Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Beras merupakan komoditas strategis politis dan menjadi makanan pokok bagi lebih dari 250 juta orang Indonesia, sehingga kebutuhan beras nasional harus selalu terpenuhi. Kebijakan ketahanan pangan menjadi sangat penting untuk menjamin kecukupan penyediaan pangan beras dan cadangan beras nasional. Masalah dalam penelitian ini adalah Indonesia masih mengimpor beras bahkan kehidupan petani belum sejahtera. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebijakan pangan di Indonesia terutama beras dengan berbagai polemik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di sektor pangan. Penelitian ini menganalisis hubungan antara Sumber Daya Politik, Sumber Daya Lingkungan, dan Sumber Daya Diplomasi Lingkungan melalui telaah Rezim Pangan (Food Regime) yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana perkembangan kebijakan pangan Indonesia dan menganalisis gap tersebut. Metode yang digunakan dengan pendekatan positivisme dan interpretivisme serta pendekatan penelitian mix-method. Hasil penelitian secara kualitatif yang diperoleh dari serangkaian wawancara mendalam, webinar dan Focus Group Discussion terkait pangan menjelaskan kapasitas ketiga sumber daya tersebut, sedangkan model kebijakan pangan menggunakan teknik pengujian data kuantitatif dengan Structural Equation Modeling yang melibatkan 403 responden. Selanjutnya, hasil penelitian menjelaskan adanya hubungan Sumber Daya Politik, Sumber Daya Lingkungan, Sumber Daya Diplomasi Lingkungan terhadap ketahanan pangan beras di Indonesia. Kesimpulan penelitian ini adalah model kebijakan pangan harus memasukkan salah satu prinsip lingkungan yaitu keberlanjutan. Penelitian diharapkan dapat merumuskan basis dan model ketahanan pangan Indonesia di masa yang akan datang.

---

Rice is a political-strategic commodity and a staple food for more than 250 million Indonesians, therefore, national rice demands must always be met. Food security policies are crucial to ensure the adequacy of rice supply and national rice reserves. Although Indonesia has allocated millions of hectares of rice fields, Indonesia still imports rice. This study analyzes food policy in Indonesia, especially rice with various polemics involving various stakeholders in the food sector. This study analyzes the relationship between Political, Environmental, and Environmental Diplomacy Resources by studying the Food Regime, which explains the development of Indonesian food policy. In addition, it analyzes the gap through positivism and interpretivism approaches and a mixed-method research approach. The results of the qualitative analysis by depth-interview, webinar-series, range of Focus Group Discussions explain the capacity of the three resources, while the food policy model uses quantitative data testing techniques with Structural Equation Modeling involving 403 respondents. The results of the research explain the relationship between Political, Environmental, and Environmental Diplomacy Resources on rice food security in Indonesia. The food policy model must include one of the environmental principles, namely sustainability. The research is expected to formulate the basis and model of Indonesian food security in the future."

"Militer di Indonesia memiliki sejarah panjang terlibat dalam berbagai urusan sipil. Namun kali ini keterlibatan militer berbeda yakni pada sungai Citarum yang merupakan sungai terkotor di dunia. Keterlibatan tersebut merupakan sebuah bentuk anomali dari tugas tradisional militer yang umum sehingga menarik untuk diteliti. Penelitian ini ingin mengetahui apa sebenarnya yang terjadi dibalik terlibatnya militer dalam program pemulihan lingkungan Citarum Harum pada tahun 2018. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif secara naratif deskriptif dan diharapkan dapat menjelaskan fenomena keterlibatan militer serta bentuk pemulihan lingkungan di Citarum. Temuan dari penelitian ini menunjukkan, terlibatnya militer dalam Citarum dikarenakan konkordansi antara pemerintah, masyarakat dan militer melihat permasalahan Citarum. Kesepakatan terlibatnya militer ini didasari dari inisiatif Pangdam III Siliwangi, yang sejalan dengan faktor lain yakni kondisi ancaman lingkungan Citarum, program-program sebelumnya yang tidak berhasil, dan kebutuhan mendesak permasalahan Citarum sesegera mungkin. Kemudian dari terlibatnya militer dalam urusan Citarum terdapat dua pengaruh yang signifikan kerjasama antar militer dengan sipil dan membaiknya kondisi lingkungan DAS.

---

Indonesia has a long history of military involvement in various civil affairs. However this time it is different, specifically in the environmental affairs of the dirtiest river in the world, Citarum. This involvement strays from the traditional military tasks that are commonly known, which therefore renders it a fascinating study. This research aims to uncover the truth behind military involvement in the Citarum Harum environmental recovery program in 2018. This research was conducted using qualitative descriptive narrative methods and was expected to explain the phenomenon of military involvement and the forms of environmental recovery in Citarum. Findings of this research indicate that military involvement is due to a concordance between the government, local people and the military in lieu of the Citarum issue. The agreement on military involvement was based on the initiative of the Siliwangi Military Commander, which is in line with other factors, namely the threat condition of the Citarum environment, unsuccessful previous civilian programs, and the need to resolve Citarum's problems as soon as possible. From the involvement of the military in Citarum there are two significant influences, namely the cooperation between the military and civilians and the improving environmental conditions of the watershed."

