Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Bank umum syariah mulai beroperasi di Indonesia sejak tahun 1992, namun sampai dengan saat ini market share perbankan syariah di Indonesia belum mencapai 5%, meskipun Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim. Dalam rangka memperkuat ketahanan dan daya saing perbankan, Bank Indonesia dilanjutkan dalam Peraturan OJK (POJK) mengatur kegiatan usaha dan perluasan jaringan kantor bank berdasarkan modal inti. Bank Indonesia membagi perbankan menjadi 4 (empat) kategori buku bank, dimana setiap kategori bank memiliki cakupan produk dan aktivitas yang berbeda. Berdasarkan kategori tersebut, semakin tinggi buku bank, semakin besar modal inti yang dimiliki dan semakin luas cakupan produk dan aktivitas yang dilakukan. Hingga tahun 2014, bank umum syariah di Indonesia yang berjumlah 12 bank masih berada pada kategori buku 1 dan buku 2. Dengan demikian, perlu dikaji dan dianalisa lebih mendalam mengenai ketahanan bank umum syariah yang terdapat dikategori buku 1 dan buku 2 dengan menggunakan model Altman Z score dan analisa industri perbankan syariah. Hasil dari penelitian ini adalah bank umum syariah buku 1 tidak lebih rentan dari bank umum syariah buku 2 dikarenakan memiliki nilai Z score yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi modal inti belum tentu dapat menambah ketahanan bank. Hal yang mempengaruhi ketahanan bank adalah kualitas penyaluran pembiayaan dan efisiensi atas kegiatan usaha bank umum syariah. Dengan demikian, semakin besar size bank, diperlukan monitoring yang semakin ketat. ......Islamic banks started to operate in Indonesia in 1992, but until now their market share still can not reach 5%, despite the fact that Indonesia is a country with a Moslim majority population. In order to strengthen the resilience and competitiveness of the banking industry, Bank Indonesia and then continued by OJK in its Regulations (POJK), regulates banking business activities and expansion of branch network based on bank's core capital (namely BUKU). Bank Indonesia (and now OJK) divided banks into four buku (1 into 4), The higher the buku, the greater the core capital and broader ranges of products and activities undertaken. Until 2014, Islamic banks in Indonesia amounting to 12 banks were still in the category of BUKU 1 and 2. As such, it needs to have intensive study and analysis on the resilience of Islamic banks categorized in BUKU 1 and 2 by using a model of Altman Z Score Score and industrial analysis of the islamic banking industry. This study finds that BUKU 1 is not more susceptible than BUKU 2 because of its higher score of Z value. This shows that the higher core capital may not necessarily increases the resilience of banks. Things that affect the resilience of banks are the efficient of quality of finance portfolio and the business activities of Islamic banks. Thus, the larger the size of banks may require more stringent monitoring.

Abstrak :
Bank XYZ sebagai salah satu bank BUKU III memiliki jenis produk dan aktivitas bisnis yang besar diikuti oleh risiko fraud yang besar. Kejadian fraud pada bank XYZ selama 5 tahun terakhir cenderung meningkat dan dapat berdampak buruk bagi reputasi dan kegiatan operasionalnya. Atas kejadian tersebut, penelitian ini akan berfokus pada evaluasi penerapan strategi anti fraud dan evaluasi efektivitas secara mendalam pada penerapan strategi anti fraud yang belum maksimal. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara serta analisisnya menggunakan kriteria sesuai peraturan OJK yang berlaku. Penerapan strategi anti fraud pada bank XYZ sudah memenuhi kriteria yang ditentukan. Penelitian ini menghasilkan rekomendasi mengenai perlu adanya pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap tindakan fraud dilaksanakan oleh divisi SKAI untuk memaksimalkan hasil evaluasi terhadap fraud yang terjadi dan menggunakan kerangka fraud diamond dalam melakukan identifikasi penyebab tindakan fraud. ......Bank XYZ categorized as a BUKU III bank has a large variety of products and business activities followed by a large risk of fraud. Fraud incidents at Bank XYZ over the last 5 years tend to increase and potentially have a negative impact on its reputation and operational activities. Due to these incidents, this research will focus on evaluating the implementation of anti-fraud strategies as well as in-depth evaluating effectiveness of the implementation that have not been maximized. This research conducted in qualitative methods and took a case study approach with data collection methods through both document studies and interviews, whilst the analysis adopted criteria according to applicable OJK regulations. The implementation of the anti-fraud strategy at Bank XYZ has met the specified criteria according to POJK. This research resulted in recommendations regarding the necessity for monitoring, evaluation and follow-up of fraud implementation carried out by the SKAI division to maximize evaluation result on fraud occurred and using fraud diamond framework to identify the motivation of fraud act.

