Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Korupsi merupakan salah satu masalah fundamental yang dihadapi bangsa Indonesia. Upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan sejak lima dekade yang lalu, namun upaya tersebut belum dilakukan dengan efektif. Salah satu sebab ketidakefektifan upaya pemberantasan korupsi adalah tidak adanya kolaborasi antarinstitusi dalam pemberantasan korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pola dan dampak relasi antarinstitusi serta membangun model collaborative governance dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam, diskusi terarah, dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolabporasi pemberantasan korupsi di Indonesi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang disampaikan oleh Ansell dan Gash, yaitu kondisi awal; kepemimpinan fasilitatif; ketidakseimbangan kewenangan; sumber daya manusia, dan anggaran antarinstitusi; insentif dan batasan untuk berpartisipasi; dan desain kelembagaan, serta beberapa faktor yang secara khusus ditemukan di Indonesia, yaitu: integritas SDM pemangku kepentingan; budaya masyarakat yang permisif terhadap korupsi; kondisi politik yang berbiaya tinggi; dan budaya organisasi patron client institusi pemberantasan korupsi. Dari temuan faktor-faktor tersebut, peneliti merumuskan pola relasi antarinstitusi dalam pemberantasan korupsi. Pola relasi tersebut berdampak pada belum efektifnya upaya pemberantasan korupsi. Model collaborative governance dalam pemberantasan korupsi disusun dengan modifikasi model yang digagas oleh Ansell dan Gash. Modifikasi terdapat pada dua hal, yaitu faktor-faktor yang memengaruhi collaborative governance dan urutan dalam proses kolaborasi. Terkait urutan dalam proses kolaborasi, kepemimpinan yang fasilitatif dan teladan menjadi inisiator proses kolaborasi. Untuk memberantas korupsi di Indonesia, presiden harus tampil sebagai fasilitator dan teladan, terutama dalam menginisiasi dialog tatap muka antarinstitusi terkait dalam rangka penyusunan strategi utama pemberantasan korupsi.......Corruption is one of the fundamental problems facing by Indonesian. Corruption eradication efforts have been carried out since five decades ago, but these efforts have not been done effectively. One of the reasons for the ineffectiveness of anti-corruption efforts is the absence of inter-institutional collaboration in eradicating corruption. This study aims to analyze the patterns and impacts of inter-institutional relations and to build collaborative governance model in eradicating corruption in Indonesia. The research was conducted by qualitative approach with data collection method in the form of in-depth interview, focus group discussion, and existing statistic. The results showed that the process of eradicating corruption in Indonesia is influenced by the factors conveyed by Ansell and Gash, namely the initial condition; facilitative leadership; imbalance of authority; human resources, and anti-institutional budget; incentives and limitations to participate; and institutional design, and several factors that are specifically found in Indonesia, namely: the integrity of key stakeholder; a permissive culture of society against corruption; high-cost political conditions; and patron client organizational culture. From the findings of these factors, the researcher formulated the inter-institutional relationship pattern in corruption eradication. The relationship pattern has an impact on the effectiveness of anti-corruption efforts. Collaborative governance model in eradicating corruption is developed by modification of model initiated by Ansell and Gash. Modification exists in two ways, namely factors affecting collaborative governance and sequencing in the process of collaboration. Regarding sequences in the collaboration process, facilitative leadership and role models become the initiators of the collaborative process. To combat corruption in Indonesia, the president must emerge as facilitator and role model, especially in initiating face-to-face dialogue in the framework of preparing a grand strategy to eradicate corruption."

