Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ada keterkaitan antara politik hukum penddikan nasional denga paragdigma penyelenggaraan pendidikan dan klaim tentang kegagalan mendidik di Indonesia. Politik hukum pendidikan nasional tercantum dalam pasal 31 UUD RI Tahun 1945. Ketentuan padal 31 tersebut menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia adalah pendidikan sarat nilai (Values), bukan sekedar pendidikan yang mengajarkan kepandaian dan keunggulan berbasis pengembangan akal belaka, tetapi pendidikan dilandasi nilai-nilai luhur. Inilah paradigma pendidikan Skolastik yang menghasilkan pemikir atau ilmuan dari pada parktisi. Pendiidkan di Indonesia pada awalnya dipengaruhi oleh tradisi pemikrian ini. paradigma Skolastik ini melahirkan pendidikan yang berpusat pada guru. Memasuki era Orde Baru pada tahun 1967, paradigma skolastik mulai tergeser oleh paradigma realis didasarkan pada keyakinan bahwa sumber pengetahuan tidak bersumber dari guru saja, tetapi bersumber juga dari relaitas atau kenyataan hidup. landasan pembenarannya bahwa didalam realitas selalu ada persoalan-persoalan yang bisa berkembang yang membutuhkan penanganan secara konteksual, yang tidak selalu didasarkan pada nilai-nilai (values) yang bersifat imperatif. Ia menghasilkan lulusan yang diharapkan profesional, dapat menyelesaikan persoalan secara kontekstual. Akan tetapi pendidikan dalam paradigma realis ni berpotensi menghasilkan manusia cerdas namun mengabaikan nilai-nilai yang disepakati bersama sebagai bangsa. ketika paradigma realitis diterima sebagai sebuah kebenaran maka pendidikan yang mengutamakan pembentukan karakter da nilai-nilai luhur menjadi suatu yang aneh. Akan tetepi ketika muncul ekses-ekses penyelenggaraan pendidikan berparadigma realis, seperti munculnya desakan diberlakukannya secara penuh HAM universal, tekanan penghormatan hak-hak individu, merosotnya penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan dan agama maka yang dipersalahkan adalah penyelenggara pendidikan. Kemudian dikatakan siste, pendidikan nasional gagal menghasilkan manusia berbudi luhur, padahal sumbernya karena kesalahan secara paradigmatik dalam penyelenggaraan pendidikan."

"Universitas Sriwijaya merupakan perguruan tinggi negeri yang dalam menjalankan kegiatannya memiliki visi yaitu : “menjadi perguruan tinggi berbasis riset terkemuka, yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi”. Dalam mendukung kegiatan sehari-harinya tersebut, Universitas Sriwijaya memiliki lembaga pelaksana akademik, LPPM Unsri yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis kebijakan terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat. Pengetahuan menjadi sumber daya utama bagi LPPM Unsri dan harus dikelola sehingga pengetahuan itu tidak hilang akibat karyawan yang pensiun, mutasi dan rotasi, maupun pergantian Ketua LPPM. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi manajemen pengetahuan yang dapat mengetahui implementasi kebijakan dan pelaksanaan program penelitian dan pengabdian masyarakat pada Universitas Sriwijaya. Perumusan strategi manajemen pengetahuan menggunakan kerangka kerja Zack. Hasil dari rumusan strategi manajemen pengetahuan antara lain: 1) kebijakan program penelitian dan pengabdian masyarakat di perguruan tinggi berdasarkan kebijakan umum Direktorat Pendidikan Tinggi: 2) implementasi kebijakan dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi masih ada kendala antara lain sosialisasi penelitian dan pengabdian masih kurang, dan kemampuan metodologi penelitian masih rendah; 3) hasil penelitian yang dilaksanakan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan. Namun masih sedikit yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan jumlah materi ajar, publikasi nasional atau intenasional, dan perolehan hak paten; dan 4) kegiatan pengabdian masyarakat belum berdasarkan hasil penelitian.

