Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This research purpose for explain content of Glyceride, Total Cholesterol, LDL and HDL in blood because pollutant exposure on air and knowing what are the influence factor to them. This research is analytic descriptif using t-test with quantitative analysis. Sampels are traffic Policemen (exposure pollutant) and Office Policemen (unexposure pollutant) in DKI Jakarta with total sampel are 30 Policeman in Traffic and 30 Policeman in Office. Base on research result that no significally different average Glyceride, Total Cholesterol, LDL and HDL content between traffic policemen with office policemen. There are difference in the average Glyceride content traffic policemen in case normal body mass index, overweight and obesity. There are significally difference in the average Glyceride content for office policemen and HDL content for traffic policemen in case diabetes mellitus history. ?Ditlantas Polda Metro Jaya? was suggested for implementing program like health promotion, application of a healthy lifestyle, periodic medical check up, work rotation, and provide safety equipment.

---

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kadar trigliserida, kolesterol total, LDL, dan HDL dalam darah akibat pajanan polutan di udara serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan menggunakan uji beda dua rata-rata atau uji-t (t-test) dengan analisis kuantitatif, Sampel penelitian adalah polisi lalu lintas (terpajan polutan) dan polisi yang bertugas di kantor (tidak terpajan polutan) DKI Jakarta, dengan besar sampel 30 polisi lalu lintas dan 30 polisi yang bertugas di kantor. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata kadar trigliserida, kolesterol total, LDL, HDL antara polisi lalu lintas dengan polisi bertugas di kantor. Ada perbedaan rata-rata kadar trigliserida dalam darah polisi lalu lintas diantara status IMT normal, overweight, dan obesitas. Ada perbedaan yang signifikan rata-rata kadar trigliserida dalam darah polisi bertugas di kantor dan kadar HDL dalam darah polisi lalu lintas diantara yang DM dengan yang tidak. Disarankan kepada pihak Ditlantas Polda Metro Jaya untuk melaksanakan program promosi kesehatan, penerapan pola hidup sehat, medical check up secara rutin, rotasi kerja dan mempersiapkan alat pelindung diri."

"Kota Bekasi merupakan kota yang padat dan berbatasan dengan Ibukota DKI Jakarta. Pencemaran udara di Kota Bekasi mayoritas disebabkan oleh kegiatan transportasi. Konsentrasi zat pencemar udara yang cenderung mengalami peningkatan akan memberikan dampak negatif bagi kesehatan terutama bagi kesehatan saluran pernapasan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kualitas udara ambien (parameter NO2, SO2, dan TSP) dengan kejadian ISPA di Kota Bekasi tahun 2004-2011. Desain studi yang digunakan adalah studi ekologi time trend dengan sampel penelitian 6 Kecamatan. Data kualitas udara diperoleh dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bekasi. Data kasus ISPA diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi.Variabel yang berhubungan signifikan dengan kejadian ISPA berdasarkan hasil analisis korelasi dan regresi adalah TSP (p value = 0,029; r = - 0,226). Hasil uji regresi linear ganda menunjukkan bahwa variabel SO2, TSP, dan interaksi antara NO2 dengan SO2 mempengaruhi kejadian ISPA (p value = 0,004; r = 0,369). Persamaan garis regresi yang menjelaskan variabel-variabel yang mempengaruhi ISPA adalah jumlah kasus ISPA = 651,09 + 5,054 (konsentrasi SO2) - 0,512 (konsentrasi TSP) - 0,042 (NO2 * SO2).Untuk mencegah peningkatan jumlah kasus ISPA dan peningkatan konsentrasi zat pencemar di udara sebaiknya dilakukan kerjasama lintas sektor oleh Pemerintah Kota Bekasi dalam hal uji emisi kendaraan bermotor, uji emisi cerobong asap industri, penambahan jumlah pepohonan di sepanjang jalan raya, penyelesaian masalah di titik-titik kemacetan, promosi bahan bakar gas, dan penyuluhan kesehatan.

---

Bekasi city is densely populated city and bordering the capital city DKI Jakarta. Air pollution in Bekasi city is caused by transportation activity. Increasing of air pollutant every year can cause negative effect to health especially respiratory health.

