Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai strategi komunikasi kampanye Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah (DP dan KS) dalam pelaksanaan sosialisasi program yang dilakukan oleh Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dan melihat bagaimana pelaksanaan program DP dan KS di wilayah Depok dalam meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Penelitian ini mengacu pada penerapan Keputusan Mendiknas nomor 0441U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah serta pembentukan DP dan KS bedasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 (pasal 56 ayat 2) tentang Sistem Pendidikan NasionalSukses tidaknya program tersebut dituntut adanya strategi.komunikasi yang mampu membangun perilaku masyarakat untuk dapat mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan tugas clang fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dimaksud. Salah satu strategi komunikasi yang dilakukan adalah melalui kampanye program Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Untuk mengetahui pelaksanaan kampanye program DP dan KS, penulis melakukan penelitian masalah strategi komunikasi kampanye program Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang dilakukan oleh Diraktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dan sejauh mana pelaksanaan program Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah di daerah Depok Jawa Barat.Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami strategi komunikasi yang dilakukan dalam kampanye program DP dan KS, Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai strategi komunikasi yang dilakukan dalam kampanye program DP dan KS dan sejauh mana pelaksanaan program DP dan KS di Kota Depok. Informan sebagai sumber informasi yang diteliti berasal dari Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Dinas Pendidikan Kota Depok, Dewan Pendidikan Kota Depok, Kepala SD, dan masyarakat sekolah. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan memaparkan, menguraikan, mengelolah dan menganalisis data yang ditemukan di lapangan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi kampanye program DP dan KS yang dilakukan oleh Ditjen Mandikdasmen menggunakan saluran komunikasi massa (TV, Koran, dan Radio) disamping itu melalui Lokakarya maupun Seminar dengan melibatkan stakeholder pendidikan, juga disertai dengan penyebaran informasi melalui poster, leaflet, brosur yang disebarkan secara terbatas. Di samping itu juga melalui sosialisasi dengan melibatkan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang telah terbentuk sehingga pelaksanaan program DP dan KS dapat berjalan sesuai tugas dan fungsinya.Kesimpulan penelitian adalah dalam melakukan strategi kampanye program DP dan KS telah menggunakan media massa dan hasilnya sangat efektif untuk mengenalkan lembaga DP dan KS tersebut, namun demikian untuk dapat dipahami program DP dan KS tersebut perlu dilakukan model komunikasi selektif serta materi kampanye yang mempunyai kesan bagi khalayak. Komunikasi selektif dilakukan untuk memberikan informasi secara rinci tentang program DP dan KS serta untuk menjangkau masyarakat yang tidak mempunyai akses pada media massa misalnya pada masyarakat di pedesaan.Rekomendasi yang dapat disampaikan dalam strategi komunikasi kampanye program DP dan KS yaitu agar dilakukan lebih bervariasi misalnya melalui penayangan sinetran, sosialisasi langsung berupa penyuluhan kepada masyarakat dan penyebaran brosur, leaflet, newsletter yang dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat secara umum termasuk didaerah terpencil sekalipun. Untuk Dewan Pendidikan Kota Depok pelaksanaan program telah berjalan dengan baik namun untuk meningkatkan peran serta masyarakat perlu melakukan sosialisasi sendiri umpamanya melalui pembuatan bilboard serta sosialisasi kepada dunia usaha untuk memperoleh dukungan partisipasinya dalam dunia pendidikan. Pada tingkat sekolah sosialisasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan terutama berkaitan dengan-kebijakan pemerintah tentang pemberian bantuan operasional sekolah yang dianggap tidak mendukung adanya partisipasi masyarakat."

