Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Salah satu istilah yang santer terdengar dalam bisnis berbasis platform digital yaitu sharing economy telah membawa cara baru bagi orang-orang untuk memperoleh barang atau jasa yang mereka butuhkan. Tidak sedikit bisnis platform yang suskes karena menerapkan sharing economy hingga mampu memberi kontribusi yang cukup signifikan pada pertumbuhan ekonomi negara. Sayangnya, di balik kesuksesan tersebut banyak kontroversi mengenai investor owned platform dan sharing economy yang mereka terapkan. Meskipun belum ada batasan yang jelas mengenai konsep sharing economy, beberapa tindakan investor owned platform yang cenderung eksploitatif, monopolistik, dan ekstrativis, sudah jauh dari konsep sharing economy secara garis besar dan mengarah kepada platform capitalism. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa platform co-op—sebagai bagian dari gerakan platform cooperativism yang mengkritik penerapan sharing economy yang ekstraktif oleh investor owned platform—dapat menunjukkan konsep sharing economy dengan lebih baik. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan desk study untuk mengumpulkan data dan informasi melalui pemeriksaan dan analisis menggunakan data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, artikel di internet serta website resmi lembaga-lembaga penelitian dan platform terkait. Berpedoman pada 5 kriteria oleh Rachel Botsman untuk mengidentifikasi apakah sebuah perusahaan benar-benar didorong oleh sharing economy, platform co-op dapat membuktikan kelebihannya dari investor owned platform dengan memenuhi 4 kriteria. Hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi siapa saja dalam memilih model bisnis berbasis platform digital dengan sistem yang lebih adil, demokratis, dan transparan tanpa perlu merasakan implikasi negatif dari sistem platform capitalism. ......One term widely heard in digital platform-based businesses, namely sharing economy, has brought new ways for people to obtain the goods or services they need. Many business platforms are successful due to the implementation of the sharing economy, which allows them to contribute significantly to the country’s economic growth. Unfortunately, there is much controversy behind this success regarding the investor-owned platform and the sharing economy these platforms implement. Although there are still no clear boundaries regarding the concept of sharing economy, several actions of investor-owned platforms, which tend to be exploitative, monopolistic, and extractivist, are far from the board concept of the sharing economy and lead to platform capitalism. This study aims to explain that platform co-op—as a part of the platform cooperativism that criticizes the implementation of extractivist sharing economy by investor-owned platforms—can better show the concept of sharing economy. This study uses a qualitative method with the desk study approach, by collecting data and information through examination and analysis using secondary data derived form books, journals, articles on the internet, and websites of research institutions and related platforms. Based on the five criteria by Rachel Botsman to identify whether the sharing economy truly drives a company, platform co-op can prove their advanteges over investor owned platforms by meeting four criteria. This can be a consideration for anyone in choosing a digital platform-based business model with a fairer, democratic, and transparent system without the need to feel the negative implications of the platform capitalism system.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang adanya kekosongan hukum yang terjadi dalam penyiaran yang dikaitkan dengan perkembangan platform digital di Indonesia. Hal ini terjadi karena Pemerintah tidak memodernisasi Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Kekosongan hukum yang terjadi ini menyebabkan adanya kelemahan dalam pengawasan konten dalam penyiaran di platform digital. Karena platform digital ini tidak dikategorikan sebagai pelaksana penyiaran dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, maka Komisi Penyiaran Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak berwenang dalam mengawasi konten pada platform digital. Walaupun pengawasan pada konten platform digital ini bisa menggunakan peraturan – peraturan lain, seperti contohnya bisa dikaitkan dengan pengaturan dalam Undang – Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jika terdapat isi konten yang mengandung pornografi dan SARA. Tetapi hal ini tidak cukup karena tidak adanya pengawasan yang pasti dari negara. Perlunya merombak Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran ini dikarenakan sudah banyak konten – konten pada platform digital ini yang terkesan lebih bebas dari siaran di televisi dan radio. Bahkan tidak sedikit juga lembaga penyiaran yang ikut membuat akun dalam platform digital tersebut agar dapat menyiarkan siaran – siaran yang kurang memenuhi kaidah – kaidah penyiaran yang diatur dalam Undang – Undang ......This thesis discusses the existence of a legal vacuum that occurs in broadcasting, which is associated with the development of digital platforms in Indonesia. This happened because the government did not modernize Act Number 32 of 2002 concerning Broadcasting in accordance with existing technological developments. This legal vacuum has led to a weakness in content supervision in broadcasting on digital platforms. Since this digital platform is not categorized as a broadcasting operator in Act Number 32 of 2002 concerning Broadcasting, the Indonesian Broadcasting Commission and the Ministry of Communication and Information Technology are not authorized to supervise content on digital platforms. Although the supervision of the content of this digital platform can use other regulations, for example, it can be related to the regulations in the Law on Information and Electronic Transactions if there is content that contains pornography and SARA. But this is not enough because there is no definite supervision from the state. The need to overhaul Act Number 32 of 2002 concerning broadcasting is because there is already a lot of content on this digital platform, which seems to be freer than broadcasts on television and radio. In fact, quite a few broadcasters are even involved in creating accounts on the digital platform in order to be able to broadcast that do not meet the broadcasting rules regulated in the Act.