This study aims to determine the relationship between ambient air quality (parameter NO2, SO2, TSP) with ARI occurrence in Bekasi city in 2004-2011. The study design used is time trend ecological study with 6 subdistrict as sample. Air quality data is obtained from Environmental Management Agency of Bekasi city. ARI cases data is obtained from Departement of Health of Bekasi city.

Based on correlation and regression analysis, TSP has a significant correlation with ARI occurrence (p value = 0,029; r = - 0,226). The result of multiple linear regression test show that SO2, TSP, and interaction between NO2 with SO2 affect ARI occurrence (p value = 0,004; r = 0,369). The equation of multiple linear regression which describe the variables that affect ARI is ARI cases = 651,09 + 5,054 (SO2 concentration) - 0,512 (TSP concentration) - 0,042 (NO2 * SO2).

To prevent the increasing of ARI cases and increasing of pollutant concentration, the government of Bekasi city should make cross-sectors corporation to do vehicle emission test, industry emission test, adding the amount of trees along the road, problem solving in traffic jam area, fuel gas promotion, and health promotion."

"Pencemaran udara dapat disebabkan oleh berbagai sumber, antara lain dari aktifitas industri. Untuk mengatasi persoalan pencemaran udara, termasuk dari industri, pemerintah di berbagai negara, termasuk di Indonesia, mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk mengendalikannya. Namun demikian, penelitian mengenai efektivitas dari kebijakan yang telah ditetapkan masih sangat kurang dilakukan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah berusaha untuk: (1) mengetahui efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di DKI Jakarta, Indonesia, (2) mengetahui efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di NSW, Australia. (3)mengetahui perbandingan efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di DKI Jakarta dengan di New South Wales.Penelitian ini menggunakan pendekatan expost facto terhadap data sekunder berupa laporan-laporan badan-badan pemerintah di kedua negara yang diterbitkan antara tahun 1990 - 2006 dan hasil-hasil penelitian lain yang relevan. Analisa dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif untuk menentukan nilai (1-5) dari masing-masing parameter efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran udara industri. Parameter untuk mengukur efektivitas kebijakan terdiri dari parameter produk kebijakan (policy output), parameter hasil antara kebijakan (intermediate outcomes) dan parameter hasil akhir kebijakan (end outcomes). Nilai rata-rata dari semua parameter kemudian dimasukan dalam skala efektivitas untuk mengetahui tingkat efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran udara industri dan masingmasing lokasi penelitian. Kategori tingkat efektivitas yang ditetapkan dalam penelitian ini, mulai dari yang terendah, adalah: tidak efektif, belum efektif, potensial efektif, cukup efektif, sangat efektif.Dengan sistem negara Indonesia yang berbentuk kesatuan, kebijakan pengendalian pencemaran udara industri yang berlaku di Jakarta berada pada level nasional dan level daerah. Kebijakan pengendalian pencemaran, termasuk pencemaran udara industri, dimulai pada tahun 1980-an. Instrumen kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di tingkat nasional maupun di tingkat daerah hampir lama dan lebih menitikberatkan pada pendekatan atur dan awasi atau command and control. Sementara itu, pendekatan ekonomi belum banyak dikembangkan baik di level nasional maupun di level daerah. Evolusi pengaturan pencemaran di Indonesia bergerak ke arah desentralisasi dengan penguatan peran pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran danpenjabaran kebijakan pengendalian pencemaran untuk berbagai macam media termasuk udara.Sementara itu, dengan sistem negara Australia yang berbentuk federal, di NSW kebijakan pengendalian pencemaran udara industri lebih banyak berada di tangan negara bagian. Sedangkan pemerintah federal hanya mengembangkan kebijakan umum seperti ketentuan tentang baku mutu udara ambien. Kebijakan pengendalian pencemaran udara, termasuk dari sumber industri, dimulai pada tahun 1960-an. Selain itu, instrumen ekonomi dalam bentuk load based licensing juga sudah mulai dikembangkan di tingkat negara bagian NSW disamping penyempurnaan pada pendekatan command and control. Evolusi pengaturan pencemaran udara industri di Australia, khususnya di NSW bergerak ke arah integrasi pengendalian pencemaran antara sate jenis media dengan media lainnya, dan mulai berperannya pemerintah federal dalam upaya pengendalian pencemaran.Terkait dengan tujuan penelitian, dari studi ini diketahui bahwa di DKI Jakarta produk kebijakan (policy output) berupa pendayagunaan berbagai macam instnunen kebijakan (mixed policy instrument) masih lemah, kondisi basil antara kebijakan (intermediate outcomes) berupa perilaku penaatan industri terhadap kebijakan masih rendah dan hasil akhir kebijakan (end outcomes) berupa beban emisi dari industri dan kualitas udara ambien di daerah industri juga masih belum baik. Sedangkan di New South Wales, produk kebijakan (policy output) berupa pendayagunaan berbagai macam instrumen kebijakan (mixed policy instrument) cukup kuat, kondisi hasiI antara kebijakan (intermediate outcomes) berupa perilaku industri terhadap kebijakan cukup tinggi dan hasil akhir kebijakan (end outcomes) berupa beban emisi dari industri dan kualitas udara ambien juga cukup baik.Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan: (1)kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di DKI Jakarta termasuk dalam kategori belum efektif (2)kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di New South Wales termasuk kategori potensial efektif. (3)kebijakan pengendalian penemaran udara industri di New South Wales lebih efektif dibanding kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di DKI Jakarta.Untuk mengurangi kesenjangan tingkat efektivitas di Jakarta dibandingkan di New South Wales perlu dilakukan perbaikan strategi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah, penguatan upaya penegakan hukum, serta perhatian politik yang cukup dari penentu kebijakan.

