Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Community Action Plan sebagai program prioritas pemerintah dalam penataan kawasan permukiman menggunakan metode kolaborasi dengan masyarakat untuk membuat rencana pembangunan. Hal ini merupakan upaya terbarukan dari kegiatan tata kota yang implementasinya diwujudkan melalui Kepgub 878 Tahun 2018 dan Pergub 90 Tahun 2018. Namun sebelum menjadi program yang bermanfaat, awal terbentuknya program CAP berasal dari kontrak politik yang disepakati oleh anggota JRMK dengan Anies Baswedan sebelum Pilkada 2017. Atas proses tersebut, muncul banyak spekulasi bahwa program CAP adalah programnya anggota JRMK karena pada saat program ini diresmikan, hanya Kepgub 878 Tahun 2018 yang baru disahkan. Sedangkan isi dari Keputusan Gubernur tersebut mengatur tentang penerapan CAP di 21 kampung prioritas dengan rincian; 16 kampung anggota JRMK dan 5 diantaranya kampung Abdi Rakyat. Tiga bulan setelahnya, Pemprov Jakarta baru mengeluarkan Pergub 90 Tahun 2018 sebagai tindak lanjut dari penataan kawasan permukiman kumuh di seluruh titik wilayah DKI Jakarta. Namun, belum banyak masyarakat yang menyadari proses ini terutama makna substansi dari Pergub 90 Tahun 2018. Oleh karena itu tulisan ini dibuat untuk menambah pengetahuan baru terkait program CAP melalui beberapa temuan penelitian. Penelitian ini mengungkap adanya transformasi sumber daya dari yang bersifat klientelistik menuju programatik dengan menggunakan teori politik distributif Susan C. Stokes. Selain itu ditemukan juga peran organisasi masyarakat yang sangat berpengaruh dalam mendorong upaya transformasi ini, meskipun posisi mereka hanya sebagai kelompok pendamping warga kampung.

---

Community Action Plan as the governor priority program in structuring residential areas, uses the method of collaboration with the community to make development plans. This is a renewable effort from urban planning activities whose implementation is realized through Governor Decree Number 878 of 2018 and Governor Regulation Number 90 of 2018. However, before becoming a useful program, the initial formation of the CAP program came from a political contract agreed by JRMK members with Anies Baswedan before the 2017 DKI Jakarta Election. Due to this process, there has been much speculation that the CAP program is a program for JRMK members because when this program was inaugurated, only the Governor Decree Number 878 of 2018 had just been passed. While the contents of the Governor Decree regulates only the application of CAP in 21 priority villages in details; 16 JRMK member villages and 5 of them Abdi Rakyat villages. Three months later, the Jakarta Provincial Government has just issued Governor Regulation Number 90 of 2018 as a follow-up to the arrangement of slum areas in all points of the DKI Jakarta area. However, not many people are aware of this process, especially the meaning of the substance of the Governor Regulation Number 90 of 2018. Therefore, this paper is made to add new knowledge related to the CAP program through several research findings. This research reveals the existence of a resource transformation from clientelistic to programmatic by using Susan C. Stokes distributive politics theory. In addition, it was also found that the role of community organizations was very influential in encouraging this transformation effort, even though their position was only as a companion group for village residents."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang penciptaan ruang kapital yang diwujudkan melalui penetapan Desa Wisata dan industri wisata di Kota Batu tahun 2007-2014. Penelitian ini mengoperasionalisasi teori penciptaan ruang kapital dan akumulasi melalui perampasan oleh David Harvey sebagai kerangka analisis. Penelitian ini dilakukan melalui metode studi kasus dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, studi pustaka, dan wawancara mendalam. Hasil temuan penelitian menunjukan bahwa penciptaan ruang kapital didahului dengan adanya prakondisi berupa penetapan Desa Wisata. Penetapan Desa Wisata membuka peluang untuk masuknya kapital melalui pengadaan akomodasi dan infrastruktur. Skripsi ini menyimpulkan bahwa penciptaan ruang kapital di Kota Batu berdampak pada perampasan sumber daya. Kebutuhan akan lahan dan sumber daya air untuk memenuhi akomodasi infrastruktur disisi lain, berdampak pada perampasan sumber daya milik bersama seperti tanah kas desa (land grab) dan sumber mata air (water grab) untuk dijadikan infrastruktur pendukung pariwisata yang dikuasai secara penuh oleh segelintir pihak. Hal tersebut bertentangan dengan konsep politik distributif bahwa alokasi dan distribusi sumber daya mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam meraih, mengendalikan, dan mempertahankan sumber daya dengan melibatkan diri pada prosesnya.

