Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini mengkaji Penelitian ini menganalisis efektivitas keberlakuan polis asuransi jiwa terkait ketentuan lapse dan pemulihan polis, berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 630/PDT/2020/PT DKI. Fokus penelitian adalah pertimbangan hukum dalam putusan tersebut terkait kelalaian tertanggung, Astiang, dalam membayar premi tepat waktu dan efektivitas polis dalam menjamin risiko sesuai ketentuan lapse. Penelitian ini juga mengevaluasi pemulihan polis dalam perkara klaim oleh ahli waris tertanggung, Molly Situwanda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan kasus untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang diterapkan dalam praktik hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak mempertimbangkan kelalaian tertanggung dalam membayar premi tepat waktu. Sesuai Pasal 1226 BW, syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian timbal balik seperti perjanjian asuransi, yang berarti jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban, perjanjian tersebut batal tanpa perlu permintaan pembatalan oleh hakim. Fakta menunjukkan bahwa pemegang polis beberapa kali lalai membayar premi tepat waktu, menyebabkan polis asuransi berstatus lapse atau tidak aktif sebanyak 10 kali. Meskipun pemegang polis, Astiang, melakukan pemulihan polis, premi tetap tidak dibayarkan hingga jatuh tempo pada 28 Desember 2016, sehingga status polis menjadi lapse. Berdasarkan syarat umum polis pertanggungan, penanggung memberikan masa leluasa, namun premi tetap tidak dibayarkan. Penanggung juga melakukan pemotongan nilai investasi hingga 15 Oktober 2018, tetapi tidak ada upaya dari pemegang polis untuk membayar, menyebabkan status polis menjadi tidak aktif (lapse). ......This thesis analyzes the effectiveness of life insurance policy validity concerning lapse provisions and policy reinstatement, based on the case study of Jakarta High Court Decision Number 630/PDT/2020/PT DKI. The research focuses on the legal considerations in the decision related to the negligence of the insured, Astiang, in paying premiums on time and the effectiveness of the policy in ensuring risks according to lapse provisions. This study also evaluates policy reinstatement in the matter of claims by the insured's heir, Molly Situwanda. The research employs a doctrinal method with a case approach to study the legal norms or rules applied in legal practice. The results indicate that the judge did not consider the insured's negligence in paying premiums on time. According to Article 1226 of the Civil Code, a termination condition is always deemed included in reciprocal agreements such as insurance agreements, meaning that if one party does not fulfill their obligations, the agreement is terminated without requiring a termination request by the judge. The facts show that the policyholder repeatedly failed to pay premiums on time, causing the insurance policy to lapse or become inactive 10 times. Although the policyholder, Astiang, reinstated the policy, the premiums remained unpaid until the due date on December 28, 2016, resulting in the policy lapsing again. Based on the general terms of the coverage policy, the insurer provided a grace period, but the premiums remained unpaid. The insurer also deducted the investment value until October 15, 2018, but there was no effort from the policyholder to pay, leading to the policy becoming inactive (lapsed).

