Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPembagian harta pailit milik debitor pailit yang dilakukan oleh kurator harusdilakukan dengan menimbang kedudukan kreditor pailit. Kedudukan kreditor inidapat menjadikan seorang kreditor memiliki hak untuk didahulukan ataspembayaran utang oleh debitor dibandingkan dengan kreditor lainnya. Kreditorpreferen sebagai kreditor dengan hak istimewa berada diatas kreditor separatis dankonkuren. Tetapi hal ini tidak sejalan dengan pemberesan harta pailit PT.Industries Badja Garuda (dalam pailit). Utang pajak milik debitor pailitdiklasifikasikan menjadi utang pajak yang bersifat preferen dan utang pajak yangbersifat konkuren. Pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimanakedudukan utang pajak dalam pemberesan harta pailit dan bagaimanapenyelesaian utang pajak dalam pemberesan harta pailit PT Industries BadjaGaruda. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengantipologi penelitian preskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder.Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan utang pajak dalamkepailitan menjadi pihak yang didahulukan pelunasannya daripada kreditorlainnya. Hal ini ditentukan dalam Undang-Undang. Meskipun utang pajak sebagaikreditor preferen memiliki hak untuk didahulukan, kreditor separatis pemegangjaminan tetap memiliki hak atas jaminan yang dimilikinya. Pelunasan utang pajakdalam kasus ini harus memperhatikan ketentuan mengenai daluwarsa utang pajak.Untuk mencegah tidak dilunasinya utang pajak oleh wajib pajak maka seharusnyakantor pajak bertindak lebih tegas agar tagihan pajak yang tidak terbayar tidakmenumpuk.

---

ABSTRACTThe settlement of bankruptcy property of debtor, which is conducted by thecurator in charge, must be done by considering the position of their creditors. Theposition of creditors can make some creditor have preference rights for the debtpayment compared to other creditors. Creditor with preference rights must get thedebt repayment first compared to the other creditors. But this regulation is notapplied in tax debt repayment related to bankruptcy property settlement in PT.Industries Badja Garuda (in Bankrupt process). Tax debt in this case, getsclassified into tax debt with preference rights and tax debt with concurrent rights.The main issues in this study are how the position of tax debt in bankruptcyproperty settlement and how the settlement of tax debt in bankruptcy propertysettlement PT Industries Badja Garuda? This study uses juridical normative withprescriptive research. This study uses secondary data. From the research can beconcluded that the position of tax debt repayment in bankruptcy becomes thepriority creditors in the bankruptcy property settlement compared to the othercreditors. This is stated in the constitution. Even though tax debt as creditor getsthe preference right by the law, creditor with separatist rights still have the right toclaim their debt guarantee. Tax debt repayment in this case should considering theexpiration clause in taxation. To prevent the taxpayer neglecting their duty, taxoffice in charge should act more assertive so the tax debt will not accumulate"

"Skripsi ini menganalisis Putusan Nomor 07/RV/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. 847K/Pdt.Sus/2012, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Putusan ini mengenai tumpang tindih jaminan fidusia atas 2 (dua) buah mesin yaitu mesin DMF Sus Tank tahun 2003 dan Mesin Dry Process Synthetic tahun 1997, yang dimiliki oleh PT. Samwoo Indonesia sebagai debitor pailit. Tumpang tindih diketahui oleh kurator pada saat proses verifikasi aset. Masing-masing mesin memiliki alur cerita yang berbeda. Pada Mesin DMF Sus Tank tahun 2003, terjadi pembebanan fidusia ulang terhadap mesin tersebut. Oleh sebab itu, maka timbul permasalahan mengenai status kepemilikan objek jaminan fidusia, siapa pihak yang berwenang untuk mengeksekusi 2 (dua) buah mesin di atas, dan siapa pihak yang berhak didahulukan. Untuk menentukan hal tersebut, dapat merujuk kepada Pasal 17 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Jaminan Fidusia. Namun, ternyata 2 (dua) pasal ini saling bertentangan dalam menentukan boleh tidaknya fidusia ulang. Sedangkan pada Mesin Dry Process Synthetic tahun 1997, terjadi pengalihan objek jaminan fidusia ke kreditor baru tanpa dilakukan pendaftaran. Sebagaimana diketahui bahwa pendaftaran fidusia menjadi salah satu faktor penentu status hak kepemilikan, kewenangan eksekusi, dan hak didahulukan. ......This thesis is analyzing judicial decision number 07/RV/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. 847 K/Pdt.Sus/2012, by using normative judicial research and qualitative analysis. In this judicial decision, the curator found double fiduciary on 2 (two) machine owned by PT. Samwoo Indonesia as a bankrupt debtor. An overlap is known by the curator at the verification asset process. The machines DMF Sus Tank year 2003 and Dry Process Synthetic year 1997. Each machine has a different storyline. First, there is a double fiduciary on DMF Sus Tank year 2003. Therefore, it has raised the question of the ownership status, also who has the rights to execute the machine, and who has the preference rights. To determine that, we can refer to Article 17 and Article 28 of Law No. 42 of 1999 Fiduciary. However, it turns out that 2 (two) of this article may contradict each other. Further more, Dry Process Synthetic year 1997 is transferred to a new creditor without any registration. As we know, fiduciary recipient who have registered will acquire benefits such as the executorial power if the debtor is default and will also make them as preferred creditors, while fiduciary recipient who have not registered serve as concurrent creditors"