Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Piutang pajak negara memiliki karakteristik yang berbeda dengan piutang pada umumnya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah penggolongan kualitas piutang pajak dan penyisihan piutang pajak serta penyajiannya dapat menggambarkan nilai piutang pajak bersih yang dapat direalisasikan dengan baik, mengetahui kelemahan penggolongan dan penyisihan piutang pajak yang ada saat ini, dan mengetahui faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan penyisihan piutang pajak tak tertagih. Penelitian dilakukan dengan melakukan studi kasus di KPP Pratama Jakarta Menteng Dua dengan periode penelitian antara tahun 2012 sampai 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan tinjauan atas dokumen organisasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggolongan kualitas piutang pajak dan penyisihan piutang tidak tertagih saat ini tidak dapat menggambarkan nilai piutang bersih yang dapat direalisasikan dengan baik. Tingkat akurasi net realizable value akurasi NRV secara rata-rata hanya sebesar 11 selama tahun 2012 sampai 2015. Kelemahan metode penggolongan kualitas dan penyisihan piutang pajak saat ini adalah tidak mempertimbangkan faktor kemampuan membayar Wajib Pajak. Faktor keuangan Wajib Pajak hendaknya dijadikan faktor pertimbangan dalam menentukan kualitas piutang pajak dan penyisihannya. Metode yang dapat dipergunakan agar faktor kemampuan membayar Wajib Pajak dijadikan pertimbangan adalah metode impairment seperti yang dilakukan oleh beberapa negara dan oleh sektor swasta.

---

ABSTRACT
State tax receivables have different characteristics with receivables in general. This study was conducted to determine whether the classification of the quality of state tax receivables and the allowance for state tax receivables and its presentation can illustrate the net releazible value of tax receivables well, knowing the weakness of classification and allowance for tax receivables that exist today, and find out the factors to be considered in determining tax allowance for doubtful accounts. The study was conducted by conducting a case study in Menteng Dua Tax Office of the study period between 2012 to 2016. The method used is a qualitative research method with data collection through interviews, observation, and a review of documents the organization. The results showed that the quality classification of taxes receivable and allowance for doubtful accounts is not currently able to describe the value of receivables net realizable value well. The level of accuracy of net realizable value NRV accuracy on average only 11 during 2012 to 2015. The weakness of the classification method and the quality of the current tax allowance is not considered taxpayer 39 s ability to pay as. Taxpayers financial performance should be the determining factor in the classification of the quality of tax receivables and its allowance. The method can be used in order to pay the taxpayer 39 s ability factor taken into consideration is the impairment method as practiced by some countries and by the private sector.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai masalah tingginya piutang pajak restoran di Kota Depok. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan strategi dalam penagihan piutang pajak restoran di Kota Depok dan mendeskripsikan faktor penghambat pelaksanaan strateginya. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan paradigma interpretivis, dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa strategi yang telah dilakukan dalam upaya penagihan piutang pajak restoran di Kota Depok sudah berjalan cukup baik dan tepat untuk dilakukan walaupun utang pajak restoran masih mengalami peningkatan. Strategi yang dilakukan diantaranya adalah dengan melakukan pengawasan dan penagihan oleh petugas pajak, pengawasan penagihan melalui sistem aplikasi, penempelan plang dan stiker belum melunasi Pajak Daerah, kerjasama dengan pihak Kejaksaan, dan sosialisasi pajak daerah. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi dari sisi Wajib Pajak disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan kepatuhan serta kurang kooperatifnya Wajib Pajak, sedangkan faktor penghambat dari sisi Pemerintah Daerah terjadi pada penentuan threshold dalam kewajiban membayarkan Pajak Restoran, kurangnya SDM, dan kurangnya sosialisasi mengenai pajak daerah. ......This study discusses the problem of high restaurant tax receivables in Depok City. The purpose of this study is to analyze the implementation of strategies in collecting restaurant tax receivables in Depok City and to describe the factors that hinder the implementation of strategies. This study method was conducted using a interpretivist paradigm, with data collection techniques through literature studies and depth interviews. The results of this study state that the strategies that have been carried out in the effort to collect restaurant tax receivables in Depok City have been running quite well and appropriate to do even though the restaurant tax debts are still increasing. The strategies was carried out include by supervision and collection by tax officers, supervision of billing through the application system, sticking signs and stickers not paid Local Tax, cooperation with the Prosecutor's Office, and socialization of local taxes. The inhibiting factors in the implementation of strategy from the taxpayer are caused by lack of awareness and compliance with non-cooperative behavior, while the inhibiting factors from the Local Government side occur in determining the threshold to pay Restaurant Tax, lack of human resources, and lack of socialization of local taxes.