Abstrak :
Perjanjian kredit merupakan salah satu sumber pembiayaan yang dinilai cukup mudah untuk didapatkan dan cukup aman bagi seorang debitur. Dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari, termasuk juga dalam proses pemberian kredit bank selalu dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian atau The Prudential Principle. Melalui metode pengumpulan data yang dilakukan dengan pengumpulan data kepustakaan dan wawancara, akhirnya diketahui bahwa, pada proses pemberian kredit, prinsip kehati-hatian ini diterapkan dengan beberapa cara, diantaranya dengan pencantuman klausul syarat tangguh atau conditions or precedent clause dalam perjanjian kredit. Salah satu persyaratan yang banyak dipilih oleh bank untuk dicantumkan dalam perjanjian kredit adalah syarat penutupan polis asuransi atas barang-barang yang dijadikan agunan milik nasabah debitur. Penutupan polis asuransi ini diharapkan dapat meminimalisir besarnya kehadiran resiko dalam proses pengembalian edit oleh nasabah debitur. Dengan dilakukannya penutupan polis asuransi, jika dikemudian hari barang-barang agunan milik debitur terkena resiko , debitur tidak perlu menggunakan dananya sendiri untuk mengganti kerugian yang dideritanya karena debitur akan mendapafkan biaya ganti rugi dari perusahaan asuransi. Dalam rangka semakin meningkatkan proteksi atas dirinya, selain memasukkan syarat penutupan polis asuransi atas barang-barang yang dijadikan agunan dalam perjanjian kreditnya, bank juga mensyaratkan agar polis asuransi atas barang-barang agunan milik debitur tersebut dilengkapi dengan suatu klausul khusus yang memungkinkan bank dilibatkan sebagai pihak ketiga dalam perjanjian asuransi yang dibuat antara nasabah debitur sebagai pihak tertanggung dengan perusahaan asuransi sebagai penanggung, klausul ini dikenal sebagai Banker's clause.

Abstrak :
Polis asuransi adalah dasar dari suatu hubungan asuransi antara para pihak yang terlibat di dalamnya, yang meliputi penanggung, tertanggung, peserta, dan/atau pemegang polis. Seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan teknologi, polis asuransi pada saat ini tidak hanya berbentuk fisik (hardcopy), melainkan juga dalam bentuk elektronik (e-polis) atau dalam bentuk digital (softcopy). Tesis ini membahas permasalahan mengenai pengaturan polis asuransi elektronik di dalam peraturan perundang-undangan perasuransian dan perundangan terkait, keabsahan dari polis asuransi elektronik, dan bagaimana kekuatan pembuktian dari polis asuransi elektronik (e-polis) dalam hal terjadi sengketa klaim antara penanggung dengan tertanggung, peserta, dan/atau pemegang polis. Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis-normatif, dengan teori kebebasan berkontrak digunakan sebagai pisau analisa untuk menganalisis polis asuransi elektronik (e-polis) tersebut. Keberadaan polis asuransi elektronik (e-polis) sejatinya diakui di dalam ketentuan perundang-undangan, secara spesifik di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, dan dianggap sama seperti polis asuransi konvensional, serta memiliki kekuatan pembuktian dan keabsahan sebagai dasar hubungan asuransi antara penanggung dengan tertanggung, peserta, dan/atau pemegang polis sepanjang telah memperoleh persetujuan dari tertanggung, peserta, dan/atau pemegang polis mengenai penerbitannya secara elektronik. Namun demikian masih terdapat celah hukum, dimana tidak disebutkan secara jelas di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.05/2015 mengenai bentuk persetujuan yang dimaksud. ......Insurance policy is the basis of an insurance relation between the parties therein, which consist of the insurer, the insured, the participant, and/or the policy holder. In line with the times and the development of technology, the existence of insurance policies nowadays is not only in the physical form (hardcopy), but also in the electronic form (e-policy/softcopy). This thesis will explore the issues of the electronic insurance policy in the regulation related to the insurance sector and any other related regulation, the validity of the aforementioned electronic insurance policy (e-policy), as well as the legitimacy of the electronic insurance policy as evidence in tems of a claim dispute among the insured and the insured, the participant, and/or the policy holder. The method used in this thesis is the yuridis-normatif method, where the freedom of contract theory will be used as a tool to analyze the aforementioned electronic insurance policy (e-policy). The electronic insurance policy (e-policy) is basically acknowledged in the prevailing regulation, especially in the Financial Service Authority Regulation No. 23/POJK.05/2015 concerning Insurance Products and the Marketing of Insurance Products, and is considered equal to the conventional insurance policy, and has its legitimacy and validity as the basis of the insurance relation among the insurer and the insured, the participant, and/or the policy holder as long as it has obtained approvals from the insured, the participant, and/or the policy holder for its issuance. However, the form and the purpose of the approval need to be emphasized as there is no firm explanation about the approval in POJK No. 23/POJK.05/2015.