"Penelitian ini mendeskripsikan model komunikasi politik yang dilakukan oleh humas politik pasangan Anies Baswedan - Sandiaga Uno dalam pertarungan politik Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Model komunikasi politik sebagai satu panduan utama dalam setiap langkah komunikasi politik pasangan calon, melahirkan turunan bagan sebagai strategi komunikasi politik maupun penyusunan komunikasi strategis. Penelitian dengan pendekatan kualitatif serta desain deskriptif ini, memberikan sebuah hasil penelitian yang menunjukan proses perumusan sebuah model komunikasi politik yang melahirkan strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh tim pemenangan Anies-Sandi dalam kontestasi pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Meski terjadi simplifikasi dalam kajian strategi komunikasi politik yang hanya berfokus pada optimalisasi dan evaluasi penggunaan media sebagai pintu informasi dengan muatan komunikasi politik, dalam pelaksanaannya tim pemenangan melalui Media Center Anies-Sandi memberikan pandangan bahwa landasan strategi komunikasi politik berangkat dari sebuah rancangan dalam merumuskan sebuah Grand Design atau paradigma sebagai penentu alur komunikasi politik yang efektif, efisien dan tepat sasaran serta melahirkan tujuan komunikasi yang sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Penelitian hanya berfokus pada pemaparan mengenai perumusan model komunikasi politik dan strategi komunikasi politik pada masa pilkada DKI Jakarta tahun 2017.

---

This study describes the political communication model wich conducted by the political public relations of  Anies Baswedan-Sandiaga Uno in the 2017 DKI Jakarta Regional Election. Political communication model as a main guide in each step of political communication of the candidate, defining the strategy of politics and strategic communication. This research with a qualitative approach and descriptive design give the result that shows the process of formulating a political communication model  bring forth political communication strategy conducted by Anies-Sandis political PR in the 2017 DKI Jakarta regional election and contestation. Despite has a simplification in the study of political communication strategies which only focuses on optimizing and evaluating the use of media as an information with political communication content, in the implementing the winning team through Media Center Anies-Sandi gives the view that the foundation of political communication strategy departs from a design in formulating a Grand Design or paradigm as a determinant of political communication effective, efficient and right on target made up the goals that are in accordance with what has been previously designed. The research only focuses on the presentation of the formulation of the political communication model and political communication strategy in the 2017 DKI Jakarta regional election."

"Penelitian ini mendeskripsikan strategi komunikasi politik melalui media sosial yang dilakukan oleh calon independen Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Faisal Basri dan Biem Benjamin. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Faisal-Biem telah menyampaikan pesan-pesan berulang di media sosial dengan metode informatif dan edukatif, namun kurang persuasif. Secara garis besar, strategi komunikasi politik yang dilakukan cukup optimal terutama dalam membangun citra politik sebagai pemain baru di kancah perpolitikan. Elemen-elemen penting dalam pembentukan citra sudah saling terintegrasi dan dibangun secara bersamaan dalam strategi yang dilakukan oleh Faisal-Biem. Citra independen dan bersih yang dikomunikasikan melalui media sosial telah diwujudkan dengan sistem penggalangan donasi online. Pemeliharaan citra tersebut dilakukan dengan penciptaan hubungan, meski masih tergolong statis. Tidak hanya independensinya, dominasi media sosial pada strategi yang dilakukan oleh Faisal-Biem juga telah menambahkan warna baru bagi demokrasi dan juga menjadi pembelajaran politik terutama dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012. Meski peran media konvensional belum tergantikan, namun keberadaan media sosial dapat menjadi senjata pelengkap dalam berkomunikasi dan membentuk citra politik. Penelitian ini hanya fokus kepada pemaparan strategi komunikasi politik dan pembentukan citra, untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut pada pasca-pemilihan untuk mengukur tingkat keberhasilannya.

---

This study describes the political communication strategy through social media conducted by independent candidates for DKI Jakarta gubernatorial election, Faisal Basri and Biem Benjamin. This is a descriptive qualitative research, focus on Faisal-Biem?s strategy in communicating and building political image. Faisal-Biem had successfully delivered political verbal text messages with redundancy, informative and educative methods, but less persuasive. However, the political communication strategy in building political brand as a newcomer in the political arena was well managed. Essential elements in the personal branding concept have been integrated well with each other and built simultaneously. The online donations system became a realization of their independent image. Not only their independence, but the dominant use of social media in their strategy has brought a new atmosphere as well as a political education for the democracy system in Indonesia. Although the role of the conventional media has not been replaced, the existence of social media could be an effective complementary weapon in communicating and forming political brand. Further research after the Jakarta gubernatorial election is needed to measure the success rate."

