Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris atas suatu teori Pollution Haven Hypothesis (PHH) yang membahas dampak perdagangan internasional terhadap kualitas lingkungan. Pada penelitian ini, digunakan variabel ekspor-impor sebagai pendekatan variabel perdagangan internasional serta tingkat emisi CO2 sebagai pendekatan variabel tingkat kerusakan lingkungan. Penelitian ini menggunakan data panel dengan mengambil sampel negara-negara anggota APEC dengan rentang waktu penelitian pada tahun 1991-2010. Data dianalisis dengan menggunakan metode Fixed Effect, dan menggunakan variabel exspor dan impor dari sektor emisi tinggi sebagai variabel penguji teori PHH. Meskipun berdasarkan hasil regresi, ditemukan bukti yang lemah adanya teori PHH yang berlaku di negara anggota APEC, namun berdasarkan hasil analisa data tidak ditemukan adanya teori PHH, sehingga dapat dikatakan bukti atas teori PHH pada negara-negara anggota APEC masih ambigu. Selain itu, pada penelitian juga dimasukkan faktor sistem politik, tingkat korupsi, dimana berdasarkan hasil regresi, sistem politik dan ketimpangan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat emisi CO2, sedangkan untuk tingkat korupsi tidak terbukti berpengaruh terhadap tingkat emisi CO2 di negara anggota APEC. ...... This study aims to demonstrate empirically on a theory of Pollution Haven Hypothesis (PHH), which discusses the impact of international trade on environmental quality. In this study, the export-import variable is used as a variable approach to international trade and the level of CO2 emissions as the variable approaches the level of environmental damage. This study uses panel data by taking a sample of APEC member countries with the study period in 1991-2010. Data were analyzed by using Fixed Effect, and uses a variable export and import of high-emissions sectors as variable theory PHH testers. Although based on the regression results, found a weak evidence of the existence of PHH prevailing theory in APEC member countries, but based on the results of the data analysis did not reveal any PHH evidence, so it can be said the existence of PHH theory in APEC member countries are still ambiguous. In addition, the study also included the political system factors, the level of corruption, which is based on the results of the regression, the political system and inequality significantly influence the level of CO2 emissions, while the level of corruption has not been proven to affect the level of CO2 emissions in APEC countries.

Abstrak :
Tesis ini menganalisis apakah Indonesia adalah pollution haven bagi partner dagangnya, dengan menggunakan analisis input output dari tahun 2000 hingga 2014. Pollution haven hypothesis dapat diuji dengan menghitung berapa banyak emisi karbon yang akan meningkat jika ekspor meningkat sebesar satu juta US dolar, dan berapa banyak polusi yang akan berkurang jika mengimpor produk yang tidak lagi diproduksi di Indonesia. Selama periode pengamatan, temuan menunjukkan bukti yang beragam. Pada awal 2000 dan setelah 2012, Indonesia bukanlah pollution haven, sedangkan dari tahun 2003 hingga 2011 menunjukkan bahwa pollution haven hypothesis kemungkinan besar terjadi di Indonesia. ......This thesis examines whether Indonesia is a pollution haven for its trade partners from 2000 to 2014 by applying an input-output analysis. The pollution haven can be tested by calculating how much carbon emissions will increase if exports increase by one million dollars, and how much pollution would reduce due to importing products that are not produced in Indonesia. During the observation period, the findings show mixed evidence. In the early 2000s and after 2012, Indonesia was not a pollution haven, whereas the evidence from 2003 to 2011 shows that the pollution haven hypothesis was most likely correct in Indonesia.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang dampak pertumbuhan jumlah investasi kerjasama publik-swasta (KPBU) di bidang energi terhadap pertumbuhan jumlah karbon dioksida per kapita dengan menggunakan sampel negara ASEAN. Selain itu, penelitian ini juga menambahkan variabel independen yang relevan berpengaruh terhadap pertumbuhan jumlah karbon dioksida per kapita, seperti derajat keterbukaan perdagangan setiap negara dan pertumbuhan penggunakan energi per kapita. Hasil penelitian menemukan bahwa semakin besar pertumbuhan jumlah investasi kerjasama publik-swasta (KPBU) di bidang energi akan menaikkan laju pertumbuhan kadar karbon dioksida per kapita di studi kasus negara ASEAN. Dengan kata lain, KPBU di bidang energi yang diselenggarakan di negara ASEAN belum mengembangkan proyek energi terbaharukan yang ramah lingkungan yang mengeluarkan karbon dioksida lebih banyak. Hal ini bergerak sejalan pollutionhaven hypothesis, yang berarti semakin banyak aliran investasi yang masuk membuat perusahaan-perusahaan multinasional negara maju mengerahkan sumber daya ke negara berkembang dengan peraturan standar lingkungan yang lebih longgar. ......This thesis discusses the impact of the growth in the number of public-private partnership investment (PPP) in the energy sector on the growth in the amount of carbon dioxide per capita using a sample of ASEAN countries. In addition, this study also adds relevant independent variables that affect the growth of the amount of carbon dioxide per capita, such as the degree of trade openness of each country and the growth of energy use per capita. The results of the study found that the viii Universitas Indonesia greater the growth in the number of public-private partnership investment (PPP) in the energy sector, the higher the rate of growth of carbon dioxide levels per capita in the case study of ASEAN countries. In other words, PPPs in the energy sector held in ASEAN countries have not developed renewable energy projects that are environmentally friendly and emit less carbon dioxide. This is in line with the pollution-haven hypothesis, which means that the more investment flows that come in, the multinational companies in developed countries will mobilize their resources to the developing countries which regulate less strict environmental standard regulations.