---

ABSTRACT

This thesis discusses about the creation of capital space which was developed through the assignment of Tourism Village and tourism industry in Batu City year 2007-2014. This research operationalize the capital space creation and accumulation by disposition by David Harvey as a framework of analysis. This research is conducted through case study method with data collection techniques consisting of observation, literature study, and in-depth interview. Outcome of this research shows that the creation of capital space is prefaced by a precondition which came in form of assignment of Tourism Village. Assignment of Tourism Village opens up the opportunity for capital penetration through accommodation and infrastructure provisioning. This theshis conclude the need for land and water source to fulfill the infrastructure and accommodation, give impact to seizure of collective resources such as village-owned land (land grab) and water sources (water grab) for the need of tourism industry capital accumulation. Those things contradict with political distributive concept, allocation and distribution of resources which obliged the involvement of society in the process of reaching, controlling, and maintaining available resources."

"Skripsi ini membahas tindakan ketanggapan anggota dewan perwakilan rakyat (congressman) yang mewakili Kota Tacloban (Distrik 1 Provinsi Leyte) pada pasca-bencana Taifun Haiyan (2013-2015). Dengan menggunakan Teori Representasi Politik dari Hanna Pitkin yang menjelaskan tentang empat pola representasi yaitu representasi formal, representasi deskriptif, representasi simbolik, dan representasi substantif serta Konsep Politik Distributif, skripsi ini mengidentifikasi implikasi pola representasi terhadap tindakan ketanggapan Martin Romualdez kepada konstituennya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan strategi studi kasus. Temuan skripsi ini adalah tindakan ketanggapan Martin Romualdez ini meliputi (1) pelayanan terhadap konstituen, (2) responsifitas kebijakan dan (3) alokasi bantuan bencana alam. Skripsi ini menegaskan bahwa pola representasi politik Martin Romualdez berimplikasi terhadap tindakan ketanggapan dirinya dan menghasilkan penguatan fungsi representasi pada kasus pasca-bencana Taifun Haiyan.

---

This thesis examines the responsiveness action of Martin Romualdez as Tacloban City, First District of Leyte's Representative on post Typhoon Haiyan (2013-2015). By using Hanna Pitkin's Theory of Political Representation which pointed out four patterns of representation: formal representation, descriptive representation, symbolic representation and substantive representation and the Concept of Political Distributive, this paper identifies the implications of pattern representation to the responsiveness Martin Romualdez to his constituents. This research used qualitative approach and used the case study strategy. This responsiveness actions includes (1) service to constituents, (2) the responsiveness of policy and (3) the allocation of disaster relief. This thesis confirms that the pattern of Martin Romualdez representation has implications for his responsiveness action and resulting the strengthening of political representation functions in the case of post-Typhoon Haiyan."

"Program-program pemerintah yang bersifat populis memiliki peluang untuk digunakan petahana sebagai bentuk strategi menaikkan elektabilitas atau mempertahankan suara. Hal itu terjadi dalam alokasi hibah dan bantuan sosial di Provinsi Banten. Melalui metode kualitatif dan jenis penelitian eksplanatif, penelitian ini menggambarkan kecenderungan digunakannya alokasi hibah dan bansos sebagai strategi politik yang bersifat pork barrel dengan menargetkan wilayah-wilayah yang menjadi basis suaranya serta kelompok bidang keagamaan. Hal ini juga dipengaruhi oleh peraturan yang belum secara jelas mengatur alokasi tersebut.

---

Government programs which populist has a chance to be used as a strategy of increasing the vote or holding the voters. It happened in the allocation of grants and social assistance in the province of Banten. Through qualitative methods and types of explanatory research, this study unveils a tendency to use of the allocation of grants and social assistance as form of political strategy which is pork barrel politics by targeting areas that became the base of her voters and groups of religious field. It is also influenced by regulations that are not clearly regulate the allocation."