"Pengembangan transportasi umum yang berkelanjutan penting dilakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan, terutama di wilayah perkotaan. Di berbagai belahan dunia, perkembangan transportasi publik yang berkelanjutan mulai menjadi perhatian. Sayangnya, pembangunan di Kota Depok belum mendapat perhatian yang serius, terutama dari pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan. Studi ini membahas ketidakmampuan Pemkot Depok dalam menjalankan proses politik yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat membuat pengelolaan transportasi berbasis jalan di Kota Depok tidak berjalan baik. Proyek BRT dan JRC diambil sebagai studi kasus, karena menjadi salah satu upaya Pemkot Depok mengatasi masalah transportasi publik berkelanjutan berbasis jalan di wilayahnya. Riset ini bertujuan menilai kondisi transportasi publik berkelanjutan berbasis jalan di Kota Depok, mengevaluasi proses politik lingkungan implementasi konsep Green City dalam proyek BRT dan JRC di Kota Depok, dan mengevaluasi stretegi dalam kebijakan BRT dan JRC menurut konsep Green City di Kota Depok. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, berupa analisis deskriptif studi kebijakan dan analisis deskriptif studi tematik. Hasil riset menunjukkan bahwa Kota Depok saat ini sudah memiliki angkot, BRT, dan JRC sebagai moda transportasi publik berbasis jalan, tetapi ketiganya belum memenuhi indikator sebagai transportasi publik berkelanjutan berbasis jalan. Proses politik perumusan proyek BRT dan JRC juga belum terjadi sesuai dengan konsep Green City dan politik lingkungan, yaitu melakukan promosi penggunaan transportasi berkelanjutan berbasis jalan. Kebijakan BRT dan JRC yang dilakukan Pemkot Depok sebagai strategi dalam mewujudkan transportasi publik berkelanjutan berbasis jalan belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Depok. Pemkot Depok gagal dalam melakukan kolaborasi dalam merumuskan kebijakan transportasi berkelanjutan berbasis jalan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi kebijakan sesuai dengan tahapan menjalin partnership agar masalah dapat dipetakan dengan lebih fokus dan kebijakan transportasi berkelanjutan berbasis jalan dapat tepat sasaran.

---

The development of sustainable public transportation is important to overcome environmental problems. In various parts of the world, the development of sustainable public transportation has begun to become a concern. Unfortunately, the development in Depok City has not received serious attention, especially from the government as a policy maker. This study discusses the inability of the Depok City Government to carry out a political process that is in favor of the environment and people's welfare, which has resulted in the management of road-based transportation in Depok City not working well. The BRT and JRC projects were taken as case study, because they are one of the Depok City Government's efforts to address the problem of road-based sustainable public transportation in the region. This research aims to assess the condition of road-based sustainable public transportation in Depok City, evaluate the environmental political process of implementing the Green City concept in the BRT and JRC projects in Depok City, and evaluate strategies in BRT and JRC policies according to the Green City concept in Depok City. The method used is a qualitative method, in the form of descriptive learning policy analysis and thematic descriptive learning analysis. The results of the study show that the City of Depok currently has public transportation, BRT, and JRC as road-based public transportation modes, but these three do not meet the indicators of road-based sustainable public transportation. The political process of formulating BRT and JRC projects has also not been carried out in accordance with the concept of Green City and environmental politics, namely promoting the use of road-based sustainable transportation. The benefits of the BRT and JRC policies implemented by the Depok City Government as a strategy in realizing road-based public transportation have not been felt by the people of Depok City. The Depok City Government failed to collaborate in formulating a road-based sustainable transportation policy. Therefore, strategic policies are needed that are in accordance with the stages of building partnerships so that problems can be mapped with more focus and road-based sustainable transportation policies can be right on target."

"ABSTRAKMasalah sampah adalah masalah yang harus ditangani setiap kota di Indonesia, termasuk kota Bekasi. Salah satu strategi penanganan sampah yang dipilih oleh Pemerintah Kota Bekasi adalah melalui kebijakan bank sampah. Penelitian ini mengkaji pengaruh tata pemerintahan kolaboratif dalam pembentukan dan keberlangsungan kebijakan bank sampah di kota Bekasi pada tahun 2015-2018. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain naratif-deskriptif. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa dari kebijakan bank sampah kota Bekasi, lahirlah Kerangka Kerja Kolaborasi Kebijakan Bank Sampah di Kota Bekasi yang melibatkan Pemerintah Kota Bekasi, pemangku-pemangku kepentingan lain dari kelompok masyarakat sipil, warga lokal, aktivis pergerakan lingkungan lokal, dan juga perusahaan. Kerangka kerja tersebut dapat dibentuk dan memiliki keberlangsungan karena adanya siklus proses kolaboratif yang menjamin kehidupan dan pertumbuhan kerangka kerja tersebut. Akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa tata pemerintahan kolaboratif adalah suatu mode tata pemerintahan yang tepat guna dalam membentuk dan menjaga keberlangsungan suatu kebijakan bank sampah.

