Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kemiskinan, strategi nafkah yang dijalankan oleh rumah tangga miskin serta menyusun strategi nafkah berkelanjutan berdasarkan kondisi yang ada di masyarakat. Penelitian dilakukan di Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode PRA, FGD dan pengamatan berpartisipasi dengan melibatkan rumah tangga miskin di daerah penelitian. Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya akses terhadap modal terutama modal finansial merupakan penyebab kemiskinan. Akses yang terbatas terhadap modal finansial menyebabkan nelayan tidak mampu mengakses modal fisik berupa teknologi penangkapan yang lebih modern. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya konflik perebutan sumber daya dengan nelayan dari daerah lain. Strategi nafkah yang dilakukan oleh rumah tangga nelayan miskin terdiri atas strategi ekonomi dan strategi sosial. Strategi ekonomi dilakukan dengan cara melakukan pola nafkah ganda, pemanfaatan tenaga kerja rumah tangga dan migrasi. Sedangkan strategi sosial dilakukan dengan memanfaatkan ikatan kekerabatan yang ada. Lembaga kesejahteraan tradisional juga mempunyai peran yang penting bagi rumah tangga miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Modal sosial mempunyai peran yang cukup penting dalam strategi nafkah rumah tangga miskin dan dapat menjadi salah satu pokok perhatian dalam upaya penyusunan strategi nafkah berkelanjutan.

---

This research aims at knowing the factors causing poverty in research area, knowing livelihood strategy by poor households and constructing sustainable livelihood strategy based on the real condition in community. This research is conducted in Kwanyar village, Kwanyar subdistrict of Bangkalan Regency. Data were collected with PRA, FGD method and participative observation involving poor households in research area. Data were analysed with descriptive qualitative method. The result shows that poverty is caused by lack of access to capital, particularly financial capital. This becomes a matter in which fisher men cannot access physical capital as mode rn catching technology. Livelihood strategy which is conducted by poor household of fishermen consists of economic and social strategies. Economic strategy is conducted with double livelihood pattern, utiliz ing households worker and migration. Otherwise, social strategy is perfomed with kinship pattern. Traditional welfar e organization has also important role for poor households in fulfilling daily needs. In addition, social capital also cont ributes significantly for livelihood strategy in that area and it becomes one of attentions in arranging sustainable livelihood strategy.

Abstrak :
Reducing subnational imbalances of development progress is unquestionable policy for heterogeneous Indonesia. This paper examines the impact of policy that assigns a lagging-region status namely status daerah tertinggal (DT) on poverty rate and poverty gap among districts in Indonesia in the two period of SBY presidency. The panel data fixed effect combined with propensity score matching is used to tackle the selection bias due to the nature of the policy, unobserved heterogeneity and omitted variable bias. The results show that the lagging-region status that was aimed to mainstream central and district?s budget toward lagging regions statistically significant reduces poverty rate and poverty gap in the period. The DT status, on average is associated with 0.75 percentage point of reduction in the poverty rate and 7% reduction in the poverty gap index.

Abstrak Menurunkan ketimpangan antar-daerah adalah sebuah agenda kebijakan yang niscaya untuk Indonesia yang majemuk dalam kemajuan ekonomi. Artikel ini berusaha mengukur dampak dari sebuah kebijakan penetapan daerah tertinggal terhadap dua ukuran kemiskinan, yaitu tingkat kemiskinan dan kedalaman kemiskinan pada dua periode masa jabatan Presiden SBY. Metode yang dipergunakan adalah panel data fixed-effect dikombinasikan dengan propensity score matching untuk mengatasi permasalah endogen pada variabel utama yaitu bias dalam seleksi terhadap kebijakan, keragaman daerah yang tidak dapat diukur, dan potensi bias karena ketiadaan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap dua ukuran kemiskinan. Hasil pendugaan regresi tersebut menunjukkan bahwa penetapan daerah tertinggal yang ditujukan untuk mengarusutamakan dana pembangunan secara statistik signifikan dan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan dan kedalaman kemiskinan di masa tersebut. Daerah tertinggal secara rata-rata memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah sebesar 0.75 (persentase) dan memiliki indeks kedalaman kemiskinan 7% lebih rendah.