---

The main sources of urban air pollution are come from transportation and industrial activity. To overcome the problem, the governments in the world are trying to formulate and implement policy to control industrial air pollution in various policy approaches. However, the research about the effectiveness of that policy is still rare. The aims of this research are: (1) To know about the effectiveness of industrial air pollution control policy in Jakarta, Indonesia, (2) To know about the effectiveness of industrial air pollution control policy in New South Wales, Australia. (3) To compare the effectiveness of industrial air pollution control policy in Jakarta and New South Wales.

This research is based on ex-post facto approach which uses secondary data from the report of government agency in bath countries that issued between 1990 - 2006 and another research report which are relevant with this thesis. The analysis is based on quantitative and qualitative method to find the value for each research indicator in 1-5 scale. The average value fromall indicator then classified into the effectiveness scale index to know the degree of the effectiveness. This research divide the effectiveness scale, from lower to higher, are: not effective, not yet effective, potentially effective, sufficiently effective and very effective.

With the Indonesian unitary state system, the air pollution control policy is on the hand of local as well as the central government. The pollution control policy, including pollution from industry, was begin in 1980-s. The policy instrument that had been applied in national and local level are very similar and give more emphasize on command and control approach. Meanwhile, the economic instrument are still under developed. The evolution of pollution control in Indonesia are moving from centralized to decentralized system and the empowering of local government role in protecting environment Indonesia also at the stage of elaborating the environment protection policy in various kind of pollution media, including air pollution, from general principle and regulation of environmental protection.

Meanwhile, with the Australian federal system of the state, air pollution control policy in NSW is heavily on the hand of the state. While the federal government only developing general policy such as ambient air quality standard. The air pollution control policy in Australia was begin in 1960-s. The economic instrument in the form of load based licensing are developed in NSW since 1997 beside the reformation of the enforcement system. The evolution of pollution control in Australia, especially in NSW, are moving from media specific to more integrated and multimedia approach. Australia also at the stage of empowering the federal government to take responsibility for controlling pollution especially on national significant pollution issues.

Related with the objective of the research, this study found that, in Jakarta, the utilization of mixed policy instrument as a policy output are weak, the condition of the compliance behavior of industry as an intermediate policy outcome is low and the emission load and the ambient air quality in industrial area as end policy outcomes is not so good. Meanwhile, in New South Wales, the utilization of mixed policy instrument as a policy output are strong, the condition of the compliance behavior of industry as an intermediate policy outcome is high and the emission load and the ambient air quality in industrial area as end policy outcomes are relatively better than in Jakarta.