---

ABSTRACTThe problem of waste is a problem that needs to be tackled by every cities in Indonesia, including the city of Bekasi. One of the strategies chosen by the Bekasi Municipal Government to tackle the waste issue is through waste-bank policy. This research studies the influence of collaborative governance towards the formation and sustainability of Bekasis waste bank policy in the years of 2015-2018. This research is a qualitative one, with narrative-descriptive design. The main findings of this research shows that the Bekasi waste bank policy gave birth to Bekasi Waste Bank Collaboration Framework that involves the Bekasi Municipal Government, and other stakeholders from civil society, local residents, local environmental movement activists, and corporations. This framework could be formed and sustained because of a collaborative process that ensures the survival and growth of the framework. Finally, we can conclude that collaborative governance is an exact mode of governance fit for forming and sustaining a waste bank policy."

"Degrowth merupakan sebuah konsep ekonomi-politik-lingkungan yang mengadvokasikan penurunan aktivitas ekonomi secara menyeluruh—utamanya aktivitas produksi dan konsumsi masif—pada taraf global. Degrowth menggarisbawahi bagaimana ketimpangan struktur ekonomi politik internasional antara negara-negara Utara dengan negara-negara Selatan membawa implikasi bagi perlunya negara-negara Utara untuk menurunkan aktivitas ekonominya. Praktis, sebagai konsekuensinya, laju pertumbuhan ekonomi negara-negara Utara diekspektasikan akan turut menurun. Kendati demikian, pembahasan mengenai degrowth masih dibilang cukup minim dalam dimensi diskursus ekonomi politik internasional. Berangkat dari hal tersebut, penulis berupaya untuk mendudukkan pembahasan mengenai degrowth dalam konteks diskursus ekonomi politik internasional dengan menelaah perkembangan literatur akademik degrowth melalui metode komparatif-historis. Melalui penelusuran dan kemudian pengumpulan 18 literatur akademik mengenai degrowth oleh penulis, perkembangan literatur degrowth dapat dibagi menjadi tiga babak: 1) kemunculan awal diskursus degrowth, 2) diskursus degrowth dalam pusaran Krisis Finansial Global, dan 3) diskursus degrowth di era kontemporer. Setelah menguraikan dan memetakan masing-masing literatur tersebut sesuai dengan temanya, penulis kemudian menganalisis substansi sekaligus persebarannya dengan mengidentifikasi konsensus dan perdebatan, merumuskan temuan-temuan reflektif, serta menyusun sintesis. Berdasarkan tinjauan literatur yang telah dilakukan, tulisan ini melihat bagaimana sejumlah peristiwa internasional sepanjang tahun 2000-an hingga 2010-an telah mendongkrak popularitas degrowth dalam diskursus ekonomi politik internasional. Namun, uraian yang konkret pada taraf operasionalisasi dalam kajian ekonomi politik internasional sayangnya masih cukup minim ditemukan. Dengan minimnya pembahasan sekaligus maraknya pelibatan aspek lingkungan dan kesejahteraan sosial sebagai bagian penting dari perumusan kebijakan pada saat ini, penulis berkesimpulan bahwa degrowth dapat berpotensi untuk menjadi salah satu subjek bahasan yang signifikan dalam diskursus ekonomi politik internasional di masa mendatang.

---

Degrowth is a concept encompassing economy, politics, and environment which advocates reductions in economic activity generally, and massive production and consumption more specifically, on the global level. Degrowth emphasizes that the imbalances in the international political economy structure between the Global North and the Global South have brought the need for the Global North to reduce their economic activity As a consequence, the economic growth of Global North countries will also decline. However, the international political economy discourse is yet to develop a comprehensive discussion on degrowth Departing from this, the author tries to put the discussion on degrowth in the context of international political economy discourse by examining the development of degrowth academic literature using a historical-comparative method. Through the investigation of eighteen (18) academic literatures focusing on degrowth, this paper divides the discussions of degrowth into three phases: firstly, the early emergence of degrowth discourse; secondly, degrowth discourse amidst the Global Financial Crisis; and thirdly, degrowth discourse in the contemporary context. This paper will first describe and structure each of these literatures according to the aforementioned phases. Thus, it will analyze their substances, as well as their distributions, by identifying the following consensus and debates. This paper will then formulate reflective findings, and compile a synthesis. Based on the literature review, this paper argues that a number of international events throughout the 2000s to 2010s have boosted the popularity of degrowth in international political economy discourse. However, concrete degrowth operationalization proposals in the international political economy study are still minimum. With the discussion, or lack thereof, and the current widespread involvement of environmental and social welfare aspects as important parts of policy formulation, this paper concludes that degrowth holds the potential to be a significant subject in the discourse of the international political economy in the future."