"Penelitian ini membahas teks Kangjeng Tuan Ingkang Wicaksana Gupernur Jendral Otto van Rees (KTIWGJO) salah satu teks yang berada di dalam naskah arsip Koepija Djendralan (KD) koleksi KHP Widya Budaya Keraton Yogyakarta. Teks KTIWGJO tertulis dalam bahasa Jawa dan berbentuk gancaran (prosa). Teks ini dikaji dengan langkah kerja filologi. Selanjutnya, analisis isi teks menggunakan teori poskolonialisme dan teori hegemoni. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyajikan suntingan dan terjemahan teks KTIWGJO agar mudah dibaca dan dipahami oleh masyarakat kini dan menjelaskan prosesi penyambutan serta penghormatan tamu di Keraton Yogyakarta pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwana VII. Penelitian ini mengungkapkan bahwa adanya pola relasi yang terjadi pada prosesi penyambutan dan penghormatan Kanjeng Tuan Ingkang Wicaksana Gubernur Jenderal Otto van Rees selama berada di Yogyakarta. Sebelum menuju pembahasan pola relasi, terdapat beberapa analisis isi teks KTIWGJO, antara lain mengenai latar belakang historis yang tercermin dalam teks KTIWGJO. Latar historis yang dibangun melalui teks ini adalah pada masa kolonialisme Belanda saat pemerintahan Sultan Hamengku Buwana VII. Selanjutnya terdapat analisis struktur naskah KD, kemudian analisis penyambutan dan penghormatan pada saat kedatangan Gubernur Jenderal Otto van Rees, dan analisis kegiatan Gubernur Jenderal Otto van Rees selama tujuh hari di Yogyakarta. Pola relasi yang dianalisis menggunakan teori poskolonialisme akan memunculkan relasi hegemoni di antara prosesi-prosesi yang terjadi. Penelitian tentang KTIWGJO ini membuka pengetahuan baru tentang naskah arsip Keraton Yogyakarta pada masa kolonialisme Belanda dan mengenai prosesi penyambutan serta penghormatan yang terjadi pada masa itu, sehingga dapat mengungkap nilai sosial dan budaya yang berlaku. Selain itu, penelitian pada teks KTIWGJO ini juga dapat menambah wawasan baru mengenai pola hegemoni yang dilakukan oleh pihak pribumi pada masa itu dan membuktikan bahwa pihak terjajah tidak semuanya adalah pihak terbelakang dan mudah dibodohi.......This research was discussed the text of Kangjeng Tuan Ingkang Wicaksana Governor General Otto van Rees (KTIWGJO), it is one of the texts in the archive manuscript of Koepija Djendralan (KD) the collection of KHP Widya Budaya Keraton Yogyakarta. The text of KTIWGJO was written in Javanese and in the form of prose. This text was studied with philology analysis. Furthermore, the analysis of the content text used the theory of postcolonialism and the theory of hegemony. The purpose of this study was to present the edits and translations of the KTIWGJO text, so that it was easily to read and understood by today's society and to explain the procession of welcoming and honoring guests at the Yogyakarta Palace during the reign of Sultan Hamengku Buwana VII. This study was revealed that there is a pattern of relations that occurs in the procession of welcoming and respecting Kanjeng Tuan Ingkang Wicaksana Governor General Otto van Rees while in Yogyakarta. Before going to the discussion of relational patterns, there are several analyzes of the content of the KTIWGJO text, including the historical background reflected in the KTIWGJO text. The historical setting was built through this text was during the Dutch colonial period when the reign of Sultan Hamengku Buwana VII. Furthermore, there was an analysis of the structure of the KD manuscript, then an analysis of the welcome and respect at the arrival of the Governor General Otto van Rees, and an analysis of the activities of the Governor General Otto van Rees for seven days in Yogyakarta. The pattern of relations analyzed used the theory of postcolonialism was created a hegemonic relationship between the processions that occur. This research on KTIWGJO opens up new knowledge about the archives of the Yogyakarta Palace during the Dutch colonialism period and the welcoming and honoring processions that occurred at that time, so that it can reveal the prevailing social and cultural values. In addition, the research on the text of the KTIWGJO can also added new insight into the pattern of hegemony was carried out by the society at that time and proven that not all of the colonized were backward and easily fooled."

"Upaya pencegahan HIV pada pasangan serodiskordan dan serokonkordan berkaitan dengan perilaku yang berfokus pada pandangan dan keyakinan individu. Hasil studi tentang penularan HIV pada pasangannya ditemukan bahwa 25% ditularkan oleh pasangannya yang positif HIV. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui gambaran perilaku pencegahan HIV pada pasangan serodiskordan dan serokonkordan di yayasan Grapiks Bekasi.Metode:Penelitian ini menggunakan desain studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam secara daring melalui aplikasi yang menyediakan fitur percakapan suara.Hasil penelitian menunjukan bahwa perilaku pencegahan HIV pada pasangan serodiskordan yaitu sebagain besar tidak konsisten menggunakan kondom namun patuh mengkonsumsi obat ARV, sedangkan semua pasangan serokonkordan konsisten menggunakan kondom dan patuh mengkonsumsi obat ARV. Semua ODHA telah mengungkapkan statusnya kepada pasangannya. Namun tidak semua mengungkapkan kepada keluarganya. Semua pasangan memiliki pengetahuan yang cukup baik seperti faktor penularan, pencegahan dan pengobatan. Namun, kurang baik mengenai mutasi virus akibat jika tidak menggunakan kondom bagi pasangan serokonkordan. Pola relasi suami istri pada pasangan serodiskordan adalah head complement (istri bekerja dirumah dan keputusan diakhir tetap pada suami)sedangkan pasangan serokonkordan yaitu head complementdan