Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

""

"ABSTRAKPraktik Kerja Profesi Apoteker PKPA di Corporate Business Development PT. Kalbe Farma, Tbk. dilaksanakan dengan tujuan agar mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker memahami tugas dan peran apoteker di industri farmasi terutama pada bidang pengembangan bisnis, juga memperoleh wawasan dan pengalaman praktis bekerja di corporate business development industri farmasi. Tugas khusus dibuat untuk memberikan rekomendasi pengembangan bisnis dari produk perawatan kesehatan kulit berbasis herbal berdasarkan analisis situasi pasar menggunakan analisis stratejik yaitu analisa eksternal dan internal PT. Kalbe Farma, Tbk.

---

ABSTRACTPharmacist Internship Program at Corporate Business Development PT. Kalbe Farma, Tbk. was held with the aim that students of Apothecary Study Program understand the duties and roles of pharmacist at the pharmaceutical industry especially in the field of business development, also gain insight and practical experience working in the business development of the pharmaceutical industry. Specific assignment are created to provide business development recommendations of herbal skincare products based on market analysis using strategic analysis i.e. external and internal analysis of PT. Kalbe Farma, Tbk."

"Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai yang diatur dalam PMK Nomor 23/PMK.03/2020 sebagaimana telah diubah dalam PMK Nomor 149/PMK.03/2021. Fasilitasini dapat dimanfaatkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan dan persyaratan tertentu sebagaimana yang sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam lampiran PMK, salah satunya PKP sektor konstruksi. Sektor konstruksi merupakan sektor yang mendominasi PDB nasional Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan PPN untuk PKP Sektor Konstruksi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pengembalian Pendahuluan PPN cukup membantu cashflow PKP konstruksi karena restitusi hanya membutuhkan waktu selama 1 bulan, berbeda dengan restitusi normal yang membutuhkan waktu hingga 12 bulan. Selain itu, ketentuan dalam PMK Nomor 23/PMK.03/2020 mudah untuk dipahami oleh PKP konstruksi. Namun, kendalanya adalah tidak semua pihak memanfaatkan fasilitas ini serta masih banyak kendala dalam sistem serta sumber daya yang disediakan pemerintah dalam melayani pengajuan fasilitas pengembalian pendahuluan. Kemudian, masih ada potensi dilakukannya post-audit dan pengenaan sanksi apabila ditemukan kurang bayar PPN. Pengembalian Pendahuluan PPN ini juga berdampak pada penurunan penerimaan PPN di Indonesia. Untuk mengamankan penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak mengambil beberapa upaya dengan memaksimalkan potensi penerimaan PPN dan melakukan pengawasan dengan Compliance Risk Management

---

The Government of Indonesia issued a Preliminary Return of Excess Value Added Tax policy as regulated in PMK Number 23/PMK.03/2020 as amended in PMK Number 149/PMK.03/2021. This facility can be utilized by Taxable Entrepreneurs who carry out certain activities and requirements as in accordance with the criteria listed in the PMK attachment, one of which is PKP in the construction sector. The construction sector is a sector that dominates Indonesia's national GDP. This study aims to determine the implementation of the Preliminary Return of Excess VAT policy for PKP in the Construction Sector. The research was conducted using a qualitative approach with a descriptive type of research. Data collection was carried out in-depth interviews and literature studies. The results of the study show that the Preliminary Return of VAT policy is quite helpful for construction PKP cashflow because restitution only takes 1 month, in contrast to normal restitution which takes up to 12 months. In addition, the provisions in PMK Number 23/PMK.03/2020 are easy for construction PKPs to understand. However, the problem is that not all parties take advantage of this facility and there are still many obstacles in the system and resources provided by the government in serving the application for the initial return facility. Then, there is still the potential for a post-audit and the imposition of sanctions if a VAT underpayment is found. This Preliminary VAT refund also has an impact on reducing VAT receipts in Indonesia. To secure revenue, the Directorate General of Taxes takes several efforts by maximizing the potential for VAT receipts and conducting supervision with Compliance Risk Management."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon wajib pajak dalam menghadapi perubahan struktur perpajakan dan tingkat efektivitas dalam pelaksanaannya, terutama bila dikaitkan dengan adanya trade off antara keadilan dan efisiensi dalam pengambilan kebijaksanaan publik. Tingkat efisiensi dalam perpajakan dapat dilihat dari berapa besar deadweight loss (DWL) atau excess burden dari sistem perpajakan. Pada tahun 2006, pemerintah Indonesia melakukan perubahan ketentuan PTKP, dimana perubahan tersebut akan merubah struktur perpajakan. Hal tersebut mendasari penelitian ini yang tujuan utamanya adalah untuk melakukan analisis perilaku wajib pajak dalam merespon perubahan MTR dan ATR. Perilaku respon tersebut diestimasi berdasarkan perubahan PKP yang dilaporkan wajib pajak. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah SPT wajib pajak orang pribadi tahun 2005 dan 2006 dengan 11.728 observasi. Penelitian ini menggunakan metode two siage least square (TSLS) karena adanya permasalahan endogeneity.Penelitian ini menunjukkan bahwa kedua efek (substitusi dan penghasilan) secara signifikan mempengaruhi penghasilan kena pajak yang dilaporkan wajib pajak. Elastisitas PKP terhadap net-of-marginal tax rate / tax price di Indonesia sebesar 1,5245 menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi responsif terhadap perubahan struktur perpajakan. Hasil simulasi penerapan flat tax system dengan menerapkan tarif sebesar 28% menunjukkan kenaikan penerimaan PPh orang pribadi yang signifikan. Tetapi simulasi tersebut juga menunjukkan adanya kenaikan deadweight loss dan marginal cost of fund yang signifikan.

