Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penulisan dilakukan dengan cara menganalisa data-data yang dikumpulkan dari buku-buku dan tulisan yang berkaitan dengan masalah. Data-data mengenai kakuatan Choshu berdasar pada buku The Restoration Movement in Choshu (Pergerakan Resstarasi di Choshu). Pemberontakan awal mereka berawal dari kekalahan mereka dalam perang Sekigahara yang mengakibatkan dipersempitnya wilayah mereka oleh pemerintahan Tokugawa Bakufu. Sebagai akibat dari penyempitan wilayah tersebut, kekuatan ekonomi dan militer mereka pun melemah sehingga semakin sulit bagi para pemimpin Choshu untuk melakukan perlawanan terhadap Tokugawa Bakufu. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, mereka melaksanakan reformasi yang tujuannya untuk memperbaiki nasib petani yang merupakan tulang punggung dari kesejahteraan seluruh rakyat han. Reformasi ini berhasil mengembalikan kekuatan dan persatuan di Choshu yang memungkinkan mereka untuk melakukan perlawanan terhadap Tokugawa Bakufu yang pada saat itu telah bergabung dengan pihak barat untuk melenyapkan perlawanan dari han-han yang menentangnya, dengan menyerang kapal-kapal pihak barat yang melewati selat Shimonoseki yang akan melakukan perundingan dengan pemerintah Bakufu. Namun demikian, kemenangan ini tidak berlangsung lama karena kemudian pihak barat mengirimkan pasukannya untuk menggempur pasukan Choshu

---

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan utama penulisan skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan perkembangan kekuasaan Sekretariat Negara. sebagai salah satu birokrasi nasional, dalam konstelasi politik dan pengaruhnya. dalam bidang perekonomian. Penelitian ini memfokuskan pada pengembangan kekuasaan Sekretariat Negara dalam perekonomian nasional pada. dekade tampil seperti 198121-1987. Karena. dalam perioda ini untuk mengendalikan beberapa. pos lembaga itu perekonomian, melalui Keppres 14A pengelolaan proyek APBN, Keppres 1121/1980 Tim pengendali pembelanjaan barang peralatan pemerintah baik departemen maupun non departemen dan pemusatan penanganan proyek pemerintah yang bernilai di atas Rp. 5121121 juta, pelembagaan sektor produksi dalam negeri pada UP3DN, Badan Koordinasi Penanaman Modal CBKPM, dan dua Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri. Pengungkapan skripsi ini tentang besarnya pengaruh Sekneg selama kepemimpinan Sudharmono dimulai dari sejarah berdirinya sejak tahun 1945. Tampilnya sekneg di bawah kepemimpinan Sudharmono sebagai suatu kekuatan politik bukanlah dicapai melalui prestasi dalam waktu yang singkat. Namun kelompok Sudharmono sejak masa Orde Lama telah membangun suatu hubungan dan karir yang panjang. Sudharmono, Ismail Saleh, Ali Said, Moerdiono, Ginanjar Kartasasmita telah meniti kekuasaannya melalui Peperti, Peperpu, G.V, KOTI, PTHM, Sekretariat Presedium Kabinet, hingga kemudian ke Sekneg. Tahap konsolidasi, tahap pengembangan pelayanan administrasi Presiden dilalui dengan suatu prestasi kerja yang penuh loyalitas dan berbagai tantangan. Dengan demikian Sekneg berupaya menyandang sebagai pembantu utama Presiden dan lembaga yang dipercaya Presiden. Dengan memakai pendekatan patrimonial dan 3 hipoteia, penulis mendeskripsikan dan menganalisa pengaruh Sekneg dalam perekonomian. Setelah menghadapi kelompok Teknokrat, kelompok ABRI/Hankam dan bekerja sama dengan Departemsn PerindLtstrian, BPPT/Habibi, dalam perioda 1983-1987, Sekneg berupaya mengusulkan dan mengembangkan kebijaksanaan ekonomi proteksi dan strategi industri substitusi impor supaya Presiden memberi kepercayaan atau wewenang dalam menguasai sumber-sumber perekonomian.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini mempertanyakan permasalahan sejauh mana dampak pembangunan nasional terhadap peranan Ulama. Skripsi hendak menggambarkan sejauh mana penetrasi ' kegiatan-kegiatan dari pembangunan nasional kedalam masyarakat Serang pada umumnya, dan khususnya terhadap peranan Ulama di Serang. Gambaran tersebut diperoleh secara empiris dengan melakukan studi kasus pada pesantren di Al-Khariyah citangkil dan pesantren Al-Jauhaotunnaqiyah, Cibeber. Studi ini dilaksanakan dengan metode kwalitatif yang mengutamakan tehnik observasi dan wawancara mendalam secara teoritis, deskripsi pembahasan ulama dianalisa dengan mengkaitkanya pada tipologi yang digunakan Smelser, terutama yang berkenan dengan konsep diferensasi sosial.