The conclusion of this research are, generally the effectiveness level of industrial air pollution control policy in Jakarta are not yet effective, while the effectiveness level of industrial air pollution control policy in New South Wales are potentially effective. So the effectiveness of industrial air pollution control policy in New South Wales is one level higher than in Jakarta.

To fill the effectiveness gap in Jakarta which is lower than in New South Wales, it is a need to reform the policy strategy, strengthening institutional capacity, strengthening law enforcement efforts, and adequate political support from the policy makers."

"Persoalan pencemaran udara di kota-kota besar Indonesia. khususnya di wilayah DKI Jakarta, secara objektif telah banyak diungkapkan. Berbagai penelitian telah dilakukan dengan hasil yang saling mendukung polusi udara di Jakarta sudah sangat parah. Berdasarkan penelitian United Nation for Enviroment Program (UNEP), Oktober 1995, tingkat pencemaran udara di Jakarta sudah melebihi baku mutu lingkungan, dan menempatkan Jakarta sebagai kota terburuk ketiga, dalam hal polusi udara, setelah Meksiko dan Bangkok. Kekotoran akan zat pencemar (polutan) tersebut sebagian besar merupakan sumbangan dari gas buang kendaraan bermotor. Bapedal telah mengidentifikasikan sumber-sumber utama polusi udara, dimana disebutkan bahwa 70% dari pencemaran udara Jakarta adalah emisi gas buang kendaraan bermotor dan 30% dari sumber lain. Dari 70% ini, lebih rinci lagi diidentifikasikan: 63% gas buang sepeda motor, 34% mobil pribadi dan sisanya kendaraan umum dan taksi. Data dari Bapedal juga menyebutkan bahwa sumbangan polusi udara di Jakarta: 73% NDx, 89% hidrokarbon, 100% timah hitam, dan 44% SPM berasal dan sektor transportasi. Pemda DKI juga telah melakukan uji emisi terhadap kendaraan bermotor. Dari data Biro Lingkungan Hidup DKI menunjukkan kecenderungan yang semakin parah. Pada tahun I994/1995 tercatat bahwa 58% kendaraan yang diuji tidak memenuhi syarat BME. Angka ini kemudian naik menjadi 67% pada tahun 1995/1996, meskipun agak menurun pada tahun 1996/1997 menjadi 63%. Berdasarkan penelitian lainnya didapatkan bahwa tingkat pencemaran udara di Bandung, Jakarta dan Surabaya, telah jauh melebihi ambang batas yang diperbolehkan Undang-Undang Lingkungan Hidup, masing-masing 2 kali, 10 kali dan 2 kali. Salah satu jenis polutan tersebut adalah NOx dengan kadar 0,5 ppm, sedangkan batas mutu yang diperbolehkan hanya sebesar 0,05 ppm. Zat pencemar lain seperti CO (dengan baku mutu 20 ppm). SO, dan hidrokarbon lain menunjukkan kecenderungan yang sama. Akibat polusi udara, tingkat penderita asma di Jakarta jauh lebih tinggi dibanding kota lain yang kurang tercemar. Lebih dari 16% anak-anak di Jakarta terkena asma. Secara umum, dampak yang ditimbulkan akibat polusi udara antara lain adalah:1. Peningkatan morbiditas. Beberapa bahan pencemar dapat melemahkan sistem days tahan tubuh, sehingga memudahkan timbulnya berbagai jenis penyakit, khususnya penyakit infeksi. 2. Penyakit tersembunyi, tidak jelas, tidak spesifik, antara sakit dan tidak sakit, sehingga mengganggu pertumbuhan, perkembangan, serta umur. 3. Mengganggu fungsi fisiologis organ tubuh: paru-paru, syaraf, transpor oksigen ke seluruh jaringan serta kemampuan sensorik. 4. Kemunduran penampilan, aktivitas atlet, kemampuan motorik, aktivitas belajar."