---

Sriwijaya University is a state university which in carrying out its activities has a vision, namely: “to become a leading research-based university, which excels in various fields of science and technology”. In supporting these daily activities, Sriwijaya University has an academic implementing agency, LPPM Unsri which has the task of providing technical, administrative and policy analysis support related to research and community service. Knowledge is the main resource for LPPM Unsri and must be managed so that knowledge is not lost due to retired employees, transfers and rotations, as well as changes in the Chair of the LPPM. This study aims to formulate a knowledge management strategy that can determine policy implementation and implementation of research and community service programs at Sriwijaya University. Formulation of knowledge management strategy using the Zack framework. The results of the formulation of the knowledge management strategy include: 1) research and community service program policies in tertiary institutions based on the general policy of the Directorate of Higher Education: 2) policy implementation in improving the quality of higher education still faces obstacles, including lack of socialization of research and community service, and lack of capacity research methodology is still low; 3) the results of the research carried out can be utilized for the development and improvement of knowledge. However, there is still little that can be used to increase the number of teaching materials, national or international publications, and obtain patents; and 4) community service activities are not yet based on research results."

"Penelitian ini merupakan suatu upaya untuk memahami terbentuknya sebuah kebijakan Bebas Biaya Sekolah (BBS) yang muncul sebagai kepedulian pemerintah Kabupaten Pandeglang terhadap kondisi pembangunan pendidikan di Kabupaten Pandeglang yang masih terdapat gap sebesar 2,9 dibandingkan dengan target peneapaian program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Selain itu, kebijakan BBS juga didorong atas kepedulian atas persoalan perekonomian masyarakat, yang minim dalam mengalokasikan dananya untuk biaya pendidikan.Proses terbentuknya kebijakan tersebut menjadi menarik karena pada awal munculnya wacana terkesan bersifat top down, karena datang dari ide dan pemikiran Kepala Daerah. Oleh karena itu penelitian ini ingin melihat proses terbentuknya kebijakan BBS sebagai sebuah pendekatan legal formal lewat pendekatan institusional yang didalamnya melibatkan dinamika peran eksekutif, legislatif dan civil society.Dengan menggunakan teori kebijakan publik, teori politik lokal, teori konflik dan konsensus serta teori civil society, penulis melakukan penelitian dengan metode kualitatif dan analisis melalui penggabungan dari berbagai cara (trianggulasi) serta interpretatif. Waktu penelitian yaitu bulan April-Mei 2006 dengan lokus penelitian pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan BBS terbentuk melalui pentahapan proses pembentukan kebijakan mulai dari Penyusunan Agenda; Formulasi Kebijakan; Adopsi Kebijakan; Implementasi Kebijakan sampai Evaluasi Kebijakan. Dinamika juga terjadi dalam proses pembentukan kebijakan tersebut dimana adanya konflik dari para pihak yang pro dan kontra yang pada akhirnya terjadi konsensus politik berupa sebuah kompromi setelah ditempuh jalan musyawarah melalui jalan dialogis secara intens dilakukan terutama antara pihak eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2005.Teori-teori yang penulis gunakan yaitu teori kebijakan publik, teori politik lokal, teori konflik dan konsensus serta teori civil society terbukti mendukung hasil penelitian yang penulis temukan di lapangan.

---

This research is an effort to understand the policy development of Free Budget School that emerges as a concern of the local government of Pandeglang Regency on the condition of the education development in the regency. In Pandeglang, there is still a gap of 2.9% compare to the target of nine year compulsory education program. In addition, the policy of Free Budget School is endorsed by concern on economic condition of the people in Pandeglang to allocate their budget on school.

The process of policy making is interesting because originally the discourse of it tended to be top down because initiated by the regents. For that reason, this research tries to explore the process of policy making as a legal formal approach through institutional approach involving the role of executive, legislative, and civil society.

By using theory of public policy, theory of local politics, theory of conflict and consensus, and theory of civil society, the writer examines the research applying qualitative method and analyzing the data through combination of different techniques or triangulation and also interpretative. The research was done on April to May 2006 and the location is the government of Pandeglang Regency.

The result of the research shows that the policy is formulated through several phases start from agenda arrangement, policy formulation, policy adoption, policy implementation, policy evaluation. The dynamic activities are occurred when there is a conflict between stakeholders who agree or disagree ended by a political consensus. The consensus is achieved through intensive dialogue, especially between executive and legislative, by arranging Local Budget Plan to be a fix Local Budget on 2005.

Theories applied in the research, which are theory of public policy, theory of local politics, theory of conflict and consensus, and theory of civil society are confirmed by the result of the research."