Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak resmi dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45, Donald Trump tidak henti menjadi sumber kontroversi berkaitan dengan kebijakan, perilaku, dan cara bermedia sosialnya. Meskipun demikian, belum banyak penelitian yang dilakukan mengenai Trump dan disrupsinya atas kelaziman American Presidency. Penelitian ini menganalisis tentang konsep American Presidency dan kepemimpinan Donald Trump dilihat dari penggunaan akun Twitter pribadi @realDonaldTrump. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan teknik konten analisis. Sampel penelitian yang digunakan adalah tweets Donald Trump dari akun Twitter pribadinya sejak ia resmi dilantik sebagai presiden pada tanggal 20 Januari 2017 hingga 20 Juni 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Trump adalah sosok presiden yang telah memunculkan disrupsi pada tradisi dan norma-norma kepresidenan Amerika. Selain itu, Trump juga merupakan sosok pemimpin populis kanan (right-wing populist) yang mengklaim dirinya sebagai presiden modern dengan penggunaan media sosialnya.

---

Since being officially inaugurated as the 45th President of the United States, Donald Trump has been a constant source of controversy regarding his policies, behavior and ways on social media. Even so, there has been limited research on Trump and his disruption of American Presidency prevalence. This study analyzes the concept of Donald Trump’s American Presidency and leadership through his personal Twitter account @realDonaldTrump. This research uses qualitative methods by conducting content analysis technique. The research sample used is Donald Trump's tweets from his personal Twitter account since he was officially inaugurated as president on January 20, 2017 to June 20, 2020. The results show that Trump is a president who has caused disruption to the traditions and norms of the American presidency. In addition, Trump is also a right-wing populist leader figure who claims to be a modern president with his use of social media."

"Ernesto Laclau membuka cakrawala baru dalam memahami yang-politis, saat politik dipahami semata-mata sebagai perkara administrasi, birokrasi dan teknokrasi. “Politik” direduksi menjadi sekadar “politik kepentingan”, artinya pencapaian kepentingan berbeda-beda yang ditentukan sebelumnya dan terpisah dari kemungkinan artikulasinya dalam diskursus-diskursus alternatif yang berkompetisi satu sama lain. Dengan cara berpikir demikian, maka konflik, antagonisme, relasi kekuasaan, bentuk-bentuk subordinasi, dan represi yang menjadi kekhasan wilayah politik menjadi hilang. Menurut Laclau, yang-politis hanya bisa dipahami di dalam logika populisme. Laclau memosisikan populisme justru sebagai jalan paling baik untuk memahami pembentukan ontologis dari yang-politik. Yang-politis hanya bisa dipahami dalam logika populisme. Laclau memahami populisme sebagai usaha unifikasi simbolik kelompok di seputar individu bagai suatu yang inheren untuk membentuk kesatuan “orang-orang”. 

---

Ernesto Laclau has opened up a new horizon in understanding the concept of the political in a system that understood politics merely as administrative, bureaucratic and technocratic issues. The term “politics” has been reduced merely to ‘political interest’, which means that achieving these interests is different and determined in advance and separated from its possible articulation among competing discourses. Therefore, according to this reasoning, the specific characteristics of the political arena, namely conflicts, antagonisms, power relations, forms of subordination and repression, disappear from the equation. According to Laclau, the political can be understood only through the logic of populism. Laclau viewed populism as the best way to understand the ontological formation of the political. For Laclau, the symbolic unification of the group around an individuality is inherent to the formation of a “people”."

"Kemenangan Pakistan Tehreek-e-Insaf pada pemilihan umum Pakistan 2018 menjadi fenomena tersendiri dalam kontestasi politik di Pakistan. Partai yang dipimpin oleh Imran Khan ini berhasil secara cukup signifikan mengalahkan kekuatan-kekuatan partai politik lama yang telah bergantian memimpin parlemen Pakistan, seperti Pakistan Muslim League Nawaz dan Pakistan People’s Party. Dalam hal ini, penggunaan narasi populisme menjadi senjata utama bagi Imran Khan dan partainya dalam menyaingi partai-partai lama tersebut. Narasi dikotomis antara identitas kelompok elit korup dengan the people yang menginginkan perubahan, serta retorika anti Barat dan islamisme yang kuat, merupakan ciri khas dalam strategi politik Imran Khan yang pada tahun 2018 berhasil menjadi Perdana Menteri Pakistan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi dan sikap populis Imran Khan dalam kemenangan Pakistan Tehreek-e-Insaf pada pemilihan umum Pakistan 2018. Dengan melakukan studi literatur melalui metode kualitatif, tulisan ini menyimpulkan bahwa strategi komunikasi dan sikap populis lewat konstituen kedaulatan the people, people-centrism, dan anti elitisme yang digunakan oleh Imran Khan berhasil dalam memenangkan Pakistan Tehreek-e-Insaf pada pemilihan umum Pakistan 2018.