Abstrak :
Pandemi Covid-19 yang menyebabkan ketidakpastian situasi dan kondisi membuat bank memiliki kemungkinan terjadinya risiko kredit meningkat. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan POJK Nomor 48/POJK.03/2020. Peraturan ini berlaku untuk debitur yang terpapar dampak pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan studi kasus menggunakan metode penelitian kualitatif melalui wawancara dan analisis Dokumen Kebijakan Internal Bank, Laporan Tahunan dan Laporan Tata Kelola. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan atas manajemen risiko kredit di Bank ABC dan mengetahui dampak terhadap kinerja keuangan Bank ABC. Penelitian ini menunjukkan bahwa Bank ABC memiliki kebijakan manajemen risiko kredit. Studi ini menunjukkan bahwa walaupun masih terdapat kelemahan, Bank ABC telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko kredit sesuai kerangka dan peraturan yang berlaku. Bank ABC juga telah mengadopsi peraturan tersebut ke dalam pedoman internal bank. Penerapannya memiliki dampak yang positif terhadap kinerja keuangan bank di tahun 2021 seperti Rasio Kredit Bermasalah dan Rasio Kecukupan Modal Minimum. Penelitian ini memberikan hasil rekomendasi terkait dengan pelaksanaan stress testing secara berkala dan melakukan proses identifikasi, pengukuran, monitoring, dan controlling secara lebih ketat. ......This risk possibility was increased, especially during the COVID-19 pandemic, which caused uncertainty on the economic circumstances and conditions. For this reason, the OJK issued the POJK Number 48/POJK.03/2020. This regulation applies to debtors who exposed by the impact of the COVID-19 pandemic. This research is a case study conducted in qualitative research methods through interviews and analysis of Bank's Internal Policy Documents, Annual Reports, and GCG Reports. The purpose of this study is to evaluate the implementation of credit risk management at Bank ABC and determine the impact on the financial performance of Bank ABC.The result shows that Bank ABC undergo a credit risk management policy. Despite the facts there are still weaknesses, Bank ABC has implemented credit risk management principles according to the framework and regulations in force. Bank ABC has also adopted these regulations into the bank's internal guidelines. Evidently, its implementation has a positive impact on the bank's financial performance in 2021, such as the Non-Performing Loans Ratio and Minimum Capital Adequacy Ratio. This study provides recommendations regarding the implementation of periodic stress testing and more stringent identification, measurement, monitoring and controlling processes.