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai lembaga penjamin pemegang polis asuransi sebagai perlindungan bagi nasabah perusahaan asuransi. dalam rangka perlindungan terhadap pemegang polis, lembaga penjamin pemegang polis berfungsi melindungi kepentingan pemegang polis apabila perusahaan asuransi mengalami kegagalan bayar, meskipun demikian, di Indonesia sampai sekarang belum dibentuk lembaga yang dimaksud meski sudah diamanatkan Undang-Undang Perasuransian. Berdasarkan hal tersebut, pertama-tama penulis akan meneliti bagaimanakah perbandingan ketentuan perlindungan terhadap tertanggung dan pemegang polis yang diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dengan Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. kemudian juga bagaimanakah lembaga penjamin pemegang polis di Singapura yang telah menjalankan program penjaminan polis seperti yang diamanatkan oleh Pasal 53 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-nomatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan analisis. Hasil penelitian yang didapatkan adalah mekanisme perlindungan pemegang polis antara UU No. 2 Tahun 1992 dengan UU No.40 Tahun 2014 tidak memiliki perbedaan jauh. Hanya terdapat perbedaan dalam hal nomenklatur dan persyaratan formil saja. Kemudian di Singapura lembaga penjamin pemegang polis terlembaga menyatu dengan lembaga penjamin simpanan dengan nama Singapore Deposit Insurance Corporation dengan membentuk PPF Life Fund dan PPF General Fund untuk melindungi pemegang polis. ......This thesis discusses policyholder deposit insurance corporation for protection of insurance company customers. in regards to protect the policyholder, policyholder deposit insurance corporation serves to protect the interests of the policyholder if the insurance company fails to pay. however, Indonesia has not been establish institution that previously mentioned despite Insurance Law have already mandated. Based on this, first the author will examine how the comparison of provisions of protection against the insured and policyholders between which set in Law No.2 of 1992 with Law No. 40 of 2014. Second, how institution of policyholder protection in Singapore who has run the policy guarantee program just as mandated by Article 53 of Law no. 40 Year 2014. This thesis research using juridical normative research method with approach of legislation, concept, and analysis. The result of this research is protection mechanism of policy holder between Law no. 2 of 1992 with Law No.40 of 2014 does not have much difference. The differences only in nomenclature and formal requirements. Then in Singapore the institutional policy guarantor institution integrates with the deposit insurance agency under the name Singapore Deposit Insurance Corporation by establishing PPF Life Fund and PPF General Fund to protect policyholders.

Abstrak :
Dalam karya akhir ini dibahas mengenai perhitungan premi polis asuransi jiwa endowment partisipasi. Komponen polis tersebut dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu kontrak dasar, opsi partisipasi dan opsi surrender. Adanya partisipasi ditujukan untuk menarik pemegang polis karena jika perusahaan asuransi jiwa memperoleh keuntungan investasi maka pemegang polis berhak untuk memperoleh bagian dari keuntungan tersebut. Pada awalnya, perhitungan premi dilakukan dengan menggunakan asumsi tingkat bunga yang lebih kecil daripada tingkat bunga dari instrumen investasi bebas risiko. Dengan tingkat bunga tersebut maka pemegang polis memperoleh garansi minimum uang pertanggungan. Setiap tahun setelah hasil investasi diperoleh, uang pertanggungan akan disesuaikan dengan tingkat pengembalian investasi yang diperoleh. Tingkat pengembalian investasi setiap tahun tentunya tidak sama dan tidak dapat diketahui dengan pasti. Oleh sebab itu, tingkat pengembalian investasi dimasa yang akan datang diestimasi dengan menggunakan metode binomial. Estimasi tingkat pengembalian investasi digunakan untuk melakukan penyesuaian terhadap uang pertanggungan yang digaransikan.