---

Pakistan Tehreek-e-Insaf’s victory in the 2018 Pakistan general election has become a phenomenon in Pakistan’s political contest. The party led by Imran Khan has succeeded

in significantly defeating the forces of the old political parties which have taken turns leading the Pakistan parliament, such as the Pakistan Muslim League Nawaz and the Pakistan People’s Party. In this case, the use of populism narratives is the main weapon for Imran Khan and his party in competing with these old parties. The dichotomous narrative between the corrupt elite groups and people who want change, as well as strong anti-Western rhetoric and islamism, are the characteristics of Imran Khan’s

political strategy, which in 2018 succeeded in becoming the Prime Minister of Pakistan. This study aims to analyze Imran Khan’s populist communication and attitude strategy in Pakistan Tehreek-e-Insaf’s victory in the 2018 Pakistan general election. By conducting a literature study through qualitative methods, this paper concluded that the populist communication and attitude strategy through the constituents of the people’s sovereignty, people-centrism, and anti-elitism used by Imran Khan was successful in winning Pakistan Tehreek-e-Insaf at the 2018 Pakistan general election."

"Keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa (Brexit) menjadi salah satu kasus dari rentetan gelombang populisme global yang banyak dikaji oleh akademisi lintas disiplin, terutama ilmu sosial, politik dan budaya. Bila ditelaah melalui perspektif Ilmu Hubungan Internasional, Brexit menjadi salah satu studi kasus yang berhasil menunjukkan signifikansi berbagai bentuk wacana politik identitas dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Merujuk pada gambaran besar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meninjau literatur-literatur akademik yang membahas mengenai wacana politik identitas dalam Brexit. Adapun jenis literatur yang digunakan berupa berupa berupa artikel jurnal, buku dan bab dalam buku akademik. Tulisan ini adalah tinjauan literatur akademik yang menggunakan metode pengorganisasian taksonomi dengan cakupan 33 literatur akademik terakreditasi yang dikelompokkan ke dalam empat tema besar, yakni (1) Tinjauan Historis Hubungan Britania Raya dengan Eropa, (2) Aktor yang Berperan dalam Reproduksi Wacana Politik Identitas, (3) Ragam Bentuk Wacana Politik Identitas yang Muncul, dan (4) Interseksi Wacana Politik Identitas dengan Faktor Sosio-Ekonomi. Penulis menemukan bahwa faktor historis dan kejayaan masa lalu membuat independensi dan kepemimpinan yang kuat menjadi satu identitas yang berupaya dipertahankan dan Brexit merupakan upaya Britania Raya untuk dapat keluar dari tekanan Uni Eropa yang dianggap membahayakan dua hal tersebut. Pada akhirnya tulisan ini melahirkan sebuah kesimpulan, yakni ragam wacana politik identitas yang terus berkembang nantinya sangat didorong oleh kompleksitas domestik sebagai hasil dari interaksi antara aktor di tingkat elit dan di tingkat publik dalam menginterpretasikan tekanan di tingkat internasional. Kuatnya nuansa historis dalam mendorong praktik politik identitas dalam Brexit pada akhirnya membuat Brexit menjadi satu manifestasi tersendiri di mana faktor identitas mampu melampaui perhitungan rasional, terutama dalam aspek ekonomi.

---

The exit of the United Kingdom from the European Union (Brexit) is one of the cases of a series of waves of global populism which has been widely studied by academics across disciplines, especially social, political and cultural sciences. When examined through the perspective of International Relations, Brexit is one of the case studies that successfully demonstrates the significance of various forms of identity political discourse in influencing a country's foreign policy. Referring to this big picture, this study aims to review academic literature that discusses the discourse of identity politics in Brexit. The type of literature used is in the form of journal articles, books and chapters in academic books. This paper is a review of academic literature that uses a taxonomic organization method covering 33 accredited academic literature which are grouped into four major themes, namely (1) Historical Review of the Relations between Great Britain and Europe, (2) Actors Playing a Role in the Reproduction of Identity Political Discourse, (3) Various Forms of Identity Political Discourse Appears, and (4) Intersection of Identity Political Discourse with Socio-Economic Factors. The author finds that historical factors and past glories have made the identity as a nation with independence and strong leadership is necessary to be maintained. Brexit is an attempt by the United Kingdom to get out of European Union pressure which is considered dangerous to these two elements. In the end, this paper gives birth to a conclusion, namely that the variety of identity politics discourse that continues to develop are strongly driven by domestic complexities as a result of interactions between actors at the elite level and at the public level in interpreting pressures at the international level. The strong historical overtones in encouraging the practice of identity politics in Brexit ultimately emphasize Brexit as a manifestation in which the identity factor was able to go beyond rational calculations, especially in the economic aspect."