Abstrak :
ABSTRAK Kemiskinan adalah fenomena multidimensi. Ukuran kemiskinan yang berdasarkan, tingkat konsumsi (moneter), tidak cukup dalam menjelaskan multiple deprivation yang dihadapi oleh orang miskin. Dengan mengaplikasikan kerangka metodologi multidimensional Alkire & Foster pada data Survey Sosial Ekonomi Nasional Indonesia (2011), penelitian ini menegaskan bahwa ukuran kemiskinan moneter membutuhkan ukuran multidimensi untuk melengkapi ukuran kemiskinan di Indonesia. Sekitar 62,3 persen pendudukyang dinyatakan tidak miskin oleh ukuran kemiskinan moneter dinyatakan miskin secara multidimensi. Menggunakan model logit dan order logit penelitian ini menghasilkan bahwa pencapaian pendidikan yang lebih tinggi dari kepala rumah tangga meningkatkan kemungkinan untuk tidak miskin baik dalam kemiskinan moneter dan multidimensi. Makalah ini mengidentifikasi bahwa kesehatan adalah sumber utama kemiskinan multidimensi. Program asuransi kesehatan universal diperlukan. Investasi sumber daya manusia sangat penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

---

ABSTRACT Poverty is multidimensional phenomenon. The poverty measurement that based on consumption level is insufficient in explaining the multiple deprivations faced by poor. Applying Alkire & Foster?s multidimensional methodology framework by utilizing the National Socio Economic Survey Indonesia data (2011), this study confirmed that the monetary measure of poverty should be complemented with multidimensional poverty measure to capture comprehensive picture of deprivation in Indonesia. Around 62.3 percent of populations that monetary poverty measurement declares them as non-poor are multidimensional poor. Using the logit and ordered logit model, this study also confirmed that a higher educational attainment of household head leads to a higher probability of being non-poor both in monetary and multidimensional poverty. The paper identifies that health is the major source of multidimensional poverty. Universal health insurance program is needed. Human investment is very important in efforts to reduce poverty.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai gambaran status gizi dan kemiskinan di Indonesia tahun 2010. Tujuan dari penelitian ini adalah diketahuinya gambaran status gizi balita, karakteristik orangtua, karakteristik keluarga dan karakteristik kemiskinan pada balita di Indonesia tahun 2010. Disain penelitian yang digunakan adalah potong lintang dengan menggunakan data sekunder Riskesdas 2010. Populasi penelitian ini adalah seluruh rumah tangga yang mewakili 33 povinsi di Indonesia, sedangkan sampel penelitian adalah anggota rumah tangga yang termasuk dalam rentang usia balita (0 ? 59 bulan) yang berjumlah 18.743 anak. Penelitian menemukan prevalensi gizi kurang 14,8%, balita pendek 18,2%, balita kurus 6,9%. This study discusses about the picture of nutritional status and poverty in Indonesia in 2010. The purpose of this study is to know the picture of nutritional status of children, parental characteristics, family characteristics and the characteristics of poverty on children under five in Indonesia in 2010. The design of the study is a cross-sectional using secondary data from Riskesdas 2010. This study population is all households representing 33 provinces in Indonesia, while the study sample was a member of the household who is included in the toddler age range (0-59 months), amounting to 18 743 children. The study found the prevalence of malnutrition was 14.8%, short toddler was 18.2%, skinny toddler was 6.9%.