Abstrak :
Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai piutang pajak dalam tujuh tahun terakhir mengindikasikan bahwa Pemerintah belum dapat menatausahakan piutang pajaknya dengan tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi permasalahan penatausahaan piutang pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), melakukan perbandingan dengan negara lain, dan memberikan usulan guna mengatasi permasalahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan beberapa permasalahan penatausahaan piutang pajak antara lain sistem yang tidak terintegrasi dan real-time, tidak adanya aplikasi taxpayer account, belum terdapat payung hukum atau interpretasi akuntansi atas beberapa proses bisnis DJP, kurangnya disiplin SDM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, dan minimnya supervisi atasan. Guna mengatasi permasalahan tersebut,penelitian ini menyarankan agar DJP mengintegrasikan sistem-sistem yang ada di DJP, mengembangkan taxpayer account, meningkatkan kualitas SDM dan melakukan supervisi secara berkala, menyusun regulasi berupa revisi PER-08/PJ./2009 dan aturan penegasan untuk proses bisnis DJP yang bersifat recurring,serta membangun sistem pertukaran data yang memadai antara DJP dan Pengadilan Pajak maupun antara DJP dan DJPb.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menilai kecukupan rancangan pengendalian dan memberikan usulan perbaikan ICFR yang dapat dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak selaku pengelola piutang pajak dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan Direktorat Jenderal Pajak sebagai unit analysis. Hasil penelitian menunjukkan desain pengendalian dalam pencatatan piutang pajak belum sepenuhnya efektif. Terdapat risiko yang teridentifikasi dan masih terdapat kesenjangan dalam pengendaliannya sehingga berdampak pada potensi timbulnya salah saji, baik overstatement atau understatement piutang pajak. Kelemahan terdapat pada kebijakan akuntansi piutang pajak yang tidak sepenuhnya memenuhi prinsip akrual, penerbitan ketetapan pajak yang masih dilakukan secara manual, dan tidak adanya portal pertukaran data antara DJP dengan Pengadilan Pajak. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, penelitian ini menyarankan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan revisi atas kebijakan akuntansi piutang pajak, menggunakan aplikasi dari penetapan hingga penyelesaian piutang, dan mengembangkan aplikasi bersama Pengadilan Pajak sebagai portal pertukaran data.

---

ABSTRACT
The purposes of this research are to assess the adequacy of the control design and to propose improvements to Internal Control over Financial Reporting that can be utilized by the Directorate General of Taxes as a manager of tax receivable in support of transparency and accountability of the government financial statements. This research used a qualitative method with a case study approach to the Directorate General of Taxes as the unit analysis. The results show that the control design in the recording of tax receivable has not been fully effective. There are risks identified and gaps in the control which could lead to potential misstatements, whether overstatement or understatement of tax receivable. Weaknesses are also found in the tax receivable accounting policies that do not fully comply with the accrual principle, the issuance of tax provision that still could be done manually, and the absence of data exchange portal between the Directorate General of Taxes and the Tax Court. To improve the condition, this reaseach suggested the Directorate General of Taxes to revise the accounting policy of tax receivable, using the application from the determination to the settlement of receivable, and to develop the application with the Tax Court as the data exchange portal.