"Skripsi ini bermaksud untuk menjelaskan kebangkitan ideologi yang menyelubungi latar sosial di balik kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 2016. Fenomena yang disertai oleh kebangkitan populisme hampir di seluruh penjuru dunia ini telah dinamakan oleh para pengamat sebagai Trumpisme. Menurut beberapa studi, fenomena ini jamak disorot media arus utama sebagai manifestasi isu personalitas dan identitas sosial partisan yang memikat perhatian massa terhadap gelagat maupun retorika vulgar Donald Trump atas kehendaknya untuk merengut kursi kepresidenan. Akan tetapi, penulis mendapati bahwa temuan studi-studi itu mengabaikan preseden historis pemicu rentetan masalah sosial yang memantik kebangkitan fenomena tersebut. Dengan memakai metode Analisis Tematik dan teori ideologi Karl Mannheim untuk menelaah watak ideologis sistem politik dan ekonomi Amerika Serikat yang termuat dalam film The Big Short (2015) dan Vice (2018), peneliti mengajukan ‘narasi tandingan’ untuk menyanggah wacana populer rekaan media arus utama yang membingkai kebangkitan Trumpisme sebagai fenomena personalitas dan balas dendam gerakan politis reaksioner yang tipikal. Dengan demikian, peneliti berargumen bahwa Trumpisme adalah kulminasi mutakhir rentetan masalah sosial yang dipicu oleh kejayaan neokonservatisme dalam tubuh politik Amerika Serikat ketika Perang Teror Global dikumandangkan dan simtom krisis neoliberalisme pada Resesi Besar 2008 yang menuai berbagai perlawanan massal terhadap hegemoni globalisme.

---

This thesis intends to explain the emergence of ideology that undergird the social background behind Donald Trump's victory as President of the United States in 2016. This phenomenon, accompanied by the rise of populism in almost all corners of the world, has been referred to by pundits as Trumpism. According to several studies, the phenomenon is often highlighted by the mainstream media as a manifestation of personality and partisan social identity issues that attract mass attention towards Donald Trump's vulgar attitude and rhetoric on his own accord in order to won over the presidency. However, I find that the findings of these studies ignore the consequential historic precedents beneath the concatenation of social problems that ignited the rise of the phenomenon. By using Thematic Analysis and Karl Mannheim's theory of ideology to examine the ideological characters of United States political and economic systems contained within The Big Short (2015) and Vice (2018), I proposes a 'counter-narrative' to refute the popular discourse created by the mainstream media that frames the rise of Trumpism as a phenomenon of personality and typical reactionary retaliation. Thus, I argue that Trumpism is the latest culmination of a series of social problems that were triggered by the triumph of neoconservatism in the United States political body when the Global War on Terror was inaugurated and the symptoms of the crisis of neoliberalism in the Great Recession of 2008 which resulted in mass resistance to the hegemony of globalism."