"Makalah non-seminar yang bertajuk “Analisis Komunikasi Politik (Studi Kasus pada Video Rapat Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama / Ahok dengan Jajaran Dinas DKI yang Diunggah di Youtube Melalui Akun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)” mengambil teori lima unsur komunikasi politik yang terdiri atas komunikator politik, pesan, media, komunikan, dan efek.Makalah ini digali melalui berbagai studi literatur dan studi kasus mengenai cara kepemimpinan yang diterapkan para pemimpin Indonesia. Pada 2012 pasangan Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok pun mulai mendongkrak kinerja pemerintahan melalui cara memimpinnya yang terstruktur dan terkoneksi oleh media sosial. Setiap rapat birokrasi yang dilakukan Ahok bersama jajaran dinas, disebarluaskan melalui Youtube (media global tanpa batas) agar bisa dilihat oleh tak hanya warga Jakarta dan Indonesia, tetapi juga masyaakat dunia.Kesimpulan dari makalah ini, budaya tranparansi yang diterapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) telah membangun berbagai opini publik dari berbagai kalangan, baik yang mendukung maupun tidak mendukung, baik yang menyukai maupun yang tidak menyukai. Memanfaatkan media baru seperti Youtube, merupakan hal mutakhir yang baru diterapkan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam hal ini Youtube menjadi salah satu media kampanye dapat mendongkrak sosok Ahok dalam meraih dukungan atau simpati massa dari berbagai kalangan, usia, kelas sosial, dan lintas batas.

---

This paper that entitled “Political Communication Analysis (case study on the Video meeting of the Vice Governor of DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama/Ahok lined with Department of DKI Services which uploaded on Youtube Through Government Accounts DKI Jakarta)” takes the five elements theory political communications unsure consisting of political communicators, message, media, receiver, and effects.

This paper was dug through the various studies of the literature and case studies on how the leadership of Indonesia previously had occurred in Indonesia's leadership crisis. In 2012 the Governor's spouse Joko Widodo and Ahok began to boost the performance of the Government through a structured and directed it connected by social media. Each meeting bureaucracies that led by Ahok, disseminated via Youtube (global media without boundaries) to be seen by not only the citizens of Jakarta and Indonesia, but also the world.

The conclusion of this paper is transparent culture applied to Vice Governor of DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama(Ahok) is builds a wide range of public opinion from many quarters, both in favor of and does not endorse, either liked or disliked. By utilizing new media like Youtube, the new cutting-edge applied a system of Government in Indonesia. In this case Youtube became one of the media campaign could boost the figure within the mass Ahok grabbed from various backgrounds, ages, social classes, and cross-border."

