is expected that the service is able to facilitate in accessing funding in all types of societies, specifically in agriculture sector which rarely obtains capital resources. Furthermore, the service gives solution for the farmers with the availability of a peer to peer lending company that focuses on agribusiness sector. In carrying out the contract, it is by purchasing several trees or seedlings. In this research, the contract is implemented in the service available by Company X – a peer to peer lending company in agribusiness sector. Additionally, this research gives a discussion in understanding risks or payment failure in which potentially caused by the contract. Furthermore, it discusses the length of implementation of a condition failure in harvesting crops that influences the responsibility of all parties, if they occur. The research method used in this research is a juridical-normative one. That is a research conducted towards written positive law which includes researching references material or secondary data. The result of this report identifies contract available by Company X, and also to recognize responsibilities of all parties if failure occur."