"Pemilu Provinsi Belanda 2019 dimenangkan oleh Forum voor Democratie (FvD) yang baru terbentuk pada 2016. Partai populis kanan tersebut memperoleh suara terbesar secara nasional dan memenangkan pemilu di Flevoland, Noord-Holland, dan Zuid-Holland. Meskipun demikian, FvD cenderung bergabung dengan koalisi oposisi daripada pemerintah di Dewan Provinsi (Provinciale Staten). FvD bergabung dengan oposisi di 11 dari 12 provinsi Belanda, termasuk di tiga provinsi yang mereka menangkan. Namun, FvD justru bergabung dengan pemerintah di Provinsi Limburg yang tidak dimenangkannya. Menggunakan konsep populisme serta teori populisme dan administrasi publik oleh Peters & Pierre (2019), skripsi ini menemukan bahwa bergabungnya FvD dengan oposisi di provinsi-provinsi yang dimenangkannya disebabkan dua faktor. Pertama, partai-partai pemain lama enggan berkoalisi dengan FvD karena perbedaan pandangan politik serta narasi-narasi FvD nasional yang kontroversial. Kedua, FvD provinsi enggan mengkompromikan rencana kebijakannya serta tidak bersedia menjauhkan diri dari narasi-narasi FvD nasional. Di Provinsi Limburg, FvD dapat bergabung dengan koalisi pemerintah karena partai populis kanan PVV juga memperoleh suara besar. Hal ini menyebabkan partai-partai tengah-kiri tidak dapat membentuk pemerintahan dengan mengeksklusikan FvD dan PVV. Temuan penting lainnya adalah narasi anti imigran FvD diterima di Flevoland, Noord-Holland, dan Zuid-Holland yang memiliki populasi imigran tinggi. FvD dan PVV memperoleh suara besar di Provinsi Limburg yang cenderung homogen dan memiliki persepsi tinggi atas identitas regional.

---

The 2019 Dutch Provincial Elections was won by Forum voor Democratie (FvD), a newly-formed party from 2016. Nationally, the right-populist party gained the largest votes share and won the election in Flevoland, Noord-Holland, and Zuid-Holland. However, FvD tends to join the opposition rather than government coalitions in the Provincial Council (Provinciale Staten). FvD joined the opposition in 11 out of 12 Dutch provinces, including among the three they won after. However, FvD joined the government in Limburg Province which they did not win. Using the concept of populism along with theory of populism and public administration by Peters & Pierre (2019), this thesis finds that there are two reason which motivated FvD to join the opposition in 11 provinces. Firstly, incumbent parties are reluctant to form a coalition with the FvD. This is rooted in political differences and FvD's nationally controversial narratives. Secondly, FvD’s reluctance at the provincial level to compromise its policy plans. They are also unwilling to distance themselves from the national FvD’s narratives. In Limburg Province, however, the FvD was able to join the government coalition due to PVV, a right-wing populist party that also gained a large vote. This caused the center-left parties unable to form a government by excluding FvD and PVV. Another important finding is FvD's anti-immigrant narratives were accepted in Flevoland, Noord-Holland, and Zuid-Holland which have high population of immigrants. FvD and PVV gain a large vote in the homogenous Limburg Province which has a high perception of regional identity."

"Penelitian ini membahas mengenai strategi yang dilakukan oleh Joko Widodo dalam menghadapi Pilkada Kota Solo tahun 2010-2015. Permasalahan yang dipaparkan dalam penelitian ini melihat upaya yang dilakukan Jokowi dalam memperoleh kemenangan kembali pada Pilkada Solo 2010 dengan melihat berbagai kebijakan pro rakyat yang ditawarkan oleh Jokowi di periode sebelumnya. Fokus dari penelitian ini menjelaskan pengaruh kebijakan populis yang selama ini dilakukan oleh Jokowi dalam persiapan beliau menghadapi Pilkada Kota Solo. Hal menarik dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan bagaimana fenomena kepimpinan populis Jokowi di Kota Solo yang dianggap bentuk baru dari seorang pemimpin. Jokowi melakukan kunjungan langsung ke sejumlah tempat untuk memperoleh informasi langsung terkait permasalahan di lapangan. Penulis menggunakan teori populism. Populisme merupakan paham yang menjelaskan sebuah kondisi politik yang menempatkan masyarakat atau rakyat biasa di posisi utama. Keabsahan politik terletak pada rakyat. Populisme hadir atas ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan studi literature dari berbagai sumber, baik buku, jurnal, maupun media online lainnya. Temuan dari penelitian ini adalah kebijakan pro rakyat yang selama ini dilakukan oleh Jokowi ternyata mampu meningkatkan elektabilitas Jokowi pada Pilkada Solo 2010. Mengacu pada persentase perolehan suara pasangan Jokowi – Rudy yang meningkat tajam hingga 90,09 % dari Pilkada periode sebelumnya. Masyarakat menilai jokowi sebagai bagian dari mereka, dan mampu mengakomodasi kepentingan rakyat demi kesejahteraan masyarakatnya.