"Salah satu kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang paling tidak populer di mata rakyat adalah kebijakan kenaikan harga BBM. Dalam satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Yudhoyono telah menaikan harga BBM dua kali. Pertama, pada bulan Maret 2005 dan kedua, pads bulan Oktober 2005. Dua keputusan Presiden Yudhoyono ini, merupakan keputusan yang sangat berani dan hesaran kenaikannya di luar perkiraan banyak pihak, sehingga memancing reaksi yang cukup keras.Untuk mendapatkan dukungan dan pengertian rakyat serta untuk mengantisipasi kemungkinan- kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi, Presiden Yudhoyono melakukan komunikasi politik yang cukup intensif. Dalam melakukan komunikasi politik ini, selain dilakukan secara langsung, Presiden Yudhoyono juga memerintahkan institusil lembaga yang berada di bawahnya untuk aktif membantu melakukan komunikasi politik. Salah satu institusi dimaksud adalah Departemen Komunikasi dan Informatika.Penelitian ini difokuskan pada kebijakan Presiden menaikan harga BBM pada bulan Oktober 2005. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk dalam tipe penelitian etnografi. Dalam pengumpulan data, penulis melakukan studi pustaka dan melakukan wawancara mendalam terhadap beberapa key informan yang dibagi menjadi dua kelompok yaitu inernal key informan dan ekstemal key informan. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan fungsi humas dalam komunikasi politik kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika dalam sosialisasi kebijakan kenaikan harga BBM pada bulan Oktober tahun 2005 ? Jadi penelitian ini merupakan sebuah studil analisis tentang fungsi (functional analysis) dan bukan studi tentang efektifitas atau dampakl basil aktifitas lembaga humas. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi humas tersebut, penulis melakukan penelitian terhadap aktifitas- aktifitas yang dilakukan oleh Depkominfo dalam konteks kebijakan kenaikan harga BBM pada bulan Oktober tahun 2005 ini.Sebagai bahan rujukan dalam melakukan analisis terhadap fungsi humas yang dilakukan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika ini, penulis menggunakan konsep tentang fungsi pumas dart Scott M. Cutlip dan Allen H. Centre (Kusumastuti, Frida 2002:23) yang mengatakan bahwa fungsi humas meliputi :1. Menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi;2. Menciptakan komunikasi dua arah secara timbal batik dengan menyebarkan informasi dari perusahaan/ organisasi kepada publik dan menyalurkan opini publik pada perusahaan/ organisasi;3. Melayani publik dan memberikan nasihat kepada pimpinan organisasi untuk kepentingan umum.4. Membina hubungan secara harmonis antara organisasi dan publik, balk internal maupun eksternal.Dart hasil penelitian, diketahui bahwa Depkorninfo, dalam melakukan komunikasi politik Presiden Yudhoyono tentang kebijakan kenaikan harga BBM pada bulan Oktober 2005, telah melaksanakan sebagian dari fungsi kehumasan sedangkan sebagian fungsi kehumasan yang lain, belum dilakukan oleh Depkominfo. Selain itu, dari penelitian ini, jugs terungkap bahwa Depkominfo belum memiliki Standard Operating Procedure (SOP) tentang komunikasi krisis dalam menghadapi situasil kondisi krisis, sehingga penanganan komunikasi krisis masih bersifat ad hoc.Temuan lain adalah ternyata dalam pelaksanaan sosialisasi kebijakan kenaikan BBM ini, Depkominfo tidak menugaskan pejabat strukturall unit kerja yang memang bertanggung jawab untuk hal tersebut, untuk memimpin kegiatan ini, misalnya, Kepala Badan Informasi Publik atau Direktur Jenderal Samna Komunikasi dan Diseminasi Informasi, sehingga tidak mengherankan jika dalam operasionalisasi tugas- tugas yang dibebankan tersebut, tidak maksimal hasilnya.Untuk pelaksanaan tugas- tugas sejenis yang dibebankan oleh Presiden kepada Depkominfo di masa depan, disarankan agar Depkominfo menerapkan fungsi kehumasan seutuhnya dan menugaskan pejabat stru kturall unit kerja yang memang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan tugas yang diemban tersebut, sehingga hasil akhir yang lebih maksimal dapat lebih diharapkan.Dalam konteks menghadapi situasi dan kondisi krisis, disarankan agar Depkominfo merumuskan/ menyusun Standard Operating Procedure (SOP) tentang komunikasi krisis. Dengan adanya SOP yang baku ini, jika terjadi situasi atau kondisi krisis, Depkominfo dapat menjadi lebih siap sehingga penanganan komunikasi krisis tidak lagi bersifat ad hoc, tetapi menjadi lebih terencana dan sistematis.Sebagai implikasi akademis dari penelitian ini adalah perlunya dilakukan studi lanjutan yang bersifat kuantitatif untuk mengukur efektifitas/ dampak aktifitas lembaga humas seperti Departemen Komunikasi dan Informatika."

