Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACT.This research studies the local-based MDGs and ARG models of poverty eradication efforts in border areas in West Borneo. The aim is to map the psycho-social economic dimensions and identify the behavior of poverty-stricken groups. Poverty in border areas is getting higher compared to other areas since they are strategically and geographically different in characteristics. The purpose of the study is to improve the policy and budgeting system of poverty eradication programs. A qualitative approach is used through the concept of planning and developing. The result shows that the high income of some people does not reduce the number of poor family in border areas. Poor areas in Sambas District are spread in 164 locations, while its development is distributed among 6373 locations. The Gross Domestic Product of Sambas District is higher than two other districts, i.e. IDR 5,287,291.21 and its Per Capita Income is 163,773.00 per month. The profile of poor people: most of them work in agricultural sector, have low education, have improper house with no lavatory, and in average have four children. ABSTRAK.Penelitian Model Millenium Development Goals (MDG?S) ini adalah untuk mengembangkan Anggaran Responsif Gender (ARG) Berbasis Lokal, yang merupakan upaya mengurangi kemiskinan daerah perbatasan. Tujuannya adalah membuat peta dimensi-dimensi psikososial ekonomi dan mengidentifikasi sikap perilaku kelompok miskin. Kemiskinan daerah perbatasan bergerak semakin tajam dibanding daerah lain, karena ia memiliki ciri-ciri yang bernilai strategis, dan berbeda secara geografis. Tujuan kajian ini adalah untuk memperbaiki kebijakan dan sistem pennganggaran.Pendekatan kualitatif digunakan melalui perencanaan, dan pengembangan. Hasil penelitian menunjukkan perolehan pendapatan yang tinggi pada sebagian masyarakat tidak mengurangi jumlah kelompok keluarga miskin. Daerah miskin di Kabupaten Sambas berjumlah 164 lokasi, dibanding 2 daerah lain, Sementara sebaran pembangunan sekitar 6373 tempat. PDB Kabupaten Sambas lebih tinggi dibanding 2 daerah yang lain yaitu sekitar Rp.5.287.291,21 dan pendapatan per kapita Rp.163.773,00 per bulan. Profil masyarakat miskin tersebut bekerja di sektor pertanian , berpendidikan rendah, rumah yang kurang layak huni, tidak ada toilet,sebagian besar beranak 4 orang."

"ABSTRACTSkripsi ini merupakan penelitian yang ditujukan untuk membahas The Surrogacy Regulation Bill sebagai upaya Pemerintah India mengurangi eksploitasi kaum perempuan miskin dalam praktik commercial surrogacy tahun 2016. Penelitian ini berupaya untuk mengkaji faktor-faktor apa yang mempengaruhi Pemerintah India dalam mengeluarkan regulasi tersebut pada tahun 2016, di mana praktik commercial surrogacy semakin berkembang pesat di India dan terdapat fenomena eksploitasi kaum perempuan miskin yang berprofesi sebagai ibu pengganti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep budaya patriarki untuk mengkaji permasalahan mengenai tubuh kaum perempuan miskin yang berada di wilayah privat Kemudian, pada penelitian ini menggunakan teori Agenda Setting untuk mengkaji lebih dalam terkait perjalanan politik terciptanya The Surrogacy Regulation Bill tahun 2016 yang bermula dari sebuah isu kebijakan masuk ke agenda setting pemerintah. Kemunculan The Surrogacy Regulation Bill tahun 2016 ini telah melibatkan peranan dari Kabinet Union, Lok Sabha, Rajya Sabha, beberapa kelompok kepentingan, gerakan protes dari Stop Surrogacy Now dan perhatian media.

---

ABSTRACTThis thesis focuses on The Surrogacy Regulation Bill as an effort by the Government of India to reduce the exploitation of poor women in the practice of commercial surrogacy in 2016. This research seeks to examine factors that influence Government of India rsquo s ratification of the regulation in 2016, as the number of commercial surrogacy has grown exponentially in India. Additionally, there is also a major phenomenon of exploitation of poor women who work as surrogate mothers. In this study, the author uses concepts of Patriarchal Culture to examine the issues concerning the lives of poor women who reside in private territory and are influenced heavily by the patriarchal culture in Indian society. Then, this thesis implements the Agenda Setting theory for deeper examination related to the process of The Surrogacy Regulation Bill 2016 which started from a policy issue into the agenda of government setting. The appearance of The Surrogacy Regulation Bill of 2016 has involved the role of the Union Cabinet, Lok Sabha, Rajya Sabha, stakeholders, the movement called lsquo Stop Surrogacy Now rsquo and the media influence. "