Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini adalah upaya mengembalikan signifikansi dan relevansi dimensi politikal di dalam filsafat politik dan kehidupan sosial secara umum. Situasi sosio-kultural dewasa ini dikuasai oleh pemahaman bahwa politik radikal sebagai lokus perubahan dan emansipasi radikal adalah tidak mungkin. Hal ini adalah konsekuensi dari berkembangnya teori teleologis sejarah yang universal-absolut dan relativisme nilai. Untuk mengembalikan dimensi politikal tersebut, saya berargumen bahwa satu-satunya cara untuk mencapai tujuan tersebut justru dengan memelihara dimensi imposibilitas di dalam filsafat politik. Dengan begitu, filsafat politik memiliki fondasi dan telos yang seolah-olah transendental dan tak pernah final.

---

ABSTRACTThis thesis is an effort to revive the significance and the relevance of the political dimension in political philosophy and social life in general. The socio-cultural situation of today is hegemonized by the understanding that radical politics as a locus of revolution and emancipation are impossible. This understanding exists as a consequence of teleological paradigm of history which is universal-absolute and relativistic paradigm of value. I argue that, in order to restore the significance of political dimension, all we have to do is nurturing the impossibility dimension of politics. Only through such act, political philosophy will have a foundation and telos which is quasi-trancendental and never final."

"Disertasi ini menelaah possibilitas politik dan konsekuensi konstitutifnya pada kememadaian politik demokrasi sehubungan kelongsoran entitas pertimbangan kolektif dewasa ini. Paradoks etikopolitik, sebagai akibat radikalisasi proliferasi pluralitas ini, terbukti tak memunahkan possibilitas politik sejauh paradigma pemahamannya diubah lebih sebagai utopia ketimbang upaya koeksistensial. Interrelasi sosial lalu harus lebih diterima sebagai koeksistensi antar unikum, sehingga poros-poros ketertujuan sosiopolitik berubah menjadi kebebasan, keragaman, dan toleransi. Betapapun, politik demokrasi pluralis terbukti tetap memadai untuk menghadapi agenda perubahan ini sejauh paradigma pemahaman dan penerapannya juga diubah lebih sebagai politik dissensus ketimbang konsensus. Dalam kerangka pluralisme demokrasi dissensus, politik keragamannya mengalami radikalisasi lewat konsekuensi konstitutif pengakuan ketakterreduksian alteritas maupun diskursivitas keliyanan agen sosial, sehingga mengidap infinitas kontingensi yang membuatnya lebih inklusif, dan karena itu bisa lebih memadai bagi era paradoks ini."