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh reputasi platform peer-to-peer peer (P2P) lending di Indonesia secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi pilihan investasi investor (pemberi pinjaman). Menggunakan data yang dikumpulkan dari 30 platform P2P Lending, studi ini menghitung reputasi platform melalui mekanisme reputasi menggunakan peringkat platform di Google Play Store, yang kemudian diikuti dengan memeriksa pengaruh reputasi platform pada pilihan investasi investor (proxy berdasarkan volume nilai pinjaman oleh pemberi pinjaman) dan pengaruh melalui informasi peningkatan kredit, dengan menggunakan model regresi OLS. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa reputasi platform secara signifikan memengaruhi pilihan investasi investor dengan mengendalikan variabel informasi peningkatan kredit dan sebagai variabel mediasi, reputasi platform mempengaruhi pilihan investasi investor melalui informasi peningkatan kredit.
The purpose of this study is to examine the influence of the reputation of the peer-to-peer peer (P2P) lending platform in Indonesia directly and indirectly influencing the investment choices of investors (lenders). Using data collected from 30 P2P Lending platforms, this study calculates platform reputation through mechanisms reputation using platform ratings on the Google Play Store, which is then followed by examining the effect of platform reputation on investors' investment choices (a proxy based on the volume of loan value by lenders) and the effect through credit enhancement information, using the OLS regression model. Results in this study shows that platform reputation significantly influences investors' investment choices by controlling for credit enhancement information variables and as a mediating variable, platform reputation influences investors' investment choices through credit enhancement information.

Abstrak :
A new means for providing wireless communication has been currently proposed. It is based on aerial vehicle known as High Altitude Platform or Stratospheric Platforms (SPF). The SPF will be operated at an altitude of 17-22 km above the ground. Therefore, the channel condition may be different compared with those of the conventional terrestrial or satellite wireless channel. In this paper, the channel propagation characteristic of such a system is firstly investigated by means of ray tracing algorithm. We emphasize our investigation in a typical urban environment, in which the mobile users mostly exist. We developed building block model for simulation based on building height distribution, which is obtained from measurement inside Tokyo. As a result, propagation loss model and Ricean channel parameter for the SPF channel is reported in different scenarios. By using this result we then estimate the required transmitted power of SPF to serve the mobile users in a several transmission rate that is used in IMT-2000 services. Finally, an evaluation of BER of IMT-2000 link is performed in order to estimate the system level performance. From this evaluation, the main contribution of this paper is to clearly show the critical limitations of both power requirement as well as system level performance of mobile communication IMT-2000 by using the concept of the SPF.

Abstrak :
ABSTRAK Manajemen jaringan menjadi isu yang sangat penting pada lingkungan yang heterogen dan terdiri dari bermacam-macam vendor jaringan komputer. Client/server dengan jumlah komputer yang sangat banyak membutuhkan manajemen jaringan untuk mengelola dan mengontrol jaringan dan komponen jaringan komputer. Tesis ini merupakan studi kasus jaringan pada sebuah perusahaan energi. Perusahaan mempunyai sebuah kantor pusat dan beberapa kantor pendukung di Jakarta dan beberapa kantor di lapangan. Semua perkantoran mempunyai jaringan komputer lokal dan semuanya tersambung melalui Wide Area Network (WAN). Pertumbuhan jaringan dan penggunaan jaringan menimbulkan masalah yaitu dengan menurunnya kinerja jaringan terutama WAN. Studi dimulai dengan melihat permasalahan yang ada dan melakukan studi literatur yang berhubungan dengan masalah. Tahap selanjutnya adalah menjalankan platform manajemen jaringan yang telah dipunyai oleh perusahaan yaitu Openview. Data diambil dengan tujuan mendukung analisis dan selanjutnya untuk memberikan alernatif solusi. Parameter yang dipakai adalah parameter kinerja jaringan yaitu utilisasi dan traffic. Data diambil pada router utama yang menghubungkan antara kantor utama Jakarta dan site lain di lapangan dan Headquarter di USA. Masing-masing link yang terletak pada port serial diamati secara real time dan ditampilkan dalam grafik dengan selang waktu tertentu pada jam kerja maupun jam istirahat kemudian diperbandingkan. Beberapa referensi membuat kriteria untuk menentukan kinerja jaringan berdasarkan utilisasi sehingga berdasarkan pengamatan tersebut dapat diambil kesimpulan.

