Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKStudi ini pada dasarnya merupakan langkah awal (preliminary) dalam memahami fenomena oposisi di Indonesia pasca 1966. Bahwa kelompok Petisi 50 dijadikan kasus, tidak lain karena berbagai unsur oposisi yang ada dengan aneka warna (spektrum) opini politik tampak di dalamnya. Oleh sebab itu, studi ini difokuskan pada tiga pertanyaan pokok, yakni: Pertama. mengapa Petisi 50 muncul dan apa relevansinya dimunculkan ? Kedua. mengapa kelima puluh orang yang berlain-lainan latar belakang sosial, politik, ideologi dan agama itu yang memunculkannya ? Dan, ketiga. mengapa Petisi 50 lebih diberi perhatian khusus oleh penguasa dibandingkan dengan petisi-petisi lain ? Sebagai jawaban tentatif terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan beberapa asumsi, yang setelah dilakukan penelitian lapangan dan kepustakaan diketahui bahwa: (1) munculnya Petisi 50, sebagaimana halnya juga dengan pidato tanpa naskah Presiden Suharto di Pekanbaru dan Cijantung, tidak terjadi begitu saja melainkan telah didahului oleh serangkaian perbedaan visi politik lain antara para tokoh penanda-tangan Petisi 50 dengan Suharto. (2) penyebab beragamnya unsur yang menjadi penanda-tangan Petisi 50 adalah karena peran serta Lembaga Kesadaran Berkonstitusi di dalamnya, baik dalam proses perumusannya maupun penyampainnya ke DPR. (3) perhatian khusus penguasa terhadap Petisi 50, tidak saja karena isi dan figur-figur penanda-tangannya; juga karena adanya Dokumen pribadi Jend. (pur) M. Jasin. Akhirnya, dengan melihat para figur penandatangan Petisi 50 dan produk-produk tertulis yang dihasilkan Kelompok Kerja Petisi 50 serta kerja-sama dengan pihak-pihak lain, maka dapat disimpulkan bahwa Petisi 50 berserta kelompok kerjanya memenuhi kriteria oposisi faksional dan sektoral. Sedangkan dilihat dari alternatif perubahan yang mereka tawarkan, maka kelompok ini memenuhi kriteria untuk disebut sebagai kelompok oposisi struktural besar yang bersifat demokratis."

"Penelitian ini berjudul Respon Intelektual Persatuan Islam Terhadap Kebijakan Politik Orde Baru. Tujuan yang ingin dicapai dari tulisan ini adalah mengungkap siapakah intelektual-intelektual Persis pada masa Orde Baru, bagaimana respon mereka terhadap kebijakan Orde Baru, dan efeknya terhadap perkembangan Persatuan Islam. Metode penelitian yang dipakai adalah metode sejarah yang terdiri atas empat tahap penelitian, yaitu heuristik, ktitik, interpretasi dan historiografi. Berdasarkan penelitian didapatkan bahwa tokoh-tokoh kunci intelektual Persis pada awal Orde Baru adalah murid-murid A. Hassan, yaitu Mohammad Natsir di Jakarta, Abdul Kadir Hassan di Bangil, dan Endang Abdurrahman di Bandung. Selama Orde Baru ketiga tokoh ini menarik diri dari wilayah politik praktis dan terjun ke dunia dakwah. Sikap ketiga tokoh ini sendiri terhadap kebijakan politik Orde Baru terbelah ke dalam dua kelompok, yakni kelompok Bangil-Jakarta yang tetap ikut bersuara kritis terhadap berbagai kebijakan Orde Baru dan kelompok Bandung yang sama sekali ingin mengisolasi diri dari dunia politik sehingga sama sekali tidak ingin memberi respon apapun terhadap berbagai kebijakan politik Orde Baru. Polarisasi ini sedikit banyak juga dipicu oleh konflik internal antara kelompok Bandung dan Bangil pada Muktamar tahun 1960 di Bangil. Sejak Muktamar Bangil 1960, kendali Persis secara organisasi berada di bawah kelompok Bandung sehingga sikap Persis secara organinasi sampai dua dekade awal Orde Baru pun sama, yaitu mengisolasi diri. Sementara kelompok Bangil-Jakarta mengembangkan sendiri kader-kadernya melalui Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Polarisasi itu terjadi sampai paruh pertama tahun 1980-an ketika