Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini membahas retorika politik terkait keimigrasian dan keberadaan imigran yang dinyatakan oleh kandidat presiden Prancis pada pemilihan umum presiden Prancis 2017. Isu imigrasi adalah salah satu aspek terpenting dalam kebijakan domestik dan luar negeri Prancis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi dan penerimaan imigran dari para kandidat presiden Prancis 2017, serta dampaknya kepada publik Prancis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiga model dimensi dari Norman Fairclough, yaitu dimensi mikrostruktural, mesostruktural, dan makrostruktural. Data yang digunakan berasal dari surat kabar, media daring, buku, dan artikel jurnal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa retorika politik oleh kandidat presiden pada kampanye pemilihan umum presiden Prancis 2017 membentuk identitas dan penerimaan imigran tersendiri dalam pandangan publik Prancis. Lima kandidat presiden Prancis menyajikan retorika terkait keimigrasian dan keberadaan imigran dengan pembingkaian yang berbeda-beda sesuai dengan ideologi partai yang dianut. Namun, retorika yang disajikan oleh kandidat presiden Macron dari En Marche! lebih dapat diterima oleh masyarakat Prancis daripada para kandidat presiden lainnya.

---

This article discusses the political rhetoric regarding immigration and the presence of immigrants declared by the French presidential candidates in the 2017 French presidential election. The issue of immigration is one of the most important aspects of French domestic and foreign policy. The purpose of this study is to determine the perceptions and acceptance of immigrants from the 2017 French presidential candidates, and their impact on the French public. The theory used in this research is Norman Fairclough's three-dimensional model, namely the microstructural, mesostructural, and macrostructural dimensions. The data taken is the first source in the form of newspapers, online media, books and journal articles. The results of this study indicate that the political rhetoric by presidential candidates in the 2017 French presidential election campaign forms its own identity and acceptance of immigrants in the French public view. Five French presidential candidates presented rhetoric related to immigration and the existence of immigrants with different framing according to the party ideology they adhere to. However, the rhetoric presented by presidential candidate Macron is more acceptable to French society than other presidential candidates."

"ABSTRAKTesis ini meneliti tentang demonstrasi rompi kuning yang memprotes kebijakan kenaikan pajak karbon pemerintah Prancis. Tujuan penelitian adalah untuk menjawab dua pertanyaan penelitian yaitu pembentukan opini publik media Prancis terhadap demonstrasi rompi kuning dan dampak kebijakan kenaikan pajak karbon terhadap sektor produsen dan konsumen. Pada tahun 2015, pemerintah Prancis melalui Konferensi Paris (COP21) menandatangani perjanjian untuk membatasi kenaikan emisi karbon 1.5% sampai 2% untuk mengurangi pengaruh dari pemanasan global. Namun upaya kenaikan pajak karbon tersebut berujung protes panjang dari kelompok masyarakat. Tidak hanya pemerintah yang menjadi sasaran dari demonstran, sejumlah wartawan juga turut mengalami kekerasan oleh demonstran. Penelitian ini akan berfokus kepada pembentukan opini publik yang dilakukan oleh media Prancis terhadap demonstran rompi kuning. Untuk membantu penulisan penelitian, teori frame-building akan membantu untuk menganalisis terkait pembentukan opini publik. Analisis pasar juga akan digunakan untuk membantu memahami dampak kebijakan kenaikan pajak karbon terhadap sektor produsen dan konsumen. Temuan dari penelitian yang telah dilakukan adalah adanya bias media Prancis terhadap pemerintah dalam peliputan tentang demonstrasi rompi kuning dan perubahan pola perilaku produsen dan konsumen dalam kebijakan karbon yang diberlakukan pemerintah Prancis.

---

ABSTRACTThis thesis examine the yellow vests demonstration that protesting the policy measures of increasing carbon tax by government of France. The aim for this research is to answer two research questions, to examine the shaping of public opinion by French media towards yellow vests demonstration and the impact of carbon tax for two sectors, producers and consumers. In 2015, the government through Conference of Paris (COP21) signed the agreement to limit the increase of the carbon emission around 1.5% to 2% to reduce the implication of global warming. But the carbon tax measures led to protest for a long time. The protestors not only aimed their grievances to the government but also towards French media which experiencing violence. This research will focus on public opinion making by French media towards yellow vests movement. To help the examination of research writing, frame-building theory will guide to analyse the public opinion making. Market analysis will also used to guide understanding of increasing carbon tax policy impact towards two sectors, producers and consumers. The findings of the research is bias practiced by French media towards government in coverage of yellow vests demonstration and both producers consumers changing pattern to adapt the measures taken by the French government."