"Penelitian ini dilatar-belakangi kenyataan bahwa di dalam masyarakat yang trauma terhadap budaya militerisme (kekerasan militer) setelah dipraktekkan penguasa Orde Baru selama lebih dari tiga dekade, Jendral Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meraih kemenangan, dalam kampanye Pemilihan Presiden yang, karena dipersepsi sebagai "warga militer berwajah sipil" Dalam menjalankan pemerintahannya, SBY harus dapat mencapai sasaran-sasarannya dan tetap diterima oleh masyarakatnya, untuk dapat mendominasi.Bahasa dalam komunikasi digunakan secara aktual untuk mencapai sasaran tertentu (parole). Saussure telah menjalankan bagaimana penggunaan bahasa sebagai speech (parole) dan sebagai bahasa formal (language). SBY pula melakukan komunikasi dengan bahasanya dalam upaya mendominasi masyarakatnya. Selanjutnya apakah ideologi baru tertuang dalam pesan-pesan disampaikan dalam komunikasi politik SBY untuk mendominasi masyarakat ini? Melalui analisa wacana kritis (Critical Discourse Analysis - CDA) penelitian ini memfokuskan pada wacana dan teks yang mempromosikan ideologi yang dibawa SBY, untuk membangun dan memelihara kekuasaan. Secara khusus tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: pertama, melihat bagaimana SBY merepresentasikan ideologi militerisme dalam teks-teks pidato lisannya; kedua, menemukan nilai-nilai baru yang diciptakan SBY dalam ideologi yang ditularkannya ke masyarakat melalui teks-teks pidatonya.Penelitian ini kemudian meneliti pesan dalam teks-teks transkripsi pidato pengarahan dan sambutan Presiden mulai bulan Oktober hingga Desember 2004. Transkripsi teks-teks pengarahan dipilih dengan melihat arahan yang merujuk pada skup kepentingan nasional, serta pertimbangan kedekatan konteks penelitian.Melalui model Norman Fariclough yang mengintegrasikan secara bersama-sama analisis wacana berdasarkan linguistik dan pemikiran sosial - politik, penelitian ini, menyimpulkan bahwa SBY terbukti membawa ideologi baru melalui teks-teks pidato yang disampaikan, untuk dapat diterima dan mendominasi seluruh masyarakatnya Ideologi ini termasuk nilai-nilai militer yang secara hegemoni ditekankan pada makna positif, sesuai nilai yang diterima oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan ditemukannya nilai-nilai militer yang secara positif masih dimaknai oleh SBY yaitu: loyalitas, kedisiplinan, kejantanan. Sedangkan ideologi baru yang dibawanya yaitu: perdamaian, profesionalisme dan konsiliasi. Juga adanya perubahan makna-makna dalam nilai-nilai yang pemah dibawa Orde Baru yaitu padakosa kata seperti : normalisasi, demokrasi dan pembangunan."

"ABSTRAKPembangunan yang berlangsung selama ini di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkannya, pemerintah harus meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri dari pajak. Salah satunya melalui kebijakan pengampunan pajak. Tesis ini membahas tentang peranan komunikasi politik perpajakan dan hambatannya dalam pelaksanaan kebijakan amnesti pajak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah menjalankan perannya sebagai komunikator politik dengan memanfaatkan media komunikasi yang ada seperti media online. Perkembangan teknologi dan informasi ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk mengakses dan memberikan feedback dari pesan yang disampaikan pemerintah secara langsung dan cepat. Hambatan yang ada dalam komunikasi politik kebijakan amnesti pajak adalah kompetensi komunikasi yang tidak mumpuni pada SDM administratif dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

---

ABSTRACTDevelopment that took place so far in Indonesia aims to improve the welfare of society. To make this happen, the government must increase domestic revenues from taxes. One of them through the tax amnesty policy. This thesis discusses the role of fiscal policy of communication and barriers in the implementation of the tax amnesty policy in Indonesia. The method used in this research is a qualitative descriptive method with using data collection techniques by study of literature and field. The results from this research is that the government carry out its role as a political communicator by utilizing existing media such as online media. Development of information technology makes it easy for taxpayers to access and provide feedback of the message to the government directly and quickly. The barriers in the political communication policy is the tax amnesty communicative competence is not qualified in HR of administrative and public trust to the government."

"Pembangunan yang berlangsung selama ini di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkannya, pemerintah harus meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri dari pajak. Salah satunya melalui kebijakan pengampunan pajak. Tesis ini membahas tentang peranan komunikasi politik perpajakan dan hambatannya dalam pelaksanaan kebijakan amnesti pajak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah menjalankan perannya sebagai komunikator politik dengan memanfaatkan media komunikasi yang ada seperti media online. Perkembangan teknologi dan informasi ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk mengakses dan memberikan feedback dari pesan yang disampaikan pemerintah secara langsung dan cepat. Hambatan yang ada dalam komunikasi politik kebijakan amnesti pajak adalah kompetensi komunikasi yang tidak mumpuni pada SDM administratif dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 

---

Development that took place so far in Indonesia aims to improve the welfare of society. To make this happen, the government must increase domestic revenues from taxes. One of them through the tax amnesty policy. This thesis discusses the role of fiscal policy of communication and barriers in the implementation of the tax amnesty policy in Indonesia. The method used in this research is a qualitative descriptive method with using data collection techniques by study of literature and field. The results from this research is that the government carry out its role as a political communicator by utilizing existing media such as online media. Development of information technology makes it easy for taxpayers to access and provide feedback of the message to the government directly and quickly. The barriers in the political communication policy is the tax amnesty communicative competence is not qualified in HR of administrative and public trust to the government."