Abstrak :
Isu keberlanjutan menjadi fokus perhatian seluruh dunia untuk semua aspek. Industri peleburan tembaga dapat dikatakan sebagai salah satu penyebab masalah lingkungan dan sosial. Penelitian ini dirancang untuk mengkaji pelaporan keberlanjutan yang dikeluarkan oleh salah satu perusahaan peleburan tembaga di Indonesia yang merupakan pertama kali menerbitkan laporan keberlanjutan pada tahun 2021. PT Tembaga Mulia Semanan Tbk merupakan perusahaan peleburan tembaga terkemuka di Indonesia. Masalah penelitian ini muncul karena pengungkapan laporan keberlanjutan PT TMS memicu celah dengan POJK No. 51/POJK.03/2017 yang sudah mulai efektif untuk perusahaan emiten sejak tahun 2020 sehingga penting untuk dievaluasi lebih dalam mengenai laporan keberlanjutan PT TMS berdasarkan SEOJK No.16/SEOJK/04/2021. Selain itu, penelitian ini juga menilai strategi keberlanjutan PT TMS dengan kerangka strategi keberlanjutan yang dikembangkan oleh Wardhani & Rahadian (2021).  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan metode pengumpulan data triangulasi. Di mana data sekunder dengan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan yang dipublikasikan dan data primer berupa wawancara dengan corporate secretary. Kemudian, penelitian ini mengisi celah dalam pendekatan empiris untuk menganalisis laporan keberlanjutan perusahaan peleburan tembaga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan laporan keberlanjutan PT TMS didasari oleh teori institusional, di mana laporan keberlanjutan tersebut sudah memenuhi komponen SEOJK No.16/SEOJK.04/2021 namun secara kualitas informasi yang diungkapkan pada stiap komponennya belum sepenuhnya memenuhi informasi minimum yang telah ditentukan SEOJK No.16/SEOJK.04/2021. Penelitian ini juga menemukan bahwa PT TMS baru memenuhi sebesar 71% pada kerangka strategi keberlanjutan yang dikembangkan oleh Wardhani & Rahadian (2021). ......The issue of sustainability is the focus of worldwide attention in all aspects. The copper smelting industry is one of the causes of environmental and social problems. This research is designed to examine the sustainability reporting issued by a copper smelting company in Indonesia which is the first to publish a sustainability report in 2021. PT Tembaga Mulia Semanan Tbk is a leading copper smelting company in Indonesia. This research problem arises because the disclosure of PT TMS's sustainability report triggers a gap with POJK No. 51/POJK.03/2017 which has become effective for issuer companies since 2020. Hence it is essential to evaluate the PT TMS sustainability report based on SEOJK No.16/SEOJK/04/2021. In addition, this research also assesses PT TMS's sustainability strategy with the sustainability strategy framework developed by Wardhani & Rahadian (2021). The method used in this research is a case study with a triangulation data collection method. Where is the secondary data with published annual reports and sustainability reports and primary data in the form of interviews with the corporate secretary. Then, this research fills in the gaps in the empirical approach to analyze the sustainability reports of copper smelters. The results of this study indicate that the disclosure of PT TMS's sustainability report is based on institutional theory, in which the sustainability report already meets the components of SEOJK No.16/SEOJK.04/2021 but in terms of the quality of the information disclosed in each of its components, it does not fully meet the minimum information that has been determined. SEOJK No.16/SEOJK.04/2021. This research also found that PT TMS only fulfilled 71% of the sustainability strategy framework developed by Wardhani & Rahadian (2021).

