Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai pengaturan subsidi perikanan dalan ketentuan GATT-WTO dikaitkan dengan praktek subsidi perikanan di Indonesia. Penelitian ini adalah peneiitian kualitatif dengan menggunakan kajian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perundingan pembentukan disiplin baru tentang subsidi perikanan disebabkan oleh tidak dapat diterapkannya ketentuan subsidi dalam SCM Agreement yang semata-mata menggunakan pendekatan trade effect terhadap subsidi perikanan yang juga menggunakan pendekatan resources sustainability effect. Penelitian juga menunjukan bahwa di bidang perikanan Indonesia masih menerapkan subsidi perikanan yang termasuk kategori dilarang menurut ketentuan Chair's Draft. Namun demikian, karena Indonesia termasuk negara berkembang hal tersebut dikecualikan sepanjang subsidi perikanan yang diterapkan tidak menimbulkan overcapacity dan overfishing, serta dilaksanakan bersamaan dengan pengelolaan perikanan yang efektif. Dalam perundingan subsidi perikanan ke depan, Indonesia periu terus memperjuangkan adanya pengaturan SDT yang lebih efektif, mengikat, dan berpihak pada kepentingan negara berkembang.

---

Abstract
This thesis is deals with the fisheries subsidy arrangements in the GATT-WTO provisions in relation to the fisheries subsidies practices in indonesia. This research uses a qualitative approach with normative methodology. The outcome of this research shows that the establishment of new disciplines on fisheries subsidies based on ineffectiveness of SCM Agreement that only use "trade effect" approach to be implemented on fisheries subsidies that are also use the "sustainable resource effects" approach. Research also shows that in the fisheries sector Indonesia provided fisheries subsidies that prohibited by the Chair?s Draft. Nevertheless, as a developing country such prohibition is not applied to Indonesia, provided the effective fisheries management measures in place and these subsidies do not creation of overcapacity and or overfishing. ln the future fisheries subsidies negotiation, Indonesia should continue to light for the more effective provision of SDT and sides with the interest of developing countries.