Abstrak :
Dampak liberalisasi perdagangan terhadap kemiskinan di negara-negara berkembang tidak menunjukkan hasil yang konvergen dan masih ambigu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data panel dari 34 provinsi di Indonesia dalam periode tahun 2015 sampai tahun 2019. Menggunakan pendekatan kemiskinan berbasis hak-hak dasar mendasari penambahan variabel dalam model yang terdiri dari akses fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sanitasi, dan pekerjaan yang layak. Adapula tambahan variabel kontrol seperti dummy untuk pelabuhan utama dan PDRB per kapita. Hasil penelitian ini menemukan bahwasanya liberalisasi perdagangan dapat meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan penduduk di Indonesia. Kebijakan perdagangan bebas diduga tidak berpihak pada penduduk miskin. Oleh karena itu, penting untuk pemerintah mengadopsi tata kelola yang kuat dan kebijakan makro yang baik agar dapat memperoleh manfaat dari liberalisasi perdagangan. ......Trade Liberalization impacts on poverty in developing countries were not showing convergent results and still ambiguous. In this research, writer used panel data of 34 provinces in Indonesia from 2015 until 2019. Using right-based poverty approach, which underlie variable selection in the model consisting of access to educational facilities, health facilities, infrastructure, sanitation, and decent job. There are additional variables such as dummy variable for main port and gross regional domestic product per capita. The finding of this model is that trade liberalization may increase poverty and income inequality of societies in Indonesia. With this view, free trade policy seems don’t favor the poorer. Therefore, it’s essentials for government to adopt strong governance and proper macro policy, so we can gain the benefit from trade.

Abstrak :
Although some children work independently, the crux of the issue involves various aspects of life surrounding them, in particular those related to the households where they belong, predominantly the role of their parents in their involvement and the predominantly where the households conform. It is closely associated with the extended family system. Consequently it is essential to approach any chile' labor policy beyond those issues directly related to what problems the children themselves are confronting in labor market. A huge requirement of resources together with a multi-dimensional nature of the problem transparently make any effort of mainstreaming the issue of child labor into other development programs is perhaps the most efficient and effective way to tackle the problem. They ore, among others. programs on paver-ry alleviation, education and training. as well as health for all. with priority focusing on the six worst forms of child labor, involving community leaders, and educating parents on how valuable their children 's lives. Finally, helping the informal network and the areas of origin often implies helping and preventing the child labor.

Abstrak :
Abstract Improving the quality of human resources through education is believed as one of the solutions to reduce poverty. World attention to education in global ?Education For All program? and the ?Millennium Development Goals?, suggests that basic education become central program in reducing poverty. If there was a linear relationship between education and income, improved education at basic level would not increase revenues substantially. This study aim is analyzing the role of labor education level toward poverty. Using panel data, this study found that basic education level of labor has a significant role to increase poverty, whereas higher education levels of labor significantly reduce poverty in Indonesia.