Abstrak :
Gagasan ke arah penataan sistem politik yang demokratis semakin kuat disuarakan setelah mencermati evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Sebenarnya gagasan ini merupakan substansi yang luas cakupannya menyangkut politik Indonesia, karena bukan hanya menyangkut soal pemilu semata, tetapi juga berkaitan dengan rangkaian masalah yang dihadapi dalam tataran sistem pemerintahan, termasuk soal pemda, di dalamnya, kemudian adalah tataran pilkada, kepartaian, dan bahkan hingga tataran desa. Untuk pendalaman analisis dan sekaligus praktis, tulisan ini membatasi pada persoalan pemilu yang juga memuat unsur kepartaian serta sistem pemerintahan. Dari rangkaian persoalan ini menunjukkan bahwa penataan sistem politik nasional menuju konsolidasi demokrasi tidak bisa dilepaskan pada relasi struktural kekuatan infrastruktur politik terhadap dinamika di tingkat suprastruktur sistem politik. Substansi penataan sistem politik deliberatif di antara kedua tataran sistem politik itu melalui konsepsi Omnibus law di bidang politik bukan hanya diarahkan bagi penguatan sistem presidensil tetapi juga menjadi fondasi hubungan pusat-daerah yang kondusif.

Abstrak :
Dalam perspektif Pancasila, Peradaban Indonesia sebagai puncak perkembangan kebudayaan nasional ditopang oleh tiga pilar utama, yaitu Penegakan hukum berbasis keadilan, Peradaban berbasis kebudayaan (integralitas artistika, estetika, dan etika), kedaulatan insaniah (kemanusiaan) berbasis integralitas cinta dan kasih sayang. Proses perubahan kehidupan bangsa selama ini belum merupakan perubahan yang dilandasi strategi kebudayaan dengan semestinya. Semua masih berlangsusng untuk dan atas nama politik, ekonomi, dan sosial yang elementer. Kita tidak pernah menyadari bahwa sesungguhnya sehari sejak Indonesia Merdeka, kita sudah mempunyai Undang undang Kebudayaan yang kita sebut sebagai Undang Undang Dasar 1945. Dalam konteks inilah mestinya seluruh penyelenggara Negara menangkap esensi kebudayaan yang sejati, sehingga kita dapat tegas menyatakan, bahwa kebudayaan sebagai patron dan jalan utama pembangunan bangsa, yang mencegah terjadinya proses reduksi budaya. Karena reduksi budaya dalam pembangunan nasional, akan menghancurkan tatanan hidup bangsa ini. Pancasila bagaimanapun proses perumusannya sebagai dasar idiologis bangsa Indonesia sebagai traktat kebudayaan, memandu kita menghampiri peradaban masa depan dengan kelenturan khas Indonesia. Untuk mewujudkan cita bersama Negara berdaulat, Ekonomi mandiri, dan Peradaban unggul kala seabad Indonesia Merdeka, semua elemen masyarakat, negara dan bangsa wajib melakukan konsolidasi sebagai kerja baik yang tak boleh ditunda, walau hanya sekejap. Peradaban Indonesia masa depan terkait dengan perkembangan nilai kecerdasan dan kearifan budaya nasional di masa lalu dan interaksi nilai nilai kecerdasan budaya tersebut dengan perkembangan budaya global yang tak lagi sama dengan perkembangan budaya agraris, industri dan informasi. Keseluruhan nilai budaya masa transisisi tersebut berhubungan langsung dan tidak langsung dengan perkembangan politik nasional. Dalam satu tarikan nafas, pengabaikan etika dan budaya dalam praktik politik mempengaruhi perkembangan peradaban Indonesia ke masa depan. Konsistensi menerapkan Pancasila sebagai landasan idiil dan ideologis bangsa dengan keberanian untuk mengelola negara yang tidak membiarkan terjadinya friksi dan konflik dalam tataran gagasan dan praktik politik kebangsaan, akan memungkinkan bangsa Indonesia siap menghadap tantangan Abad ke 21.

Abstrak :
Tahun 2015 terjadi krisis di wilayah Eropa karena masuknya jutaan pengungsi dari Timur Tengah dan Afrika terutama dari Suriah. Uni Eropa sebagai institusi supranasional yang bertanggung jawab pada isu ini berusaha menyelesaikan krisis dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Salah satu institusi Uni Eropa yang berwenang dalam kebijakan adalah Parlemen Eropa. Kekuatan Parlemen Eropa meningkat sejak Perjanjian Maastricht hingga Lisbon. Anggota PE ketika berada di parlemen tidak lagi menjadi perwakilan partai politik nasional, melainkan perwakilan dari kelompok politik Eropa. Dengan teori pola perilaku dalam proses kebijakan publik dan jaringan aktor, skripsi ini akan berusaha membuktikan bahwa ada pengaruh partai politik nasional Prancis terhadap anggota PE dalam kebijakan pengungsi Suriah Uni Eropa tahun 2015-2016. Kelompok politik Eropa tidak menjadi satu-satunya penentu keputusan anggota PE asal Prancis karena kebijakan yang krusial. Pengaruh ini terlihat ketika partai politik nasional dan kelompok Eropa memiliki pandangan berbeda dalam suatu isu. ...... In 2015 there was a crisis in Europe because the influx of millions refugees from the Middle East and Africa mainly from Syria. The EU as a supranational institution responsible for this issue seeks to resolve the crisis by making policies. One of the European Union institutions responsible in policy is the European Parliament EP. The strength of the EP has increased since the Treaty of Maastricht and Lisbon. Members of the EP MEPs while in EP are no longer representative of national party, but representatives of European political group. With the theory of behavioral patterns in the process of public policy and the actor network, this paper will attempt to prove that there is an influence of France 39 s national party on their MEPs in the EU Syrian refugee policy of 2015 2016. European political group are not the sole determinants of French MEPs decision because this policy is crucial. This influence is seen when national party and European political group have different stance on an issue.