Abstrak :
Kita mengenal bahwa macam pertanggungan itu pada umumnya dikelompokkan dalam pertanggungan kerugian dan pertanggungan jiwa (sejumlah uang). Dalam skripsi ini yang dibahas adalah pertanggungan kerugian yang terdiri aari pertanggungan kebakaran, pertanggungan angkutan laut dan pertanggungan kenderaan bermotor (khusus kenderaan bermotor roda empat). Sebagaimana diketahui bahwa dewasa ini Bangsa Indonesia sedang giat melakukan pembangunan, hal ini berarti bahwa hubungan antara sesama anggota masyarakat itu semakin meningkat, dan juga bertambahnya gedung-gedung bertingkat, kendaraan-kendaraan yang lalu lalang serta pengangkutan melalui laut bertambah ramai. Maka oleh karena itu sudah dapat dibayangkan bahwa resiko yang mungkin terjadi dari suatu peristiwa yang terjadinya belum tentu akan cukup besar sehingga resiko tersebut perlu dialihkan pada pihak lain yaitu oleh asuransi. Jadi dengan demikian terjadilah suatu perjanjian pertanggungan yaitu suatu perjanjian antara penanggung dan tertanggung. Penanggung berjanji akan membayar sejumlah uang atas kerugian karena suatu peristiwa yang terjadinya belum tentu itu, dan tertanggung sendiri berjanji untuk membayar premi sebagai imbalan jasa terhadap penanggung. Untuk penyusunan skripsi ini, penulis lakukan dengan menggiinakan raetode kepustakaan (Library Hesearch) dan metode lapangan (Field Research), Dalam metode kepustakaan penelitian dilakuivan dengan mencari data-data dari buku-buku atau tulisan-tulisan yang ada diperpustakaan yang berhubungan dengan judul skripsi ini. Sedangkan metode lapangan, penelitian dilakukan dengan cara penelitian langsung ke lapangan ketempat perusahaan yang bersangkutan melalui sistim wawancara. Penyusunan skripsi ini hanya merupakan suatu hasil pengungkapan data (descriptif) dan analitis tanpa menggunakan pengujian hipotesa. Karena perjanjian pertanggungan itu pada hakekatnya adalah suatu perjanjian timdal balik, sudah barang tentu mengikut sertakan beberapa pihak dalam rangkaian menyatakan hak dan kewajiban yang akan menjamin kepastian hukum serta memperhatikan kepentingam usaha ber asuransi dengan suatu prosedur tertentu, Maka setelah penulis meneliti kemudian mencoba melihat bagaimana pelaksanaan ber asuransi, ternyata perjanjian asuransi itu sesuai dengan asas, sistim dan sifat dari suatu perjanjian yang sah.

Abstrak :
Penentuan premi bersih untuk asuransi non-jiwa dapat dilakukan dengan memperkirakan kerugian agregat dari suatu kelompok polis. Kerugian agregat dihitung berdasarkan frekuensi dan klaim tingkat keparahan rata-rata yang biasanya dianggap independen. Namun, dalam beberapa kasus, ada ketergantungan antara frekuensi dan klaim tingkat keparahan rata-rata. Untuk mengatasi masalah ketergantungan, tesis ini menggunakan model regresi berbasis copula untuk membangun distribusi kerugian agregat. Hal ini dilakukan dengan menggabungkan model linear umum marginal dari frekuensi dan klaim tingkat keparahan rata-rata menggunakan kopula. Selanjutnya, parameter distribusi kerugian agregat diperkirakan menggunakan metode kemungkinan maksimum. Tes Vuong digunakan untuk memilih kopula terbaik yang akan digunakan dalam membangun distribusi kehilangan agregat. Akhirnya, premi bersih dari suatu kelompok kebijakan diperoleh berdasarkan estimasi nilai rata-rata dari distribusi kerugian agregat. Simulasi numerik dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah ketergantungan tertentu dalam menerapkan model regresi berbasis kopula untuk menentukan premi bersih dari suatu kelompok kebijakan. Berdasarkan simulasi numerik, dapat disimpulkan bahwa jika klaim frekuensi dan keparahan rata-rata memiliki ukuran ketergantungan negatif, maka estimasi rata-rata kerugian agregat dengan asumsi bahwa klaim frekuensi dan keparahan rata-rata adalah independen akan melebih-lebihkan. Sebaliknya, untuk ukuran ketergantungan yang positif, estimasi rata-rata kerugian agregat dengan asumsi bahwa frekuensi dan klaim tingkat keparahan rata-rata independen akan meremehkan.

