Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mencoba mengumpulkan bukti empiris terkait komponen APBD yaitu dana perimbangan, belanja modal, dan pinjaman daerah untuk dinilai pengaruhnya terhadap tingkat kemandirian daerah. Tingkat kemandirian daerah menunjukan seberapa besar daerah dapat mengelola keuangannya sendiri tanpa bergantung pada bantuan Pemerintah pusat terutama pada era otonomi daerah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia yang melaporkan secara rutin Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2006 hingga tahun 2010.Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel dimana metode yang digunakan adalah Random Effect Method. Hasil pengujian menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian daerah sementara belanja modal dan pinjaman daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah.

---

The purpose of this study is to try to collect empirical evidence related components of local budget which are intergovernmental transfer, capital expenditures, and regional loans its effect on the level of local independence. Degree of independence of the region shows how large an area can manage its own finances without relying on the help of the central government, especially in the era of regional autonomy. The sample used in this study is the Regency / City in Indonesia who regularly report Budget Realization Reports (APBD) from 2006 until 2010.

This research is a quantitative research using panel data where the method used is the Random Effect Method. The test results stated that the intergovernmental transfer positive influence on the level of local independence while capital spending and regional loan has no effect on the level of local independence."

"Pertumbuhan ekonomi di daerah memberikan ekternalitas negatif berupa meningkatnya tingkat emisi udara/polusi disuatu wilayah. Pemerintah daerah (pemda) mempunyai peran dan tanggung jawab dalam menyediakan lingkungan udara yang berkualitas sebagai imbas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Urusan program perlindungan lingkungan merupakan salah satu urusan wajib yang dilimpahkan dari pengurusannya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Namun sayangnya pemda memiliki keterbatasan ruang fiskal dalam membiayai program perlindungan lingkungan. Pemda mempunyai opsi pembiayaan melalui utang daerah dengan skema pinjaman ketiga sebagai salah satu alternatif pembiayaan dalam menyediakan lingkungan udara yang bersih. Beberapa pemda telah melakukan kebijakan utang daerah melalui skema pinjaman daerah. Penelitian ini menggunakan metode Staggered Difference-in-Difference untuk membandingkan pemda yang melakukan utang daerah dan tidak melakukan utang daerah terhadap peningkatan kualitas udara di 406 pemda dalam rentang waktu 2017 hingga 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya intervensi kebijakan utang daerah tidak berpengaruh/berhubungan siginifikan terhadap peningkatan kualitas lingkungan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah peruntukkan utang daerah yang didominasi untuk pembiayaan organisasi pemerintan daerah seperti menutup kekurangan kas pemda.

---

Economic growth in the region provides a negative externality in the form of increased levels of air emissions / pollution in a region. Local governments have a role and responsibility in providing a quality air environment as a result of the policy of decentralization and regional autonomy. Environmental Protection program Affairs is one of the mandated agencies delegated from the management of the central government to local governments. But unfortunately, local governments have limited fiscal space in financing environmental protection programs. Local governments have the option of financing through local debt with a third loan scheme as an alternative financing in providing a clean air environment. Some local governments have enacted regional debt policies through regional loan schemes. This study uses the Staggered Difference in difference Method to compare local governments that have local debts and do not have local debts to improve air quality in 406 local governments in the period 2017 to 2021. The results of this study indicate that the intervention of local debt does not significantly affect/relate to the improvement of Environmental Quality. One of the obstacles faced is the allocation of local debt that is used for financing local government organizations such as closing the shortage of local government cash."