Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian tentang kebudayaan polisi ini menggambarkan tentang kebudayaan yang dimiliki dan dioperasionalkan oleh polisi di Polsek Sumowono. Kebudayaan dilihat sebagai satuan gejala tentang pola-pola bagi kelakuan manusia (Keesing & Keesing, 1971) dan sebagai mekanisme kontrol bagi kelakuan dan tindakan-tindakan manusia (Geertz, 1973) yang diorganisasi dalam pikiran manusia, Berpijak dari definisi kebudayaan dari Marvin Harris, peneliti menempatkan kebudayaan polisi sebagai pola tingkah laku yang dikaitkan dengan polisi sebagai organ, fungsi, dan personal yang ada di dalam masyarakat Sumowono. Kebudayaan polisi di Polsek Sumowono terorganisasi dalam pikiran oleh pola tindakan polisi, enkulturasi, dan unsur kebudayaan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode etnografi. Peneliti mengamati pengetahuan yang dimiliki polisi dalam menjalankan tugas dan di luar tugas yang terlihat dari tindakannya yang berpola. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan, dengan teknik pengamatan terlibat dan wawancara. Antisipasi kelemahan penelitian dilakukan dengan memperbanyak objek penelitian dan melibatkan diri secara langsung dalam penelitian.Hasil penelitian menggambarkan bahwa tindakan polisi memperlihatkan pola keteraturan tertentu dari setiap bentuk tindakannya karena adanya keterikatan pada pedoman yang mengatumya. Kebudayaan polisi di Polsek Sumowono mencakup tentang keteraturan perilaku dalam menjalankan tugas dan di luar tugas, serta keterikatan pada prinsip kebudayaannya yang meliputi aturan formal dan informal yang dipahami dan dipercayai."

"Tesis ini adalah tentang proses pengungkapan kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari di Polres Pati. Fokus dari kajian ini adalah pada pelaksanaan kegiatan anggota unit idik laka lantas dalam menangani kasus tabrak lari. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan dari proses penyelidikan dan penyidikan yang menjadi tugas dan tanggung jawab setiap anggota unit idik laka.Tujuan tesis ini adalah untuk menunjukan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anggota unit idik laka tidak dilakukan sebagaimana mestinya, yang mengakibatkan kasus-kasus tabrak lari yang terjadi banyak yang mandeg.Dalam mengkaji kegiatan-kegiatan tersebut digunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan etnografi dengan metodologi studi kasus, yang dilakukan melalui cara pengamatan, wawancara dan kajian dokumen.Hasil penelitian yang dapat ditemukan adalah masih kurangnya kegiatan?kegiatan dari anggota unit idik laka dalam mengungkap kasus tabrak lari dengan indikasi bahwa kegiatan-kegiatan yang secara khusus dilakukan untuk mengungkap kasus tabrak lari tidak dilakukan. Hal ini terjadi karena, adanya berbagai faktor yang mempengaruhi antara lain: Kebijaksanaan pimpinan Polres, kualitas kasus tabrak lari, budaya Polisi dan tingkat motivasi angota unit idik laka.Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut mengakibatkan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi banyak yang tidak terungkap, yang dikarenakan kurangnya dukungan dari pimpinan, sistem kontrol yang masih lemah dan banyaknya tugas-tugas yang dilakukan anggota unit di luar tugas pokoknya sehingga sangat menyita waktu dan tenaga. Akibatnya, anggota unit idik laka tidak serius menangani kasus tabrak lari dan cenderung meremehkan kasus tabrak lari yang terjadi."

"Tesis ini tentang Polisi dan kebijakanya dalam menangani tawuran antarkampung di indramayu. Perhatian atau fokus penelitian adalah pada Pencegahan Tawuran Antarkampung Oleh Polres Indramayu. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi, yaitu dengan cara mengamati setiap gejala yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari dari obyek penelitian. Pengamatan terlibat terhadap kehidupan warga desa-desa yang pemah mengalami tawuran, kehidupan para anggota polisi pada saat dinas dan diluar jam dinas. Penelitian dengan metode Kualitatif dan pendekatan etnografi dimaksudkan untuk dapat melihat dan memahami gejala-gejala yang ada sesuai dengan maknanya dari sudut pandang mereka, dalam hal ini warga desa, anggota Polres dan Polsek di wilayah penelitian.Hasil penelitian mendiskripsikan bahwa, tawuran antar kampung terjadi akibat banyaknya penyandang masalah sosial yang disebabkan oleh adanya pembangunan, dimana pembangunan memberikan perubahan sosial dan budaya pada masyarakat. Perubahan sosial dan budaya merupakan dampak dari penggunaan kemajuan teknologi dibidang transportasi, komunikasi dan teknologi dalam pembangunan, sehingga prilaku masyarakat dalam bersaing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mengarah pada konflik yang destruktif. Sebab lain adalah dad faktor sejarah, faktor sumber daya manusia yang berkualitas rendah, banyaknya angka pengangguran dan kurangnya kesempatan kerja.Kebijakan pimpinan Polres dalam menangani tawuran antarkampung adalah dengan menyamakan persepsi tentang "tawuran" dan upentingnya keamanan", bagi daerah yang sedang membangun, kepada Pemerintah Daerah, DPRD dan Masyarakat. Mengangkat masalah tawuran menjadi masalah bersama, tawuran sebagai masalah sosial, sehingga penanganannya memerlukan keterpaduan. Keterpaduan antara Pemerintah dan Masyarakat dalam menangani tawuran, temyata mampu meredam tawuran. Hal ini disertai dengan kesadaran warga masyarakat akan kebutuhan rasa aman, sehingga warga dengan penuh kesadaran membantu pemerintah untuk mewujudkan rasa aman. Kebijakan pemolisian yang dilaksanakan oleh polres indramayu menggunakan model pemolisian reaktif, pemolisian ini dilakukan untuk menangani kejahatan yang telah muncul. Pemolisian seperti ini mengedapankan penegakkan hukum, tujuanya adalah untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tawuran. Kebijakan tersebut telah berhasil meredam terjadinya tawuran antarkampung, tetapi belum bisa mencegah terjadinya tawuran. Kebijaksanaan Pemolisian Reaktif tidak dapat diterapkan untuk mencegah tawuran, karena kebijakan demikian hanya memberikan efek deference sesaat saja, bahkan penanganan tawuran model ini bisa menimbulkan konflik baru. Dalam melakukan pencegahan tawuran, bentuk kegiatan pemolisian yang tepat adalah comunity policing (pemolisian komuniti)."

"Tulisan ini membahas mengenai penerapan diskresi polisi dalam proses penyelidikan kasus tindak pidana narkotika dan pencucian uang dari hasil kejahatan narkotika yang dilakukan di lingkup Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. Dengan memanfaatkan data hasil wawancara serta data kasus di Ditresnarkoba, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan diskresi dalam proses penyelidikan kasus kejahatan narkotika dan pencucian uang direpresentasikan melalui penyaringan perkara. Diskresi yang dilakukan pada proses penyelidikan kejahatan narkotika dan pencucian uang merujuk pada situasi penerapan diskresi oleh pandangan Wilson. Penerapan diskresi dilakukan dengan mempertimbangkan adanya faktor internal direktorat yang terkait dengan nilai organisasi di lingkup Ditresnarkoba. Identifikasi lima pendekatan normative order meliputi aturan hukum; kontrol birokrasi; pengalaman; kemampuan; dan moralitas memberikan penjelasan bahwa nilai dan budaya organisasi di Ditresnarkoba dapat menjadi pengaruh perilaku polisi terkait penerapan diskresi."