Abstrak :
Adanya pandemi Covid-19, Perusahaan Terbuka tidak dapat menyelenggarakan RUPS yang dihadiri oleh para pemegang saham dikarenakan akan menimbulkan suatu kerumunan. Pemerintah sebagai regulator melalui OJK menerbitkan POJK Nomor 15 /POJK.04/2020 dan POJK Nomor 16 /POJK.04/2020, Peraturan tersebut mendorong Perusahaan Terbuka dapat menyelenggarakan RUPS nya secara elektronik. Salah satu Perusahaan Terbuka yang telah melaksanakan RUPS secara elektronik ialah PT XXL Tbk. Adapun tesis ini, membahas mengenai keabsahan RUPS secara elektronik ditinjau dari POJK Nomor 15 Tahun 2020 dan POJK Nomor 16 Tahun 2020, kemudian bagaimana mekanisme RUPS secara elektronik pada PT XXL Tbk. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini adalah keabsahan suatu RUPS secara elektronik dapat ditinjau dari ketentuan yang terdapat pada POJK Nomor 15 /POJK.04/2020 dan POJK Nomor 16 /POJK.04/2020. Adapun mekanisme RUPS secara elektronik yang dilaksanakan oleh PT XXL Tbk telah memenuhi ketentuan yang ada dalam Pasal 8 dan Pasal 10 POJK Nomor 16 /POJK.04/2020, yang dimana PT XXL Tbk tetap melaksanakan RUPS secara fisik yang hanya dihadiri oleh beberapa orang dan RUPS dapat berjalan secara berurutan dan efisien. ......Due to the Covid-19 pandemic, a Public Company cannot hold a GMS which is attended by shareholders because it will cause a crowd. The government as a regulator through OJK issues POJK Number 15 / POJK.04/2020 and POJK Number 16 / POJK.04/2020, these regulations encourage Public Companies to hold their GMS electronically. One of the Public Companies that has conducted the GMS electronically is PT XXL Tbk. As for this thesis, it discusses the validity of the GMS electronically in terms of POJK Number 15 / POJK.04/2020 and POJK Number 16 / POJK.04/2020, then how is the mechanism of the GMS electronically at PT XXL Tbk. The research method used is juridical-normative, using a statutory approach and a case approach. The results of the analysis obtained in this study are that the validity of an electronic GMS can be reviewed from the provisions contained in POJK Number 15 / POJK.04/2020 and POJK Number 16 / POJK.04/2020. The electronic GMS mechanism carried out by PT XXL Tbk has complied with the provisions contained in Article 8 and Article 10 of POJK Number 16 / POJK.04/2020, in which PT XXL Tbk continues to hold the GMS physically which is only attended by a few people and The electronic GMS can run sequentially and efficiently.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan praktik pengelolaan risiko di divisi investasi PT DEF, sebuah manajer investasi reksa dana, dengan kerangka pengendalian risiko COSO ERM dan peraturan OJK yang berlaku saat ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dengan para staf di divisi investasi PT DEF. Sementara itu, pengambilan sampel terkait pengelolaan risiko menggunakan periode tahun 2015-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa divisi investasi PT DEF telah memenuhi aspek-aspek pengendalian kerangka COSO ERM dan telah mematuhi peraturan OJK terkait. ......This study aims to compare risk management practices at the investment division of PT DEF, a mutual fund investment manager, with ERM risk standards and with current Financial Services Authority OJK regulations. This study uses qualitative method through interview with staffs in the investment division in PT DEF. Meanwhile, risk control samples are taken from 2015 to 2017 period. This study indicates that the investment division of PT DEF has fulfill controlling aspects on COSO ERM framework and complied with OJK rsquo's regulations.

Abstrak :
Laporan Magang ini membahas mengenai evaluasi prosedur tahap analisis data uji tuntas keuangan yang dilakukan terhadap PT AS. PT AS merupakan perusahaan pembiayaan non-bank di Indonesia yang kegiatan usaha utamanya adalah pembiayaan konsumen. Uji tuntas keuangan terhadap PT AS dilakukan sebagai salah satu tahapan transaksi preakuisisi untuk mengidentifikasi risiko serta melakukan verifikasi aset dan liabilitas perusahaan untuk mendeteksi distorsi akuntansi sebelum memasuki tahap kesepakatan formal. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan prosedur uji tuntas pada tahap analisis data dengan Strategy and Transactions Advisory EY Indonesia (2020), Morris et al. (2000), dan Palepu et al. (2013). Sehubungan dengan karakteristik PT AS sebagai perusahaan pembiayaan yang harus patuh pada ketentuan dan regulasi industri jasa keuangan, salah satu fokus area uji tuntas adalah kepatuhan perusahaan terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa prosedur uji tuntas keuangan pada tahap analisis data sudah sesuai dengan proses yang dijabarkan oleh Strategy and Transactions Advisory EY Indonesia (2020), Morris et al. (2000), dan Palepu et al. (2013). Selain evaluasi atas prosedur tahap analisis data uji tuntas keuangan, laporan magang ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan dan melakukan evaluasi refleksi diri selama menjalani kegiatan magang. Berdasarkan hasil refleksi diri diperoleh kesimpulan atas kemampuan yang masih harus ditingkatkan, yaitu memperluas berbagai wawasan industri, meningkatkan kepercayaan diri, dan meningkatkan kemampuan manajemen waktu. Tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan perkembangan industri-industri di Indonesia, melatih kemampuan fisik melalui olahraga bela diri dan mengembangkan kemampuan bahasa asing untuk meningkatkan kepercayaan diri, serta menjaga rutinitas yang tepat untuk optimalisasi produktivitas. ......This Internship Report discusses the evaluation of the financial due diligence procedures in the data analysis phase conducted on PT AS. PT AS is a non-bank financing company in Indonesia whose main business revolves in consumer financing activity. Financial due diligence on PT AS was carried out to identify risks, verify the company's assets and liabilities, as well as to detect accounting distortions before entering the formal agreement stage. The evaluation is carried out by comparing the due diligence procedure in the data analysis stage with Strategy and Transactions Advisory EY Indonesia (2020), Morris et al. (2000), and Palepu et al. (2013). In relation to the characteristics of PT AS as a financing company that must comply with the rules and regulations of the financial services industry, one focus area of this due diligence is the company's compliance with the regulations of the Financial Services Authority. The evaluation results show that the financial due diligence procedure at the data analysis stage is in accordance with the process described by Strategy and Transactions Advisory EY Indonesia (2020), Morris et al. (2000), and Palepu et al. (2013). In addition to evaluating the procedures of the financial due diligence in the data analysis phase, this internship report also aims to describe and evaluate the author's self-reflection during the internship period. Based on the results, there are several abilities that require improvement, namely broadening various industrial insights, improving self-confidence, and improving time management skills. The follow-up action will include attending trainings related to the development of industries in Indonesia, training physical abilities through martial arts and developing foreign language skills to increase self-confidence, as well as maintaining an established routine to optimize productivity.

Abstrak :
Tesis ini berisi tentang analisis pengaruh penerapan Laku Pandai Branchless Banking terhadap Indeks Keuangan Inklusif di Indonesia. Laku Pandai merupakan salah satu program guna mendukung terwujudnya keuangan inklusif yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan OJK Nomor 19/POJK.03/2014. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tingkat inklusi keuangan setiap provinsi dan menganalisis pengaruh penerapan Laku Pandai terhadap tingkat inklusi keuangan yang direpresentasikan dengan Indeks Keuangan Inklusif, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi inklusi keuangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan regresi berganda data panel dari 33 Provinsi di Indonesia selama periode berlakunya Laku Pandai mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Model penelitian merupakan Random Effect Model dengan metode Generalized Least Square GLS . Tingkat inklusi keuangan masing-masing provinsi di Indonesia dihitung dengan menggunakan Indeks Keuangan Inklusif berdasarkan metode Sarma 2012 . Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan di Indonesia tergolong sedang, yang ditunjukkan dengan nilai indeks keuangan inklusif berkisar 0,3 sampai dengan 0,6. Hampir seluruh provinsi di Indonesia memiliki tingkat inklusi keuangan yang sedang, kecuali Jakarta yang memiliki indeks keuangan inklusif tertinggi sebesar 0,9. Secara empiris, penerapan Laku Pandai, pendapatan PDRB per kapita , penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital LKD , tingkat pengguna internet Internet dan persentase penduduk yang memiliki telepon selular Ponsel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks keuangan inklusif di Indonesia. Sedangkan gini rasio, persentase angka buta huruf dan tingkat pengangguran tidak memiliki pengaruh secara statistik terhadap indeks keuangan infklusif di Indonesia.