---

This research discusses about the strategy carried out by Joko Widodo in facing the election for mayor of Solo in 2010-2015. The problem described in this research is see the efforts made by Jokowi in regaining victory in election for mayor of solo 2010 by looking at various pro-poor people policies offered by Jokowi in the previous period. The focus of this research explains the influence of populist policies that have been carried out by Jokowi in his preparation for election of Solo. The interesting thing in this research, the writer will explain how the phenomenon of Jokowi’s populist leadership in Solo is considered a new form of leader. Jokowi visited many places to obtain direct information regarding problems in the field. The author uses populism theory. Populism is an understanding that explains a political condition that places the public or ordinary people in the main position. Political legitimacy lies with the people. Populism is present on the public’s dissatisfaction with the previous government. This research uses qualitative approach method by conducting literature studies from various sources, including books, journals, and other online sources. The findings of this study are that the pro-poor people policies that have been carried out by Jokowi have been able to increase Jokowi’s electability in the election for mayor of Solo 2010. Referring to the percentage of votes acquired by Jokowi – Rudy pair, which increased sharply to 90.09 % from the previous election. People see Jokowi as part of them, and able to accommodate the importance of the welfare of the people."

"ABSTRAKTahun 2010 ketika Viktor Orban terpilih sebagai Perdana Menteri Hungaria, populisme semakin kuat hingga berujung dengan kemunculan iliberalisme demokrasi di Hungaria. Bentuk pemerintahan di era Viktor Orban cukup bertentangan dengan nilai dan prinsip Uni Eropa yang termaktub dalam Artikel 2 Treaty on European Union (TEU), yaitu berdasarkan kebijakannya, Hungaria dianggap telah membahayakan nilai demokrasi, hak asasi manusia, nilai kebebasan, dan supremasi hukum. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut dengan menggunakan konsep populisme. Sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa, Hungaria mendapat berbagai teguran dan peringatan dari Uni Eropa. Viktor Orbán pun seringkali tidak mempedulikan peringatan Uni Eropa, sehingga berujung pada keputusan Uni Eropa yang pada akhirnya sepakat untuk melakukan aktivasi mekanisme Artikel 7 TEU pada September 2018. Berdasarkan Artikel 7 TEU, Uni Eropa melalui hasil pemungutan suara Parlemen Eropa telah menyepakati bahwa terdapat clear risk of a serious breach di Hungaria. Sampai dengan saat ini, proses kelanjutan reaksi Uni Eropa terhadap Hungaria measih menunggu keputusan dari Komisi, yaitu menunggu hasil apakah Hungaria akan diberikan sanksi atau tidak. Kesepakatan untuk melakukan aktivasi mekanisme Artikel 7 TEU juga merupakan hal yang pertama kali dilakukan oleh Uni Eropa sejak institusi tersebut dibentuk, sehingga penelitian ini menggunakan teori liberal intergovernmentalisme untuk melihat lebih dalam terkait proses terbentuknya keputusan Uni Eropa tersebut.

---

ABSTRACTIn 2010 when Viktor Orban was elected Prime Minister of Hungary, populism grow stronger until it ended with the emergence of the illiberalism democracy in Hungary. The form of government in the Viktor Orban era is quite contrary to the values and principles of the European Union as contained in Article 2 of the Treaty on European Union (TEU), which is based on its policy, Hungary is considered to endanger the values of democracy, human rights, values of freedom, and the rule of law. Therefore, this study aims to research further using the concept of populism. As one of the European Union member states, Hungary has received various warnings from the European Union. Viktor Orban often ignored the EUs warnings, which led to the European Unions decision finally agreed to activate the mechanism of Article 7 TEU in September 2018. Based on Article 7 TEU, the European Union passed the results of the European Parliaments agreement that there was clear risk of a serious breach in Hungary. Until now, the process of continuing the European Unions reaction to Hungary has awaited a decision from the Commission, which is awaiting the results of whether or not Hungary will be sanctioned. The agreement to activate the Article 7 TEU mechanism is also the first thing that has been done by the European Union since the institution was formed, so that this study uses the liberal intergovernmentalism theory to look deeper into the process of the European Unions decision"

