Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan struktural dan strategi politik chaebol pada periode pemerintahan Moon Jae-in (2017-2022). Chaebol merupakan konglomerat industri di Korea Selatan yang dikendalikan oleh keluarga pendiri perusahaan dan mengandalkan jaringan kepemilikan lintas perusahaan yang kompleks dalam rangka mempertahankan kontrol manajerial yang ketat pada perusahaan utama dan afiliasi. Konsep kekuatan struktural dalam bisnis dan teori Corporate Political Strategy (CPS) digunakan sebagai kerangka analisis. Konsep kekuatan struktural menjadi lensa untuk menganalisis ikatan struktural yang terjalin antara chaebol dan elite politik pemerintahan, sedangkan teori CPS digunakan untuk menganalisis strategi politik yang dilakukan oleh chaebol. Melalui penelitian metode kualitatif dengan studi literatur dan wawancara tidak langsung melalui email, penulis memperoleh tiga temuan. Temuan dalam penelitian ini adalah upaya pemerintah Moon Jae-in untuk melakukan restrukturisasi terhadap chaebol tidak berjalan dengan efektif karena kekuatan struktural yang dimiliki dan strategi politik yang dilakukan oleh chaebol untuk mendukung program kebijakan pemerintahan Moon Jae-in. Kekuatan struktural yang dimiliki oleh chaebol tidak cukup untuk menggagalkan upaya restrukturisasi sehingga strategi politik perlu dilaksanakan untuk mencapai kepentingan bisnis chaebol. Strategi politik chaebol tersebut antara lain adalah melalui strategi proaktif dengan pendekatan relasional dan pada level partisipasi secara kelompok; strategi informasi berupa kedekatan personal, lobbying, dan mendanai proyek penelitian; strategi insentif keuangan berupa donasi politik; dan strategi pembangunan konstituen berupa kegiatan Corporate Political Strategy (CSR), public relations, dan membangun hubungan dengan media massa. ......This study analyzes chaebols' structural power and political strategies during the Moon Jae-in administration (2017-2022). Chaebols are industrial conglomerates in South Korea that are controlled by the founding families of the companies and rely on complex cross-company networks of ownership to maintain tight managerial control over the leading and affiliated companies. The concept of structural power and the theory of Corporate Political Strategy (CPS) are used as analytical frameworks. Structural power becomes the lens for analyzing the structural ties between chaebols and political elites, while the CPS theory is used to analyze the political strategies carried out by chaebols. Through qualitative research method with literature studies and indirect interview via e-mail, this research obtained three findings. The findings of this research show that the attempts of the Moon Jae-in government to restructure the chaebols were not conducted effectively due to the chaebols' structural power and political strategies to support the government's policy programs. The chaebols' structural power was insufficient; therefore, political strategies had to be carried out to achieve the chaebols' business interests. The chaebols' political strategies include proactive strategies with a relational approach and at the level of group participation; the information strategy through personal closeness, lobbying, and research project funding; the financial incentive strategy through political donations; and the constituent expansion strategy through Corporate Political Strategy (CSR), public relations, and building connections with media.

Abstrak :
The American cultural landscape has shifted considerably since the 1990s. As church attendance has declined, seculars have increased in number and in political involvement. The economy was supposed to be the most important issue in the 2008 and 2012 elections, but social issues such as gay rights and the status of women actually had a greater impact on vote choice. Moral issues and perceptions of candidate morality had less effect on voters in 2004 than in 2008. These arguments directly challenge the conventional wisdom concerning the 2004 and 2008 elections, which were supposedly decided on the basis of moral values and the economy respectively. Yet in The Politics of Sex, Susan B. Hansen justifies these claims theoretically based on evidence about how voters actually evaluate candidates. Hansen explores trends in public opinion on abortion, gay rights, and the status of women and finds that "values voters" are still crucial in presidential elections, even those supposedly fought over economic or foreign-policy issues. She then analyzes campaign strategies and vote choice to show how Barack Obama made effective use of the liberal trends in public opinion on social issues in 2008 and 2012. Hansen also examines trends in demographics, religious involvement, the institutional setting, and public opinion to predict who in future years benefit from the politics of sex. By providing an historical perspective on the changing impact of morality politics on presidential elections, this book will show how and why the politics of sex now favors the Democratic Party