kepemimpinan formal Persis pindah ke tangan Abdul Latif Muchtar. Sosok tokoh intelektual ini relatif lebih terbuka dibandingkan pendahulunya karena faktor pendidikan dan pergaulannya yang sangat luas. Di tangannya Persis mulai membuka diri kembali untuk ikut merespon berbagai kebijakan pemerintah yang tengah berlaku. Berbagai kebijakan yang dibuatnya menunjukkan sikapnya yang Selain itu pula, ia juga terus berusaha untuk menyatukan kembali potensi-potensi kader Persis yang sebelumnya terpecah karena persoalan-persoalan internal. Usaha-usaha ke arah sana terus dilakukannya sampai ia meninggal tahun 1997. ......The Title of this research is Respon Intelektual Persatuan Islam Terhadap Modernisasi Orde Baru (Respons of Persis's Intellectual to The New Order's Modernization Policy).The goals of this reasearch are to find who the Persis's intellectuals a long the New Order period were, how they gave them respons, and what the effects to the Persis's development were. The method used is historical method which has four phases of research: heuristic, critic, interpretation, and historiography. According to the reseach, was found that the key figures of Persis's intellectuals on the first period of the New Order were A. Hassan's students, i.e.: Mohammad Natsir in Jakarta, Abdul Kadir Hassan in Bangil, and Endang Abdurrahman in Bandung. During the New Order period, these three figures withdrew from the political practice and dealed with the Islamic preaching. Respons of these three figures to the New Order political policy dicided in to two groups, i.e: Bangil-Jakarta's group which still gave critical attention to every the New Order's political policy and Bandung's group which wanted to withdraw purely from any kinds of politic untill do not any respon to the New Order policy. This polarization caused, a little, by intern conflict on Muktamar1960 in Bangil. Since Muktamar Bagil 1960, Persis as organization controlled by Bandung's group. Because of that, behaviour of Persis as organization was same with the behaviour of Bandung's group, i.e. isolated itself from any kinds of politic, while Bangil-Jakarta's group doveloped it's cadres by itselfs, out from the organization, throughout Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. That polarization was untill fist half of 1980s when formal leadership of Persis has taken by Abdul Latif Muchtar. This figure was more inclusive than his former becauce of his education and his large interactions with the others. By his ledership, Persis opened it's mind again to respons the goverment's pilicies at that time. Many of his pilicies for Persis showed clearly that he want to bring back again Persis to national and international interactions. Beside that, he tried to unite the separate potential cadres of Persis caused by internal frictions. His efforts to these goals was initiated untill his died in 1997."

"Sistem Ekonomi Politik yang dicoba dibangun oleh Orde Baru diawal pemerintahannya 1966-1968 adalah sebagai upaya menggantikan Sistem Demokrasi Terpimpin dibawah Soekarno. Perubahan yang dilakukan oleh Orde Baru ini tidak terlepas kaitannya dari faktor ekonomi politik dalam dan luar negeri. Orde Baru menyadari betul bahwa Sistem Demokrasi Terpimpin di bawah Soekarno memiliki basis dukungan politik yang cukup kuat. Untuk itu Orde Baru, jika ingin rnenggeser Soekarno, tidak bisa hanya bertumpukan semata-mata pada aspek politik saja, namun terlebih harus menekankan pada aspek ekonomi. Pilihan Orde Baru menjawab persoalan ekonomi ini adalah sistem kapitalisme dan bantuan modal asing. Upaya dan dinamika yang ditempuh dari Orde Baru dalam membangun Sistem Ekonomi Politiknya inilah yang menjadi sorotan dari penulisan skripsi ini."