---

This thesis contains the impact analysis of Laku Pandai Branchless Banking to the Financial Inclusion Index in Indonesia. Laku Pandai is one of the programs to support the realization of financial inclusion, issued by the Financial Services Authority through OJK Regulation Number 19 POJK.03 2014. This study aims to compare the inclusion rates of each province 39 s finances and analyze the impact of Laku Pandai on the level of financial inclusion represented by the Financial Inclusion Index, as well as to identify other factors affecting financial inclusion in Indonesia. This study used multiple regression of panel data from 33 provinces in Indonesia during the period of Laku Pandai programme from 2015 to 2017. The research model is a Random Effect Model with Generalized Least Square GLS method. The financial inclusion rates of each province in Indonesia are calculated using the Financial inclusion index using the Sarma model 2012 . The results show that the financial inclusion in Indonesia is in moderate level, which includes a financial inclusion index between 0.3 to 0.6. Almost all provinces in Indonesia have a moderate level of financial inclusion, except for Jakarta which has the highest financial inclusion index. Empirically, Laku Pandai Branchless Banking , income GRDP per capita , Digital Financial Services DFS , Internet users Internet and percentage of people who own the mobile phone cellular Phone have a positive and significant relationship to the financial inclusion index in Indonesia. While the gini ratio, the percentage of angka buta huruf BHF and the unemployment does not statistically influence to the financial inclusion index in Indonesia.

Abstrak :
Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas perbankan dan pembuat kebijakan di bidang jasa keuangan, mengeluarkan POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum menggantikan PBI 9/16/PBI/2007 Tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum. POJK tersebut diantaranya mengatur ketentuan mengenai Modal Inti Minimum Bank Pembangunan Daerah (BPD) paling sedikit Rp 3.000.000.000.000,00 dan untuk pemenuhan modal inti tersebut paling lambat pada 31 Desember 2024. Kebijakan ini menjadi isu besar bagi bank-bank milik pemerintah daerah di Indonesia. Hingga saat ini masih terdapat 11 (sebelas) Bank Pembangunan Daerah dengan modal inti berada di bawah Rp. 3.000.000.000.000,00 diantaranya adalah Bank Pembangunan Daerah Jambi. Saat ini modal Inti yang dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah Jambi sebesar Rp1.753.964.000.000,00. Modal inti tersebut masih jauh dari ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah upaya BPD dalam memenuhi ketentuan modal inti minimum dan akibat hukumnya apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu doktrinal dengan tipologi deskriptif analisis. Dari hasil penelitian ini diketahui upaya yang dapat dilakukan manajemen BPD dalam mengupayakan pemenuhan modal inti bank, dengan skema penambahan modal disetor dari pemegang saham existing, melakukan skema merger, konsolidasi, akuisisi dan pembentukan kelompok usaha bank (KUB). Adapun akibat hukum bagi BPD apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut yaitu pemberian surat teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha dan jaringan kantor, perubahan kelas bank menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), self-liquidation dan penilaian kembali pihak utama. Saran yang diberikan kepada BPD yang belum memenuhi ketentuan modal inti agar segera menentukan rencana tindak yang akan dilakukan sesuai dengan kondisi banknya saat ini dan kepada BPD Jambi agar dapat mempertimbangkan skema merger, akuisisi, konsolidasi, dan pembentukan KUB sebagai upaya alternatif yang dapat dipilih mengingat jangka waktu pemenuhan modal inti minimum ini sudah semakin dekat. ......The Financial Service Authority, that acts as a banking supervisor and policy maker in financial service, issued a PJOK Number 12/POJK.03/2020 concerning the Consolidation of Commercial Banks to replace PBI 9/16/PBI/2007 concerning the Total of Minimum Core Capital of Commercial Banks. POJK includes stipulation about the Minimum Core Capital of Regional Development Banks (BPD) of at least IDR 3,000,000,000,000.00 and to fulfill this core capital no later than December 31, 2024. This policy becomes a big issue for regional banks