"Penelitian ini diadakan terutama untuk melihat bagaimana efektivitas dari kegiatan kampanye bertemakan "Keterwakilan Perempuan di Legislatif" yang diluncurkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan tahun lalu menjelang proses pemilihan umum 2004. Penelitian diadakan secara survey kepada masyarakat Jakarta yang diambil secara random. Dari sejumlah angket yang disebabkan ke lima wilayah DKI hanya sebagian kecil saja tidak dilanjutkan untuk dianalisa. Selain itu dalam analisis digunakan teknik analisis data path analysis untuk menguji hipotesis bahwa kegiatan kampanye akan mempengaruhi sikap dan perilaku khalayak sasaran, serta cluster analysis untuk mengetahui profil khalayak sasaran yang diterpa oleh kegiatan kampanye ini. Responden penelitian hampir separuhnya berusia remaja yang sebagian berprofesi sebagai mahasiswa dan sebagian ada yang berusia dewasa bekerja. Kesemuanya berimbang antara laki dan perempuan. Untuk yang bekerja rata-rata sudah cukup mapan dengan penghasilan cukup. Hasil penelitian tentang kegiatan kampanye yang dilakukan menunjukkan bahwa kegiatan kampanye komunikasi secara keseluruhan adalah berada pada kategori Efektif . Ada sebagian tidak efektif yang disebabkan kurang kena pada terpaan iklan. Memang sebagian cukup kuat untuk dihadapkan pada terpaan iklan namun ada juga sebagian kecil yang hanya kena terpaan dan hasil tidak terlalu mempengaruhi secara kuat. Hal ini terjadi responden menyatakan tidak pernah melihat iklan. Dapat disimpulkan bahwa bagi responden yang tidak diterpa oleh iklan, maka efektivitas iklan menjadi tidak efektif, tetapi ketika responden diterpa oleh iklan, maka iklan ini efektif di dalam mempengaruhi responden yang bersangkutan. Untuk menguji bagaimana pengaruh kegiatan kampanye pada sikap dan perilaku khalayak sasaran, maka dilakukan analisis dengan teknik path analysis. Model dasar yang diuji berusaha untuk membuktikan adanya pengaruh kegiatan kampanye pada sikap dan perilaku khalayak sasaran. Tetapi setelah dilakukan uji regresi pada setiap hubungan di dalam model tersebut ternyata masih terdapat hubungan yang tidak signifikan, yaitu yang mempunyai level of significance. Oleh karena itu, hubungan-hubungan yang tidak signifikan tersebut harus dikeluarkan dari model. Analisis cluster menunjukkan bahwa ada tiga tipe khalayak sasaran dari kegiatan kampanye ini, yaitu kelompok yang pertama adalah mereka yang lebih senang menghabiskan waktunya sendirian di rumah atau bersama keluarga, kelompok kedua adalah mereka yang sangat gemar bersosialisasi dan berkumpul bersama teman-teman, dan kelompok ketiga adalah mereka yang memiliki karakteristik lebih seimbang, senang di rumah tetap juga senang berkumpul dengan teman-teman. Untuk ketiga kelompok yang ada, kampanye keterwakilan perempuan di lembaga legislatif adalah efektif, terutama pada kelompok terakhir. Tetapi, untuk kategori kampanye Tidak Efektif ternyata juga paling besar jumlahnya adalah di Kelompok ini. Hal ini menunjukkan bahwa terpaan kampanye masih dapat ditambah lagi terutama pada kelompok ini yang memiliki karakteristik adalah mereka yang berusia muda berprofesi sebagi mahasiswa dan sangat gemar bersosialisasi dengan teman-teman kelompok. Artinya, karena gemar bersosialisasi, kelompok ini amat dimungkinkan untuk tidak terterpa kegiatan kampanye, tetapi pada saat mereka diterpa oleh kampanye komunikasi, maka proses komunikasi yang berjalan bagi mereka adalah lebih efektif dibandingkan dengan kedua kelompok lainnya."