Abstrak :
Kunjungan Ariel Sharon ke Masjid Al Aqsa di Yerusalem pada 28 September 2000 menimbulkan gelombang kekerasan Israel-Palestina. Peristiwa tersebut mendorong munculnya gerakan perlawanan Intifadah II yang lebih dikenal dengan sebutan "Intifadah Al-Aqsa". Meskipun terjadi gelombang kekerasan dan memunculkan gerakan Intifadah Al Aqsa, Sharon justru mencapai puncak karirnya dengan menjadi perdana menteri setelah memenangkan pemilu 6 Pebruari 2001. Selama masa pemerintahannya, Sharon tidak melanjutkan proses perundingan damai dengan Palestina, sebagaimana yang pernah diupayakan perdana menteri sebelumnya, sejak Yitzhak Rabin hingga Ehud Barak. Kebijakan politik luar negerinya dalam menghadapi Palestina bersifat unilateral dan menggunakan kekerasan militer (use of force). Tetapi, dalam pemilu yang dipercepat pada 28 Januari 2003, Sharon kembali mengalahkan kandidat Partai Buruh dalam perebutan jabatan perdana menteri. Kebijakan unilateral dan penggunaan kekerasan militer yang dilakukan PM Ariel Sharon didukung setidaknya oleh lima faktor, yaitu: pertama, ideologi Zionisme yang mematok target mendapatkan "Eretz Yisrael" dengan Yerusalem sebagai ibukota abadi dan tak terbagi. Kedua, adanya tekanan politik domestik dengan kecendrungan menguatnya kelompok kanan dan bangkitnya fundamentalisme Zionis Yahudi yang tidak menghendaki pemberian konsesi apapun bagi Palestina, termasuk tanah yang diduduki pada perang 1967. Ketiga, adalah efek kampanye "Global War against Terrorism". Kampanye yang dikumandangkan oleh Presiden AS, George W. Bush menjadi legitimasi dan pembenaran yang lebih kuat bagi Israel untuk melakukan tindakan unilateral dan "use of force". Keempat, merupakan faktor politik strategis Israel untuk meningkatkan bargaining politik, dan melemahkan posisi politik Palestina. Dan, faktor kelima adalah adanya hambatan psikologis antara Ariel Sharon dengan Yasser Arafat yang sejak lama terlibat dalam permusuhan politik.

Abstrak :
Memasuki kuartal pertama tahun 2014 sejak diimplementasikannya JKN, nilai (value) penjualan farmasi mengalami penurunan. Bahkan setelah implementasi JKN tahun 2014, pertumbuhan yang dicapai pada tri wulan pertama tahun 2014 hanya sebesar satu digit. Temuan fenomena tersebut mengindikasikan bahwa implementasi JKN berimplikasi pada terjadinya permasalahan pada corporate performance sustainability . Penelitian ini berusaha untuk menjawab permasalahan ?Bagaimana perusahaan farmasi meraih corporate performance sustainability di era JKN?. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel-variabel perubahan lingkungan bisnis, strategi politik, relasional, harga, corporate strategy sustainability dan corporate performance sustainability dengan pendekatan mixed method. Sampel yang digunakan penelitian adalah perusahaan farmasi baik PMDN maupun PMA. Expected outcome yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan sebuah model penelitian yang dapat diterima secara general. Hasil pengujian pengaruh pada variabel-variabel penelitian menunjukkan bahwa perubahan lingkungan bisnis terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap strategi politik, relasional, dan harga; strategi politik, relasional, dan harga secara statistik juga terbukti berpengaruh secara positif signifikan terhadap corporate strategy sustainability dan corporate performance sustainability. Sinergi strategi politik, relasional, dan harga memiliki kontribusi yang lebih besar dalam membangun corporate strategy sustainability dan corporate performance sustainability dibanding apabila dilakukan secara terpisah. ......Entering the first quarter of 2014 since the implementation of NHI , the value pharmaceutical sales decreased. Even after the implementation of NHI 2014, the growth achieved in the first quarterly of 2014 only by one digit. The findings of these phenomena indicate that implementation of NHI implicated in the occurrence of problems incorporate performance sustainability. This study seeks to answer the problem"How pharmaceutical companies achieve corporate performance sustainability in NHI era?". This study aimed to examine the effect of variables changing business environment, political strategies, relational, price, corporate strategy and performance sustainability with the mixed method approach. The sample used is a research pharmaceutical both domestic and FDI companies. Expected outcomes from this research is to produce a research model that can be accepted in general. The test results on the influence of the variables of research shows that the business environment changing proved to give significant positive effect on political strategy, relational, and price; political strategy, relational, and prices statistically also proved to be significantly give positive effect on the corporate strategy and performance sustainability. The synergies of political strategy, relational, and prices have a greater contribution in building corporate strategy and performance sustainability than if it is done separately.