---

Determination of net premiums for non-life insurance can be done by estimating aggregate losses from a group of policies. Aggregate losses are calculated based on frequency and claim average severity which is usually considered independent. However, in some cases, there is a dependency between frequency and claims of average severity. To overcome the problem of dependency, this thesis uses a copula-based regression model to build an aggregate loss distribution. This is done by combining the general marginal linear model of frequency and claiming the average severity using copula. Next, the aggregate loss distribution parameters are estimated using the maximum likelihood method. The Vuong test is used to select the best copula to be used in building the aggregate loss distribution. Finally, the net premium of a policy group is obtained based on the estimated average value of the aggregate loss distribution. Numerical simulations are performed using certain dependency steps in applying a copula-based regression model to determine the net premium of a policy group. Based on numerical simulations, it can be concluded that if the average frequency and severity claims have negative dependency measures, the estimated average aggregate losses assuming that the average frequency and severity claims are independent will be exaggerating. Conversely, for a positive measure of dependency, the estimated average aggregate loss assuming that the frequency and claim severity of the independent average would be underestimated.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan penjualan asuransi yang dilakukan melalui digitalisasi atau perdagangan elektronik yang belum komprehensif diatur di Indonesia serta pengaturan mengenai polis asuransi digital bila dikaji dari perspektif Good Corporate Governance. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka. Pembahasan di dalam skripsi ini mencakup regulasi mengenai penjualan asuransi yang dilakukan secara digital, baik itu peraturan secara umum atau secara khusus. Dibahas juga mengenai permasalahan yang timbul dalam pengaturan polis asuransi digital yang masih mewajibkan perusahaan asuransi dan reasuransi untuk mengirimkan ikhtisar dari polis digital tersebut secara hardcopy. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlu adanya peraturan mengenai penjualan asuransi yang dilakukan melalui digitalisasi dan pengkajian lebih lanjut terhadap polis digital sebagai dokumen elektronik.
This thesis discusses the regulations for insurance sales conducted through digitalization or electronic commerce that has not been comprehensively regulated in Indonesia and the regulations regarding digital insurance policies assessed from the perspective of Good Corporate Governance.  The research method used in this thesis is normative juridical.  This legal research uses secondary data types obtained from library materials.  The discussion in this thesis covers regulations regarding insurance sales which are conducted digitally, be it regulations in general or specifically.  Also discussed about the problems that arise in the regulation of digital insurance policies that still require insurance and reinsurance companies to send an overview of the digital policy in hardcopy.  The results showed that the need for regulations regarding insurance sales conducted through digitization and further assessment of digital policies as electronic documents.

Abstrak :
Skripsi ini membahas perhitungan nilai nilai tunai yang dikembalikan kepada pemegang polls, jika terjadi pembatalan atau ketidakmampuan pemegang polls dalam pembayaran premi dan alternatip lain yang ditawarkan perusahaan asuransi yaitu Reduced Paid up insurance dimana pemegang polis melanjutkan kontrak tetapi uang pertanggungan berkurang dan Extended insurance yaitu mendapat program asuransi berjangka dengan uang pertanggungan sama dengan kontrak aslinya tetapi masa pertanggungan yang lebih singkat.