"ABSTRAKStudi ini menganalisis fenomena Aksi Bela Islam ldquo;411 rdquo; dan ldquo;212 rdquo; tahun 2016 oleh Gerakan Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia GNPF-MUI dalam perspektif populism. Argumentasi dalam penelitian ini adalah Aksi Bela Islam oleh GNPF-MUI merupakan gerakan populisme dalam bentuk strategi politk dan termasuk dalam varian populisme Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus case study . Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan untuk mendapatkan data adalah melalui wawancara dan pemberitaan seputar GNPF-MUI di berbagai media massa. Temuan dari penelitian ini didapatkan penjelasan bahwa penyebab kemunculan Aksi Bela Islam oleh GNPF-MUI adalah adanya konteks Ahok menjadi kontestan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, sentiment anti-Ahok, dan penistaan agama yang dilakukan Ahok. Aksi Bela Islam GNPF-MUI merupakan pupulisme dalam bentuk strategi politik Jansen, 2011 karena mampu memobilisasi massa yang berasal dari kalangan yang terpinggirkan dari sektor sosial dan berbagai ormas Islam, diajak untuk melakukan tindakan politik dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 untuk tidak memilih Ahok anti Ahok . Di dalam Aksi Bela Islam GNPF-MUI juga terdapat elemen populisme Islam Vedi R. Hadiz , yaitu koalisi multi kelas yang terbentuk dari berbagai ormas Islam, disatukan oleh identitas bersama yang sengaja dibentuk yaitu sebagai pembela Islam Islamic Defender dengan seruan ldquo;Bela Quran rdquo; sebagai pemersatu.Kata kunci : penyebab kemunculan, strategi politik, mobilisasi massa, populisme Islam.

---

ABSTRACTThis study analyzes the phenomenon of Aksi Bela Islam 411 and 212 in 2016 by the Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia GNPF MUI in the perspective of populism. The argument in this research presents that the Aksi Bela Islam by GNPF MUI is a populist movement in the form of political strategy and included into one of Islamic populism. This research uses qualitative approach with case study method. The data obtained by interviewing and researching news about GNPF MUI in various mass media. This study finds that the cause of the emergence of Aksi Bela Islam by GNPF MUI are the existence of Ahok related to his status as candidate of Jakarta rsquo s Governor elections in 2017, anti Ahok sentiment, and the blasphemy of Ahok. The Aksi Bela Islam of GNPF MUI is a populism in the form of political strategy Jansen, 2011 because it is able to mobilize people from various background such as the marginalized, Islamic mass organizations, who were invited to take political action not to vote Ahok anti Ahok in Jakarta elections 2017. In the Aksi Bela Islam of GNPF MUI there is also an element of Islamic populism Vedi R. Hadiz , a multi class coalition formed from various Islamic mass organizations, united by a commonly formed identity of the defender of Islam Pembela Islam with the call Bela Quran as a unifier.Keywords causes of emergence, political strategy, mass mobilization, Islamic populism"

"ABSTRAK Nama : Dannissa AryaniProgram Studi : Kajian Wilayah EropaJudul : Partai Alternative f r Deutschland dan Pengaruhnya Dalam Peningkatan Gerakan Populisme Sayap Kanan di Jerman Penelitian ini berfokus pada partai sayap kanan Alternative f r Deutschland AfD yang dianggap oleh media sebagai partai populis. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti kemunculan gerakan populisme di Jerman dan bagaimana partai AfD yang dianggap partai populisme sayap kanan modern mendapat dukungannya, serta bagaimana media di Jerman melihatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teori utama populisme milik Cas Mudde ditambah dengan analisis wacana kritis milik Teun Van Dijk untuk analisis medianya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa populisme muncul di Jerman pada dekade awal pasca perang dunia kedua dan berkembang hingga saat ini, hingga muncullah partai AfD yang semakin mendapat dukungan karena memberikan alternatif baru bagi warga Jerman dan dari empat media yang analisis masing-masing memiliki pandangan tersendiri mengenai partai AfD, tergantung dari ideologi medianya. Kata kunci: populisme, Alternative f r Deutschland, ideologi, media massa di Jerman

---

ABSTRACT Name Dannissa AryaniStudy Program Kajian Wilayah EropaTitle Alternative f r Deutschland Party and its Influence on the Rise of Right Wing Populism in Germany This research is focused on right wing party Alternative f r Deutschland AfD of Germany, which labelled by the media as Populist Party. The purpose of this research is to identify the emergence of populism in Germany and how AfD which is labelled as the modern right wing populist party receive the support from German people, also how the leading medias in Germany see this phenomena. The methods used in this research is qualitative method with the main theory of populism by Cas Mudde and additional critical discourse analysis theory by Teun Van Dijk to analyze the media articles. The result shows that populism in Germany emerged since the first decade of post WWII in Europe and is still developing until today and the AfD party received a big amount of support from the people because of its ldquo alternative rdquo policies. Finally, the leading medias analyzed indicates that each has its own view towards AfD party, depending on their media ideology. Keyword populism, Alternative for Germany, ideology, mass media in Germany"