Abstrak :
Skripsi ini membahas strategi politik Partai Aceh (PA) dalam merealisasikan kesepakatan yang tertuang didalam MoU Helsinki. Setelah 13 tahun damai, masih terdapat 10 Pasal dari MoU Helsinki yang hingga saat ini belum direalisasikan. PA sebagai partai politik lokal yang didominasi oleh mantan kombatan GAM merasa memiliki tanggung jawab politik terhadap realisasi MoU Helsinki. Hal ini sebagaimana manifestasi mereka yang telah beralih dari perjuangan bersenjata menjadi perjuangan politik melalui partai politik lokal. Melalui metode kualitatif, penulis melihat pada lima pasal dari 10 pasal yang belum selesai. Pertama,  nama Aceh dan gelar pejabat senior. Kedua, perbatasan. Ketiga, hak menggunakan simbol-simbol wilayah. Keempat,  kejahatan sipil yang dilakukan aparat militer di Aceh akan diadili pada pengadilan sipil (Pengadilan Negeri) di Aceh. Kelima, pembentukan Komisi Bersama Penyelesaian Klaim. Hasil penelitian ini memperlihatkan ada empat pola yang dilakukan oleh PA dalam upaya realisasi MoU Helsinki. Pertama, advokasi yang dilakukan oleh kader baik secara kelembagaan maupun non-kelembagaan. Kedua, memaksimalkan pengesahan qanun turunan MoU Helsinki di DPRA. Ketiga, lobi yang dilakukan kepada pemerintah pusat. Keempat, melakukan pewacanaan di kampanye politik. Penulis melihat PA memanfaatkan kemenangan mereka di dua Pemilu pasca damai sebagai kekuatan mereka didalam upaya realisasi MoU Helsinki. Selanjutnya hasil penelitian ini menunjukkan strategi yang dilakukan tersebut belum dapat memberikan hasil yang signifikan, dan upaya realisasi ini cenderung berfokus kepada beberapa pasal terutama yang bersifat simbolik.

---

This thesis discusses the political strategy of the Aceh Party (PA) in realizing the agreement contained in the MoU Helsinki. After 13 years of peace process, there are still 10 Articles from the MoU Helsinki which have not been realized yet. PA as a local political party that is dominated by former GAM combatants perceive that they have political responsibility for the realization of the MoU Helsinki. This is like the manifestation of those who have switched from armed struggle to political struggle through local political parties. Through qualitative methods, the author looks at five articles out of 10 that have not been realized yet. First, the name of Aceh and the title of senior elected officials. Second, border. Third, the right to use regional symbols. Fourth, civilian crimes committed by military personnel in Aceh will be tried in civil courts (District Court) in Aceh. Fifth, the establishment of a Joint Claims Settlement Commission. The results of this study show that there are four patterns carried out by PA in the realization of the MoU Helsinki. First, advocacy carried out by cadres both institutionally and non-institutionally. Second, maximize the legislation of the derivative qanun from the MoU Helsinki in the DPRA. Third, lobbying that carried out to the central government. Fourth, conduct discourse in political campaigns. The author sees PA using their victory in two post-peaceful elections as their strength in order to realize the MoU Helsinki. Furthermore, the results of this study indicate that the carried out strategy has not been able to produce significant results, and this realization tends to focus on several articles, especially those that are symbolic.