---

ABSTRACT Network Management has become a critical issue particularly in heterogeneous environment and multivendor computer networks. Client-servers with a large number of computers need network management to manage and control the networks and components of networks. It is a case study at an energy company that has a large computer network with its complexity since the company employee various platform that running multiprotocols. Company has main office and support offices in Jakarta and fields. Each office (site) has Local Area Network (LAN) and all of them were connected through Wide Area Network. Network growth rapidly and consequently the network performance decreases especially for Wide Area Network. First stage of study is investigation problem and learn from the literature related to problem. Second stage was try and run Network Management Platform Openview and setup the parameter and display. Data was acquired to support the analysis and eventually giving the solution. The parameter that was chosen for data acquisiton were utilization and traffic which are belong to performance management. Data was acquired at main router that makes connections between Jakarta - Fields, Jakarta - Headquarter and Jakarta to other Jakarta sites. The links that were located at serial ports of router were captured in real time mode in the work time and rest time and then were displayed in graphics. Some references made a criterion for network performance evaluation based on utilization.

Abstrak :
Bisnis platform diakui berkontribusi besar dalam memberikan akses pekerjaan yang mudah kepada jutaan pekerja, tetapi akibat keunikan proses bisnisnya, regulasi ketenagakerjaan yang tersedia tidak bisa digunakan untuk melindungi hak dasar pekerja. Kebijakan pemerintah membuat sistem kemitraan menjembatani relasi antara platform dan mitra kerjanya, ternyata memperburuk perlindungan kerja platform, karena menyebabkan pekerja tidak mendapat perlindungan upah minimum, tidak ada batasan jam kerja, jaminan sosial memburuk dan fungsi serikat pekerja untuk mengadvokasi dan merundingkan hak pekerja tidak bisa dijalankan. Pekerja mengalami diskriminasi perlindungan kerja dibanding lainnya. Disertasi ini akan memberikan analisis kritis terhadap ketimpangan perlindungan kerja yang dialami pekerja transportasi platform. Untuk menganalisis fenomena baru ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan bentuk studi kasus, terhadap dua pemain utama platform transportasi di Jakarta, yaitu; perusahan Gojek dan Grab. Pengumpulan data dilakukan melalui; observasi, diskusi kelompok terfokus (FGD), wawancara mendalam (terstruktur dan semi-terstruktur), kepada 21 orang informan kunci, mewakili; pengemudi platform, perusahaan platform, pemerintah, wadah atau serikat pekerja. Peneliti menemukan sistem perlindungan kerja di perusahaan konvensional jauh lebih baik dari sistem platform dan regulasi sistem kemitraan menciptakan ketidakadilan kepada pekerja. Peneliti menawarkan lima opsi kebijakan perlidungan kerja untuk Indonesia, yang didasarkan pada pengalaman internasional untuk mengganti sistem kemitraan saat ini, melalui kebijakan berikut: Memperluas definisi undang-undang tentang “pekerja” dan “pemberi kerja”; mengkategorikan pekerja platform sebagai “pekerja bebas”; menambah kategori baru untuk pekerja platform dengan hak kerja khusus; menjadikan pekerja platform sebagai pekerja kontrak alih daya (out sourching); dan melindungi pekerja platform melalui serikat pekerja untuk bernegosiasi dengan pemilik platform (hubungan bipartit). Kelima pilihan ini diharapkan bisa menutup ketimpangan perlindungan kerja kepada pekerja platform sebagai perwujudan keadilan sosial bagi seluruh pekerja. ......Platform businesses are recognised as contributing greatly to providing easy access to work for millions of workers, but due to the uniqueness of their business processes, existing labour regulations cannot be used to protect workers' basic rights. The government's policy to create a partnership system to bridge the relationship between platforms and their partners has actually worsened the protection of platform work, because it causes workers to not receive minimum wage protection, there are no restrictions on working hours, social security has deteriorated and the function of trade unions to advocate and negotiate for workers' rights cannot be carried out. Workers experience employment protection discrimination compared to others. This dissertation will provide a critical analysis of the inequality of employment protection experienced by platform transport workers. To analyse this new phenomenon, the researcher uses a qualitative method in the form of a case study, on the two main players of the transportation platform in Jakarta, namely; Gojek and Grab companies. Data was collected through observation, focus group discussions (FGDs), in-depth interviews (structured and semi-structured) with 21 key informants, representing platform drivers, platform companies, government, labour unions. Researchers found that the employment protection system in conventional companies is much better than the platform system and the regulation of the partnership system creates injustice to the workers. Researchers found that the employment protection system in conventional companies is much better than the platform system and the regulation of the partnership system creates injustice to workers. Researchers offer five labour protection policy options for Indonesia, based on international experience to replace the current partnership system, through the following policies: Expanding the legal definition of "worker" and "employer"; categorising platform workers as "free workers"; adding a new category for platform workers with special employment rights; making platform workers out sourced; and protecting platform workers through trade unions to negotiate with platform owners (bipartite relations). These five options are expected to close the gap in employment protection for platform workers as a manifestation of social justice for all workers.

Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan teknologi mempercepat perkembangan dalam dunia bisnis. Perjanjian jual beli tidak perlu melakukan pertemuan tatap muka. Jual beli secara elektronik sudah dapat dilakukan dengan menggunakan platform seperti Tokopedia dan Blibli.com. Pada kedua platform tersebut, terdapat perbedaan sistem jual beli, sehingga menghasilkan hubungan hukum serta pertanggungjawaban yang berbeda. Walaupun jual beli melalui platform memberikan kemudahan, tetapi masih ditemukan beberapa masalah dalam pelaksanaan transaksi jual beli melalui platform karena belum dilakukannya identifikasi terkait pola hubungan hukum dalam transaksi jual beli melalui platform tersebut. Identifikasi hubungan hukum penting untuk mengetahui pertanggungjawaban masing-masing pihak serta dapat menjadi perbandingan mengenai kelebihan maupun kelemahan masing-masing platform. Kelebihan maupun kelemahan dari masing-masing platform tergantung dari kepentingan pihak pembeli, penjual, ekspeditur, serta platform itu sendiri.

---

ABSTRACT
Technological development accelerates business development. In performing purchase agreement, we do not need to do it face to face. We are able to purchase electronically by using platforms, such as Tokopedia and Blibli.com. Both platforms have different purchase systems, thus, they form different legal relations and liabilities. Although purchasing through platforms provides convenience, but there are several problems in the implementation of purchasing through platforms because it has not carried out the identification related to legal relations pattern in purchasing through platforms. The identification itself, is the key to comprehend the liabilities of each party and also to compare the excellences and weaknesses of each platforms. The excellences and weaknesses of each platforms depend on the interest of the buyer, seller, shipping agent, and platform itself.

Abstrak :
Economic and social impact of technological innovations on sustainability of business enterprises in Indonesia

Abstrak :
Penggunaan platform crowdfunding berbasis donasi di Indonesia masih belum optimal, meskipun negara ini dikenal sebagai salah satu negara yang paling dermawan di dunia. Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan platform donasi di Indonesia, yaitu persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kegunaan, kepercayaan terhadap platform, norma subjektif, dan gamifikasi. Persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kegunaan menjadi perhatian karena masyarakat masih mengalami kendala administrasi dan proses penggunaan. Kepercayaan terhadap platform menjadi faktor penting karena adanya kekhawatiran terhadap pelanggaran yang terjadi dalam platform, yang tercermin dalam reputasi dan kualitas informasi. Norma subjektif terkait dengan komunitas yang telah memulai menggunakan platform donasi dengan jumlah donasi yang signifikan. Tantangan lain dalam penggunaan platform donasi adalah keterlibatan dan retensi pengguna yang rendah, yang dapat ditingkatkan melalui gamifikasi. Hasil penelitian ini terdapat 11 dari 13 hipotesis diterima yang menunjukkan bahwa persepsi kemudahan, persepsi manfaat, dan kepercayaan terhadap platform berpengaruh positif terhadap niat perilaku, dan niat perilaku memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi crowdfunding. Sementara itu, faktor norma subjektif tidak berpengaruh langsung terhadap niat perilaku, melainkan dimediasi oleh persepsi kegunaan. Gamifikasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap niat perilaku, tetapi memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi crowdfunding, yang berarti bahwa gamifikasi akan berguna untuk meningkatkan retensi pengguna daripada menarik pengguna baru. Hasil penelitian ini diolah dengan kerangka kerja untuk menentukan skala prioritas atau daftar fitur yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kinerja penggunaan platform donasi. Penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pengembang platform donasi untuk meningkatkan penggunaan platform crowdfunding berbasis donasi di Indonesia. ......The use of donation-based crowdfunding platforms in Indonesia is still not optimal, despite the country being known as one of the most generous in the world. This study discusses the factors that influence the use of donation platforms in Indonesia, namely perceived ease of use, perceived usefulness, platform trust, subjective norm, and gamification. Perceived ease of use and perceived usefulness are of concern because the public is still hindered by administration and platform use. Platform trust is an important factor because of concerns over violations that occur on the platform, reflected in reputation and information quality. Subjective norm is related to communities that have started using donation platforms with a potential significant number of donations. Another challenge of using donation platforms is low user engagement and retention, which can be improved through gamification. The results of this study 11 of 13 hypotheses accepted show that the perceived ease of use, perceived usefulness, and platform trust have a positive effect on behavioral intention, and behavioral intention has a significant effect on crowdfunding implementation. Meanwhile, the subjective norm does not directly affect behavioral intention, but mediated by the perceived usefulness. Gamification does not have a significant effect on behavioral intention, but has a significant effect on crowdfunding implementation, meaning that gamification will be useful for increasing retention rather than attracting users to adopt. The results of this study are processed with the VIKOR method to determine the priority scale of alternative strategies that can be developed to improve the performance of the donation platform. This study can be a guide for donation platform developers to increase the use of donation-based crowdfunding platforms in Indonesia.

