Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai pembentukan Forum Pengada Layanan FPL sebagai perwujudan politik tubuh dalam perpolitikan Indonesia. FPL adalah jaringan organisasi nasional yang memayungi 115 NGO yang bergerak dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Kondisi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia kondisinya sudah semakin mengkhawatirkan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan feminis yang mencoba untuk menjawab pertanyaan penelitian Mengapa FPL sebagai perwujudan politik tubuh dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dapat terbentuk? Penelitian ini menggunakan Konsep Politik Tubuh, Konsep Jaringan Feminis, dan Konsep Peran NGO. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa FPL dapat terbentuk dikarenakan tiga faktor, yakni pertama karena adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan; kedua, adanya peningkatan kebutuhan Komnas Perempuan akan lembaga operasional yang dapat berperan sebagai mitra, pengada layanan, dan katalis; ketiga, adanya kesediaan NGO menjadi anggota FPL. Dapat disimpulkan bahwa FPL dapat terbentuk karena adanya ketiga faktor tersebut. FPL merupakan jaringan yang dapat berperan sebagai mitra, pengada layanan, dan katalis. Karakteristik FPL juga merupakan jaringan feminis yang menjadikan FPL sebagai satu-satunya jaringan nasional terbesar dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Hadirnya FPL dilihat sebagai perwujudan politik tubuh karena menyuarakan kekerasan terhadap perempuan sebagai permasalahan politik di ranah publik yang dahulu dianggap sebagai permasalahan personal. FPL dibentuk sebagai gerakan bersama yang berupaya mencari solusi kolektif akan permasalahan bersama ini.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the establishment of Service Provider Forum FPL as the embodiment of political body in Indonesian politics. FPL is a network of national organizations that oversees 115 NGOs engaged in the elimination of violence against women. The condition of violence against women in Indonesia has become worrisome. This research is a qualitative research with feminist approach which try to answer the research question Why FPL as the embodiment of body politics in the effort of eliminating violence against women can be formed This study uses the Concept of Political Body, NGO Role Concept, and Feminist Network Concept. The results of this study prove that FPL can be formed due to three factors, namely first because of an increase in cases of violence against women secondly, there is an increasing need for Komnas Perempuan for operational institutions that can serve as partners, service providers and catalysts third, the willingness of NGOs to become FPL members. It can be concluded that FPL can be formed due to the existence of all three factors. FPL is a network that can act as partners, service providers, and catalysts. FPL Characteristics is also a feminist network that makes FPL the single largest national network in eliminating violence against women in Indonesia. The presence of FPL is seen as a manifestation of the body politics because it voiced violence against women as a political problem in the public sphere that was once regarded as a personal matter. The FPL was formed as a joint movement that seeks to find a collective solution to this common problem. "

"Penelitian ini berupaya memberikan perspektif bare mengenai tubuh perempuan, melalui pembedahan kasus belly dance . 11211 ini dimulai ketika belly dance hadir sebagai suatu sent tari yang mendapat stigmatitasi negatif, karena kental akan sisi sensualitas tubuh perempuan. Foucault memaparkan bagaimana selama ini kuasa sangat merepresi individu sampai pada hat yang paling privat. Pendekonstruksian atas detinisi dan tcori tubuh perempuan, agar tubuh perempuan tidak berada dalam relasi Kuasa-Pengetahuan. Judith Butler melanjutkan Foucault, melalui term variabel yang cair tubuh perempuan tidak dapat dikunci dalam suatu finalitas pengertian. Kuasa tidak pernah memberikan suara dan tempat bagi hasrat perempuan, oleh karma itu kuasa selalu membungkam setiap bentuk hasrat perempuan, termasuk hasrat berseni dalam sebuah tarian. Helene Cixous dan Luce Irigaray, menjelaskan bagaimana perempuan membutuhkan tempat untuk mengekspresikan segala bentuk hasratnya. Space yang dibutuhkan perempuan, bisa tcrcapai melalui adanya jaminan dari demokrasi. Perempuan, sebagal subyck yang menu liki hak kewarganegaraan menuntut radikalisasi demokrasi. Tujuannya adalah agar hasrat dan tubuh perempuan dapat dilihat, dan disuarakan juga mendapatkan hak-hak sosio politis dan jaminan hokum publik sebagai pelindung utamanya. Demokrasi sebagai fasilitas yang dapat digunakan untuk mcrealisasikan hak-hak akan hasrat dan tubuh perempuan yang terlepas dari represi kuasa. Karena politik feminisme tidak selesai hanya pada dekonstruksi pemikiran, rnelainkan penerapan dalam dunia praksis

---

This research tries to make a new perspective about women's body, looking trough the belly dance case. It starts when belly dance is appear as a dancing art which is getting negative stigmatization, because of its side of sensuality. Foucault describes how relation of power can be repress the indivdual as far as privatest thing. The deconstruction to the definition and women's body theory so that the women's body is not in the relation of power-knowledge. Judith Butler continuing Foucault trough the `liquidity of variableterm so that women's body cannot be locked in the sense of finality. The Power has never been give the voice and place to the women's desire. So that the power is always silencing the every voice and place for women's desire that desire of art included. Helene Cixous and Luce Irigaray, describes how the women need a place to express every form of women's desire. Space that women needed, can be achieved only trough the guarantee of democracy. Women, as a subject who have a citizen rights strive for the radicalization of democracy. The purpose is that the desire and women's body can be looked, and voiced so that the rights of socio-political and public guarantee of law as the first barrier can he achieved. Democracy as the facility that can be used to realize the rights of the women's body and desire liberated from relation of power. Because of the feminism politic is unaccomplished just for the deconstruction of thinking, but rather to the application of the praxis world"