Abstrak :
Tugas Karya Akhir ini membahas proses keberhasilan Koalisi Nasional Penyandang Disabilitas Indonesia (KNPDI) dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Keberhasilan ini tidak terlepas dari strategi politik yang dilakukan oleh KNPDI selaku kelompok kepentingan. Strategi politik yang dilakukan oleh KNPDI dijelaskan dengan menggunakan Konsep Kelompok Kepentingan. Selaku kelompok kepentingan KNPDI juga memberikan pengaruh dalam proses pembentukan kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang didapat melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa strategi yang diterapkan oleh KNPDI terbukti efektif terlihat dari disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. ...... This final assignment discusses the success of the National Disability Coalition of Indonesia (KNPDI) in the formation of Law No. 8 of 2016 on persons with disabilities. This success can not be separated from the political strategy undertaken by KNPDI as interest groups. The political strategy undertaken by KNPDI is explained using the Concept of Interest Groups. As an interest group KNPDI also has an influence in the process of policy formation. The research method used is qualitative by using primary and secondary data obtained through in-depth interview and document study. The results of the research show that the strategies implemented by KNPDI proved to be effective seen from the enactment of Law No. 8 of 2016 on persons with disabilities.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang perkembangan dinamika politik kontemporer organisasi Mujahiddin E-Khalq di Republik Islam Iran pasca revolusi Islam tahun 1979 dengan studi kasus mengenai Analisis perubahan ideologi dan strategi politik kekuatan politik organisasi Mujahiddin E-Khalq (MEK) periode tahun 1981-2012 di Republik Islam Iran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sejarah dan perihal yang menjadi pembahasan penelitian ini adalah perbudahan ideologi dan strategi politik organisasi Mujahiddin E-Khalq dalam meraih dukungan sebagai kekuatam oposisi untuk melawan pemerintahan para Mullah di Republik Islam Iran periode tahun 1981-2012. Dengan menggunakan kerangka konsep kekuatan dan keseimbangan politik, konsep pola oposisi dan teori moderasi dapat dikatakan bahwa terdapat beberapa faktor internal dan eksternal yang menyebabkan MEK menjadi sebuah kekuatan oposisi utama di dalam dan luar Republik Islam Iran yang terus berkembang dan bekerja sama dengan negara-negara lain yang menjadi lawan politik Pemerintahan Khomeini di Iran seperti Perancis, Irak dan Amerika Serikat. MEK memiliki ciri pola oposisi klik faksional yang membuat mereka lebih terstruktur dan terorganisasi apabila dibandingkan dengan kekuatan oposisi lainnya di Republik Islam Iran.

---

The thesis is describes about the contemporary politics in Islamic Republic or Iran after the White Revolution 1979, with case studies about the analysis of Ideological Change and Political Strategy of Mojaheddin E-Khalq organization year period 1981 to 2012. The research used the qualitative methods with historical approach. The focus of the research is about the ideological change and political strategy of MEK political power in Islamic Republic of Iran during year 1981 to 2012. The concept for the research are power and balance of power, pattern of opposition concept and moderation theory to show the evidence that the MEK has many supporting internal and external factor to being an opposition and resistance outside and inside Iran against the Wilayat Al-Faqih regime. The external MEK`s supporting factor such as France, President Saddam Hussein in Iraq, and United States of America during 1981 to 2012. MEK has click factional opposition characteristic based on Robert Dahl classification that made the organization well organized in structure.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai strategi politik Vladimir Putin pada tahun 2000-2012 dengan tujuan melihat peran dari pilar-pilar pendukung kekuasaan Putin di Rusia. Teori yang digunakan didalam membahas penelitian ini adalah teori oligarki dari Jeffrey Winters. Temuan yang didapat dari adalah bahwa adanya pergeseran peran dari masing-masing kelompok di era pemerintahan Yeltsin dan Putin. Vladimir Putin berhasil mengelola ketiga kelompok yang berbeda dan membentuk sebuah oligarki penguasa yang berlandaskan kerjasama antara masing-masing kelompok yang berkepentingan untuk memperahankan kekuasaannya di Rusia. ...... This Research examined about Vladimir Putin's political strategy in year of 2000-2012 with aim to explain role of Putin's power pillars in Russia. Those pillars are consisting of Siloviki, United Russia Party and Russian Businessman. The Theories that applied to explore this research were Jeffrey Winter's Oligarchy. This research finds that they was shifting of roles of each groups in Yeltsin's and Putin's Era. Vladimir Putin succeeded in managing three different groups to create a ruling oligarch which stand on cooperation among interest groups to preserve his power in Russia.