Abstrak :
Penelitian ini didasarkan terhadap masalah perkembangan transaksi e-commerce yang tidak serta merta mendongkrak penerimaan negara dari sektor perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan penegasan berkaitan e-commerce dengan mengeluarkan SE-62/PJ/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-commerce, di mana atas transaksi e-commerce dikenakan pajak yang sama dengan pelaku bisnis konvensional. Namun ketentuan tersebut belum cukup berhasil memaksimalkan pajak atas e-commerce. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan SE-62/PJ/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-commerce di PT. Bukalapak.com dan memberikan rekomendasi kepada PT. Bukalapak.com berkaitan aspek perpajakan atas transaksi e-commerce. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dengan studi kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-method (metode campuran). Objek Penelitian adalah PT. Bukalapak.com dengan Divisi Perpajakan sebagai unit analisis. Instrumen penelitian menggunakan wawancara terhadap PT. Bukalapak.com dan kuesioner kepada para penjual yang bertransaksi menggunakan platform marketplace. Kesimpulan penelitian adalah PT Bukalapak.com tidak melakukan penerapan atau ketentuan khusus bagi pengguna aplikasi Bukalapak, hal tersebut mengacu pada sistem perpajakan yang dilakukan di Indonesia yaitu self assessment. Kurangnya pengetahuan perpajakan atas kewajiban perpajakannya menyebabkan kurang berhasil dalam memaksimalkan pembayaran pajak atas transaksi e-commerce. Terdapat sentimen negatif dengan menyatakan belum pernah melakukan, tidak paham ataupun tidak mengerti ketentuan perpajakan dari penjual yang melakukan transaksi e-commerce. PT. Bukalapak.com memiliki inisiatif untuk menjadi mitra otoritas perpajakan dengan mengajukan diri sebagai Application Service Provider, sehingga pelaporan pajak dan pembayaran pajak dapat dilakukan melalui aplikasi Bukalapak. ......This research is based on the problem of the development of transactions e-commerce that do not necessarily boost state revenues from the taxation sector. The Directorate General of Taxation has made an affirmation regarding e-commerce by issuing SE-62/PJ/2013 dated December 27, 2013 concerning Affirmation of Provisions on Taxation of Transactions E-commerce, where transactions e-commerce are subject to the same tax as conventional business actors. However, this provision has not been enough to successfully maximize tax on e-commerce. This study aims to analyze the application of SE-62/PJ/2013 dated 27 December 2013 concerning Affirmation of Taxation Terms on E-commerce Transactions at PT. Bukalapak.com and provide recommendations to PT. Bukalapak.com related to the taxation aspect of transactions e-commerce. This study uses a research approach with case studies. This study uses mixed-method approach. The object of the research is PT. Bukalapak.com with the Tax Division as a unit of analysis. The research instrument uses interviews with PT. Bukalapak.com and questionnaires to sellers who transact using the marketplace platform. The conclusion of the study is that PT Bukalapak.com does not implement or apply specific provisions for users of the Bukalapak application, this refers to the taxation system carried out in Indonesia, namely self assessment. Lack of tax knowledge on taxation obligations causes less success in maximizing tax payments on transactions e-commerce. There was a negative sentiment by stating that they had never done, did not understand or did not understand the tax provisions of the seller who made a transaction e-commerce. PT. Bukalapak.com has the initiative to become a partner of the taxation authority by submitting itself as an Application Service Provider, so that tax reporting and tax payments can be made through the Bukalapak application.