Abstrak Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan diyakini sebagai salah satu solusi untuk mengurangi kemiskinan. Kepedulian dunia internasional terhadap pendidikan dalam gerakan global ?Pendidikan Untuk Semua? dan ?Tujuan Pembangunan Milenium?, menegaskan bahwa pendidikan dasar menjadi pusat untuk mengurangi kemiskinan. Ketika terdapat hubungan linier antara pendidikan dan pendapatan, maka meningkatkan pendidikan hanya pada tingkat pendidikan dasar tidak akan meningkatkan pendapatan secara substansial. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran jenjang pendidikan tenaga kerja terhadap kemiskinan. Menggunakan data panel, studi ini menunjukkan bahwa secara signifikan jenjang pendidikan dasar tenaga kerja berperan meningkatkan kemiskinan, sedangkan tenaga kerja dengan jenjang pendidikan lebih tinggi signifikan mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Abstrak :
Ada beberapa alasan mengapa orang memilih untuk bermigrasi dari negara asalnya. Salah satu alasan terpenting adalah karena masalah ekonomi seperti pengangguran atau gaji yang tidak mencukupi di negara asal mereka. Dalam hal migrasi dan faktor ekonomi terkait dengan remitansi. Remitansi membantu meningkatkan pendapatan rumah tangga yang menjadikannya kekuatan anti-kemiskinan yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh remitansi terhadap kemiskinan di Indonesia. Studi ini mengamati dampak remitansi terhadap kemiskinan di Indonesia dari tahun 1995 hingga 2019. Data diperoleh melalui beberapa laporan tahunan dari beberapa sumber resmi pemerintah. Untuk mengeksplorasi estimasi dan hasil ekonomi, digunakan data deret waktu dan analisis Ordinary Least Squared (OLS). Hasilnya menunjukkan bahwa tiga dari empat variabel ditemukan signifikan secara statistik. Variabel tersebut adalah remitansi, PDB per kapita atau pendapatan, dan inflasi. Remitansi memiliki hubungan negatif dengan kemiskinan, sedangkan Inflasi dan PDB per kapita memiliki hubungan positif dengan kemiskinan. Artinya, remitansi mengurangi kemiskinan. Namun, dampak remitansi dalam pengentasan kemiskinan relatif rendah. Hal ini dapat dijelaskan dengan tren penurunan pekerja migran, latar belakang pendidikan rendah, remitansi yang tidak tercatat, dan lain-lain. ......There are several reasons why people choose to migrate from their home country. One of the most important reasons would be due to the economic problems like being unemployed or having insufficient salary in their home countries. In the case of migration and economic factors, it is related to remittances. Remittances help to increase the household income which makes them a powerful anti-poverty force. This study aims to examine the effects of remittances on poverty in Indonesia. This study observes the remittances impact on poverty in Indonesia from 1995 to 2019. The data is obtained through several annual reports of several official government sources. To explore the estimated and economic results, time-series data and Ordinary Least Squared (OLS) analysis were used. The results show that three out of four variables are found to be statistically significant. Those variables are remittances, GDP per capita or income, and inflation. Remittances have a negative relationship with poverty, while Inflation and GDP per capita have a positive relationship with poverty. This means that remittances reduce poverty. However, the impact of remittances in poverty reduction is relatively low. It can be explained by the decline trend of migrant workers, low education background, unrecorded remittances, and others.

Abstrak :
This paper investigates how the health care demand among the elderly is affected by the health card subsidy issued by the government after the financial crisis in 1997. The health card subsidy provides free access to health services for the poor; and was accepted at any available health center, or 'puskesmas'. Using the Indonesia socio-economic survey data for 2003, results show that the health card has positive effect on puskesmas utilization, particularly the demand on health care facilities among the 55 year-old population. Unfortunately, due to mistargeting resulting from difficulties in locating poor households, the health card also benefited wealthier individuals in their access of health centers.

Abstrak :
Kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur kondisi sosial ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di suatu daerah. Meningkatnya kemiskinan menyebabkan berbagai masalah sosial yang merugikan. Meskipun angka kemiskinan Indonesia telah menurun selama beberapa tahun terakhir, sisa kemiskinan perlu dikurangi. Untuk memerangi kemiskinan, pemerintah harus memberlakukan undang-undang dan inisiatif yang sesuai. Tiga faktor penentu utama yang mempengaruhi kemiskinan adalah kesehatan dan pendidikan serta pengangguran, dua kategori yang merupakan komponen Indeks Pembangunan Manusia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengangguran, pengeluaran pemerintah, dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menyusun analisis data panel dengan metode General Least Square Regression menggunakan STATA dengan data 32 provinsi (tidak termasuk Kalimantan Utara dan DKI Jakarta) di Indonesia untuk tahun 2010 sampai 2019. Temuan penelitian adalah bahwa pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah dan IPM berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. ......Poverty is one of the benchmarks for socio-economic conditions in assessing the success of development carried out by the government in an area. The rise in poverty leads to a wide range of detrimental social issues. Even though Indonesia's poverty rates have decreased over the past few years, specifically from 2010 to 2019, the residual poverty needs to be reduced. To combat poverty, the government should enact the appropriate laws and initiatives. Three of the key determinants influencing poverty are health and education as well as unemployment, two of the categories which are components of Human Development Index. Thus, this research aims to analyze the impact of unemployment, government expenditure, and human development index on poverty in Indonesia. This research arranged panel data analysis with General Least Square Regression using STATA with the data of 32 provinces (excluding North Kalimantan and DKI Jakarta) in Indonesia for the year 2010 to 2019. The finding is that open unemployment, government expenditure and HDI has significant impact on poverty.