"Tugas karya akhir ini membahas mengenai terbentuknya Yellow Vests Movement sebagai gerakan populis bottom-up di Prancis pada masa pemerintahan Emmanuel Macron. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur. Dengan menggunakan konsep populisme, dapat diketahui bahwa Yellow Vests Movement dapat terbentuk karena adanya dampak berkepanjangan dari kondisi krisis berupa krisis ekonomi yang pernah terjadi di tahun 2008-2009 serta adanya nilai anti-elitisme di masyarakat yang dapat lahir karena adanya kegagalan pemerintah untuk mengatasi kondisi krisis yang ada serta terputusnya hubungan dengan masyarakat. Disaat yang bersamaan banyak tuntutan masyarakat terdahulu yang tidak direspon oleh pemerintah sehingga semakin memperkuat nilai anti-elitisme yang ada. Dengan kondisi yang demikian, sebagai sebuah gerakan populis maka tuntutan yang diajukan oleh Yellow Vests Movement semakin meluas. Mereka menuntut kedaulatan rakyat sebagai prioritas utama melalui pengadaan referendum nasional sebagai bentuk kurangnya suara rakyat yang didengar selama ini.

---

This final project examines the formed of the Yellow Vests Movement as a bottom-up populist movement in France during the reign of Emmanuel Macron. This study is a qualitative study that applies literature studies as a data collection technique. By using the populist concept, it is possible to see that the Yellow Vests Movement was formed in response to the prolonged impact of the crisis, specifically the economic crisis of 2008-2009. Furthermore, the emergence of anti-elitism values in society is due to the government's failure to address the existing crisis conditions and the society's disconnection. Simultaneously, the government has failed to respond to several community demands, thereby reinforcing existing anti-elitism values. Under these circumstances, the Yellow Vests Movement demands are gaining traction as a populist movement. They demand people's sovereignty as a top priority, calling for a national referendum in response to the lack of public hearings thus far."

"Penelitian ini membahas penyebab terhambatnya implementasi kebijakan transisi energi di Prancis. Prancis merupakan negara industri pertama yang meratifikasi perjanjian Paris Agreement dan memiliki kebijakan transisi energi lainnya seperti La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) dan Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE). Namun pada masa Emmanuel Macron, implementasi tersebut terhambat. Macron gagal untuk memenuhi target tahunan penggunaan energi baru terbarukan dan juga mengundur target transisi energi yang mana pada masa Hollande target tersebut sampai dengan tahun 2025 menjadi tahun 2035. Melalui metode penelitian sequential transformative mixed methods, penelitian ini mengangkat studi kasus implementasi kebijakan transisi energi di Prancis pada masa Emmanuel Macron tahun 2017-2019. Skripsi ini menghasilkan empat temuan. Pertama, implementasi transisi energi di Prancis dipengaruhi oleh ideologi partai penguasa dan tidak semua région bekerja sama dengan baik untuk implementasi kebijakan tersebut. Kedua, implementasi transisi energi di Prancis melibatkan delapan klaster pengaruh dengan klaster EDF Renouvelables yang paling dominan. Ketiga, EDF Renouvelables tidak memonopoli tetapi mendominasi implementasi transisi energi Prancis. Keempat, kerugian dalam ekonomi menghambat implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi transisi energi memiliki karakter issue networks. LREM sebagai partai penguasa saat ini tidak memiliki dukungan yang signifikan terhadap implementasi transisi energi dan lebih berpihak pada isu ekonomi.

---

This study discusses the causes of impeded implementation of energy transition policies in France. France is the first industrialized country to ratify the Paris Agreement and has other energy transition policies such as La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) and Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE). However, during Emmanuel Macron, the implementation was hampered. Macron failed to meet the annual target for the use of new renewable energy and also delayed the energy transition target which during the Hollande period until 2025 to 2035. Through sequential transformative mixed methods research, this study raised the case study of the implementation of energy transition policies in France during the period of Emmanuel Macron in 2017-2019. This thesis produces four findings. First, the implementation of the energy transition in France is influenced by the ideology of the ruling party and not all regions work well together for the implementation of the policy. Second, the implementation of the energy transition in France involves eight clusters of influence with the most dominant EDF Renouvelables cluster. Third, EDF Renouvelables does not monopolize but dominates the implementation of the French energy transition. Fourth, losses in the economy hinder the implementation of the policy. This study concludes that the energy transition implementation has the issue network character. LREM as the ruling party does not currently have significant support for the implementation of the energy transition and is more pro-economic."