---

The purpose of this research is to know how the response of tax payers to face up the change of tax structure and to know the level of the tax system effectivity, especially related to the trade off between equity and efficiency. The efficiency can be measured by concept of deadweight loss or excess burden from the tax system. In 2006, the goverment was changed the rule of non-taxable income, that aiso changed the structure of tax system. Those condition were become basic ideas to do this research which the main purpose is to analysis tax payers behavior to response the change of Marginal Tax Rate (MTR) and Average Tax Rate (ATR). The behavior of those responses can be estimated with the change of taxable income which reported by tax payers. In this research, we use the data of Personal Tax Retum in 2005 and 2006 with 11.728 observations. This research use Two Stage Least Square (TSLS) method because of the endogeneity problem.

This research show us that two effects both of substitution and income was significantly influenced the taxable income that had been reported by tax payers. The elasticity of taxable income with respect to net-of-marginai tax rate / tax price in Indonesia was 1,5245. It show us that personal tax payer was responsive with the change of tax structure. The result of flat tax system simulation with 28% tax rate show us the increase of personal tax income revenue significantly. But it aiso show us the increase of deadweight loss and marginal cost of fund for significantly too."

"ABSTRAKSarana pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan tenaga kefarmasian adalah Apotek. Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker harus memiliki keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan perannya sebagai tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kefarmasian yang berkualitas. Selain itu, Apoteker harus terampil dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang mencakup pengadaan, penyimpanan, obat, pengelolaan obat, pelayanan resep, dan pelayanan informasi obat. Dalam rangka mengetahui peranan Apoteker di Apotek, Program Profesi Apoteker Universitas Indonesia telah bekerja sama dengan PT Kimia Farma Apotek untuk menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker PKPA yang diikuti pada bulan April 2017 di Apotek Kimia Farrma No. 352 Depok. Tugas khusus yang diberikan mengenai pelayanan farmasi di rumah pada pasien lansia dengan pembesaran prostat jinak. Tujuan tugas khusus tersebut adalah untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan farmasi di rumah dan peran dari Apoteker pada kegiatan tersebut.

---

ABSTRACTHealth care facilities that related to pharmaceutical personnel are Pharmacy. Pharmacy is a pharmaceutical service facility where pharmaceutical practice is undertaken by a Pharmacist. Pharmacists must have the skills and abilities in performing their role as health workers to provide quality pharmaceutical services. In addition, Pharmacists should be also skilled in performing pharmaceutical work that includes procurement, storage, medicine, drug management, prescription services, and drug information services. In order to know the role of Pharmacists in Pharmacy, Apothecary Profession Program of Universitas Indonesia has cooperated with PT Kimia Farma Apotek to organize Internship of Apothecary student which was followed in April 2017 at Kimia Farma Pharmacy No. 352 Depok. Specific tasks are given about home pharmacy care in elderly patients with benign prostate enlargement. The purpose of this particular task is to know the implementation of the home pharmacy care and the role of the Pharmacist in home pharmacy care."