that are owned by the government. Until today, there are still 11 (eleven) Regional Development Banks (BPD) with the core capital under Rp. 3,000,000,000,000.00, one of which is Jambi Regional Development Bank. As for now, the core capital owned by Jambi Regional Development Bank is Rp1,753,964,000,000.00. The core capital is still far from the provisions stipulated by OJK. There are also issues raised in this study, that is the BPD's efforts in meeting the requirement of minimum core capital and the legal consequences if these stipulations are not met. A normative juridical with a descriptive analysis was implemented as the method of this study. Based on the result of the study, it was found that what the BPD management could do was finding a way to complete the bank's core capital in a form of adding paid- in capital from existing shares, doing merger scheme, consolidation, acquisition, and forming a Bank Business Community (KUB). As for the legal consequences for BPD, if they do not comply with these provisions in a form of written warnings, the they will be getting a restriction of business activities and office networks, a change of bank class to Bank Perkreditan Rakyat (BPR), self-liquidation, and also a reassessment. It is suggested that BPD that has not yet met the requirement of the core capital should immediately determine a plan of an action that can be done in accordance with the current condition of the bank. As for BPD Jambi, it is suggested that the institution should consider merger scheme, acquisition, consolidation, and forming KUB as the alternatives solution to be chosen as the time for completing minimum core capital is getting closer.

Abstrak :
Tesis studi kasus ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan manajemen risiko kredit PT Bank CEF, Tbk. berdasarkan kerangka manajemen risiko kredit dan peraturan yang berlaku, dalam hal ini POJK No.48/POJK.03/2020, serta dampaknya terhadap kinerja keuangan bank di tahun 2021. Salah satu dampak terbesar akibat Covid-19 terhadap sektor perbankan adalah adanya peningkatan risiko gagal bayar yang turut mempengaruhi kinerja bank. Manajemen risiko kredit merupakan salah satu bagian terpenting dalam aktivitas suatu organisasi. Dengan begitu, bank diharapkan dapat mengetahui risiko yang dihadapinya dan membuat mitigasi yang komprehensif sehingga dapat memastikan bahwa objektifnya dapat tetap tercapai. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui wawancara dan analisis dokumen seperti Dokumen Kebijakan Internal Bank, Laporan Tahunan, dan Laporan Keuangan. Studi ini menunjukkan bahwa walaupun masih terdapat beberapa kelemahan, PT Bank CEF, Tbk. telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko kredit sesuai kerangka evaluasi dan peraturan yang berlaku. Bank CEF juga telah mengadopsi peraturan tersebut ke dalam pedoman internal bank. Penerapannya memiliki dampak yang positif terhadap kinerja keuangan bank di tahun 2021 seperti Rasio Kredit Bermasalah dan Rasio Kecukupan Modal Minimum. ......This study aims to evaluate the implementation of credit risk management by PT Bank CEF, Tbk., during Covid-19 based on credit risk management framework and related policy, POJK No.48/POJK.03/2020, and the effect on the bank’s financial performance in 2021. One of the biggest impacts of Covid-19 on banking sectors is the increasing numbers of default, which also affects the overall performance of a bank. Credit risk management is an important part that must be involved in the daily activities of an organization. By implementing it, an organization is expected to be aware of the risks that they may face and build a comprehensive mitigation plan to manage the risks to keep their abilities to fulfill their objectives. The method of this study is using qualitative research through interviews and is supported by the organization's documents such as Internal Policy Document, Annual Report, Financial Statement, and others. The study shows that PT Bank CEF, Tbk. has implemented credit risk management for the consumers that were affected due to Covid-19 based on the framework and related policy. They also embedded it in their internal policy to minimize the potential of credit risk. It also shows that the implementation has affected their financial performance in 2021, which can be seen from Non – Performing Loan Ratio and Capital Adequacy Ratio.